SOS - RKP Desa 2025 basis capai SDGs Desa & IDM(1).pptx

RKP Desa 2025

1. SOSIALISASI Penyusunan RKP DESA TAHUN 202 5

2. Perencanaan Pembangunan Desa Dodik Mer - Pendamping Desa Jember

3. DASAR HUKUM U NDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 2024 perubahan kedua NO. 6 TAHUN 2014 P asal 78 dan 79 (Tujuan, Metode dan Norma Pembangunan Desa serta Kedudukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa) PERATURAN PEMERINTAH No. 47 TAHUN 2015 Pasal 131 , Ayat (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

4. DASAR HUKUM PERATURAN PRESIDEN No. 85 TAHUN 20 20 Pasal 4 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa , daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;

5. REGULASI PENYUSUNAN UU N O 3/2024 perubahan kedua UU NO 6 Tahun 2014 01 Pasal 79 ayat 2 RPJM Desa . RKP Desa . PP No. 43 Tahun 2014 JO PP No. 4 7 Tahun 201 5 02 Pasal 11 5 Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa RPJM Desa ; RKP Desa ; dan DU- RKP Desa . Permendesa No. 17 /20 19 (dicabut) Perubahan No. 21 /202 Perubahan No. 6 /202 3 03 Pasal 22 Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas : RPJM Desa . RKP Desa . RKP DESA 4 Perpres 111 / 2022 : TPB 2024

6. diarahkan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) Desa Tahap an: Pendataan Perencanaan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna m e wujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosi al PEMBANGUNAN DESA penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa P eraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2020 Jo No 6/2023 UU DESA 3/2024 Pasal 78 T u j u a n 1 7 Tujuan 2 10 I ndikator KESESUAIAN CAPAIAN SDGs DESA (TPB) DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNA N DESA (UU) Pasal 14 Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 Perpres 59 Tahun 2017 (dicabut) Perpres 111 / 2022 Norma KESESUAIAN

7. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa 8 Tahun RKP Desa JuL - Sept APB Desa Okt -Des Pelaksanaan & Pengawasan Jan-Des DU / Daftar Usulan RKP Desa (selambatnya Desember) Musrenbang Kec & Kab APB Desa Perubahan Laporan Pelaksana a n & Pertanggungjawaban RKP dan APB Desa REMBUK - STUNTING - PATS - LAINNYA

8. Ditetapkan paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejak Pelantikan Kepala Desa Ditetapkan dengan Peraturan Desa Untuk Jangka waktu 8 (delapan) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan Ditetapkan dengan Peraturan Desa Untuk Jangka waktu 1 ( satu ) tahun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

9. PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2022 SDGs DESA 20 20 -2030 SEKILAS RKP DESA Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa , Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa . RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Ketentuan mengenai RKP Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Permendesa PDTT No. 21/2020, Pasal 22 Dodik Mer - Pendamping Jember

10. DOKUMEN PERENCANAAN RKP DESA RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa denga n m empedomani dokumen RPJM Desa , serta memperhatikan: hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa ; informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota ; daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa ; usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa ; dan dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa. Pasal 35, Permendesa PDTT No. 21/2020

11. Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa. Rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. Mencermati dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan. Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan dokumen RKP Desa dengan Peraturan Desa. Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa dan/atau APBD Kabupaten. 1 - TIM PENYUSUN 2 - PENCERMATAN 3 - REVIEW RPJM DESA 4 - PENYUSUNAN RANCANGAN Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa dilengkapi : Design Teknis dan RAB MUSDES PENETAPAN - 0 7 MUSRENBANG DESA- 0 6 RKP DESA ALUR PENYUSUNAN Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa (pasal 45 ayat 3 : Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa) MUSDES PERENCANAAN DESA - 0 5

12. JULI Pe ncermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan D esa Permendesa, PDTT 21/2020 JU LI Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RKP DESA JULI Pencermatan ulang RPJM Desa JULI - AGUSTUS Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa AGUSTUS - SEPTEMBER Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan / DU - RKP Desa SEPTEMBER Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa RKTL (time line) Pasal 22 Ayat (4): RKP Desa sebagaimana disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa AGUSTUS

