slide materi Hukuman Disiplin Bagi PNS.pdf

Hukuman Disiplin bagi PNS

1. Penegakan Disiplin Pegawai
Kementerian Kesehatan
sebagai Upaya
Mewujudkan ASN yang Lebih
Profesional
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Yogyakarta, 25 April 2019

2. Profesionalitas ASN

3. Time Frame Peraturan
PP N0. 53 / 2010
Disiplin PNS
PP No. 49 / 2018
Manajemen PPPK
PP No. 32 / 1979
Pemberhentian PNS
UU No. 5 / 2014
UU Aparatur Sipil
Negara (ASN)
2017
2014 2010 1999 1980 1979
UU No 8 / 1974
Pokok-Pokok
Kepegawaian
1974
PP No. 30 / 1980
Peraturan Disiplin PNS
UU No. 43 / 1999
Perubahan UU NO. 8 / 1974
PP N0. 11 / 2017
Manajemen PNS
2018

4. PROBLEM PROFESIONALITAS ASN
LAMBATNYA KINERJA
BANYAKNYA
PELANGGARAN DISIPLIN
RENDAHNYA KOMPETENSI
KURANGNYA INTEGRITAS
DisIn
KiKo
Data hukuman disiplin
menjadi sumber untuk
mengukur indikator
disiplin dalam Indeks
Profesionalitas ASN

5. Indeks Profesionalitas ASN
Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan
PROFESIONAL
ASN
DISIPLIN
KINERJA
KOMPETENSI
KUALIFIKASI
(Berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)

6. Disiplin menggambarkan kesanggupan seorang
pegawai untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan
Apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin yang secara langsung maupun
tidak langsung berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas jabatan
Disiplin diukur dari indikator riwayat pegawai
yang meliputi :
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan,
sedang, berat)
DISIPLIN

7. Penegakan Disiplin ASN
Untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional,
diperlukan peningkatan disiplin pegawai
Penegakan disiplin merupakan langkah atau tindakan bersifat
represif yang dilakukan dalamhal telah terjadi pelanggaran
disiplin
Penegakan disiplin memberikan efek jera baik bagi pelanggar maupun
pegawai lainnya sehingga berkontribusi pada peningkatan disiplin dan
pencegahan terulangnya pelanggaran, disamping upaya lainnya yang
bersifat non-represif

8. PP No. 49
Th 2018
PP No. 53
Th 2010
PNS yang tidak menaati ketentuan
tentang kewajiban dan larangan
dijatuhi hukuman disiplin (Ps 5)
PP No. 53 Th 2010
ttg Disiplin PNS
PPPK yang melakukan
pelanggaran disiplin dijatuhi
hukuman disiplin(Ps 51 ay 3)
PP No. 49 Th 2018
ttg Manajemen PPPK
Penegakan Disiplin PNS & PPPK

9. DISIPLIN PNS
DISIPLIN PNS
:
KESANGGUPAN PNS UTK
MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI
LARANGAN
YANG DITENTUKAN DLM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YG
APABILA TDK DITAATI ATAU DILANGGAR
DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PELANGGARAN DISIPLIN ADALAH SETIAP
UCAPAN, TULISAN,ATAU PERBUATAN PNS YG
TIDAK MENAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU
MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN
DISIPLIN PNS,
BAIK YANG DILAKUKAN DI
DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA

10. GRAFIK PELANGGARAN DISPLIN PNS

11. GRAFIK JENIS HUKDIS 2016 -2018

12. Pelanggaran Jam Kerja
(PP 53/2010 Pasal 3 angka 11)
Tahun
Jenis Hukuman Disiplin
TOTAL
PDHTAPS
CPNS
PDHTAPS
PNS
Pindah
& Turun
Jabatan
TP selama
3 tahun
TP selama
1 tahun
20161 38 0 4 144
20175 16 1 6 230
20180 24 0 4 028

13. GRAFIK HUKDIS PER UNIT UTAMA

14. AnalisaPermasalahan
• Pelanggaran disiplin yang paling sering terjadi pada tahun 2016-2018 adalah
pelanggaran terhadap kewajiban jam kerja dan menaati ketentuan jamkerja.
• Dari seluruh pelanggaran jam kerja, hukuman disiplin yang paling banyak
dikenakan adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri, yang mungkin terjadi karena adanya pembiaran atau tidak dilakukan
pembinaan.
• Usulan penjatuhan hukuman disiplin paling banyak berasal darilingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Terkait hal ini terdapat beberapa
kemungkinan :
Ditjen Pelayanan Kesehatan memiliki jumlah terbesar UPT (57 termasuk
Direktorat) dan pegawai (32.824 orang)
Proses administrasi disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut su dah
berjalan dengan baik
Ketaatan terhadap disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut r endah

