RUU TENTANG TEKNOLOGI BEDAH ROBOTIK REVISI.docx

Metode bedah atau operasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan nirkabel dan teknologi robot untuk menghubungkan ahli bedah dan pasien yang berjauhan.

1. RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR… TAHUN…
TENTANG
PENGGUNAAN TEKNOLOGI BEDAH ROBOTIK ( ROBOTIC TELESUGRERY )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk
mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir
dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkembangan teknologi bidang kesehatan memerlukan
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
prinsip pelayanan yang efisien dan efektif dengan tetap
menghormati tanggungjawab professional hukum, etika dan moral
serta bentuk tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan yang memadai, masyarakat menginginkan
pelayanan kesehatan yang lebih baik diberikan di fasilitas
kesehatan dibidang teknologi bedah robotik;
c. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan
terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong
perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional
dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

2. d. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan
sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu)
undang-undang secara komprehensif;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penggunaan Teknologi Bedah Robotik.
Mengingat:Pasal 20 dan 21 UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 1 Angka 14 UU No.15 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan
Peninjauan UU
Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI 1945
UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan
UU No. 44 tentang Rumah Sakit
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI
BEDAH ROBOTIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.Teknologi Bedah Robotik (Robotic Telesurgery) adalah suatu
metode bedah atau operasi yang dilakukan dengan

3. menggunakan jaringan nirkabel dan teknologi robot untuk
menghubungkan ahli bedah dan pasien yang berjauhan.
2.Ahli bedah adalah dokter yang berspesialisasi dalam
mengevaluasi dan mengobati kondisi tang mungkin
memerlukan pembedahan, atau perubahan fisik pada tubuh
manusia.
3.Perawat Bedah adalah anggota tim medis yang membantu
dokter bedah dalam persiapan dan pelaksanaan prosedur
bedah robotik yang bertanggung jawab untuk menyiapkan
ruang operasi, merawat instrumen dan peralatan, dan
memberikan dukungan langsung kepada pasien selama
operasi.
4.Ahli Teknologi Medis adalah individu yang terlatih dalam
pengoperasian dan pemeliharaan peralatan bedah robotik
5.Ahli Anestesi adalah profesional medis yang bertanggung jawab
untuk menyediakan anestesi kepada pasien selama operasi
bedah robotik.
6.Ahli Radiologi adalah individu yang bertanggung jawab untuk
memeriksa hasil pemindaian medis, seperti gambar MRI atau
CT, untuk membantu dalam perencanaan prosedur bedah
robotik.
7.Ahli Rehabilitasi adalah profesional kesehatan yang membantu
pasien dalam pemulihan pascaoperasi bedah robotik.
8.Ahli Konseling dan Dukungan Psikologis adalah individu yang
menyediakan dukungan emosional dan psikologis kepada
pasien dan keluarga mereka sehubungan dengan proses
perawatan bedah robotik.
9.Manajer Fasilitas Kesehatan adalah individu yang bertanggung
jawab atas manajemen operasional dan administratif dari
fasilitas medis yang menggunakan teknologi bedah robotik.
10.Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan
Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan
11.Pembedahan atau operasi adalah semua tindak pengobatan
dengan menggunakan prosedur invasif, dengan tahapan
membuka atau menampilkan bagian tubuh yang ditangani.
12.Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk fasilitas,
tenaga, perbekalan kesehatan, sistem informasi, teknologi, dan
dana yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan Upaya
Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau
masyarakat.

4. 13.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi serta memiliki
sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui
pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi dalam
melaksanakan upaya kesehatan.
14.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional,
pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi, yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan.
15.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang
bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki
pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya
kesehatan.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat
yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan kepada perorangan maupun masyarakat, dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.
17.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan, dan gawat darurat.
18.Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau
metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan
diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan
kesehatan manusia
19.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
20.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kesehatan.

5. Pasal 2
Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:
a.kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.manfaat bagi seluruh manusia dan kehidupan;
c.usaha bersama dan kekeluargaan;
d.adil dan merata;
e.perikehidupan dalam keseimbangan;
f.manfaat;
g.ilmiah;
h.etika dan profesionalitas;
i.perlindungan dan keselamatan
j.kesadaran hukum;
k.kepastian hukum
Pasal 3
Penggunaan Teknologi Bedah Robotik bertujuan:
a.meningkatkan kualitas akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan yang merata;
b.meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif
dan efisien;
c.memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
d.menjamin ketersediaan pendanaan fasilitas Teknologi Bedah
Robotik yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola
secara transparan, efektif dan efisien;
e.mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi
Bedah Robotik yang berkelanjutan; dan
f. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien,
Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

