sosialisasi koperasi desa di kecamatan.pptx

Kopdes merah putih

1. SOSIALISASI/ PENYULUHAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Oleh : DISKUPERINDAG Kab. Hulu Sungai Utara AMUNTAI, MEI 2025

2. 2 Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya membentuk Koperasi Desa sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan . ( dalam Retreat Kepala Daerah, 21-28 Februari 2025) Presiden RI pada Rapat Terbatas 3 Maret 2025, 27 Maret 2025 di Istana Negara, dan dalam agenda Panen Raya Padi serentak di Majalengka pada 7 April 2025 menyampaikan program 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025 . Menjawab permasalahan di desa : rantai distribusi panjang , permodalan , dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen . Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa dengan gudang modern dan enam outlet strategis . kop.go.id | 2025 LATAR BELAKANG

3. LATAR BELAKANG Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tindak lanjut dari : 2

4. BUATI/WALIKOTA 5 kop.go.id | 2025 Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; Menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian , pengembangan , atau revitalisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait ; Menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa ; Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan , dan subkegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah ; Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi ; Melakukan sosialisasi , pemantauan , evaluasi , pelaporan , serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; dan Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur . TUGAS BUPATI/WALI KOTA Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025

5. PENGERTIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk .

6. MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF Melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian , pengembangan , dan revitalisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. UNIT USAHA KOPERASI Memperhatikan karakteristik desa / kelurahan , potensi desa / kelurahan , dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa / kelurahan . MENGUTAMAKAN PENGALOKASIAN & PENGGUNAAN ANGGARAN Untuk kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 01 02 03 PERCEPATAN Pelaksanaan kebijakan strategis melalui strategi program yang afirmatif , holistik , dan berkesinambungan , 04 7 kop.go.id | 2025 STRATEGI PERCEPATAN ( QUICK WIN) Terintegrasi dengan rencana kerja kementerian / lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih secara terukur , akuntabel , dan efisien . 05 DATA & INFORMASI Melakukan pertukaran , pemanfaatan , dan integrasi data dan informasi antar kementerian / lembaga dan pemerintah daerah TUGAS KHUSUS Memberikan Tugas Khusus Kepada 13 Menteri & 3 Kepala Badan serta seluruh Gubernur & Bupati / Walikota . PENDANAAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat . 06 07 08 PELAPORAN BERKALA Menteri/ Kepala Lembaga dan Kepala Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala . 09 AMANAT PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025

7. TAHAPAN & LINI MASA PEMBENTUKAN: MARET-JUNI 2025 Sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah dan persiapan : Mulai Maret 2025 Musyawarah desa pembentukan koperasi Pengesahan badan hukum ( Untuk Pendirian Koperasi Baru Pendataan dan integrasi koperasi eksisting Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa Indonesia di harapkan telah terbentuk pada akhir  Juni 2025 MODEL PEMBENTUKAN KOPERASI Pembentukan koperasi baru Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi . Pengembangan koperasi yang sudah ada Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik . Revitalisasi koperasi Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif / lemah . PENAMAAN DAN JENIS KOPERASI Di awali dengan kata " Koperasi " Di lanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih"; Di akhiri dengan nama desa setempat . Contoh : Koperasi Desa Merah Putih  Karangrejo A B C 8 kop.go.id | 2025 PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH Pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri di hasilkan dari rapat musyawarah masyarakat desa . Pengurus koperasi desa merah putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi , di tentukan rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa . Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih di jabat oleh Kepala Desa. Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda . Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara Profesional , Transparan , dan  Akuntabel . JENIS GERAI YANG MENDUKUNG BIDANG USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH Gerai pengadaan sembako ; Gerai apotek desa / kelurahan ; Penyediaan kantor koperasi ; Unit simpan pinjam koperasi ; Gerai klinik desa / kelurahan ; Penyediaan cold storage atau gudang ; Logistik desa / kelurahan ; dan lain-lain sesuai potensi desa / kelurahan . MEKANISME PENGAWASAN & EVALUASI Pengawasan Rutin Evaluasi Berkala Penguatan Akuntabilitas D E F ISI SURAT EDARAN MENTERI KOPERASI RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

