Slide Pemaparan PPS digunakan untuk panduan pembangunan rehab/ rkb baru

Materi ini digunakan untuk panduan dan rencana teknis pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruangan lainnya yang dibutuhkan

1. PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS Donny Eko Cahyono, SH., MH Jaksa Fungsional

2. PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS Berdasarkan pedoman No. 5 Tahun 2023 dan Juknis Nomor: B-1450/D/DS/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengmanan Pembangunan Strategis Pengamanan Pembangunan Strategis yang selanjutnya disingkat PPS adalah Bagian dari tugas Intelijen Penegakan Hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/ atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/ atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketentraman umum dalam pembangunan strategis.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Strategis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis Juknis Nomor: B-1450/D/DS/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengmanan Pembangunan Strategis PASAL 30B huruf b “menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan Pembangunan” Mewujudkan pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis secara optimal dengan mengedepankan koordinasi yang efektif guna menyukseskan pembangunan . Bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan pemahaman, dan ketertiban pada Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis.

4. SASARAN/KRITERIA PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DILAKUKAN TERHADAP: Proyek Strategis Nasional (PSN) Proyek Strategis Daerah (PSD) Proyek Prioritas

5. Profesional PPS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur pada Bidang Intelijen. Koordinasi Penyelenggaraan PPS dilakukan melalui proses harmonisasi hubungan fungsional, upaya sinkronisasi, dan sinergi. Kerahasiaan Konsultasi, materi bahan pertimbangan, dan hasil kegiatan bersifat rahasia, serta dikelola secara rahasia dan hanya ditujukan kepada Pemohon PPS. Netralitas PRINSIP PELAKSANAAN PPS Akuntabilitas PPS diselenggarakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Netralitas Penyelenggaraan PPS tidak berpihak dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak manapun. Objektif Sikap dan tindakan dari penyelenggaraan PPS didasarkan pada fakta dan tidak dapat dipengaruhi dari pendapat, pertimbangan, dan/ atau kepentingan pribadi atau golongan.

6. PELAKSANAAN PPS DILAKSANAKAN TERHADAP AGHT: Personil Materi/aset; dan/atau Hambatan birokratis PPS tidak masuk ke dalam ranah dari teknis dan PSN pekerjaan keuangan dan PSD dilakukan dalam jangka tahun dapat untuk waktu 1 (satu) dan diperbaharui setiap tahunnya DENGAN PERMOHONAN

7. TUJUAN UTAMA PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS Adalah untuk mencegah dan mengamankan pelaksanaan proyek strategis Nasional/Daerah dari potensi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta memastikan proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

8. TERIMA KASIH