13. PEMBENTUKAN Tim Penyusun RKP Desa MASUKAN PROSES KELUARAN Identifikasi keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa , terdiri dari : Perangkat Desa , Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Kader teknik, kesehatan, pendidikan, KPM, dll) , Tokoh Masyarakat , Tokoh Perempuan , Kelompok Disabilitas , Kelompok Miskin dan Marginal, dll Musyawarah mufakat internal Pemerintah Desa ; Musyawarah melibatkan unsur-unsur yg akan dibentuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025; Musyawarah dilakukan untuk menentukan dan menyepakati 1 ( satu ) orang sebagai Ketua Tim Penyusun . Daftar susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Dessa Tahun 2025 SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 1

14. 2 3 4 1 P encermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa . P encermatan ulang RPJM Desa . P enyusunan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa . P enyusunan rencana kegiatan , serta d esain teknis dan rencana anggaran biaya / RAB kegiatan . TUPOKSI : Tim Penyusun RKP Desa Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Berjumlah ganjil dan minimal anggota tim 7 orang. Pembina dijabat Kepala Desa . Ketua dipilih secara musyawarah mufakat. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim. Anggota yang berasal dari perangkat Desa , KPMD ( Kader Teknik, Kesehatan, Pendidikan, KPM, dll) , dan unsur masyarakat . Keanggotaan min 30% kesetaraan dan keadilan gender TUGAS TIM

15. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA MASUKAN PROSES KELUARAN Identifikasi rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa ; dan Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA 2

16. Rp PENCERMATAN DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA MASUKAN PROSES KELUARAN I dentifikasi potensi pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta sumber keuangan Desa lainnya Melakukan pencermatan terhadap sumber-sumber potensi pendapatan Desa Perkiraan pendapatan asli Desa ; Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ; Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota ; Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota (BHP); Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ; Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten / kota ; dan Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa

17. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA Merupakan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan / regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa MASUKAN PROSES KELUARAN Dokumen RPJM Desa Hasil Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa . mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 ( satu ) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa ; daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya; daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa; daftar rencana kerja sama antar Desa; dan daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga. M encermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa ; M encermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan / atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa ; dan M encermati rencana kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa 3

18. PENYUSUNAN TUJUAN & KEGIATAN RANCANGAN RKP DESA dan RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga; Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain dan RAB; Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; dan Menyusun Persiapan rencana Pengadaan Barang dan Jasa Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun berikutnya. 4

19. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA Merupakan proses menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak lain, serta dikelola oleh Desa berdasarkan kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. MASUKAN PROSES KELUARAN daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa; dan daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll. Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain dan RAB ; Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun 202 6 Rancangan RKP Desa Tahun 2025; Dokumen evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; Dokumen Desain dan RAB Dokumen Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa); dan Penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA RANCANGAN DAFTAR USULAN / DU - RKP DESA

20. M USYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA 5 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya termasuk penyusunan perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa). MASUKAN PROSES KELUARAN Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan Aspirasi dan prakarsa masyarakat. Pokok-pokok pikiran BPD. BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat: Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan; Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas; Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan Kesimpulan dan rekomendasi. Tata Tertib Musyawarah Desa Pembahasan Materi Musyawarah Desa Penyampaian atas laporan realisasi RKP Desa tahun berjalan sebagai dasar acuan untuk menentukan prioritas tahun selanjutnya. Penyampaian pokok-pokok pikiran BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya. Aspirasi dan prakarsa masyarakat peserta Musyawarah Desa. Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Penutupan Acara Musyawarah Desa Berita Acara Musyawarah Desa; SK panitia musyawarah Desa; Dokumen laporan kepala Desa; Dokumen pokok-pokok pikiran BPD; Tabel Aspirasi dan prakarsa Masyarakat.

21. Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA M USRENBANG DESA PRIOARITAS PERNCANAAN PEMB ANGUNAN DESA RANCANGAN RKP DESA YANG DISEMPURNAKAN RANCANGAN RKP Desa DISKUSI PERBIDANG KEGIATAN ( 5 Bidang ) TATA TERTIB TUJUAN: m enetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota . Musrenbang Desa ini , memuat lima pokok pembahasan rencana , yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pelaksanaan P embangunan Desa , P embinaan K emasyarakatan Desa , Pemberdayaan M asyarakat Desa Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 6

22. MASUKAN PROSES KELUARAN Dokumen rancangan RKP Desa tahun 202 5 dan Rancangan DU-RKP Desa tahun 202 6 dari hasil Laporan Tim Penyusun RKP Desa beserta sumber pendanaannya Persiapan: Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Desa dengan membentuk panitia Tugas panitia: Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan; Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa; Melakukan registrasi peserta untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. Pelaksanaan: Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa. Proses Pembahasan Materi Musrenbang Desa Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa Penutupan Acara Musrenbang Desa Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 202 5 dan DU-RKP Desa Tahun 202 6 . Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA MUSRENBANG DESA

23. PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA MUSRENBANG DESA PEMAPARAN Pemaparan Kepala Desa mengenai prioritas kegiatan perencanaan pembangunan desa Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah Pemaparan kepala OPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program kegiatan OPD Pemaparan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun DSIKUSI KELOMPOK Diskusi kelompok membaha s skala prioritas yang akan dibiayai APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan membahas rancangan DU-RKP Desa Tahun 2026 Diskusi perbidang kegiatan Peny. Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pemb. Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok . PLENO TANGGAPAN +JAWABAN Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah ( kecamatan / kabupaten ) dan hasil diskusi kelompok . Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 202 5 Dokumen Rancangan DU-RKP Desa tahun 202 6 RANCANGAN RKP DESA & DU-RKP DESA

24. CONTOH FORMAT DISKUSI KELOMPOK 2025 CONTOH 2024 PENILAIAN SKALA P RIORITAS

25. PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA PENGESAHAN DOKUMEN RKP DESA Musyawarah Desa pe netapan dan pengesahan RKP Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pengesahan RKP Desa. MUSYAWARAH DESA MASUKAN PROSES KELUARAN Dokumen rancangan RKP Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa RKP Desa) Persiapan BPD membentuk panitia pelaksana Musdes Pengumuman pelaksanaan Musdes oleh Panitia paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum pelaksanaan Musdes Panitia membuka pendaftaran peserta Musdes yang berkeinginan hadir . Pelaksanaan : Tata Tertib Musdes Pembahasan Materi Musdes Pengambilan Keputusan Musdes Penutupan Acara Musdes Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 202 5 yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa ; Dokumen RKP Desa Tahun 202 5 dan DU-RKP Desa Tahun 202 6 ; dan Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD . 7

26. PERDES MUSRENBANG DESA Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota . Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Dalam hal perubahan RKP Desa sebenarnya sama saja dengan tata cara pada saat penetapan RKP Desa (Mutatis Mutandis) Bedanya , hanya apabila terjadi peristiwa khusus , kita perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan menyelaraskan ulang RKP Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan . (PP 43 / 2014 pasal 120) PERUBAHAN RKP DESA

27. PENYUSUNAN RKP DESA BERBASIS CAPAIAN SDGs DESA & IDM NO ONE LEFT BEHIND I NDEKS DESA MEMBANGUN

28. Pendataan Desa ; Perencanaan Pembangunan Desa ; pelaksanaan Pembangunan Desa ; dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa . PERMENDESA, PDTT 21/2020 Pasal 14 : TAHAPAN ALUR PERENCANAAN DESA IDM I NDEKS DESA MEMBANGUN SDGs Desa NO ONE LEFT BEHIND Dodik Mer - Pendamping Jember

29. Dengan mengacu kepada CAPAIAN SDGs Desa & REKOMENDASI IDM Maka arah pembangunan desa akan lebih mudah terukur dan ter arah untuk menjadi desa yang mandiri , adil, makmur dan sejahtera . Hal ini dimulai dengan pada saat penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa MENGAPA Dodik Mer - Pendamping Jember