8. PETA JALAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH 9 kop.go.id | 2025 PEMBENTUKAN Koordinasi K/L dan Pemda Pemetaan Koperasi & Potensi Desa Modul Perkoperasian Penyusunan Pedoman PELUNCURAN 80.000 KOPERASI DESA MERAH PUTIH 12 Juli 2025 ( Puncak Hari Koperasi Nasional) PENGEMBANGAN Pendampingan Usaha dan SDM Model dan Proses Bisnis Akses Pembiayaan 01 02 03 PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan dan Usaha Kopdes Merah Putih 04 Sosialisasi Kopdes Pendampingan Kelembagaan Konvensi Nasional Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Tata Kelola Kelembagaan Jaringan Usaha

9. 8 04 01 02 03 LAUNCHING 70.000 KOPERASI DESA MERAH PUTIH 12 Juli 2025 (Puncak Hari Koperasi Nasional) PEMBENTUKAN Koordinasi K/L dan Pemda Pemetaan Koperasi & Potensi Desa Modul Perkoperasian Sosialisasi Kopdes Pendampingan Kelembagaan Konvensi Nasional Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih PENGEMBANGAN Pendampingan Usaha dan SDM Model dan Proses Bisnis Akses Pembiayaan Tata Kelola Kelembagaan Jaringan Usaha PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan dan Usaha Kopdes Merah Putih kop.go.id | 2025 PETA JALAN PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH

10. INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH 11 kop.go.id | 2025 Tujuan : Mendorong Kemandirian Bangsa menuju Indonesia Emas 2045 1 Menteri Koordinator Bidang Pangan 2 Menteri Koperasi 3 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 4 Menteri Keuangan Menteri Kesehatan Menteri Pertanian Menteri Komunikasi dan Digital 5 Menteri Dalam Negeri Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Hukum Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri Sosial Menteri Badan Usaha Milik Negara 6 7 8 9 10 11 12 13 melalui : Swasembada pangan berkelanjutan  Asta Cita 2 Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi  Asta Cita 6 Perlu membentuk KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH, dengan cara : Pendirian Koperasi , Pengembangan Koperasi , dan Revitalisasi Koperasi di desa / kelurahan . Memerlukan langkah strategis , terpadu , terintegrasi , dan terkoordinasi antar kementerian / lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih , maka Presiden memberi Instruksi kepada :

11. RUANG LINGKUP PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTH *) kop.go.id | 2025 12 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi: mekanisme pembentukan , penamaan, dan sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pendirian koperasi baru; pengembangan koperasi yang sudah ada; revitalisasi koperasi; tata cara pelaksanaan penggabungan koperasi; dan bidang usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

12. Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas rencana pendirian Kopdes/Kel Merah Putih. yang dihadiri oleh para Pendiri, dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten/kota . Rapat pendirian Kopdes/Kel Merah Putih dihadiri oleh masyarakat desa; Rapat pendirian Kopdes/Kel Merah Putih dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para Pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi : b. c. a. Nama Koperasi Nama Para Pendiri Alamat Tetap atau tempat kedudukan koperasi d . e . Perangkat organisasi Koperasi f. Besarnya jumlah SP dan SW Bidang dan kegiatan usaha koperasi sesuai KBLI Rapat Pendirian 7

13. PENAMAAN KOPERASI *) kop.go.id | 2025 14 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

14. STRUKTUR ORGANISASI KOPDES MP ( Juklak Menteri Koperasi No. 1 Pembentukan Kopdes MP) 15 Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian,jujur , loyal dan berdedikasi terhadap koperasi Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda Tidak berasal dari unsur pimpinan desa Jumlah Pengurus ganjil paling sedikit 5 orang