15. AnalisaPermasalahan
• Pada tahun 2018 tidak ada permasalahan yang masuk dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat. Terkait hal ini terdapat beberap a kemungkinan :
Pembinaan di unit utama / satuan kerja tersebut sudah berjalan de ngan baik
Proses administrasi disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut b elum berjalan dengan baik
Ketaatan terhadap disiplin di unit utama / satuan kerja tersebut tinggi
•
Permasalahan :

Kurangnya pemahaman pegawai atas pelanggaran disiplin dan konsekuensinya

Pembinaan dan pengusulan penjatuhan hukuman disiplin belum dilakukan oleh setiap satuan
kerja karena :
•
belum optimalnya peran pimpinan/atasan langsung dalam melakukan pembinaan dan
menindaklanjuti pelanggaran disiplin
•
Kurangnya pemahaman pengelola kepegawaian atas mekanisme dan prosedur penegakan
disiplin

Ropeg tidak memiliki data hukuman disiplin ringan sampai denga n sedang yang kewenangannya
berada di unit utama / satuan kerja.
• Kesimpulan : sosialisasi belum optimal dan monev belum berjalan .

16. KEWENANGAN DALAM
PENEGAKAN DISIPLIN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

17. ATASAN LANGSUNG
ATASAN
LANGSUNG
Atasan langsung
mempunyai
kewajiban untuk
melakukan
pemanggilan
kepada PNS yang
diduga melakukan
pelanggaran
PEMANGGILAN
Atasan langsung
berkewajiban
melakukan
pemeriksaan
kepada PNS yang
diduga melakukan
pelanggaran
disiplin
PEMERIKSAAN
Atasan Langsung
menjatuhkan
hukuman disiplin
sesuai dengan
kewenangannya
MENGHUKUM
Atasan langsung
menyampaikan ke
wenangan penjatu
han hukuman disip
lin kepada pejabat
yang berwenang
menghukum
MELAPORKAN

18. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
Apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepadanya
dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya
Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan

19. TATA CARA
PEMANGGILAN
Content Content Content Content
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR
DISIPLIN
PEMANGGILAN I
SECARA TERTULIS O/
ATASAN LANGSUNG
HADIR
TDK HADIR
PEMERIKSAAN
PEMANGGILAN I I
HADIR
PEMERIKSAAN
PENJATUHAN HD O/
PJBW BERDASRKAN
ALAT BUKTI &
KETERANGAN YG ADA
TDK HADIR
7
HARI
KERJA
7
HARI
KERJA

20. MEKANISME
PEMERIKSAAN
DILAKUKAN SECARA TERTUTUP
PNS DIDUGA
MELANGGAR
DISIPLIN
PEMERIKSAAN
DILAKUKAN OLEH
ATASAN
LANGSUNG / TIM
PEMERIKSA
Tujuan Pemeriksaan :
1. Benar atau tidak PNS tersebut melakukan
pelanggaran disiplin
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau
menyebabkan PNS tsb melakukan pelanggaran
disiplin
3. Menegetahui dampak dan akibat dari
pelanggaran disiplin tersebut
Kewajiban PNS :
1. Wajib menjawab semua pertanyaan
2. Jika tidak menjawab, PNS tersebut dianggap
mengakui pelanggaran disiplin
Apabila PNS yang diperiksa mempersulit
pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan
untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan
bukti-bukti yang ada

21. BAP
(BeritaAcara Pemeriksaan)
HASIL PEMERIKSAAN HARUS DITUANGKAN DALAM BENTUK BERITAACARA PEMERIKSAAN 1. Harus di tandatangani olehAtasan langsung / Tim Pemeriksa danPNS yang diperiksa
2. Jika menurut pendapat PNS isi BAP tidak sesuai, pemeriksa wajib me mperbaikinya.
3. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP , maka BAP tersebut cukup
ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan,
bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP.
4. BAP tersebut sah dan tetap dijadikan dasar penjatuhan Hukuman Disiplin.
5. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan copy BAP
6. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan “dan “Jawaban”
7. Kejujuran merupakan pertimbangan dalam menentukan hukumanUtarakan bahwa pengakuan
dalam BAP hanya salah satu bukti

