SOSIALISASI KAMUS USULAN DAN INPUT POKIR TAHUN 2026.pptx

POKIR

1. PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SOSIALISASI KAMUS USULAN PADA

2. DPRD ZAMAN OLD MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA REAL-TIME YANG BISA MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN METODE MANUAL DPRD ZAMAN NOW MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN KOMPREHENSIF MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI

3. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak , Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi , dan Kota Batam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Permendagri RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 PEDOMAN TENTANG PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026 (MENUNGGU)

4. KPK PANTAU POKOK POKOK PIKIRAN DPRD MELALUI APLIKASI SIPD-RI BERDASARKAN Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 !

5. DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD, LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT: 1 2 3 4 5

6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD MEMUAT pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah . Pasal 178 PMDN 86/2017

7. KAMUS USULAN POKIR DPRD PADA SIPD RI

8. APA ITU KAMUS USULAN? Kamus Usulan Aspirasi adalah pilihan usulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu usulan olehmasyarakat / lembaga atau usulan PokokPokok Pikiran DPRD dan disediakan dalam aplikasi SIPD, yang dibuat berdasarkan prioritas program pembangunan daerah . Kamus usulan memuat informasi penting seperti latar belakang masalah, alamat, OPD tujuan awal, dan OPD tujuan akhir yang memiliki kewenangan. Dengan adanya kamus ini, kita dapat memetakan usulan dengan lebih baik dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat selaras dengan tugas pokok dan fungsi (Tusi) OPD

9. TAHAPAN KAMUS USULAN? PERANGKAT DAERAH Perangkat Daerah dan Bidang Pengampu di BAPPERIDA Bidang Pengampu di Bapperida Menyusun Kamus Aspirasi Masyarakat dan Anggota Dewan. Menyampaikan kepada Bapperida Melakukan Pembahasan Kamus Aspirasi. Melakukan penginputan Kamus Aspirasi ke dalam Aplikasi SIPD-RI

10. Tahapan yang dilakukan dalam rangka penginputan pokok pokok pikiran dalam aplikasi SIPD BAPPERIDA Setda (ADMIN DAERAH) DPRD Membuat jadwal penginputan pokir Menginput kamus usulan aspirasi Memperbaharui user/akun anggota DPRD Melakukan penginputan pokok-pokok pikiran DPRD (akun masingmasing anggota DPRD) BIDANG BAPPERIDA Validasi atau verifikator usulan pokir oleh mitra Bappeda atau para Kabid di Bappe ri da OPD Validasi atau verifikator usulan pokir oleh OPD terkait (akun verifikator OPD). TAPD Validasi atau verifikator usulan pokir oleh TAPD (akun TAPD Perencanaan).).

11. JENIS KAMUS USULAN 1. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12. JENIS KAMUS USULAN 3. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

13. JENIS KAMUS USULAN 5. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6. URUSAN BIDANG PERTANIAN

14. JENIS KAMUS USULAN 7. URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

15. FLOW PENYAMPAIAN POKIR DEWAN DALAM SIPD -RI PEMBUATAN AKUN DEWAN Oleh akun Sekretaris Daerah

16. PERMASALAHAN INPUT POKIR KESALAHAN DALAM PEMILIHAN KAMUS USULAN USULAN TIDAK DILENGKAPI DENGAN DATA YANG LENGKAP (URAIAN PERMASALAHAN, ALAMAT, DOKUMENTASI DAN DATA DUKUNG LAINNYA) MENYEBABKAN TERKENDALANYA VERIFIKASI OLEH OPD PERANGKAT DAERAH TIDAK SEGERA MENGHUBUNGI VERIFIKATOR SETWAN JIKA TERDAPAT PERMASALAHAN

17. TERIMA KASIH