slide_per_16.pptx

T

1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-16/PB/2014 TENTANG TATA CARA KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA TANGERANG, 30 MARET 2015

2. Dasar Hukum Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.05/2013 tentang Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.05/2014

3. KENTENTUAN UMUM Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem yang terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan Koreksi data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk History

4. RUANG LINGKUP Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini mengatur mengenai Mekanisme koreksi data transaksi keuangan pada SPAN

5. KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN Data transaksi keuangan dapat dilakukan koreksi oleh KPPN atau kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Data yang dapat dikoreksi merupakan data transaksi keuangan yang diproses melalui aplikasi SPAN yang meliputi : Data transaksi pengeluaran (SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL BJS, dan SP3) Data transaksi penerimaan Data setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi atau B ank Indonesia Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk dalam penerimaan negara

6. KOREKSI DATA TRANSAKSI KEUANGAN Koreksi Data keuangan dilakukan berdasarkan permintaan dari satker atau pihak terkait dengan pelaksanaan transaksi pengeluaran/ transaksi penerimaan Koreksi Data keuangan dapat dilakukan tanpa adanya permintaan dari satker/pihak terkait, dalam hal : Berdasarkan post audit , terdapat data yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan koreksi Data transaksi keuangan lainnya yang menurut ketentuan harus dilakukan koreksi

7. MEKANISME KOREKSI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN Koreksi data penerimaan dilakukan oleh KPPN atau Direktorat Pengeloaan Kas Negara selaku unit yang menatausahakan data penerimaan negara 2. Koreksi dilakukan dengan ketentuan : a. Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS; dan b. Tidak merubah total nilai penerimaan 3. Koreksi dilakukan berdasarakan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara 4. Surat Permohonan transaksi penerimaan negara dapat diajukan oleh : a. Satker, Bank/Pos Persepsi, KPP, KPBC, Kantor Pusat DJPBN, untuk koreksi terkait penerimaan perpajakan b. Satker, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat DJPBN,/DJA atau KPPN untuk koreksi terkait penerimaan perpajakan PNBP

8. MEKANISME KOREKSI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN c . Satker, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat DJPBN, KPPN atau pihak ketiga (PT Taspen, PT Asabri, BPJS, Bapertarum, atau pihak ketiga lainnya, untuk koreksi terkait penerimaan non Anggaran 5. Pengajuan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara yang dilakukan oleh satker harus disertai dengan ADK Koreksi 6. Pengajuan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara yang dilakukan oleh selain satker maka KPPN membuat ADK Koreksi 7. Surat Permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara sesuai (lampiran IV Peraturan ini)

9. PENYEBAB KOREKSI Bank tidak merekam kode satker atau salah merekam kode satker, sehingga di data suspend penerimaan KPPN muncul ZZZ127, Satker mitra KPPN Tangerang melakukan penyetoran di bank/pos persepsi di luar wilayah kerja KPPN Tangerang. Satker bukan mitra KPPN Tangerang melakukan penyetoran di Bank/pos persepsi di wilayah mitra KPPN Tangerang

10. 1514031314111513;O;20150210 ;ZZZ127;127 ;423415;0000000;0000000;D000000001;00000;0;0000;2;000000;000000;IDR;-4320000;;;;;; 0715140702081410;O;20150209 ;ZZZ127;127 ;511111;ZZZZZZZ;ZZZZZZZ;ZZZZZZZZZZ;00000;Z;ZZZZ;7;000000;000000;IDR;-2600000;;;;;; 1514031314111513;C;20150210 ;099077;127 ;423415;0000000;0000000;D000000001;00000;0;0000;2;000000;000000;IDR;4320000;;;;;; 0715140702081410;C;20150209 ;615012;088 ;511111;ZZZZZZZ;ZZZZZZZ;ZZZZZZZZZZ;00000;Z;ZZZZ;7;000000;000000;IDR;2600000;;;;;; CONTOH ADK KOREKSI

11. CONTOH ADK KOREKSI Untuk Koreksi akun kepala 4 (kotak merah) yg perlu diperhatikan adalah penggantian kode satker dan segmen dana karena bukan 0000000000 tetapi sesuai dengan original di segmen CoA b iasanya D000000001 Untuk koreksi PNBP baik dari SSBP atau SSPB yang harus diganti adalah yang ada ZZZZ . 1 = kode satker 2 = kode program = kode BA+E1+kode program 3 = output = kode kegiatan+kode output 4 = dana = jika RM menggunakan A000000001

12. CONTOH ADK KOREKSI 5 = kode kewenangan 1 ( Kantor Pusat ) 2 ( Kantor Daerah ) 3 ( Dekonsentrasi ) 4 ( Tugas Pembantuan ) 5 ( Urusan Bersama ) 6 ( Desentralisasi )     6 = kode lokasi 0100 : DKI JAKARTA 0151 : KOTA JAKARTA PUSAT 0152 : KOTA JAKARTA UTARA 0153 : KOTA JAKARTA BARAT 0154 : KOTA JAKARTA SELATAN 0155 : KOTA JAKARTA TIMUR 2951 : K OTA TANGERANG 2904 : KABUPATEN TANGERANG 2954 : K OTA TANGERANG SELATAN

13. CONTOH ADK KOREKSI

14. Tangerang 2015