Slide Recall Modul 2 Pengantar PBJP.pptx

pbj

1. PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) JENIS KOMPETENSI 2022 Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP MODUL 2

2. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan : Ketentuan Umum PBJ Tujuan PBJ Kebijakan PBJ Prinsip PBJ Etika PBJ Aspek Hukum PBJ PENDAHULUAN Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan gambaran Pengantar PBJP Pelaku PBJ Peran Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan PBJ Secara Elektronik. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJ Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum dalam PBJ

3. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

4. ‹#› Jelaskan Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 4

5. ‹#› Jelaskan ruang lingkup diberlakukannya Perpres No 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dalam PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

6. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Institusi Pengguna Barang/Jasa Anggaran belanja yang digunakan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah APBN/APBD Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda Pinjaman LN atau hibah LN RUANG LINGKUP PBJP

7. ‹#› Jelaskan jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 7

8. JENIS PENGADAAN PADA PBJP Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

9. ‹#› Jelaskan cara PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 9

10. CARA PBJP Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha Swakelola Penyedia Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

11. ‹#› Jelaskan garis besar tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 11

12. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› GARIS BESAR PBJP MELALUI SWAKELOLA Pelaksanaan Swakelola Penetapan Tipe Swakelola, Penyusunan Spek Teknis/Kak, RAB Perencanaan Swakelola Persiapan Swakelola Pengawasan Swakelola Tim Penyenggara, Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan, RAB, review spek teknis/KAK, finaliasasi dan penandatanganan kontrak swakelola Administrasi Teknis Keuangan Pelaksanaan Laporan BAST Penilaian kinerja Pembayaran Sanksi

13. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Perencanaan Pengadaan PA/KPA /PPK Spesifikasi Teknis RAB Pemaketan Konsolidasi Biaya pendukung Persiapaan Pengadaan/ Persiapan Pemilihan PPK/Pokja/PP/UKPBJ Spesifikasi Teknis HPS Rancangan Kontrak Uang muka Jaminan-jaminan Penyesuaian harga Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Penyampaian Pelaksanaan Pemilihan PPK/Pokja/PP/UKPBJ/ Agen Pengadaan/ Pengumuman/Undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi E marketplace Pengadaan Pelaksanaan Kontrak PPK Penyedia Pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, penyesuaian harga, penghentian kontrak, kahar Kualifikasi Penetapan Pemenang - sanggah Reviu SPPBJ B/J Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Kontrak STHP GARIS BESAR PBJP MELALUI PENYEDIA

14. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

15. ‹#› Jelaskan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika dalam PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 14

16. TUJUAN PBJP Menghasilkan B/J yang tepat* untuk setiap uang yang dibelanjakan *kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian Tujuan PBJ Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

17. 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ 2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ 4) Mengembangkan E-marketplace PBJ 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik 6) Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI 7) Memberikan kesempatan UMKM 8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif 9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan KEBIJAKAN PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

18. PRINSIP PBJ Efisien Efektif Transparan Terbuka Bersaing Adil Akuntabel Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

19. ETIKA PENGADAAN DALAM PBJ Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidak saling mem-pengaruhi Menerima & tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Menghindari dan Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Uang Negara Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan Etika Pengadaan

20. ‹#› Jelaskan Hubungan Tujuan dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 19

21. Materi 1: Ketentuan Umum Tujuan PBJ Kebijakan PBJ Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ Melaksanakan PBJ yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ Mengembangkan E-marketplace Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri & SNI Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha Memberikan kesempatan UMKM   Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan HUBUNGAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PBJ

22. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

23. ‹#› Bagaimana Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 22

24. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Kontrak Serah Terima dan Keadaan Kahar Wilayah Hukum administrasi Wilayah Hukum Perdata Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, mark up, fiktif, dan kolusi Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan Persiapan Pemilihan ( pengumuman sd sanggahan) SPPBJ

25. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

26. Jelaskan Pelaku Pengadaan dalam PBJP beserta t ugas-tugasnya Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 24

27. PELAKU PBJ PPK PA/KPA PP Agen Pengadaan Penyelenggara Swakelola Pokja Penyedia Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

28. Jelaskan Penentuan Penyelenggara Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Tipe Swakelola Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 26

29. PENYELENGGARA SWAKELOLA No Tipe Swakelola Personil Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana 1 I Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA 2 II Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana Swakelola 3 III Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditetapkan oleh PA/KPA Pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola 4 IV Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 27

30. Jelaskan Perbedaan antara Pelaku Usaha dengan Penyedia dalam PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 28

31. PENYEDIA Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Peserta Pemilihan Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

32. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

33. Jelaskan Peran Pelaku Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri d an Pengadaan Berkelanjutan dalam PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 30

34. usaha mikro usaha kecil Usaha Kecil Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

35. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Nilai paket Pengadaan Jasa Konsultansi konstruksi sampai dengan Rp 1 M diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Nilai Pagu Anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Peran Usaha Kecil dalam PBJP

36. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› Produk Dalam Negeri Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib : Menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40 % LKPP dan/atau K/L/Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik

37. Pengadaan Berkelanjutan biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut pemberdayaan usaha kecil jaminan kondisi kerja yang adil pemberdayaan komunitas/usaha lokal kesetaraan, dan keberagaman pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan kualitas udara kualitas tanah kualitas air menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan Hidup Memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

38. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

39. Jelaskan tentang SPSE dan LPSE dalam PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 33

40. PBJ SECARA ELEKTRONIK Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E -marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

41. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› RUANG LINGKUP SPSE Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Pekerjaan Pengelolaan Penyedia Katalog Elektronik SPSE

42. KATALOG ELEKTRONIK Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah disusun dan dikelola Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

43. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) FUNGSI LPSE : 1 2 3 Pengelolaan Sistem Informasi PBJ & Infrastrukturnya Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

44. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

45. Jelaskan tentang SDM dan Kelembagaan dalam PBJ Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 37

46. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 38 SUMBER DAYA MANUSIA PBJ Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ

47. KETENTUAN PERALIHAN KEWAJIBAN KOMPETENSI Pasal 88 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 39

48. KELEMBAGAAN PBJ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ (Unit Kerja PBJ), berbentuk struktural UKPBJ Pasal 75 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 40

49. ‹#› KETENTUAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 01 MATERI PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) 02 03 04 05 06 07 TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1 ‹#› Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PERAN PELAKU USAHA KECIL, PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 08 09 PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 10 SDM DAN KELEMBAGAAN 11 PENGAWASAN PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

50. Jelaskan Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum pada PBJP Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 41

51. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL melalui Pengawasan PBJ meliputi : Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan/atau Whistleblowing system Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya Kepatuhan terhadap Peraturan Pencapaian TKDN Penggunaan produk dalam negeri Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil Pengadaan berkelanjutan Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

52. PENGADUAN OLEH MASYARAKAT Pelapor (Masyarakat, Penyedia, Pelaku Usaha) Aparat Penegak Hukum (APH)/Instansi yang Berwenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Menindaklanjuti pengaduan melalui audit, reviu, pemantauan, atau evaluasi Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah Laporan berindikasi KKN yang merugikan keuangan negara Melaporkan tindak lanjut pengaduan Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

53. SANKSI Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

54. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PBJ Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda Pelayanan Hukum

55. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#› PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui: Layanan penyelesaian sengketa kontrak; Arbitrase; Dewan Sengketa Konstruksi; atau Penyelesaian melalui pengadilan. L K PP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak Dewan Sengketa Konstruksi diatur melalui peraturan Menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat

56. PEMBINAAN KEPADA PENYEDIA DAFTAR HITAM NASIONAL Dengan adanya pembinaan pelaku usaha, diharapkan output yang diberikan oleh Pelaku Usaha dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap Pemerintah selaku user dari barang/jasa pelaku usaha serta memberikan mekanisme sanksi yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha. Ruang lingkup dari pembinaan kepada Penyedia meliputi: Pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha; Pemberian dukungan; Penilian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; serta Pengenaan Sanksi Daftar Hitam. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

57. QUIZ Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 46 Untuk mulai bergabung dengan Quiz : Masuk ke halaman https://www.menti.com/ Masukkan KODE/PIN dari fasilitator Klik 👍 pada layar ponsel/laptop

58. Penyusun Bahan Tayang Recall : Baihaki Hestri Rokayah Imam Nawawi Dwi Kartika S Yosi Febriani Nofrina Liza Setiaji Santoso Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) ‹#›

59. Terima Kasih. https://ppsdm.lkpp.go.id [email protected] 0811-9182-444 pusdiklatpbj_lkpp ©2022 Pusdiklat PBJ LKPP