15. STRUKTUR ORGANISASI KOPDES MP ( Juklak Menteri Koperasi No. 1 Pembentukan Kopdes MP) 16 Mempunyai pengetahuan , keterampilan kerja , jujur dan berdedikasi terhadap koperasi Tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas koperasi atau direksi perusahaan yang dinyatakan sebagai penyebab koperasi atau perusahaan pailit Tidak pernah dihukum pidana dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan Ketua Pengawas Koperasi adalah Kepala Desa / Lurah sebagai ex-officio pengawas koperasi Tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda dengan pengurus atau pengawas lain Jumlah Pengawas ganjil paling sedikit 3 ( tiga ) orang

16. 9 01 MEMBANGUN KOPERASI BARU Membangun Koperasi di Desa yang Belum Terdapat Koperasi Pemetaan awal: Kelompok Masyarakat Strategis di Desa yang berpotensi menjadi Koperasi (Gapoktan (64.766), Pokdakan, Pokdarwis, dll) Desa yang belum memiliki Koperasi Pedesaan atau KUD 02 MENGEMBANGKAN KOPERASI YANG SUDAH ADA Mengembangkan Kelembagaan dan Unit Usaha Koperasi Aktif yang Sudah Ada di Desa Pemetaan awal: KUD Aktif ( Existing ) (4.088) Koperasi yang ada di Desa Non KUD (25.215) 03 REVITALISASI KOPERASI Merevitalisasi Koperasi Tidak Aktif di Desa Pemetaan awal: KUD Non Aktif ( Idle ) (4.615) kop.go.id | 2025 MODELING

17. STAKEHOLDER TERKAIT PEMBENTUKAN KOPERASI Kementerian/ Lembaga Terkait Kementerian Koperasi Kementerian Desa & PDT Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dll Pemerintah Daerah & Dinas Pemerintah Desa Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Koperasi Dinas Perikanan Dinas Pertanian dll Notaris Pembuat Akta Koperasi. Notaris Pemetaan potensi & kolaborasi penciptaan model bisnis koperasi BUMN kop.go.id | 2025 18

18. PERAN PEMERINTAH DAERAH Kopdes Merah Putih menjadi koperasi primer Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan peran sesuai tugas fungsinya. PEMETAAN DATA POTENSI USAHA MITIGASI RISIKO PENDAMPINGAN Pemetaan desa yang belum memiliki koperasi Pemetaan desa yang memiliki kopdes/KUD aktif dan potensial Pemetaan desa yang memiliki kopdes/KUD tidak aktif Pemetaan lembaga/paguyubun yang berpotensi untuk menjadi kelembagaan koperasi Identifikasi potensi komoditi/jasa unggulan desa Identifikasi potensi usaha koperasi Identifikasi calon mitra dan pasar potensial Identifikasi potensi kerjasama koperasi dengan perguruan tinggi, lembaga ekonomi setempat Identifikasi potensi risiko dalam pembentukan Kopdes Merah Putih Mitigasi risiko pada kelembagaan koperasi oleh JF Pengawas Koperasi Pendampingan musyawarah desa untuk pembentukan koperasi baru Pendampingan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pendampingan SDM pengurus dan pengelola koperasi kop.go.id | 2025 19

19. kop.go.id | 2025 10 APBN/ APBD Anggaran pembentukan 70.000 koperasi bersumber dari APBN dan APBD Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal melalui koperasi Skema pembiayaan khusus untuk Kopdes Merah Putih Sebagai modal awal yang berasal dari simpanan pokok & simpanan wajib Penerimaan hibah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal melalui koperasi Dana CSR perusahaan nasiona/internasional dapat dialokasikan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal melalui koperasi, (pemberdayaan SDM Kopdes, pelatihan, pendampingan) DANA DESA HIMBARA MODAL AWAL PENDIRIAN KOPERASI HIBAH CSR ALTERNATIF DUKUNGAN ANGGARAN

