..........SOSIALISASI PENGELOLAAN BMD.pptx

SEMOGA MREMBANTU

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPAD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH MAHAYUDDIN, S.Pd ., M.Pd .

2. A. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DASAR HUKUM LANDASAN PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan BMD Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan BMD Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Cara pelaksanaan Pembukuan , Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun berjalan ……. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Pengelolaan BMD

3. Pemindahtanganan Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Pengadaan Pemanfaatan Pengamanan & Pemeliharaan Pemusnahan Penghapusan Penatausahaan Pembinaan Pengawasan , dan Pengendalian Penggunaan RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BMD

4. BARANG MILIK DAERAH Pasal 1 ayat 15 Permendagri No 7 Tahun 2024 atas perubahan Permendagri No. 19 Tahun 2016 PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD Barang Dari Hibah / Sumbangan Atau Sejenis Barang Yang Diperoleh Sebagai Pelaku Dari Perjanjian / Kontrak Barang Yang Diperoleh Berdasarkan Ketentuan Per-UU atau Barang Yang Diperoleh Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Barang Yang Diperoleh Kembali Dari Hasil Divestasi Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PEROLEHAN C. BARANG MILIK DAERAH (BMD)

5. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab : a. M enetapkan kebijakan Pengelolaan BMD; b. Menetapkan Penggunaan , Pemanfaatan , atau Pemindahtanganan BMD; c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; e. Mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD; f. Menyetujui usul Pemindahtanganan , Pemusnahan , dan Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya ; dan g. Menyetujui usul Pemanfaatan BMD, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

6. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Sekretaris Daerah selaku Pejabat P engelola BMD berwenang dan bertanggungjawab pada hal: Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BM D Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan kepala daerah. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapu s an BMD. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh kepala daerah at a u DPRD. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

7. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Pejabat Penatausahaan BMD Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tanggungjawab: Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan pejabat pengelola BMD. Melakukan pencatatan BMD berupa tanah atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang . Mengamankan dan memelihara BMD. Menyusun laporan BMD. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang. Kepala Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:

8. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan. Menyerahkan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan melalui Pengelola Barang. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam pengua-saannya kepada Pengelola Barang.

9. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Pengguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada kuasa pengguna barang, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ( Sekretaris SKPD) Pengguna barang dibantu oleh pejabat penatausahaan pengguna barang yang ditetapkan oleh kepala daerah yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada pengguna barang. berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada pengguna barang. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang Meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

10. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan. Mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan tidak dimanfaatkan. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu. Memberikan persetujuan atas surat permintaan barang (SPB) dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun.

11. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu. Pengurus Barang Pengelola Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pejabat penatausahaan barang. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada pejabat penatausahaan barang. Pejabat Pengurus barang pengelola ditetapkan oleh kepala daerah yang membidangi fungsi pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut.

12. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang. Menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD. Menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna/kuasa pengguna barang. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD. Merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD. Pengurus barang pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang.

13. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Pengurus barang pengguna ditetapkan oleh kepala daerah mempunyai wewenang dan bertanggungjawab sebagai berikut. Pengurus Barang Pengguna Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD. Membantu mengamankan BMD yang berada pada pengguna barang. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah- tanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan. Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain.

14. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang. Mengajukan surat permintaan barang (SPB) kepada pejabat penatausahaan barang pengguna. Menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang. Membuat kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan. Memberi label BMD M engajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik . Melakukan stock opname barang persediaan Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen ke- pemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan.

15. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan BMD. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan BMD. Pengurus barang pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang. Pengurus Barang Pembantu Kepala daerah menetapkan pengurus barang pembantu atas usul kuasa pengguna barang melalui pengguna barang. Pengurus barang pembantu berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut.

16. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD. Membantu mengamankan BMD yang berada pada kuasa pengguna barang. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan. Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kuasa pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD.

17. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang Mengajukan SPB kepada kuasa pengguna barang. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan. Memberi label BMD. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan kondisi fisik BMD pengecekan fisik barang. Melakukan stock opname barang persediaan. Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen ke- pemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan.

18. D. Wewenang & Tanggungjawab Pengelola BMD Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang kuasa pengguna barang dan laporan BMD. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada pengguna barang melalui kuasa pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna. Pengurus barang pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa, atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

19. BAGAIMANA MENGELOLA BMD ??

20. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian . Perencanaan dan Penganggaran BMD Perencanaan BMD merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan BMD sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan . Perencanaan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada pemerintah daerah dan PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD pada rencana kerja dan anggarannya .

21. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Prinsip Umum Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD Ketentuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20 24 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD Memperhatikan Keperluan SKPD Ketersediaan Data Barang Mencerminkan kebutuhan Rill Disusun Setelah Renja SKPD Pemenuhan Kebutuhan RKMD Sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru ( new initiative ) dan angka dasar ( baseline ) serta dasar penyusunan RKA Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah berpedoman pada Standar barang Standar barang kebutuhan Standar harga Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

22. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Lingkup Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah; Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah. CATATAN : Minggu ke II Bulan Mei s/d Minggu ke IV Bulan Juni

23. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Lingkup Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan pengadaan BMD yang dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan . Perencanaan pemeliharaan BMD yang dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan . Perencanaan pemanfaatan BMD yang dituangkan dalam dokumen RKBMD pemanfaatan . Perencanaan pemindahtanganan BMD yang dituangkan dalam dokumen RKBMD pemindahtanganan . Perencanaan penghapusan BMD yang dituangkan dalam dokumen RKBMD penghapusan .

24. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Prosedur Perencanaan K ebutuhan terhadap BMD

25. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Prosedur Perencanaan K ebutuhan terhadap BMD Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya . Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD kepada pengelola barang . Pengelola barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan BMD tersebut bersama pengguna barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang atau pengelola barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMD .

26. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Dalam menjalankan fungsinya, PD membutuhkan logistik, peralatan, dan jasa untuk mengoptimalkan kegiatannya. P elaksanaan pengadaan BMD dapat dilakukan dengan memperhatikan: PENGADAAN Prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

27. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Penggunaan merupakan penegasan pemakaian BMD yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang. Kepala daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pengelola barang dalam melakukan penetapan status penggunaan atas BMD selain tanah atau bangunan dengan kondisi tertentu (BMD yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu) dan dilaksanakan secara tahunan PENGGUNAAN Penetapan status penggunaan BMD Pengalihan status penggunaan BMD P enggunaan sementara BMD P enetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain

28. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

29. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PROSEDUR PENGALIHAN STATUS PENGGUNA

30. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PROSEDUR PENG GUNAAN SEMENTARA BMD

31. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PROSEDUR PENG GUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

32. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMANFAATAN BMD Permendagri nomor 7 Tahun 2024 perubahan atas nomor 19 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraa n tugas dan fungsi PD atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

33. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PRINSIP PEMANFAATAN BMD

34. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMD

35. BAGAIMANA MENGELOLA BMD BENTUK PEMANFAATAN BMD Bentuk Pemanfaatan BMD Pinjam Pakai Sewa Kerja Sama Pemanfaatan BGS/BSG KSPI

36. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PENGAMANAN & PEMELIHARAAN BMD PENGAMANAN Pengguna dan kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi , tertib fisik , dan tertib hukum BMD

37. BAGAIMANA MENGELOLA BMD JENIS PENGAMANAN PENGAMANAN ADMINISTRASI PENGAMANAN FISIK PENGAMANAN HUKUM

38. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMELIHARAAN Pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai / pengurus barang tanpa membebani anggaran Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik / terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran PEMELIHARAAN RINGAN PEMELIHARAAN SEDANG

39. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BMD D ilaksanakan oleh pembantu pengelola , pengguna , dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD (DKPBMD) yang ada di setiap SKPD. Pelaksanaan pemeliharaan BMD ditetapkan dengan surat perintah kerja / surat perjanjian / kontrak yang ditandatangani oleh kepala PD Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya Kuasa pengguna barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada pengguna barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan /per semester Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran Dalam rangka tertib pemeliharaan, setiap jenis BMD dilakukan pencatatan kartu pemeli h araan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu

40. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PENILAIAN BMD Penilaian BMD merupakan implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca pemerintah daerah

41. BAGAIMANA MENGELOLA BMD

42. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMINDAHTANGAN BMD Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

43. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMUSNAHAN BMD PRINSIP UMUM PEMUSNAHAN BMD Tidak Dapat Digunakan , Tidak Dapat Dimanfaatkan , Dan/ Atau Tidak Dapat Dipindahtangankan Terdapat Alasan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan PRINSIP UMUM PEMUSNAHAN

44. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMUSNAHAN BMD DILAKUKAN DENGAN CARA PEMUSNAHAN DITIMBUN DITENGGELAMKAN DIHANCURKAN DIBAKAR CARA LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU

45. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PROSEDUR PEMUSNAHAN

46. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PENGHAPUSAN BMD A dalah proses siklus akhir pengelolaan BMD merupakan tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola barang , pengguna barang , atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

47. PEMINDAHTANGAN ATAS NAMA BMD PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN, HUKUM TETAP DAN SUDAH TIDAK ADA UPAYA HUKUM LAINNYA MENJALANKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PEMUSNAHAN ; ATAU SEBAB LAIN BAGAIMANA MENGELOLA BMD PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN ATAU DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BMD BMD SUDAH TIDAK BERADA DALAM PENGUSAAN PENGGUNA BARANG DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG BMD SUDAH TIDAK BERADA DALAM PENGUSAAN PENGELOLA BARANG

48. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PENATAUSAHAAN BMD INVENTARISASI PEMBUKUAN/ PENCATATAN PELAPORAN

49. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMBUKUAN / PENCATATAN adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang, pengguna barang, atau pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang

50. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Perolehan/penerimaan Penggunaan Penerimaan internal pengguna barang Pen geluaran eksternal pengguna barang Pemanfaatan Reklasifikasi Penyusutan atau amortisasi Koreksi Penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat Persediaan Pemeliharaan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Pengamanan Penghapusan Kartu Identitas Barang (KIBAR)

51. BAGAIMANA MENGELOLA BMD INVENTARISASI

52. BAGAIMANA MENGELOLA BMD

53. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PENGELOLA BARANG TANAH DAN BANGUNAN PENGGUNA BARANG / KUASA PENGGUNA BARANG SELAIN TANAH DAN BANGUNAN PELAKSANAAN INVENTARISASI

54. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PELAPORAN Kuasa pengguna barang menyusun laporan barang kuasa pengguna untuk disampaikan kepada pengguna barang. a b c Pengguna barang menyusun laporan barang pengguna. Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna disusun setiap bulan dan semester Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna yang disusun setiap semester dihimpun oleh pengguna barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna d Laporan barang pengguna digunakan sebagai bahan penyusunan neraca OPD untuk disampaikan kepada pengelola barang e Pengelola barang menyusun laporan barang pengelola f Laporan barang pengelola disusun setiap bulan dan semester g Laporan barang pengguna dan laporan barang pengelola yang disusun setiap semester dihimpun oleh pengelola barang sebagai bahan penyusunan laporan BMD h Dalam menghimpun laporan barang pengguna dan laporan barang pengelola, pengelola barang dibantu oleh pejabat penatausahaan barang i

55. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Laporan BMD digunakan sebagai bahan penyusunan neraca bagi pemerintah daerah Pemerintah daerah menyampaikan Laporan BMD semester I dan semester II kepada menteri dalam negeri Laporan semester I disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus tahun berkenaan. Laporan semester II disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima laporan hasil pemeriksaan oleh BPK j k l

56. BAGAIMANA MENGELOLA BMD REKONSILIASI Dalam menyusun laporan BMD perlu dilaksanakan rekonsiliasi yang dilakukan paling sedikit terhadap perolehan/penerimaan, penggunaan, penerimaan internal pengguna barang, pengeluaran internal pengguna barang, reklasifikasi, koreksi, penghapusan, saldo awal tahun berjalan, dan saldo akhir tahun berjalan .

57. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Rekonsiliasi data BMD dilakukan oleh : Pengurus barang pengguna dengan pengurus barang pembantu dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan. Pengurus barang pengguna dengan pengurus barang pengelola dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali / semester dalam periode tahun berjalan, Pengurus barang pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada pengguna barang. P engurus barang pengelola dengan pelaksana fungsi akuntansi yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

58. BAGAIMANA MENGELOLA BMD PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BMD PEMBINAAN BMD P embinaan BMD meliputi pemberian pedoman , bimbingan , pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan BMD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMD Pengguna Barang Pengguna Barang m elakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan , pemanfaatan , pemindahtanganan , penatausahaan , pemeliharaan , dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang

59. BAGAIMANA MENGELOLA BMD Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pengelola Barang Melalui Pemantauan Dan Investigasi Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan , pemanfaatan , dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit. 3. Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

60. TERIMA KASIH