SOSIALISASI PENUGASAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN.pdf

SOSIALISASI PENUGASAN PERLING

1. direktorat.pdluk dit.pdluk dit_pdluk
Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup
Sosialisasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 22 Tahun 2024
Popi Susan
Kamis | 5 Desember 2024
Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan
Yang Merupakan Kewenangan Pusat
Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha

2. OUTLINE
1
2
3
4
5

3. 1. Latar Belakang dan Dasar
Hukum Penugasan Proses
Persetujuan Lingkungan

4. Berdasarkan arahan Bapak Presiden RI dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
persetujuan lingkungan serta memastikan percepatan proses persetujuan lingkungan perlu
adanya pendelegasian kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selanjutnya, sebagai Langkah awal / transisi menuju proses pendelegasian kewenangan
secara penuh, maka dilakukan perluasan penugasan proses persetujuan lingkungan
kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Acuan Dasar Hukum:
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 59 ayat 2 Pasal 79 ayat 4

6. 1
2
3

8. usaha dan/atau kegiatan
yangmerupakankewenangan
Menteri yang ditugaskan
sebagaimana dimaksud
LampiranIdanLampiranII
Penugasan penerbitan PL a.n Menteri LH/Kepala BPLH
untuk usaha dan/atau kegiatan yang merupakan
kewenangan Menteri kepada gubernur/bupati/walikota
diberikan untuk:
usaha Penanaman Modal Asing
(PMA) yang pada dasarnya sesuai
Peraturan Pemerintah yang
mengatur Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko merupakan
kewenangan pemerintah
provinsi, kabupaten/kota

10. Kepmen 22/2024

11. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DITUGASKAN
KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1. Pembangunan Sistem Penyaluran Air Minum(SPAM) Strategis
Nasional yang berada di satu kabupaten/kota atau SPAM
(swasta)
2. Pembangunan Irigasi dengan daerah layanan ≥ 3000 ha yang
berlokasi di satu kabupaten/kota
3. Normalisasi Sungai di kota kecil atau perdesaan
1.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk
transportasi darat, laut, dan udara (SPBU, SPBN,
SPDN, dan sejenisnya)
2.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk
transportasi darat, laut, dan udara (SPBG, SPBH,
SPBLGV, dan sejenisnya)
3.Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji
dengan fasilitas bottling plant (SPBE/SPPBE)
4.Stasiun Compressed Natural Gas
1, TUKS atau Tersus yang berlokasi di
Sungai
.
Laboratorium Medis, Laboratorium Sel
Puncak, Bank Sel, Bank Mata,Bank Plasma
Sektor Kesehatan
(1 Kegiatan)
Sektor
Perhubungan
(1 Kegiatan}
Sektor ESDM
(4 Kegiatan)
Sektor Pekerjaan
Umum (3 kegiatan)
PENUGASAN
01
02
03
04
KABUPATEN -KOTA
4 SEKTOR - 9 KEGIATAN

13. Mekanisme Penugasan Pemeriksaan Formulir KA
Pemrakarsa menyampaikan
permohonan Formulir Kerangka
Acuan melalui sistem informasi
dokumen lingkungan Amdalnet
Berdasarkan permohonan
tersebut, Menteri melalui unit
teknis Kementerian Lingkungan
Hidup/ Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup yang
menangani Amdal, UKL-UPL dan
Persetujuan Lingkungan
melakukan penugasan proses
persetujuan lingkungan
Uji Kelengkapan Administrasi dilakukan
oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
(TUKLH) atau Komisi Penilai Amdal
(KPA)yang melaksanakan fungsi sebagai
TUKLH atau organisasi perangkat daerah
(OPD) yang membidangi lingkungan
hidup di provinsi atau kabupaten/kota
melalui Amdalnet
Bukti submit Amdalnet menjadi
dasar penerbitan Berita Acara
Validasi dari PTSP KLH
Berdasarkan BA Validasi dari PTSP KLH,
TUKLH atau KPA yang melaksanakan
fungsi sebagai TUKLH atau OPD yang
membidangi lingkungan hidup di
provinsi atau kabupaten/kota
melaksanakan Pemeriksaan Formulir
Kerangka Acuan dengan
menggunakan sistem informasi
dokumen lingkungan Amdalnet
Berdasarkan pemeriksaan yang tsb, jika
KA diterima, TUKLH atau OPD yang
membidangi lingkungan hidup di
provinsi atau kabupaten/kota
menerbitkan Berita Acara Kesepakatan
Formulir Kerangka Acuan
1
2 3
4
5
6