20. PENGADAAN SEMBAKO KANTOR KOPERASI KLINIK DESA/KELURAHAN APOTEK DESA/KELURAHAN SIMPAN PINJAM (EMBRIO KOP BANK) LOGISTIK DESA/KELURAHAN COLD STORAGE/ PERGUDANGAN PELUANG UNIT USAHA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH USAHA LAINNYA SESUAI POTENSI DESA/KELURAHAN 21 kop.go.id | 2025 sumber : Inpres No. 9 Tahun 2025

21. Usaha utama memperhatikan : Kebutuhan anggota Kelayakan usaha Potensi Desa Peluang pasar; dan Pengembangan usaha di masa mendatang . BIDANG USAHA KOPERASI 01 02 03 04 Dalam membuka usaha proposal/ studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat analisis : Aspek pasar dan pemasaran Aspek teknis dan operasional Aspek manajemen dan organisasi Aspek keuangan dan permodalan Aspek legalitas dan perizinan; dan Aspek sosial dan lingkungan Jenis gerai yang mendukung usaha: gerai sembako gerai obat murah / apotek desa gerai klinik desa gerai kantor koperasi gerai unit simpan pinjam gerai pergudangan (cold storage/cold chain) dan logistik ( distribusi ); dan kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah , kearifan lokal , dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik w ilayah.

22. PEMERINTAH DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS Musyawarah Desa khusus mengagendakan pembahasan : kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk , baik berupa pendirian koperasi baru , revitalisasi koperasi dan/ atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih; sumber modal Koperasi Desa Merah Putih ; keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih ; struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih ; kegiatan utama Koperasi Desa Merah Putih ;

23. PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS Peserta Musyawarah Desa khusus terdiri dari : Kepala Desa dan Perangkat Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Kelompok Masyarakat ( kelompok petani , kelompok nelayan , kelompok pedagang , kelompok marginal, tokoh adat , tokoh agama, tokoh masyarakat , tokoh pendidikan , pelaku profesi kesehatan seperti bidan , mantri kesehatan , perawat dan dokter di Desa, kelompok seni / budaya , serta kelompok masyarakat Desa lainnya sesuai kearifan lokal Desa); dan Musyawarah Desa khusus didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional , Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian , SKPD teknis dan pendamping lainnya .

24. HASIL MUSYAWARAH DESA KHUSUS DILAMPIRKAN DALAM BERITA ACARA YANG MENYEPAKATI SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, melalui pendirian , pengembangan atau revitalisasi koperasi yang ada di Desa ; kegiatan usaha dan/ atau layanan yang dilakukan ; Kelembagaan koperasi meliputi struktur kepengurusan , keanggotaan , sumber pembiayaan atau modal kegiatan usaha dan/ atau layanan ; hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa/BUM Desa bersama atau sebutan lain dan lembaga ekonomi lainnya di Desa ; pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui mekanisme kerjasama antar Desa (2 Desa atau lebih ), jika jumlah penduduk kurang dari 500 (lima ratus) orang; dan Bila modal penyertaan bersumber dari keuangan Desa, maka Desa melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa.

25. PENGATURAN LAIN-LAIN Mekanisme lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian . Dalam hal kegiatan usaha dan layanan dari Koperasi Desa Merah Putih terkait dengan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, jika di Desa yang bersangkutan tidak terdapat BUM Desa, maka belanja Desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen ) dari Dana Desa dapat disalurkan setelah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai modal penyertaan Desa jika di Desa yang bersangkutan tidak terdapat BUM Desa . Kebijakan pemerintah secara nasional tentang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan dapat dilaksanakan secara sinergis dengan implementasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Bagi Desa yang belum melaksanakan musyawarah Desa khusus terkait implementasi Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka musyawarah Desa khusus tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat dilakukan secara bersamaan dengan musyawarah Desa khusus pelaksanaan ketahanan pangan . 26