30. B AGAIMANAKAH MELIHAT HASIL REKOMENDASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) UNTUK MENJADI ACUAN PENYUSUNAN RKPDESA 2025?? REKOMENDASI hasil inputan IDM 2024 Lihat nilai dari masing-masing indeks SOSIAL, EKONOMI & LINGKUNGAN Bila ditemukan nilai yang masih atau belum angka 1 maka harus ada INTERVENSI kegiatan yang bisa menjawab PERMASALAHAN tersebut . INTERVENSI Kegiatan tersebut yang akan menyelesaikan permasalahan sesuai k ewenangan desa IDM I NDEKS DESA MEMBANGUN Dodik Mer - Pendamping Jember

31. USULAN REKOMENDASI IDM  PRIORITAS & SUPER PRIORITAS CONTOH 2024

32. CONTOH REKOMENDASI IDM  USULAN INTERVENSI KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN CONTOH 2024

33. PENYUSUNAN RKP DESA dalam PENCAPAIAN SDGs Desa NO ONE LEFT BEHIND

34. BAGAN ALUR TAHAPAN & MEKANISME LAJU CAPAIAN SDGs DESA

35. BAGAN ALUR TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( SDG ’ s ) DESA ( Berdasarkan Permendesa 21 Tahun 2020) I PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DESA II PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENCAPAIAN SDGs DESA III MONITORING & EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA DOKUMEN ROAD MAP / PETA JALAN CAPAIAN SDGs DESA MEMUAT : Sasaran SDGs Desa kondisi objektif pencapaian SDGs Desa ; permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa ; potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa ; dan rancangan program dan / atau kegiatan Pembangunan Desa . DASBOARD SISTEM INFORMASI DESA /SID REKOMENDASI KEGIATAN https://sid.kemendesa.go.id/profile PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJMDESA RKPDESA PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (APBDESA) PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MONITORING & EVALUASI MELALUI SISTEM INFORMASI DESA / SID EVALUASI : TARGET WAKTU TARGET REALISASI BIAYA TARGET REALISASI KEGIATAN PENGUKURAN TERHADAP CAPAIAN SDGs DESA s/d TAHUN 2030 (EVALUASI TAHUNAN) PENDATAAN DATA DASAR DESA (SENSUS PARTISIPATORIS) Pendataan Tahap Awal Tahap Pemuktahiran Data LINGKUP PENDATAAN : Aspek Kewilayahan Aspek Kewargaan PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN / TPK PENYUSUNAN JADWAL RENCANA KERJA KEGIATAN PEMBEKALAN TIM PELAKSANA KEGIATAN / TPK PELAKSANAAN KEGIATAN : PENGADAAN BARANG / JASA PEMBANGUNAN FISIK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN NON FISIK DI DESA PENYUSUNAN