14. Mekanisme Penugasan Penilaian ANDAL RKL-RPL dan Addendum
ANDAL RKL-RPL atau Pemeriksaan Formulir UKL-UPL
Pemrakarsa menyampaikan
permohonan penilaian Andal dan
RKL-RPL dan Addendum Andal dan
RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir
UKL-UPL melalui sistem informasi
dokumen lingkungan Amdalnet
Berdasarkan permohonan
tersebut, Menteri melalui unit
teknis Kementerian Lingkungan
Hidup/ Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup yang
menangani Amdal, UKL-UPL dan
Persetujuan Lingkungan
melakukan penugasan proses
persetujuan lingkungan
Uji Kelengkapan Administrasi dilakukan
oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
(TUKLH) atau Komisi Penilai Amdal
(KPA)yang melaksanakan fungsi sebagai
TUKLH atau organisasi perangkat daerah
(OPD) yang membidangi lingkungan
hidup di provinsi atau kabupaten/kota
melalui Amdalnet
Bukti submit Amdalnet menjadi
dasar penerbitan Berita Acara
Validasi dari PTSP KLH
TUKLH Provinsi/Kab/Kota atau KPA
Melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL
dan Addendum Andal dan RKL -RPL
atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL
dengan menggunakan sistem informasi
dokumen lingkungan Amdalnet
Jika penilaian Andal dan RKL-RPL dan
Addendum Andal dan RKL-RPL atau
pemeriksaan Formulir UKL-UPL diterima maka
diterbitkan Berita Acara penilaian Andal dan
RKL-RPL dan Addendum Andal dan RKL -RPL
atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL
1
2 3
4
56
Kemudian, diterbitkan:
1. rekomendasi kelayakan lingkungan atau rekomendasi hasil
pemeriksaan Formulir UKL-UPL; atau
2. rekomendasi ketidakkelayakan lingkungan atau rekomendasi
penolakan hasil pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
gubernur, bupati atau wali kota menerbitkan
Persetujuan Lingkungan atas nama Menteri
Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup
7 8

15. Mekanisme Penugasan Perubahan Persetujuan Lingkungan
tanpa Disertai Penyusunan Dokumen Lingkungan
Pemrakarsa menyampaikan
perubahan Persetujuan Lingkungan
tanpa disertai penyusunan
dokumen lingkungan melalui sistem
informasi dokumen lingkungan
Amdalnet
Berdasarkan permohonan
tersebut, Menteri melalui unit
teknis Kementerian Lingkungan
Hidup/ Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup yang
menangani Amdal, UKL-UPL dan
Persetujuan Lingkungan
melakukan penugasan proses
persetujuan lingkungan
Uji Kelengkapan Administrasi dilakukan
oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
(TUKLH) atau Komisi Penilai Amdal
(KPA)yang melaksanakan fungsi sebagai
TUKLH atau organisasi perangkat daerah
(OPD) yang membidangi lingkungan
hidup di provinsi atau kabupaten/kota
melalui Amdalnet
Bukti submit Amdalnet menjadi
dasar penerbitan Berita Acara
Validasi dari PTSP KLH
TUKLH Provinsi/Kab/Kota atau KPA
Melakukan pemeriksaan administrasi
dan substansi terhadap perubahan
Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
penyusunan dokumen lingkungan
dengan menggunakan sistem informasi
dokumen lingkungan Amdalnet
Jika pemeriksaan tersebut diterima
maka gubernur, bupati atau wali kota
diterbitkan perubahan Persetujuan
Lingkungan tanpa disertai penyusunan
dokumen lingkungan atas nama Menteri
Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup
1
2 3
4
56

