Sosialisasi PMK 183 Kementerian Lembaga 18122019

PMK 183 2019

1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR -183/PMK.05/2019 P ENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2. Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/ Lembaga Yang Efektif , Efisien , Dan Akuntabel Simplifikasi Penyempurnaan LHP BPK LATAR BELAKANG Perkembangan IT Optimalisasi Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Persediaan Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Pengelolaan Rekening Pemerintah Digitalisasi pengelolaan APBN

3. 1 3 1 2 3 4 Jumlah rekening pengeluaran saat ini Kesulitan dalam memantau serta pengendalian s aldo rekening pengeluaran karena saldo tersebar di rekening Remunerasi atas saldo rekening pengeluaran masih menggunakan sistem TNP Satker masih menyampaikan laporan kepada Kuasa BUN dalam bentuk dokumen fisik Kondisi 2 3 4 24.108 Rekening Saldo terbagi pada masing-masing rekening satker Reporting Manual Remunerasi Minimal Penggunaan UP Tradisional 5 Belanja atau penarikan uang tunai masih menggunakan cek / bilyet giro E X I S T I N G

4. FR 1 2 P R O S E S R T G S S K N B I E T P SSSS 8 5 6 7 8 Pengelolaan rekening pengeluaran lebih mudah dikendalikan dengan jumlah rekening yang sedikit . Pemerintah dapat memantau saldo rekening pengeluaran Optimalisasi atas saldo UP/TUP pada rekening pengeluaran Satker dapat memantau kegiatan rekening melalui dashboard rekening Transaksi rekening menggunakan kartu debit , CMS Kondisi < 2 .000 Rekening Saldo Konsolidasi di Rekening Induk Reporting Digital Remunerasi Optimal Saldo Optimalisasi Saldo Kas Minimum / Operasional Deposit On Call TNP Digital Payment Bank Umum yang telah memenuhi User Requirement Upaya peningkatan penerimaan negara 3 4 5 NEXT

5. FR PMK PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK K/L 5 (lima) Inti Dalam pengaturan Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik K/L Konsolidasi saldo Rekening Pengeluaran pada satu Rekening Induk Penggunaan Rekening Induk dan Rekening Satker ( Virtual ) Pemantauan seluruh saldo dan transaksi satker secara realtime online Oleh BUN Eselon I dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satker secara realtime online Penggunaan digital banking (debit card, CMS, dashboard) menggantikan penggunaan cek / biyet giro 5

6. STRUKTUR REKENING PENGELUARAN Rek . Induk ( Oprs ) Bank A Eselon I Kementerian / Lembaga Satker 1 (VA/RS) Satker 2 (VA/RS) Satker 3 (VA/RS) Satker 4 (VA/RS) Satker 5 (VA/RS) Rek . Induk (non ops) Bank A Satker 6 (VA/RS) Satker 7 (VA/RS) Satker 8 (VA/RS) Satker 9 (VA/RS) Satker 10 (VA/RS) Rek . Induk ( oprs ) Bank B Satker 11 (VA/RS) Satker 12 (VA/RS) Satker 13 (VA/RS) Satker 14 (VA/RS) Satker 15 (VA/RS) Rek . Induk (non ops) Bank C Satker 16 (VA/RS) Satker 17 (VA/RS) Satker 18 (VA/RS) Satker 19 (VA/RS) Satker 20 (VA/RS) 6 Rek.Induk /Giro (non operasional ), Rek Satker /virtual ( operasional ) K/L dengan 1 rek.pengeluaran memiliki 1 Rek . Induk & 1 Rek Satker RS = BPG & BPP Transaksi & Saldo BPP dapat dimonitoring oleh BPG Seluruh transaksi & saldo BPG & BPP terkonsolidasi di Rek . Induk VA = Virtual Account RS = Rekening Satker 1 K/L/ Eselon I dapat memiliki >1 Rek . Induk pada 1 atau beberapa bank Rek . Induk untuk menampung dana operasional dipisahkan dengan Rek . Induk untuk menampung dana non operasional . Rek . Satker dipergunakan untuk menampung dana UP/TUP, LS- Bendahara & transfer antar rekening pengeluaran

7. STRUKTUR REKENING PENGELUARAN PENGATURAN TERKAIT REKENING Pokok Pengaturan PMK SABAH REKENING PENGELUARAN Dikelola oleh masing masing Kementerian Negara/Lembaga REKENING PENGELUARAN TERDIRI ATAS: Rekening Induk Dibuka Dalam Bentuk Giro Per K/L atau Eselon I Rekening Satker /Virtual Dipisahkan antara rekening untuk menampung operasional & non operasional Dapat dibuka pada 1 atau lebih Bank Umum Menampung dana UP/TUP, LS- Bendahara dan transfer antar rekening pengeluaran Rekening operasional & dapat melakukan transaksi debit/ kredit Rekening BPP harus dibuka pada bank yang sama dengan rekening BPG 7

8. PENGISIAN & REVOLVING UP 8 Satker A ( Rek . VA/RS) Rek . Es I K/L Rek Induk Satker B ( Rek . VA/RS) Satker C ( Rek . VA/RS) Satker D ( Rek . VA/RS) Satker E ( Rek . VA/RS) 100 200 300 400 500 1500 B E L A N J A KPPN -> RKUN Revolving Revolving Revolving dilakukan oleh masing-masing Satker Seluruh Saldo UP/TUP Satker berada pada Rek . Es I K/L Rek Satker hanya berperan sebagai mekanisme pengelolaan , pencatatan dan pelaporan . Mekanisme UP tetap berpedoman pada PMK 190/2012 jo.178/2018 VA/RS memiliki fitur seperti giro (Tarik tunai , kartu debit & CMS) Limit : Max. Debit = Max Total Kredit VA/RS

9. Kewenangan Kuasa BUN PMK PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN 9 Rekening Induk dibuka pada masing-masing Bank Umum dimana Rekening Pengeluaran satker sebelumnya telah dibuka Seluruh saldo Virtual Account terkonsolidasi pada rekening induk Rekening Virtual Account dipergunakan untuk menampung UP/TUP, LS Bendahara dan lainnya

10. Kewenangan Pengelolaan Rekening Pengeluaran oleh Pimpinan K/L mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I berkenaan ; mengoperasikan Rekening Satker ; dan mengajukan permohonan penutupan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I berkenaan . mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah; mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker yang berasal dari Satker lingkup Eselon I berkenaan kepada Kuasa BUN di Daerah; dan membuka Rekening Induk pada Bank Umum ; KPA Eselon I Bagi Kementerian Negara/ Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah namun hanya memiliki satu Eselon I pengelola DIPA Induk , kewenangan pengelolaan Rekening Pengeluaran dilaksanakan oleh unit/ unsur yang memiliki fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan .

11. BANK UMUM MITRA PE NGELOLA REKENING PENGELUARAN PENGATURAN TERKAIT BANK UMUM Pokok Pengaturan PMK SABAH REKENING PENGELUARAN PADA BANK UMUM Di buka pada bank umum yang telah memiliki perjanjian kerjasama REQUIREMENT Rekening Induk Rek . Giro sebagai konsolidasi Rekening Satker (virtual) Tidak ada biaya produk ( administrasi , CMS, penarikan tunai , kartu debit) Tidak dapat di debit/ kredit oleh Eselon I Fasilitas dashboard untuk monitoring seluruh aktivitas rekening Rekening Satker /Virtual Dapat dilakukan transaksi debit/ kredit Memiliki fasilitas dashboard untuk monitoring transaksi Memiliki CMS dan kartu debit Dapat dilakukan Tarik tunai baik di teller maupun ATM Dapat mengirim / menerima transfer antar rekening virtual Tidak dipungut biaya administrasi akibat penggunaan rekening dan pajak atas rekening Limit debit sebesar maksimum jumlah saldo yang tercatat pada rekening virtual 11

12. Referensi Data Rekening Membuat Referensi Data Rekening Meliputi Data : Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I, dan Satker yang memiliki pagu anggaran Bank Umum mitra pengelola Rekening Pengeluaran Nomenklatur Rekening Induk dan Rekening Satker 01 Melakukan Penyesuaian atas Data Rekening Pengeluaran Minimal 1 kali dalam 1 tahun Anggaran 02 Segera melakukan pemutakhiran data Referensi Rekening Pengeluaran jika terdapat Perubahan Nomenklatur 03 Penyesuaian Pemutakhiran Pembuatan Nama K/L; Kode BA; Nama Eselon I; Kode Eselon I; Nama Satker ; Kode Satker ; Kode KPPN mitra kerja ; Nama Rekening Induk ; Nomor Rekening Induk ( bila telah ada ); Nama Rekening Pengeluaran Satker ; dan Nomor / unsur penomoranRekening Pengeluaran Satker .

