SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

HUKUM ACARA PERDATA

1. HUKUM ACARA PERDATA
SEJARAH

2. PENJAJAHAN : BELANDA & JEPANG
PASCA MERDEKA (RIS)
PERIODE 5 JULI 1959 SAMPAI
SEKARANG
Kerangka Pelajaran

3. Perancang H.I.R adalah Ketua
Mahkamah Agung tahun 1846
di Batavia yaitu Mr.H.L. Wichers
TERBENTUKNYA H.I.R
(HINDIA BELANDA)
Tanggal 6 Agustus 1847,
selesai rancangannya, dan
menderngar pendapat dari
para Hakim Agung
Pada tanggal 5 Desember 1846,
Gubernur Jenderal Jan Jacob
Rochussen memberikan tugas untuk
merencakan sebuah Reglement
tentang administrasi polisi, acara
perdata dan acara pidana bagi
golongan Bumi Putera

4. lANJUT (HINDIA BELANDA)
Tanggal 5 April 1948 diundangkan
dengan sebutan “reglement op de
uitoefening van de politie, de
burgerlijke rechtspleging en de
strafordering onder de Inlanders,
de Vreemde Osterlingen op Java
en Madura” dengan singkat lazim
disebut inlandsch reglement (IR)
IR sudah beberapa
kali diubah pertama
Tahun 1926 dan
terakhir tahun 1941

5. RBg
(Rechtsreglement voor de Buitengewesten)
Tahun 1927, untuk menjamin kepastian hukum di luar
jawa dan madura, Gubernur Jenderal Hindia Belanda
pada waktu itu mengumumkan sebuah reglemen hukum
acara perdata untuk di luar jawa dan madura dengan
Stb. 1927-227, dengan sebutan Rechtsreglement voor
de Buitengewesten yang disingkat dengan RBg

6. Reglement op de
Burgerlijke
Rechtsvordering (BRv)
Rechtsreglement
voor de
Buitengewesten (RBg)
untuk golongan
bumiputra dan
timur asing di
daerah luar Jawa
dan Madura
Terdapat 3 macam reglement hukum acara perdata
untuk golongan
bumiputra dan timur
asing di Jawa dan
Madura
untuk golongan
Eropa, tercantum
dalam Stb : 1847
Nomor 52 (Berlaku
tanggal 1 Mei 1848
Inlandsch Reglement
(IR)

7. JEPANG
Dalam pasal 3 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1942 Tentara
Jepang (Osamu Saeire) tanggal 7
Maret 1942, bahwa : “Semua
Undang-Undang Peraturan tetap
berlaku selama tidak
bertentangan dengan
Pemerintahan Jepang”
SEHINGGA TIDAK
ADA PERUBAHAN
DALAM HUKUM
ACARA PERDATA

8. PASCA MERDEKA
Perkembangan peraturan hukum acara setelah
kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih memakai
ketentuan pada masa pemerintahan balatentara Dai
Nippon yang didasarkan atas Ketentuan Aturan
Peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-undang Dasar
1945 tanggal 18 Agustus 1945 Juncto Peraturan
Pemerintah No 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober
1945.

9. UU NO 7 TAHUN 1947 TENTANG
SUSUNAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
AGUNG
UU NO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN
ULANGAN DI JAWA DAN MADURA
RIS
UU Darurat NO 1 TAHUN 1951
Terdapat 3 susunan peradilan umum
yaitu :
Mahkamah Agung1.
Pengadilan Tinggi2.
Pengadilan Negeri 3.
Pasal 5 menyatakan bahaw untuk
acara perdata, berlaku adalah HIR
untuk Jawa dan Madura serta RBg
untuk luar Jawa dan Madura.
TAHUN 1950-1959

10. 5 JULI 1959-11 MARET 1966
TERDAPAT 2 ATURAN UU :
UU NO 19 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN POKOK
KEKUASAAN KEHAKIMAN
1.
UU NO 13 TAHUN 1965 TENTANG PENGADILAN DALAM
LINGKUNGAN PERDILAN UMUM
2.
DARI PERTURAN TERSEBUT KEKUASAAN KEHAKIMAN TERDIRI 4

11. ORDE BARU
UU NO 14 TAHUN 1970
TENTANG KETENTUAN
POKOK KEKKUASAAN
KEHAKIMAN
UU NO 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN
UMUM
MENGANTIKAN UU NO 19 TAHUN 1964 DAN
SEKARANG UU INI JG TELAH DICABUT
MENGGANTIKAN UU NO 13 TAHUN 1965 DAN
SAMPAI SEKRANG TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
PADA MASA ORDE BARU KEDUA ATURAN DIGANTI DENGAN :

12. TERIMA KASIH