Slide Mengenai Undang-Undang PPh PPN.pptx

Slide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhvSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPhSlide PPN dan PPh

1. PPN DAN PPh POTPUT UNIVERSITAS AIRLANGGA Sbg WAJIB PAJAK BADAN

2. Aspek Perpajakan PPh P otPut dan PPN

3. PPh Pemotongan dan Pemungutan

4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Peserta kegiatan Peserta perlombaan Peserta rapat , konferensi , sidang , pertemuan , kunjungan kerja Peserta / anggota kepanitiaan Peserta pendidikan , pelatihan dan magang Peserta kegiatan lainnya WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Bukan pegawai : Tenaga ahli Seniman / pekerja seni , pembawa acara Penasihat , pengajar , pelatih , penceramah , penyuluh dan moderator Peneliti Agen iklan Pengawas dan pengelola proyek Pembawa pesanan /yang menemukan langganan / perantara Pegawai Tetap Tidak Tetap PPh PASAL 21 / 26

5. Ketentuan Khusus Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT y ang d ibayarkan s ekaligus Penghasilan b ersumber d ari APBN/D yang d iterima oleh Pejabat Negara , PNS , Anggota , TNI/ Polri , dan Pensiunannya PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010

6. PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP ( 50% X Ph Bruto ) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKP BERKALA Ph BRUTO – 450 RIBU Ph BRUTO (> 4,5jt ) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1) ( (50 % X Ph Bruto ) - PTKP bulanan ) Kumulatif PESERTA KEGIATAN Ph BRUTO (> 10,2 jt ) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto

7. Pegawai tetap Gaji , Tunjangan , Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan Biaya j abatan , 5% dari pengh . Bruto maks . Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan Iuran pensiun , THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi dengan Biaya Pensiun , 5% dari pengh . Bruto maks . Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan Penerima pensiun Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 Penghitungan PPh Pasal 21

8. Rp54.000.000,- Untuk diri Wajib Pajak Rp4.500.000,- Rp4.500.000,- Tambahan utk WP Kawin T ambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang penerapan PTKP ditentukan oleh keadaa n pada awal tahun kalende r ata u awal bulan dari bagian tahun kalender PTKP: PMK 101/PMK.010/2016

9. Hanya untuk diri sendiri Kawin Diri sendiri; Tanggungan maks 3. T idak Kawin Diri sendiri; Status kawin; Tanggungan maks 3. Kawin Suami tidak berpenghasilan menunjukkan ket . tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima / memperoleh penghasilan PTKP Karyawati

10. 5% Sampai dengan Rp 50 juta 15% Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 25% Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 30% Di atas Rp 500 juta Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tarif

11. Upah / Uang Saku Harian , Mingguan , Satuan , Borongan Upah / Uang Saku Harian ≤ 450 .000 > 450 .000 Tidak Dipotong Dikurangi 450 .000 Dipotong 5% Upah kumulatif < = 4,5jt Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% PPh Pasal 21 Pegawai T idak T etap/ T enaga K erja L epas Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 10 . 2 00.000 Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan

12. berkesinambungan Berkesinambungan Ex c. Pasal 13 ayat (1) Tidak berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) - PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) Dihitung secara kumulatif (50 % x Ph Bruto) PPh Pasal 21: Bukan Pegawai

13. Pembayaran Bersifat Berkesinambungan (Memiliki NPWP dan Lebih dari 1 Sumber)

14. Pembayaran Tidak Bersifat Berkesinambungan

15. Tarif Pasal 17 UU PPh Penghasilan Bruto Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan

16. Penerima P enghasilan T idak ber-NPWP PPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi) T idak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Setelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember Ber-NPWP Diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan-bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh

17. Kewajiban Pemotong Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung , memotong , menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender . PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir . Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil , paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir . Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

18. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPh Pasal 21

19. Jenis Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23 Objek Bunga , selain bunga objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan kepada Perbankan Hadiah , penghargaan , bonus dan sejenisnya selain objek PPh Pasal 21 Sewa , selain objek PPh Pasal 4 ayat (2) Imbalan jasa teknik , jasa manajemen , jasa konstruksi , jasa konsultan dan jasa lain selain objek PPh Pasal 21 Tarif Pajak 15% 2% PPh PASAL 23 / 26 Pemotong: NPWP Badan Unair

20. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPh Pasal 23

21. Penghasilan dari Jasa Persewaan Tanah & / Bgn Penghasilan dari Jasa Konstruksi Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan YANG DIPOTONG, DISETOR DAN DILAPORKAN DIPOTONG dgn TARIF 10% dari jml BRUTO Termsk : bi perawatan , pemeliharaan , keamanan , fasilitas lain & service charge baik yg perjanjiannya disatukan / terpisah DIPOTONG dari Jml BRUTO dgn tarif : PELAKSANAAN : - 2%  kualifikasi USAHA KECIL 3%  kualifikasi selain Ush KECIL 4%  TDK memiliki kualifikasi USAHA PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4%  memiliki kualifikasi USAHA - 6%  TDK memiliki kualifikasi USAHA DIPOTONG dgn tarif 5% dari Jml BRUTO kecuali : < Rp 60 jt & Phsl < PTKP 2. DIPOTONG dgn tarif 1% dari Jml BRUTO khusus Rmh Sederhana & Rh Susun Sederhana 21 PPh PASAL 4 AYAT 2

22. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPh Pasal 4 (2)

23. PPN Badan Unair sbg . Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan Mei 2016

24. Omzet 1 tahun > 4.8M Bermaksud melakukan penyerahan / ekspor PKP Omzet 1 tahun < = 4.8M Wajib memungut , menyetor , dan melapor PPN terutang Pengusaha Wajib Dapat Memilih Dapat Memilih PMK 197 /201 3 24 Pasal 2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan , dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Melakukan : Penyerahan BKP Penyerahan JKP Ekspor BKP Berwujud Ekspor BKP Tidak Berwujud Ekspor JKP

25. 25 Pasal 7 Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP Diatur lebih lanjut di PMK barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering uang, emas batangan, dan surat berharga Jasa pelayanan kesehatan medis jasa pelayanan sosial jasa pengiriman surat dengan perangko jasa keuangan jasa asuransi jasa keagamaan jasa pendidikan jasa kesenian dan hiburan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri jasa perhotelan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum jasa penyediaan tempat parkir jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa boga atau katering NON BKP NON JKP BACK

26. 26 Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat Penyerahan Saat Pembuatan Faktur Pajak Pasal 11 UU PPN Pasal 13 UU PPN “ Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP” “ Penyerahan dianggap telah terjadi , apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal ” “ Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/ faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang ” BACK

27. 27 Saat Pembuatan Faktur Pajak BACK

28. 28 Kode Transaksi Faktur Pajak PER-24/PJ/2012 BACK

29. 29 Kode Transaksi Faktur Pajak PER-24/PJ/2012 BACK

30. 30 Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Bergerak a. diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli; b. diserahkan secara langsung kepada penerima barang; c. diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau d. diakui sebagai piutang atau penghasilan , atau pada saat diterbitkan faktur penjualan , sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Penjualan langsung dan penjualan eceran Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang Penjualan dengan syarat fob shipping point Selain kriteria di atas BACK

31. 31 Pasal 17 Saat Penyerahan JKP 1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani 3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Dalam hal tidak diketahui Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang BACK

32. 32 Pasal 17 Saat Penyerahan JKP 1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani 3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Dalam hal tidak diketahui Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang BACK

33. 33 Pasal 20 Pedagang Eceran Pedagang Eceran K egiatan usaha / pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan pada umumnya dilakukan secara tunai. Tanpa keterangan : identitas pembeli nama dan tanda tangan penjual T idak diterbitkan Surat Tagihan Pajak M embuat Faktur Pajak tidak lengkap K egiatan usaha / pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara : a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c. pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual / pembeli langsung menyerahkan / membawa BKP yang dibeli. BACK

34. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPN

35. Terima kasih Pa j ak Menyatuka n Hati , Mem b a ng un Ne g e r i