6. (1)Setiap pasien berhak:
a.mendapatkan informasi lengkap tentang prosedur bedah
robotik yang akan dilakukan, termasuk risiko, manfaat, dan
alternatifnya;
b.memberikan atau menolak persetujuan untuk operasi bedah
robotik secara bebas dan tanpa paksaan;
c.menerima standar perawatan yang tinggi dan aman selama
prosedur bedah robotik;
d.menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis mereka
selama seluruh proses, mulai dari konsultasi hingga
pemulihan;
e.menerima perawatan yang diperlukan selama proses
pemulihan pascaoperasi, termasuk pemantauan yang tepat
dan akses ke perawatan lanjutan jika diperlukan;
f.mengetahui bahwa teknologi yang digunakan dalam bedah
robotik telah diuji dengan baik, disetujui oleh otoritas yang
berwenang, dan digunakan dengan etika dan kehati-hatian
yang tepat.
g.mendapatkan pemantauan secara cermat selama dan
setelah operasi untuk memastikan bahwa hasilnya
memenuhi harapan dan tidak ada komplikasi yang
berkembang;
h.mendapatkan pelibatan dalam keputusan yang
mempengaruhi perawatan mereka dan memiliki kontrol atas
perawatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi
pribadi mereka.
(2)Kerahasiaan informasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d tidak berlaku dalam hal:
a.pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum;
b.kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
c.upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan
orang lain secara individual atau masyarakat;
d.permintaan pasien sendiri;
e.kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau
jaminan pembiayaan kesehatan; dan/atau
f.kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(3)Setiap Tenaga Medis berhak:

7. a.menerima pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam
teknologi bedah robotik untuk meningkatkan keterampilan
dan keahlian mereka dalam melakukan prosedur bedah
dengan menggunakan robot;
b.menggunakan teknologi bedah robotik yang andal dan
mutakhir untuk memberikan perawatan yang terbaik
kepada pasien mereka;
c.menjalin kemitraan yang kuat dengan pasien mereka,
termasuk berkomunikasi dengan mereka secara efektif
tentang prosedur bedah robotik yang direncanakan, risiko
dan manfaatnya, serta mendengarkan kekhawatiran dan
preferensi pasien;
d.menempatkan keamanan dan kesejahteraan pasien sebagai
prioritas utama selama seluruh prosedur bedah robotik,
termasuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang
mungkin timbul;
e.menjalankan praktik mereka dengan mematuhi standar
etika profesional yang tinggi, termasuk memberikan
informasi yang jujur dan akurat kepada pasien, serta
menghormati privasi dan kerahasiaan mereka;
f.melakukan konsultasi dengan sesama profesional medis dan
kolaborator lainnya dalam tim perawatan pasien untuk
memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai
dengan standar terbaik dan terkoordinasi dengan baik;
g.mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka
dalam teknologi bedah robotik melalui pendidikan
berkelanjutan, pelatihan lanjutan, dan partisipasi dalam
riset dan perkembangan baru dalam bidang tersebut;
h.mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang
berlaku dan memiliki perlindungan yang cukup dari
tuntutan hukum dalam praktik medis mereka.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5
(1)Pasien Bedah Robotik berkewajiban:
a.memahami prosedur bedah robotik yang akan dilakukan,
termasuk risiko, manfaat, dan alternatifnya;

8. b.memberikan persetujuan mereka untuk prosedur bedah
robotik setelah mereka sepenuhnya memahami informasi
yang diberikan oleh dokter bedah;
c.mematuhi instruksi praoperasi yang diberikan oleh tim
medis, seperti puasa sebelum operasi atau menghentikan
konsumsi obat tertentu;
d.mematuhi instruksi pascaoperasi, termasuk mengikuti
rencana perawatan dan rehabilitasi yang disarankan oleh
dokter bedah untuk memaksimalkan pemulihan;
e.melaporkan kepada tim medis jika mereka mengalami
perubahan kondisi yang tidak biasa, seperti peningkatan
nyeri atau gejala infeksi;
f.melakukan komunikasi secara terbuka dan jujur dengan
dokter bedah dan tim medis, serta memberikan informasi
yang akurat tentang riwayat medis mereka dan kondisi
kesehatan saat ini;
g.menjaga kebersihan luka operasi dan mengikuti perawatan
yang disarankan oleh tim medis untuk mencegah infeksi
dan komplikasi pascaoperasi lainnya;
h.membayar biaya perawatan yang sesuai dan mematuhi
prosedur administrasi yang ditetapkan oleh fasilitas medis
atau sistem kesehatan yang bersangkutan;
i.membawa pendamping atau orang yang bertanggung jawab
untuk memberikan dukungan fisik dan emosional selama
proses perawatan;
j.menghormati hak dan kewajiban dokter bedah serta anggota
tim medis lainnya, serta menghormati privasi dan
kerahasiaan pasien lainnya di lingkungan perawatan medis.
(2)Tenaga Medis Bedah Robotik berkewajiban:
a.mengikuti pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam
teknologi bedah robotik untuk memastikan mereka memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk
menjalankan peran mereka dengan kompeten;
b.mematuhi prosedur dan protokol yang ditetapkan untuk
persiapan, pelaksanaan, dan pascaoperasi bedah robotik,
termasuk sterilisasi peralatan dan perawatan luka operasi;
c.memantau kondisi pasien selama dan setelah operasi
dengan cermat, mengidentifikasi perubahan yang mungkin
terjadi, dan memberikan perawatan yang sesuai;

