Selayang Pandang BBKK Makassar__123.pptx

__

1. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 Selayang Pandang dr. ACHMAD FARCHANNY TRY ADRYANTO , M.KM KEPALA BBKK MAKASSAR Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

2. dr. ACHMAD FARCHANNY TRY ADRYANTO , M.KM KEPALA BBKK MAKASSAR Selayang Pandang Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

3. 9 Kegiatan 8 Tim Kerja 7 Logo 6 Lagu Mars Kekarantinaan Kesehatan Indonesia 5 Struktur Organisasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4 OTK UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2 Dasar Hukum Kekarantinaan Kesehatan 3 Struktur Organisasi Ditjen P2 1 Latar Belakang TABLE OF CONTENTS

4. 5 Struktur Organisasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4 OTK UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2 Dasar Hukum Kekarantinaan Kesehatan 9 Kegiatan 6 Lagu Mars Kekarantinaan Kesehatan Indonesia 3 Struktur Organisasi Ditjen P2 1 Sejarah Karantina Kesehatan Indonesia 7 Logo 8 Tim Kerja TABLE OF CONTENTS

5. 01 02 03 04 SEJARAH KARANTINA KESEHATAN DI INDONESIA Karantina berasal dari kata Quadraginta ( latin ) yang artinya 40 Pada tahun 1348 Pelabuhan Venesia sebagai salah satu pelabuhan yang terbesar di Eropa melakukan upaya KARANTINA   dengan cara menolak masuknya kapal yang datang dan daerah terjangkit Pes Pada tahun 1377 di Roguasa dibuat suatu peraturan bahwa penumpang dari daeah terjangkit penyakit pes harus tinggal di suatu tempat diluar pelabuhan dan tinggal di sana selama 2 bulan supaya bebas dari penyakit Pada tahun 1383 di Marseille, Perancis , ditetapkan UU Karantina yang pertama dan didirikan Station Karantina yang pertama Pada Kurun waktu 1830 – 1847, wabah kolera melanda EROPA. Atas Inisiatif Ahli Kesehatan menghasilkan: International Sanitary Conference, Paris 1851 dikenal sebagai ISR 1851 Pada tahun 1911 Pes masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemudian Semarang (1916) dan tahun 1923 Pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Penanganan kesehatan di pelabuhan di laksanakan oleh HAVEN ARTS (Dokter Pelabuhan) dibawah HAVEN MASTER ( Syahbandar ). Saat itu di Indonesia hanya ada 2 Haven Arts yaitu di Pulau Rubiah di Sabang & Pulau Onrust di Teluk Jakarta tahun 1949/1950 Pemerintah RI membentuk 5 Pelabuhan Karantina , yaitu : Pelabuhan Karantina Klas I : Tg . Priok dan Sabang, Pelabuhan Karantina Klas II : Surabaya dan Semarang serta Pelabuhan Karantina Klas III : Cilacap Tahun 1962 Terbit UU No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara

6. 01 02 03 04 SEJARAH KARANTINA KESEHATAN DI INDONESIA Terbit Permenkes RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Pada thn 1969 WHO mengubah International Sanitary Regulation (ISR) yang dihasilkan oleh International Sanitary Conference menjadi : International Health Regulation (IHR) dan dikenal sebagai IHR 1969 Pada 1970, terbit SK Menkes No.1025/DD /Menkes, tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) sebanyak 60 DKPLl  & Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU) sebanyak 12 DKPU. SK Menkes 630/Menkes/SK/XII/85, menggantikan SK Menkes No.147 (Eselon KKP sama III B), jumlah KKP berubah menjadi 46. Permenkes 356/MENKES/PER/IV/2008 terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III Pada tahun 2005 dilakukan Revisi terhadap IHR 1969 melalui sidang WHA dan dihasilkan dokumen yg saat ini dikenal sebagai IHR 2005. Revisi yang keempat ini diilhami oleh kejadian Pandemi SARS & Bioterorisme pada tahun 2003 Terbit UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang ini mencabut UU No. 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU No.2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara Pada tahun 2023 terbit UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (omnibus law kesehatan ) yang mencabut UU Kekarantinaan Kesehatan bersama sepuluh UU lainnya yang mengatur urusan kesehatan

7. DASAR HUKUM

8. 04 01 02 03 Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 362, 363, 364,365, 366, 367, 443 dan pasal 444 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan KMK No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta proses Bisnis Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara KMK No. HK.01.07/MENKES/2016/2024 Tentang Wilayah Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan International Health Regulatian tahun 2005 International Civil Aviation Organization (ICAO) International Maritime Organization (IMO) International Air Transport Association (IATA) DASAR HUKUM

9. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 04 01 02 03 Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 362, 363, 364,365, 366, 367, 443 dan pasal 444 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan KMK No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta proses Bisnis Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara KMK No. HK.01.07/MENKES/2016/2024 Tentang Wilayah Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan International Health Regulatian tahun 2005 International Civil Aviation Organization (ICAO) International Maritime Organization (IMO) International Air Transport Association (IATA) DASAR HUKUM

10. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 04 01 02 03 Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 362, 363, 364,365, 366, 367, 443 dan pasal 444 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan KMK No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta proses Bisnis Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara KMK No. HK.01.07/MENKES/2016/2024 Tentang Wilayah Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan International Health Regulatian tahun 2005 International Civil Aviation Organization (ICAO) International Maritime Organization (IMO) International Air Transport Association (IATA) DASAR HUKUM

11. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 04 01 02 03 Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 362, 363, 364,365, 366, 367, 443 dan pasal 444 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan KMK No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta proses Bisnis Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara KMK No. HK.01.07/MENKES/2016/2024 Tentang Wilayah Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan International Health Regulatian tahun 2005 International Civil Aviation Organization (ICAO) International Maritime Organization (IMO) International Air Transport Association (IATA) DASAR HUKUM

12. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan secara administrasi dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya

13. ORGANISASI DAN TATA KERJA BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN PERMENKES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi : a. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan; b. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I; c. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II; dan d. Loka Kekarantinaan Kesehatan Pasal 5 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan , bandar udara , dan pos lintas batas darat negara Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana , kegiatan , dan anggaran ; pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang, barang , dan / atau lingkungan ; pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang, barang , dan / atau lingkungan ; pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang, barang , dan / atau lingkungan ; pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus ; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan ; pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan ; pelaksanaan jejaring , koordinasi , dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan ; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan ; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan ; dan Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

14. KELAS II : 26 KELAS III : 16 KELAS IV : 2 WILKER: 304 TOTAL 51 UPT Bid ang Kekarantinaan Kesehatan INTERNASIONAL PoE (Balai Besar/ Balai kelas I - II/ Loka Kekarantinaan Kesehatan) Yogyakarta ENTIKONG BBKK : 7 BKK I: 26 BKK II: 16 LOKA : 2 WILKER: 286 LABUAN BAJO

15. STRUKTUR ORGANISASI UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN (BALAI BESAR, BALAI KELAS I, BALAI KELAS II, DAN LOKA

16. TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

17. TIM KERJA DI UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Susunan Tim Kerja Balai Besar Karkes , Balai Karkes Kelas I, dan Balai Karkes Kelas II Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan , dan Situasi Khusus Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas Susunan Tim Kerja Loka Karkes Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan , dan Situasi Khusus

18. PENGAWASAN KESEHATAN DI PINTU MASUK NEGARA

19. MARS KARANTINA KESEHATAN INDONESIA

20. TERIMA KASIH