22. BAP (BeritaAcara Pemeriksaan)MATERI BAP
1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat Dipertanggung jawabkan).
2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya(jangan beritahukan tentang bukti-
bukti atau informasi tambahan yang telah diperoleh, kecualiybs tidak mengaku atau untuk
menggali keadaan yang sebenarnya).
3. Pertanyaan selanjutnya sebaiknya bersumber dari jawaban sebelumnya.
4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti / i nformasi yang ada pada saudara
sesuai dengan substansi pertanyaan.
5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/informasi berikut nya, demikian seterusnya sampai
ybs mengaku.
6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang mendorong ybs melakukan perbuatan
tersebut.
7. Tanyakan juga tetang akibat/ dampak perbuatannya terhadapybs, kantor, pemerintah (untuk
mengetahui tingkat kesadaran dan kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb).
8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya, keterpaksaan ybs dalam menjawab (untuk
menghindari pencabutan keterangan kemudian

23. PERAN PIMPINAN
1st 2st
3st
Mampu mempengaruhi staf /melakukan
pendekatan dalam rangka deteksi dini
sebagai upaya preventif sehingga menjadi
problem sloving dalam pembinaan
.
Komitmen pimpinan untuk memberikan
rewarddanpunsihmentkepada pegawai
yang berprestasi maupun yang melakukan
pelanggaran
Menjadi teladan bagi staf, sehingga menjadi
contoh nyata yang dapat ditiru yang pada
akhirnya dapat berfungsi pembinaan untuk
menjadi budaya organisasi
.
KOMITMEN
TELADAN
PENGARUH

24. RINGAN
BERAT
SEDANG
-Penundaan KGB 1 thn
-Penundaan KP 1 thn
-Turun Pangkat 1 thn
Hukdis Sedang
-Turun pangkat 3 thn
-Pindah dalam rangka turun jabatan
-Bebas dari jabatan
-Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
Hukdis Berat
- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis
Hukdis Ringan
JENIS
HUKUMAN
DISIPLIN
Jenis Hukuman Disiplin sesuai PP
53 Tahun 2013 terdiri dari:
a. Hukuman Disiplin Ringan
b. Hukuman Disiplin Sedang
c. Hukuman Disiplin Berat
•Sumpah janji PNS
•Setia dan taat kpd Pancasila, UUD
45, NKRI
•Menaati segala ketentuan PerUUan
•Mencapai SKP yang ditetapkan
•Bekerja dengan cermat, jujur, dan
bersemangat
•Masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja, dll
Pasal 3
Kewajban
•Menyalahgunakan wewenang
•Menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain
•Menerima hadiah atau pemberian
yang berhubungan dengan jabatan
•Bertindak sewenang-wenang terhadap
bawahan
•Memberi atau menyangggupi akan
memberi sesuatu untuk diangkat
dalam jabatan, dll
Pasal 4
Larangan

25. KEWAJIBAN MASUK KERJA
Wajib datang,
melaksanakan tugas
dan pulang sesuai
ketentuan jam kerja
Keterlambatan
dan/atau pulang
cepat
7,5 jam dikonversi
menjadi 1 hari kerja
Pelangga
ran jam
kerja
5 hari,
teguran
lisan
6-10 hari
teguran
tertulis
11-15 hari
Tidak puas
secara
Tertulis
16-20 hari
Tunda KGB
1 thn
21-25 hari
Tunda KP 1
thn
25-30 hari
Turun
Pangkat 1
thn
31-35 hari
Turun
Pangkat 3
thn
36-40 hari
Pindah dlm
rangka
turun
jabatan
40-45 hari
Bebas dari
jabatan
Lebih dari
46 hari
PDHTAPS

26. KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
Esselon II • Hukdis Ringan
JFU Penata, III/c s.d Penata
Tingkat I, III/d
JFT jenjang Muda, Penyelia
Esselon III
• Tunda KGB 1 th
• Tunda KP 1 th
JFU Pengatur, II/c s.d
Penata Muda Tk. I, III/b
JFT Jenjang Pertama,
Pelaksana Lanjutan
Esselon IV
Esselon III • Hukdis Ringan
JFU Pengatur, II/c s.d
Penata Muda Tk. I, III/b
JFT Jenjang Pertama,
Pelaksana Lanjutan
Esselon IV
• Tunda KGB 1 th
• Tunda KP 1 th
JFU Pengatur Muda, II/a s.d
Pengatur Muda Tingkat I, II/b
JFT jenjang Pelaksana,
Pelaksana Pemula
Esselon V
Atasan langsung (esselon V –
IV) • Semua Hukdis Ringan
JFU Juru Tingkat I, I/d ke
bawah
Atasan langsung (esselon IV)
• Semua Hukdis Ringan
JFU Pengatur Muda Tk. I , II/b
ke bawah
JFT jenjang Pelaksana,
Pelaksana Pemula
Esselon V
• Tunda KGB 1 th
• Tunda KP 1 th
JFU Juru Tingkat I, I/d ke bawah

27. KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN
Esselon I • Semua Hukdis Ringan
JFU Pembina, IV/a s.d Pembina
Utama Muda, IV/c,
JFT jenjang Madya
Esselon II
• Tunda KGB 1 th
• Tunda KP 1 th
JFU Penata Muda Tk. I, III/b s.d
Penata Tingkat I, III/d
JFT jenjang Muda, Penyelia
Esselon III
MENTERI KESEHATAN • Hukdis Ringan
Esselon I, JFT jenjang Utama, JFU Pembina Utama
Madya, IV/d s.d Pembina Utama, IV/e
• Tunda KGB 1 th
• Tunda KP 1 th
Esselon I, Esselon II, JFT jenjang Penyelia, Madya,
Utama, JFU Pembina, IV/a s.d Pembina Utama, IV/e,
• Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th
• Turun Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 th
Esselon I, Esselon II, Seluruh jenjang JF, Seluruh PNS
Gol I/a s.d IV/e
• Pemberhetian dengan hormat tidak atas perminataan
sendiri
Seluruh PNS Kementerian KesehatanKecuali Esselon I
(kewenangan Presiden)

28. DISIPLIN DAN CUTI Sesuai Pasal 3 angka 11 PP No. 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
disebutkan bahwa setiap PNS wajib
masuk kerja dan menaati ketentuan jam
kerja.
Cuti PNS adalah keadaan tidak masuk
kerja yang diizinkan dalamjangka waktu
tertentu.
Cuti merupakan salah satu alasan yang
sah sebagai dasar meninggalkan jam
kerja sehigga PNS yang meninggalkan
tugas karena Cuti tidak dikenakan
hukumandisiplin.

29. CUTI PNS
CUTI PNS
• Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja
• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang
bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk
paling lama 18 hari kerja
• Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahun
atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya
untuk paling lama 24 hari kerja
Cuti
Tahunan
• PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus
menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan
• Digunakan untuk memenuhi kepentingan agama dan kelahiran anak
keempat dan seterusnya
Cuti
Besar
• PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak at as
cuti sakit
• Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 tahun & dapat
ditambah untuk paling lama 6 bulan
• PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk
paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan
Cuti
Sakit

30. CUTI PNS
CUTI PNS
•Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga
pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan
Cuti
Melahirkan
• PNS berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan
• Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau
menantu sakit keras dan salah satu diantara orang tsb meninggal
dunia, melangsungkan perkawinan.
• Terdampak kahar (bencana)
• PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi cesar
Cuti Alasan
Penting
• Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, pelaksanaannya
ditetapkan dgn Keppres
• PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama,
hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama
yang tidak diberikan
Cuti
Bersama
• PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-
menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di
luar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) tahun
CLTN

31. KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI Permenkes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS
Lingkungan Kementerian Kesehatan

32. KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI Permenkes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS
Lingkungan Kementerian Kesehatan

33. KEWENANGAN PEMBERIAN CUTI Permenkes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen PNS
Lingkungan Kementerian Kesehatan

34. FORM PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

35. DISIPLIN DAN PERCERAIAN
Sesuai Pasal 3 angka 4 PP No. 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS disebutkan
bahwa setiap PNS wajib menaatai segala
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Sesuai PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45
Tahun 1990 PNS yang akan melakukan
perceraian wajib memperoleh iin atau
surat keterangan lebih dahulu dari
Pejabat.
PNS yang bercerai TANPA IZIN dari
PEJABAT dikenakan salah satu hukuman
disiplinberat.

36. Pimpinan& MediasiPerceraian

37. KONSELINGbagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Psikiatri agar dapat diperoleh solusi bersama.
Tujuan:
Menjadi salah satu upaya pencegahan perceraian pegawai.
Sehingga KONSELING kedepannya akan menjadi salah satu syarat proses usul izin perceraian.
BIRO KEPEGAWAIAN PROJECT

38. Thank You

39. Penegakan Disiplin PPPK
• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan
disiplin(Ps51ay2)
• PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK berdasarkan
karakteristikpadasetiapinstansi(Ps52ay1&2)
• Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan
sesuaidenganketentuanPPNomor53Th2010(Ps52ay3)