9. d.melakukan komunikasi dengan pasien dan anggota tim
medis lainnya dengan jelas dan efektif, memberikan
informasi yang dibutuhkan tentang prosedur, risiko, dan
langkah-langkah perawatan;
e.melakukan kerja sama sebagai bagian dari tim multidisiplin
dalam perawatan pasien, berbagi informasi, dan
mengoordinasikan upaya mereka untuk memastikan
perawatan yang holistik dan terkoordinasi;
f.menjaga keselamatan pasien sebagai prioritas utama selama
seluruh proses perawatan, mengidentifikasi dan mengurangi
risiko komplikasi atau kecelakaan yang mungkin terjadi;
g.menjalankan praktik mereka sesuai dengan standar etika
dan kebijakan profesional yang berlaku, termasuk
menghormati privasi pasien dan menjaga kerahasiaan
informasi medis;
h.melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang hasil
operasi dan kemajuan pasien kepada tim medis yang
terlibat, serta berpartisipasi dalam proses evaluasi kualitas
untuk meningkatkan praktik dan hasil perawatan;
i.mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka
dalam teknologi bedah robotik melalui pendidikan
berkelanjutan, pelatihan lanjutan, dan partisipasi dalam
kegiatan riset dan pengembangan;
j.menjaga perlindungan hukum yang sesuai dan memahami
tanggung jawab mereka dalam memberikan perawatan yang
aman dan efektif kepada pasien.
(3)Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan teknologi bedah
robotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan
dan menegakkan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan
teknologi bedah robotik, termasuk standar keselamatan,
kualitas, dan etika yang harus dipatuhi oleh fasilitas medis dan
praktisi;

10. (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan secara menyeluruh dan
berkesinambungan pada infrastruktur pendukung teknologi
bedah robotik;
(3)Infrastruktur Pendukung Bedah Robotik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yakni standar kualitas dan kecepatan
internet untuk mendukung operasi teknologi bedah robotik
dengan kualifikasi sebagai berikut:
a.kecepatan internet yang direkomendasikan adalah minimal
1 Gbps;
b.latensi yang rendah (kurang dari 50 ms);
c.implementasi Quality of service (QoS);
d.jaringan khusus yang ditujukan hanya untuk teknologi
bedah robotik;
e.enkripsi data menggunakan protokol keamanan standar
internasional seperti Advanced Encryption Standard (AES-
256);
f.implementasi protokol keamanan seperti Secure Sockets
Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS);
g.penerapan sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDS/IPS);
h.menggunakan firewall.
(4)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung
jawab untuk mengawasi dan mengatur lisensi praktisi medis
yang menggunakan teknologi bedah robotik, memastikan
bahwa mereka memiliki kualifikasi dan pelatihan yang
memadai untuk melakukan prosedur dengan aman dan efektif;
(5)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung
jawab untuk memastikan bahwa teknologi bedah robotik dapat
diakses secara merata oleh masyarakat, termasuk di daerah
terpencil atau kurang berkembang, dengan mengembangkan
kebijakan untuk memfasilitasi akses dan penggunaan teknologi
ini;
(6)Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memantau dan
mengevaluasi kualitas dan keamanan prosedur bedah robotik
yang dilakukan di fasilitas medis, serta menanggapi aduan
atau laporan insiden yang melibatkan penggunaan teknologi
ini.
Pasal 7

11. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban mendukung
program pendidikan dan pelatihan dalam bidang bedah robotik
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para
profesional medis dalam penggunaan teknologi ini.
Pasal 8
(1)Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial atau
insentif kepada fasilitas medis dan praktisi untuk mengadopsi
teknologi bedah robotik, termasuk subsidi untuk pengadaan
peralatan atau program insentif fiskal untuk investasi dalam
teknologi ini;
(2)Pemerintah dapat menetapkan kebijakan reimbursement atau
penggantian biaya perawatan kesehatan yang mencakup
penggunaan teknologi bedah robotik, yang dapat
mempengaruhi tingkat adopsi dan penggunaan teknologi ini
oleh fasilitas medis.
Pasal 9
Pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan
dalam bidang teknologi bedah robotik untuk mendorong inovasi
dan kemajuan dalam perangkat dan teknik bedah yang
digunakan.
Pasal 10
Pemerintah pusat dan daerah dapat berperan sebagai
konsultan atau mitra dalam pembentukan kebijakan dan
strategi terkait dengan penggunaan teknologi bedah robotik,
bekerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk praktisi
medis, lembaga riset, dan industri.
BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI BEDAH ROBOTIK
Bagian Kesatu
Pengelompokan Sumber Daya Manusia Teknologi Bedah Robotik
Pasal 11

