Sosialisasi Integritas Eksternal Peran Masyarakat.pptx

Sosialisasi Integritas Eksternal Peran Masyarakat

1. Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkeu

2. Outline 2 Program Pengendalian Gratifikasi 1 2 Penanganan   Pengaduan  dan  Perlindungan   Pelapor

3. Program Pengendalian Gratifikasi

4. 4 Dasar Hukum dan Sanksi/ Pidana bagi PENERIMA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Juklak Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap , perilaku , ucapan , dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan ; Pasal 4 huruf ( i )-PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan Pasal 5 huruf (k)-PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan Pasal 11 ayat 2 huruf (e) & Pasal 14 huruf (g)- Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf ( i ) dan Pasal 5 huruf (k) Pasal 12 B ayat (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima h adiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun , dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah). PP 94 Tahun 2021 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Pegawai / Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan / penerimaan gratifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. 5 Pemberi gratifikasi , baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap , sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi . Pasal 5 ayat (1) Pidana bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Dasar Hukum dan Sanksi/Pidana bagi PEMBERI

6. Kementerian Keuangan memiliki komitmen tinggi dalam Penguatan Budaya Integritas Pegawai Bantu Kami dengan Tidak Melakukan Pemberian Apapun atas Pelayanan yang Kami Berikan Apabila masih ada : Pegawai Kami yang Menerima / Meminta Gratifikasi atau D ugaan Pelanggaran Lainnya Laporkan melalui WWW.WISE.KEMENKEU.GO.ID

7. Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Pelapor

8. 8 Penyampaian Pelaporan Pelanggaran WISE.KEMENKEU.GO.ID 021-134 [email protected] 0815-99-6666-2 Inspektorat Bidang Investigasi Ged. Djuanda Lt. 6 KEMENTERIAN KEUANGAN Jl. Wahidin No. 1 WHAT Apa indikasi pelanggaran yang diketahui? what where when who WHERE Dimana pelanggaran tersebut dilakukan? WHEN Kapan pelanggaran tersebut terjadi? how HOW Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan? WHO Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut?

9. 9 Penyampaian Pelaporan Pelanggaran Jaminan Pelaporan Tidak Mempengaruhi Layanan Jaminan Kerahasiaan dan materi laporan Perlindungan Pelapor Hak Pelapor Kewajiban Pimpinan Mendapatkan Nomor Register Pengaduan Memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan Mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , dikecualikan pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan M emberikan Perlindungan kepada Pelapor pelanggaran Menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada Pelapor dari eksternal ( masyarakat ). Melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran integritas serta melindungi pelapor pelanggaran integritas PMK-205/PMK.09/2022 PMK-323/PMK.09/2021 Pengaduan Diharapkan Disampaikan melalui saluran resmi WiSe Kemenkeu Kerahasiaan terjamin 1 T ersedia mekanisme perlindungan pelapor 2 3 Tindak lanjut sesuai prosedur dan menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Masyarakat

10. Penerapan SMAP ISO 37001:2016

11. KPPN Ternate mulai TA 2022 menerapkan ISO SMAP 37001:2016 ISO SMAP merupakan kelanjutan dari WBBM Tujuannya : mencegah , mendeteksi dan menanggapi terjadinya praktik penyuapan pada organisasi KPPN Ternate berkomitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dengan mematuhi segala peraturan dan perundangan anti penyuapan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan berintegritas bersih dan profesional melalui : Sikap tegas tidak memperbolehkan dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas yang dilakukan . Memotivasi dan melatih secara aktif semua pegawai untuk peduli dan memahami dengan keyakinan yang baik dan wajar untuk terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan tanpa takut tindakan balasan . Mengharuskan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi peraturan , prosedur dan mempertahankan etika tata nilai dan norma yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan . Membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kejujuran , integritas , dan berkeadilan dalam semua aktivitas yang dilakukan . Memenuhi dan menjalankan semua persyaratan SMAP ISO 37001: 2016 secara konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan . Mengupayakan pencegahan , pendeteksian , dan penanganan terhadap penyuapan serta memberi wewenang dan tanggung jawab secara independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Terus berupaya menyempurnakan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Memberikan sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Kebijakan Anti Penyuapan

12. Terima Kasih