26. TENTATIF AGENDA MUSDES *) kop.go.id | 2025 27 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

27. MUSDES MENGHASILKAN : kop.go.id | 2025 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSDES KOPDES/KELURAHAN BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA PENGURUS ( 5 ORANG) PENGAWAS ( 3 ORANG) PENENTUAN JENIS USAHA BESARAN JUMLAH SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB DOMISILI KANTOR KTP PARA PENDIRI KOPERASI SURAT REKOMENDASI DARI DESA/KELURAHAN SETEMPAT ANGGARAN DASAR KOPERASI

28. SKEMA PENDIRIAN KOPERASI BARU *) kop.go.id | 2025 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

29. SKEMA PENGEMBANGAN KOPERASI YANG ADA *) kop.go.id | 2025 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

30. SKEMA REVITALISASI KOPERASI *) kop.go.id | 2025 *) Berdasar Draf Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih

31. AKTA PENDIRIAN KOPERASI

32. BIDANG USAHA KOPERASI

33. No Pendirian Koperasi Pengembangan Koperasi Revitalisasi / Penggabungan Koperasi 1 Nama Koperasi Nama Koperasi Nama Koperasi 2 Nama para Pendiri Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi Alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi 3 Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi Jangka Waktu Berdiri Jangka waktu berdiri 4 Jangka Waktu Berdiri Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan 5 Maksud dan Tujuan Keanggotaan Koperasi Keanggotaan koperasi 6 Keanggotaan Koperasi Perangkat Organisasi Koperasi Perangkat Organisasi Koperasi 7 Perangkat Organisasi Koperasi Modal Koperasi ( Simpanan Pokok , Simpanan Wajib, dan Hibah) Modal Koperasi 8 Modal Koperasi Bidang dan kegiatan usaha koperasi Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib 9 Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Mekanisme rapat anggota Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi 10 Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi Pembagian sisa hasil usaha Mekanisme Rapat Anggota 11 Mekanisme rapat anggota Perubahan anggaran dasar Pembagian sisa hasil usaha 12 Pembagian sisa hasil usaha Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya Perubahan Anggaran Dasar 13 Perubahan Anggaran Dasar sanksi Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya serta hapusnya status badan hukum 14 Sanksi ISI ANGGARAN DASAR KOPERASI SESUAI JUKLAK MENKOP 1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH

34. PENDIRIAN KOPDES MERAH PUTIH 36 kop.go.id | 2025 Calon pendiri: Masyarakat desa/kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK); Melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus, dihadiri: Pemerintah Desa/Kelurahan; Masyarakat umum; BPD/LMK; Tokoh masyarakat; Pemuda; Kelompok marginal; Unsur perempuan. Dibahas : rancangan usaha, model bisnis, mitigasi risiko, kebutuhan modal, dan Rancangan Anggaran Dasar. Hasil musyawarah dituangkan dalam notulen/berita acara , dilengkapi: Daftar hadir; Fotokopi KTP para pendiri; Surat rekomendasi dari Kantor Desa/Kelurahan. NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) hadir, mencatat kesepakatan untuk Akta Pendirian ; Penunjukan Kuasa Pendiri untuk mengurus pengesahan akta . NPAK : menginput nama koperasi ke SABH, cek modal (simpanan pokok, wajib, hibah), ajukan pengesahan ke Dirjen AHU – Kementerian Hukum; Simpan dokumen : akta + berkas pendukung, berita acara, bukti setoran modal, rencana kerja koperasi; Koperasi : Urus NPWP di KPP; Buka rekening bank atas nama koperasi; Daftar OSS untuk NIB & Izin Usaha sesuai KBLI dalam AD; Wajib memiliki izin usaha sebelum operasional Tahap Musyawarah Pembentukan Penyusunan Dokumen Pendirian Pengesahan Akta dan Legalitas 01 02 03

35. 37 TERIMA KASIH