12. Sumber Daya Manusia dalam Teknologi Bedah Robotik
terdiri atas:
a.Tenaga Medis;
b.Tenaga Kesehatan; dan
c.Tenaga pendukung
Pasal 12
(1)Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a yakni dokter, dokter spesialis dan subspesialis
yang telah lulus kualifikasi Teknologi Bedah Robotik;
(2)Kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
sebagai berikut:
a.telah mengikuti program pelatihan khusus untuk
dokter bedah robotik (minimal 6 bulan dan memiliki
pengalaman klinis minimal 5 tahun dalam bidang
bedah);
b.telah dinyatakan lulus sertifikasi pelatihan khusus
teknologi bedah robotik (diperbarui setiap 2 tahun
melalui ujian).
Pasal 13
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b terdiri atas:
a.Perawat bedah;
b.Ahli teknologi medis;
c.Ahli anestesi;
d.Ahli radiologi
e.Ahli rehabilitasi.
Pasal 14
Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf c terdiri atas:
a.Ahli konseling dan dukungan psikologis
b.Manajer fasilitas kesehatan.
BAB V
ALAT TEKNOLOGI BEDAH ROBOTIK
Pasal 15

13. (1)Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan
dan menegakkan regulasi yang berkaitan dengan
penggunaan alat teknologi bedah robotik dalam hal ini
menetapkan standar keselamatan, kualitas, dan etika
yang harus dipatuhi oleh produsen, distributor, dan
pengguna alat teknologi bedah robotik;
(2)Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi dan
memberikan sertifikasi terhadap alat teknologi bedah
robotik yang memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini
membantu memastikan bahwa alat-alat ini aman, efektif,
dan memenuhi kebutuhan klinis yang ada;
(3)Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa alat teknologi bedah robotik dapat diakses secara
merata oleh masyarakat, termasuk di daerah terpencil
atau kurang berkembang. Hal ini dapat melibatkan
kebijakan untuk memfasilitasi akses dan penggunaan
alat ini oleh fasilitas medis di seluruh negara.
Pasal 16
Pemerintah dapat berperan sebagai katalisator dalam
membentuk kemitraan dan kolaborasi antara sektor publik,
swasta, dan akademis dalam pengembangan dan
penggunaan alat teknologi bedah robotic.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17
(1)Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini
berasal dari:
a.Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
b.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
(2)Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk
perawatan dan perkembangan teknologi bedah robotik.
BAB VII

14. PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 18
(1)Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis,
Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung dalam
Penggunaan Teknologi Bedah Robotik perlu diterapkan
penegakan disiplin profesi.
(2)Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang
melaksanakan tugas dibidang disiplin profesi.
(3)Majelis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang
dilakukan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga
Pendukung.
(4)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat
permanen atau ad hoc.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah
Pasal 19
(1)Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan
dalam tindakan Pengguaan Teknologi Bedah Robotik dapat
mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit harus memuat:
a.identitas pengadu;
b.nama dan alamat Rumah Sakit penggunaan teknologi
bedah robotik serta waktu tindakan dilakukan; dan
c.alasan pengaduan.
Pasal 20
(1)pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan
sanksi disiplin berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
c.rekomendasi pencabutan SIP
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

15. (3)Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah
melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana,
aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian
perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:
a.ditemukan bukti baru;
b.kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
c.terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan
yang diperiksa.
Pasal 22
(1)Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga
melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam
Penggunaan Teknologi Bedah Robotik dapat dikenai sanksi
pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari
majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dimitai
pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan
dengan pelaksanaan Penggunaan Teknologi Bedah Robotik
yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan
rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18.
(3)Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan
permohonan secara tertulis.
(4)Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau
orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas
gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau
orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga
Pasien.

16. BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan melakukan praktik Penggunaan Teknologi Bedah
Robotik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang
telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 24
(1)Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dalam
Penggunaan Teknologi Bedah Robotik melakukan kealpaan
yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
(2)Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
(1)Pengaturan tentang hal-hal yang bersifat sementara selama
masa transisi menuju pelaksanaan penuh undang-undang
ini akan diatur dalam peraturan pelaksana.
(2)Semua peraturan yang bertentangan dengan undang-
undang ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 2
tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

17. (1)Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
(2)Ketentuan tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan
undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dalam
peraturan pelaksana.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal ….
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ….
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA ,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ….
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-Undangan dan
Administrasi Hukum,
cap dan ttd.
Lydia Silvanna Djaman