36. DIMANAKAH MELETA K KAN SDGs DESA ? pada RKP DESA ? BAGAIMANA PENGHITUNGAN CAPAIAN LAJUNYA ?

37. CONTOH MANUAL LANGKAH MENGHITUNG LAJU CAPAIN SDGs DESA GOAL 1

38. - MENENTUKAN BERAPA JUMLAH ORANG MISKIN (ANALISA PE R BAND I N G A N I ND I K A T O R KEMISKINAN DTKS / PPLS 2008 DA N S D G s D ESA ) D T K S/PP L S 2008 ( 8 at au 50% i nd i k a t or; t i dak m iski n j i k a m i n i m a l m e m e nuhi 9 at au 56% i nd i k a t or ) S DG s D E S A ( t i dak m iski n j i k a m i n i m a l m e m e nuhi 8 at au 57% i nd i k a t or ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Luas bangunan Jen i s l an t ai Jen i s d i nd i ng Jen i s a t ap Fas ili t as BAB K e li s tr i kan Ai r m i num B ahan bakar m e m asak K onsu m si dag i ng / susu / ayam se m i nggu seka l i S t el paka i an se t ahun M akan 1 - 2 ka l i seha r i T i dak sanggup m e m bayar b i aya pengoba t an dan puskes m as S u m ber penghas il an < R p 600 . 000 / ke l ua r g a / bu l an P end i d i kan t e rt i nggi kepada ke l ua r ga SD T i dak m e m ili ki t abungan a t au yang m udah d ij ual sen il ai R p 500 r i bu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. H ak m ili k t e m pat t i nggal H a k m ili k t anah Luas bangunan Jen i s l an t ai Jen i s d i nd i ng Jen i s a t ap Jende l a Ai r be r s i h Ai r m i num Fas ili t as BAB T e m pat pe m buangan sa m pah T e m pat pe m buangan a i r li m bah K e li s tr i kan B ahan bakar m e m asak Ka ji a n H e r nand o d e Sot o ( T h e M ys te r y o f C ap i ta l) : hak mili k t e m pa t t i ngga l da n t ana h s e c a r a f o rm a l ada l a h a s et pa li n g be r ha r g a bag i k e l ua r g a mi sk i n d i s e l u r u h dun i a CONTOH

39. MENENTUKAN PERHITUNGAN KONDISI EXISTING LAJU CAPAIAN SDGs DESA? pada GOAL 1 di INDIKATOR ke 1 TUJUAN SDGs DESA INDIKATOR SDGs DESA MANUAL - HITUNG LAJU PENCAPAIAN SDGS DESA (%) KONDISI EXISTING (%) 1. Tingkat Kemiskinan Desa Mencapai 0% (Jumlah Orang Miskin / Jumlah Total Penduduk) X 100% (1000 / 10.000) X 100% = 10% 2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100 %% (Jumlah Penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan / Jumlah Total Penduduk) X 100 % (200/10.000) X 100% = 20% 3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100 %% (Jumlah Orang Miskin yang mendapatkan bantuan / Jumlah Total orang miskin ) X 100% (100/1000) X 100% = 10% 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100 %% (Jumlah Orang Miskin yang terlayani : kesehatan, pendidikan, air bersih, RTLH / Jumlah Total orang miskin ) X 100% (150/1000) X 100% = 15% 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100 %% (Jumlah Orang Miskin yang tertangani Bencana / Jumlah Total orang miskin ) X 100% (200/1000) X 100% = 20% Contoh CONTOH -

40. CONTOH HASIL REKOMENDASI PROGRAM DARI WEBSITE SID 1000 https://sid.kemendesa.go.id/profile

41. Sekedar contoh kegiatan INTERVENSI JENIS KEGIATAN PADA TUJUAN GOAL 1 DALAM RANGKA CAPAIAN LAJU EVALUASI SDGs DESA 1 Pemberian BLT / BST/BPNT/PKH dll 2 Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin 3 Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin 4 Penciptaan Lapangan Kerja di Desa 5 Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin 6 Bantuan Bibit, Pupuk, ternak dll bagi Masyarakat Miskin 7 Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian) 8 Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa 9 Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 10 Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah 11 Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Miskin Desa 12 Fasilitasi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Miskin 13 Fasilitasi Modal Usaha bagi masyarakat Miskin baik dari BUMDesa maupun dari Perbankan HASIL REKOMENDASI KEGIATAN DALAM PENCAPAIAN

42. Goal 1 10% (1000 RTM) 2% (200 RTM) CONTOH KEGIATAN : BEDAH RUMAH RTM BANTUAN BLT BAGI RTM Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin Bantuan Bibit, Pupuk, ternak dll bagi Masyarakat Miskin Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah TAHUN 2025

43. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan desa menjadi akan lebih terarah dan terukur sehingga dapat mewujudkan Desa makmur dan mandiri dengan melibatkan partisipasi semua pihak di desa serta mengoptimalkan potensi / Resource desa yang ada SDGs DESA Sebelum SDGs Desa , desa melakukan pembangunan belum Didasari dengan Data akurat, Kebutuhan, masalah & potensi. sehingga belum terarah dan berkelanjutan dalam mewujudkan desa yang makmur dan mandiri SEBELUM SDGs DESA