Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan_2.pdf

Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan

1. DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
SERTIFIKASI NOMOR KONTROL
VETERINER
UNIT USAHA PRODUK HEWAN
Bogor, 26 Agustus 2024

2. KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
(KESMAVET)
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
“Segala urusan yang berhubungan dengan hewan
& produk hewan yang secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi kesehatan manusia”
➢UU No.18/2009 jo UU. No.41/2014 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
➢PP No. 95/2012 tentang Kesmavet dan
Kesrawan
Kebijakan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pencegahan penularan zoonosis
Ketahanan dan keamanan pangan (ASUH)
Perlindungan kesehatan lingkungan
Penerapan kesejahteraan hewan dan penanganan bencana

3. DASAR HUKUM
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
•UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
•UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang
•UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
•UU No.18/2012 tentang Pangan
•UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
•PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
•PP Nomor 5/2021 penyelenggaraan perijinan berbasis resiko serta standar usaha dan produk
•PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan
•PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
•Permentan No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (NKV)
•Kepmentan Nomor 591.1/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian
•Permentan Nomor 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian

4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
UU NO. 6 Tahun 2023UU NO. 6 Tahun 2023
(1) Setiap Orang yang
mempunyai unit usaha
Produk Hewan wajib
memenuhi Perizinan
Berusaha berupa nomor
kontrol Veteriner dari
Pemerintah Daerah
provinsi sesuai dengan
kewenangannya
berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Daerah
kabupaten/kota melakukan
pembinaan unit usaha yang
memproduksi dan/ atau
mengedarkan Produk Hewan
yang dihasilkan oleh unit
usaha skala rumah tangga
yang belum memenuhi
persyaratan nomor kontrol
Veteriner.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Perizinan
Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 60

5. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Undang-Undang Nomor 18/2009 Jo
Undang-Undang Nomor 41/2014
Pasal 60 ayat (1): Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan
wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol
Veteriner (NKV) kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

6. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012
SetiapUnitUsahaprodukHewan
wajibmengajukanpermohonan
untukmemperolehNomorKontrol
Veterinerkepadapemerintah
provinsi(Pasal 23)
Pemerintah kabupaten/kota
melakukanpembinaankepada
UnitUsaha yangdilakukan
dalamjangkawaktupaling
lama5(lima)tahun(Pasal 23)
Bentuk sertifikat Nomor Kontrol
Veteriner oleh Otoritas Veteriner
di bidang Kesehatan Masyarakat
Veteriner di provinsi atas nama
gubernur (Pasal 25)
Wajib dicantumkan pada
label dan kemasan produk
Hewan(Pasal25)
Jika setelahjangkawaktu palinglama
5(lima)tahun,UnitUsahabelum
memenuhi ketentuan, pemerintah
kabupaten/kotawajibmencabutizin
usahaUnitUsahayangbersangkutan.
(Pasal 24)

7. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Peraturan Pemerintah No. 95/2012
Pasal 28
•Produk Hewan hasil produksi dalam negeri dalam
hanya dapat diedarkan apabila berasal dari:
✓Unit Usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol
Veteriner (NKV)
✓Unit Usaha yang sedang dalam pembinaan
penerapan cara yang baik

8. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
TUJUAN
Mewujudkan jaminan keamanan produk
hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal
bagi yang dipersyaratkan
Unit Usaha
•Unit Usaha Pangan Asal Hewan
•Unit Usaha Produk Hewan Nonpangan
Ritel
Budidaya
Rumah Potong
Pengolahan Distribusi

9. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
a. Penunjang operasional
dan/atau komersial
kegiatan usaha; dan
b. Ekspor dan Impor.
PerizinanBerusahaUntukMenunjangKegiatan
Usaha(PB UMKU)pada sektor pertanian meliputi:
Bidang
Kesmavet masuk
dalam jenis
perizinan ini
(NKV)

10. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
•Sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya
persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan
keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
•Nomor Kontrol Veteriner diberikan dalam bentuk
sertifikat oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
•Sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya
persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan
keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
•Nomor Kontrol Veteriner diberikan dalam bentuk
sertifikat oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2020 tentang Sertifikasi
Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan
Permentan 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pertanian
Permentan 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pertanian

11. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pentingnya Nomor Kontrol Veteriner Pentingnya Nomor Kontrol Veteriner

12. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

13. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
JENIS USAHA WAJIB NKV

14. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
KBLI PB UMKU SERTIFIKASI NKV

15. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
PERSYARTATAN SERTIFIKASI NKV
1.Surat permohonan
2.Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3.Surat kuasa bermeterai (bila diwakilkan oleh
pihak lain)
4.Nomor Induk Berusaha (NIB)
5.Surat Rekomendasi Dinas Daerah
Kabupaten/Kota
6.Bukti perjanjian pengelolaan usaha bagi Pelaku
Usaha yang melakukan kegiatan di tempat usaha
milik orang lain;
7.Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan
bahwa dokumen yang disampaikan benar dan
sah;
1.Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan
teknis, penerapan Higiene dan Sanitasi, Higiene
Personal, Biosekuriti, dan Kesejahteraan Hewan
2.Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di
bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan
hewan bagi yang dipersyaratkan
3.Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus
aparatur sipil negara sebagai penanggung
jawab teknis bagi Unit Usaha yang
dipersyaratkan (RPHR, RPHU, RPHB, Budidaya
Farm Petelur, Budidaya Sapi Perah dan Gudang
Berpendingin bagi unit usaha produk hewan)
ADMINISTRASI TEKNIS

16. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Aspek Audit NKV
A.Data Umum
B.Data Khusus
C.Audit Kelayakan Dasar – Cara Praktik yang Baik
1.Praktik Veteriner yang Baik
2.Biosekuriti
3.Kesejahteraan Hewan
4.Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan
5.Penanganan Produk
6.Higiene Personal
7.Higiene Sanitasi
8.Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi

17. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

18. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Tingkatan NKVTingkatan NKV
Tingkat 1(sangat baik)
Tingkat 2(baik)
Tingkat 3(cukup)
•Berdasarkan jumlah temuan ketidaksesuaian
persyaratan teknis dengan keadaan di lokasi dan
kondisi setiap jenis Unit Usaha Produk Hewan.
•Menentukan waktu surveilans

19. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
SURVEILANS NKVSURVEILANS NKV
•1 tahun
sekali
Tingkat 1Tingkat 1
•6 bulan
sekali
Tingkat 2Tingkat 2
•4 bulan
sekali
Tingkat 3Tingkat 3
Merekomendasikan
perubahan NKV
Merekomendasikan
pencabutan NKV
1
2
Tujuan: Menilai kesesuaian penerapan cara yang baik di
unit usaha yang sudah memiliki NKV

20. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kewajiban Pencantuman NKVKewajiban Pencantuman NKV

21. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
No Kode
Nama Unit Usaha
1.RPHR
:Rumah Potong Hewan Ruminansia
2.RPHU
:Rumah Potong Hewan Unggas
3.RPHB
:Rumah Potong Hewan Babi
4.BUP
:Budi daya Unggas Petelur
5.BTP
:Budi daya Ternak Perah
6.UPD
:Usaha Pengolahan Daging
7.UPS
:Usaha Pengolahan Susu
8.UPT
:Usaha Pengolahan Telur
9.KD
:Kios Daging
10.Ritel
:Ritel
11.CS
:Gudang Berpendingin
12.GK
:Gudang Kering
13.MCU
:Usaha Penampungan Susu
14.UPPPTK
:UsahaPengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan TelurKonsumsi
15.UPM
:Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu
16.UPSBW
:UsahaPencucian SarangBurungWalet
17.UPPP
:Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan
18.UPPN
:UsahaPengolahanProduk Hewan Nonpangan
19.UPSBW
:UsahaPengolahanSarang Burung Walet
20.URSBW
:UsahaRumahSarangBurungWalet
21.UKSBW
:UsahaPengumpulanSarangBurungWalet
KODE UNIT
USAHA PRODUK
HEWAN
KODE UNIT
USAHA PRODUK
HEWAN

22. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
TATA CARA PENULISAN NKVTATA CARA PENULISAN NKV
RPHU-327601-005
RPHU-327601-005
Kode Jenis Unit Usaha
Kode Statistik
Provinsi Jabar
Kode Statistik
Kota Depok
Kode Statistik
Kecamatan
Sawangan
Nomor Urut Registrasi
Misal Sertifikat Rumah Potong Hewan Unggas yang
berlokasi di Kecamatan Sawangan, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat
Pencantuman nomor kontrol veteriner terdiri dari
rangkaian angka yang menunjukan jenis unit
usaha, lokasi, dan nomor urut registrasi unit usaha
produk hewan

23. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
CONTOH NKVCONTOH NKV
Masa Berlaku NKV: 5 TahunMasa Berlaku NKV: 5 Tahun

24. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
PEMBINAAN UNIT USAHA PRODUK HEWANPEMBINAAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN
UNIT USAHA BER NKV
UNIT USAHA BELUM
MEMILIKI NKV
Kab/Kota
Ditjen PKH
Provinsi
•Pembinaan dalam rangka Pemenuhan Persyaratan teknis dan
perbaikan terhadap temuan hasil Audit
•Pembinaan dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor
•Batas waktu pembinaan 5 tahun

25. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pencabutan NKVPencabutan NKV
Pencabutan NKV oleh Kepala Dinas Provinsi
1.Ditemukan penyimpangan yang dapat membahayakan
konsumen,
2.Unit usaha tidak lagi memenuhi persyaratan teknis yang telah
ditetapkan berdasarkan hasil evalusi,
3.Unit usaha selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan
kegiatan usaha,
4.Pemilik unit usaha produk hewan memindahkan kegiatan
usahanya ke lokasi lain,
5.Terjadi perubahan ruang lingkup jenis usaha,
6.Permintaan pemohon
7.Unit usaha dinyatakan pailit.

26. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Bagaimana kalau tidak ber NKV?Bagaimana kalau tidak ber NKV?
Unit Usaha yang tidak
memenuhi persyaratan
teknis
Unit Usaha yang tidak
mengajukan permohonan
sertifikasi NKV
Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan
rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk
MENCABUT IZIN USAHA.
5 tahun
SANKSI ADMINISTRASI:
(1)Peringatan Tertulis I ;
(2)Peringatan Tertulis II, 3 bulan setelah peringatan I;
(3)Penghentian sementara dari kegiatan produksi, 3
bulan setelah peringatan II.
Pencabutan Izin Usaha
(6 bulan setelah penghentian sementara)

27. RP
H
Jumlah NKV Berdasarkan Provinsi Sampai Juli 2024
Total : 5.125 unit

28. RP
H
Jumlah Total Auditor Aktif :
339 Orang
* Data s.d Juli 2024
SEBARAN AUDITOR
NOMOR KONTROL
VETERINER

29. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
PENGECEKAN NKVPENGECEKAN NKV
https://sisnasnkv.ditjenpkh.pertanian.go.id/si
te/front-end

30. Higiene Sanitasi dan Penerapan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner