sistem_nasional_penanggulangan_bencana_.pptx

Sistem Penanggulanagn Bencana di Indonesia

1. SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA KULIAH UMUM MAGISTER MANAJEMEN BENCANA UNIVERSITAS HASANUDDIN INALDY LUTHER SIRANGI SI’LANG, ST., M.Han

2. BIODATA Nama : Inaldy Luther Sirangi Si’lang, ST., M.Han Alamat : Perum. Triya Sholtana AC 25 Mamuju T T L : U. Pandang 25 Desember 1977 Pend. Akhir : S2 Manajemen Bencana Unit Kerja : BPBD Provinsi Sulawesi Barat Jabatan : Manajer PUSDALOPS BPBD Prov. SulBar F. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Status : K-2 HP : 0823 4789 9927 Pendidikan : SD : SD Inpres Antang 2 Makassar tahun 1987 SLTP : SMP Neg. 20 Makassar tahun 1993 SMA : SMAN. 12 Makassar Tahun 1996 D3 : UNHAS Fak. Ekonomi Jur. Akuntansi Tahun 2000 S1 : STITEK Dharma Yadi Makassar Fak. Teknik Industr Jur. Tek. Manj.Industri Tahun 2001 S2 : UNHAN Fak. Keamanan Nasional Program Studi Manajemen Bencana Tahun 2019

3. Tujuan Pembelajaran Memahami sistem penanggulangan bencana , Mengerti tentang legislasi / peraturan perundangan terkait penanggulangan bencana, Mengerti tentang kelembagaan penanggulangan bencana .

4. INDONESIA SUPERMAKET BENCANA LABORATORIUM BENCANA Gempabumi Longsor 5 Gunung api Banjir Tsunami Angin Topan Wabah Gagal Teknologi Bencana Sosial Bencana Karhutla

5. PENANGGULANGAN BENCANA PERUBAHAN PARADIGMA Responsif -  Pencegahan /PRB Sektoral -- M ulti-sektoral Inisiatif Pemerintah - Tanggungjawab bersama Sentralisasi  Desentralisasi 7 SATU KESATUAN SISTEM PB Pra Bencana-Tanggap Darurat-Pemulihan BNPB BPBD Provinsi BPBD Kab /Kota UU Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007 PP 21/2008 tentang Penyelenggraan PB PP 22/2008 tentang Pendanaan PB PP 2 3 /2008 tentang Peran lembaga Int’l non Pemerintah 7

6.   sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan , penyelenggaraan , tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam P enangguangan B encana berdasarkan UU No. 24/2007. SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA 1. Undang-undang Nomor 24/2007 2. Peraturan Pemerintah: Penyelenggaraan PB (PP. No. 21/2007). Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP. No. 22/2007). Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (PP. No. 23/2007). 3. Peraturan Presiden : Pembentukan BNPB (No. Perpres 8/2008). 4. Peraturan Kepala Badan 5. Peraturan Daerah

7. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Prabencana Saat Tanggap Darurat Pascabencana Situasi Tidak Ada Bencana Situasi Terdapat Potensi Bencana Perencanaan Pencegahan Pengurangan Risiko Pendidikan Pelatihan Penelitian Penaatan Tata Ruang Mitigasi Peringatan Dini Kesiapsiagaan Kajian Cepat Status Keadaan Darurat Penyelamatan & Evakuasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Kesehatan Kamtib Lingkungan PENYELENGGARAAN Penanggulangan Bencana

8. BNPB Unsur Pengarah Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Unsur Pengarah Unsur Pelaksana BPBD Kab ./Kota Unsur Pengarah Unsur Pelaksana BNPB Unsur Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pengarah BNPB Unsur Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pengarah BNPB Unsur Pengarah Unsur Pengarah Unsur Pelaksana Unsur Pelaksana KELEMBAGAAN Penanggulangan Bencana

9. KEPALA BNPB Sekretaris Utama Inspektur Utama Deputi Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan Deputi Tanggap Darurat Deputi Rehabilitasi & Rekonstruksi Deputi Logistik & Peralatan Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Pusat UPT Pusat Direktur UNSUR PENGARAH Pejabat Pemerintah Masyarakat Profesional 9 orang masyarakat profesional (Pakar/Profesional dan atau tokoh masyarakat) Dalam Negeri Sosial Pekerjaan Umum Kesehatan Keuangan Perhubungan ESDM Kantor Menko Kesra TNI POLRI UNSUR PELAKSANA Struktur Organisasi BNPB

10. Unsur Pejabat Fungsional Struktur Organisasi BPBD Prov. dan Kab / kota

11. Setiap kejadian bencana merupakan tanggungjawab Bupati / Walikota . Gubernur merapat untuk memberikan dukungan . Pemerintah Pusat memberikan bantuan pada kondisi yang ekstrim . TNI dan POLRI dilibatkan dalam penanganan darurat bencana Penanggulangan Bencana harus dilakukan sedini mungkin Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah , sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .

12. Pencegahan dan penanganan bencana alam, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Masyakarat Indonesia perlu bergotong-royong untuk saling berkolaborasi. Konsep itulah yang dinamakan kolaborasi pentahelix atau multi pihak. Pentahelix menggabungkan pemerintah, masyarakat/komunitas, media, akademisi, dan badan usaha sebagai usaha untuk mengatasi masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan lintas sektor untuk saling Berbagi Peran. Titik fokus dari pentahelix adalah kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat.  BENCANA URUSAN BERSAMA

13. ORIENTASI INTERVENSI PRA BENCANA ( BEFORE ) SAAT BENCANA ( DURING ) PASCA BENCANA ( AFTER ) MASYARAKAT AGAR SIAP SIAGA ( TO PREPARED) MASYARAKAT MENOLONG DIRI SENDIRI ( TO HELP THEM SELF ) MASYARAKAT MEMPERBAIKI SENDIRI ( TO IMPROVE ) MASYARAKAT SADAR BENCANA 15

14. TERIMA KASIH Inaldy L.S. Si’lang, ST., M.Han Phone: [phone] Email: [email protected]