16. Mekanisme Penugasan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
Pemrakarsa Usaha dan/atau
Kegiatan melakukan
permohonan ke Unit Teknis yang
menangani Persetujuan Teknis
melalui PTSP KLH/BPLH
Unit Teknis melakukan pemilahan
persetujuan teknis yang akan
ditugaskan
Penyampaian notifikasi penugasan
melalui AMDALNET dan/atau
mekanisme lain kepada TUKLH
Provinsi atau Kabupaten/Kota
Penilaian atau Pemeriksaan
Persetujuan Teknis sesuai dengan
penugasan yang diberikan
Penerbitan Persetujuan Teknis oleh
Kepala Organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup Provinsi atau
Kabupaten/Kota
Penerbitan Persetujuan Teknis
diterbitkan atas nama
Deputi Bidang Pengendalian
Kerusakan Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup
1
2
3
4
5
6

17. 5.Pembinaan/Pengawasan/Evaluasi
Proses Penugasan Proses PL

18. Alur Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi
Direktorat PDLUK
Pembinaan EvaluasiPengawasan
Hasil Kinerja
Tidak Baik
Hasil Kinerja
Baik
Penambahan
Penugasan
Pengurangan,
Pembekuan Sementara,
Pencabutan
Penugasan
Dilakukan
secara
BERKALA
Dilakukan
paling sedikit
6 BULAN SEKALI
PendampinganBimbingan
Teknis
A B C

19. melalui:
a. Bimbingan teknis, antara lain memuat penjelasan mekanisme penugasan dan tata cara
penyelesaian penugasan;
b. Pendampingan, yaitu keterlibatan dalam rapat penilaian atau pemeriksaan dokumen
lingkungan agar sesuai dengan tata waktu dan memenuhi standar kualitas dokumen
lingkungan hidup yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan
hidup melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet
paling sedikit meliputi proses penilaian dan pemeriksaan dokumen
lingkungan, penyusunan berita acara rapat penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan,
penerbitan persetujuan lingkungan, pemeriksaan mutu dokumen AMDAL, UKL-UPL, serta
pemeriksaan terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) kesekretariatan TUKLH atau KPA
daerah
Dalam menjamin kualitas pelaksanaan penugasan persetujuan lingkungan yang didelegasikan kepada
pemerintah daerah, KLH/BPLH melalui unit teknis yang menangani Persetujuan Lingkungan/Teknis
menerapkan mekanisme sebagai berikut:
Dilakukan terhadap
kinerja TUKLH atau
KPA yang
melaksanakan fungsi
sebagai TUKLH atau
OPD yang
membidangi
lingkungan hidup di
provinsi atau
kabupaten/kota
secara berkala
pemenuhan terhadap kualitas/mutu dokumen dan administrasi proses Amdal,
Formulir UKL-UPL dan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa kewajiban penyusunan
dokumen lingkungan hidup
1
2
3

20. Lingkup
Penugasan
Uji Administrasi
Penerbitan SK
Perubahan
Persetujuan
Lingkungan
Tanpa Dokumen
baru
KPA/OPD
(Prov/Kab/Kota)
yang ditugaskan
Kriteria Penugasan
dan Penambahan
Sektor- Jenis
Kegiatan yang
ditugaskan kepada
KPA/OPD
(Prov/Kab/Kota)
Penomoran
SK (KLH)
•Pembinaan
1 2 3 4 5
KepMen LH 19/2024
•Pengawasan
Tata Laksana
Penugasan
KPA/OPD
Penilaian/
Pemeriksaan
Dokumen LH
•Evaluasi
KPA/OPD
(Prov/Kab/Kota)
yang ditugaskan

21. Proses Bisnis Alur Penugasan

22. TERIMAKASIH