13. Referensi Data Rekening 13 Referensi Data Rekening Pengeluaran Rekening Pengeluaran dibuka berdasarkan Referensi Data Rekening Pengeluaran yang disediakan oleh Kuasa BUN Pusat Menjadi dasar / referensi bagi K/L/ Eselon I untuk proses pembukaan Rekening Induk & Rekening Satker DATA Daftar K/L, Eselon I & Satker yang memiliki pagu sesuai Perpres APBN dan DIPA Daftar Bank Umum yang telah bekerjasama dengan DJPb Nomenklatur Rekening Induk & Rekening Satker : Nama K/L Kode Bagian Anggaran Nama Eselon I Kode Eselon I Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Kode KPPN mitra kerja Satker Nama Rekening Induk ; Nomor Rekening Induk ( bila telah ada ) Nama Rekening Satker Nomor / unsur penomoran Rekening Satker

14. FR Pembukaan Rekening Induk Pimpinan Eselon I Kuasa BUN di daerah Tidak Ya Validasi Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Induk Surat Penolakan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Induk Rekening Induk Laporan Pembukaan Rekening Induk + User Dashboard Buka Kanwil DJPB Kuasa BUN Pusat 14 Referensi Data Rekening Validasi meliputi : Belum memiliki Rek Induk ops atau non ops pada bank berkenaan Telah sesuai pada referensi data rekening Bank Umum Laporan Pembukaan Rekening Induk + User Dashboard User Dashboard Batas waktu penyampaian laporan pembukaan Rekening Induk dan User dashboard paling lambat 7 hari Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Induk

15. FR Pembukaan Rekening Satker Kuasa BUN di daerah Tidak Ya Validasi Surat Penolakan Laporan , CMS, Kartu dan Dashboard Rekening Satker Laporan Pembukaan Rekening Buka 15 Referensi Data Rekening Validasi meliputi : Telah memiliki Rek Induk ops atau non ops pada bank berkenaan Telah sesuai pada referensi data rekening Bank Umum Laporan Pembukaan Rekening Batas waktu penyampaian laporan pembukaan Rekening Satker 5 hari kerja Batas waktu penyampaian CMS, Kartu dan User dashboard paling lambat 10 hari kerja Pimpinan Eselon I Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Tembusan Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satker Rekening Induk Surat Permohonan Persetujuan KPA Konsolidasi

16. 16 PEMBUKAAN REKENING Penamaan & Penomoran Rekening Induk & Rekening Satker Kode Jenis Rekening : 0 : Penerimaan 5 : Hibah 1 : Pengeluaran 6 : Kerjasama 2 : BLU 7 : Jaminan 3 : Bantuan 8 : Titipan 4 : Perwakilan RI 9 : Sementara Kode Urut Bendahara : 000 : Rekening BPG/ Hibah / dll 001 : Rekening BPP 1/ Peny . Hibah / dll 002 : Rekening BPP 2/ Peny . Hibah / dll 003 : Rekening BPP 3/ Peny . hibah / dll Y Y Y X B B B A X X Y X Y X Y X KODE BANK YANG TERHUBUNG DENGAN REKENING INDUK (5/6 Digit) KODE SATKER (6 Digit) KODE URUT BENDAHARA (3 Digit) KODE JENIS REKENING (1 Digit) REKENING INDUK Format Penamaan : RKK ( Singkatan Eselon I) ( singkatan nama K/L) (OPS/KTJ/DSP/ nama tujuan penggunaan dana) Penomoran sesuai Bank Umum REKENING SATKER Format Penomoran Format Penamaan BPG ( kode KPPN mitra satker ) ( singkatan nama satker ), atau BPG ( kode KPPN mitra satker ) ( singkatan nama satker ) (OPS/KTJ/DSP/ nama tujuan penggunaan dana) Harus sesuai data referensi

17. PEMBUKAAN REKENING Perubahan Bank Umum tempat Rekening Dibuka 17 KPA 1 Eselon I 2 Kuasa BUN-D 3 Bank umum 4 Mengajukan permohonan perubahan Bank Bank yang dituju harus telah memiliki Rek . Induk untuk jenis rekening dimaksud Mengajukan permohonan persetujuan perubahan Rekening Satker Menilai permohonan : Ketersediaan Rek . Induk pada bank tujuan Kesesuaian dengan Referensi Menerbitkan surat persetujuan & pembukaan Rekening Satker Membuka Rekening Satker dan Mengkonsolidasikan ke Rekening Induk Menyampaikan informasi Rekening Satker , user dashboard, CMS dan Kartu debit Rekening Satker , paling lambat 10 Hari Kerja SATKER 5 Kuasa BUN-D Es.1 6 Bank umum 7 Memindahkan saldo dari rek . Lama ke rek . Satker Baru Melakukan Pemutakhiran data Supplier pada SPAN dan SAKTI Menyampaikan laporan pemindahbukuan saldo Rekening Satker kepada Kuasa BUN-D ditembuskan ke pimpinan Eselon I berkenaan Menyampaikan permintaan penutupan Rekening Satker kepada Bank Umum Jika masih terdapat sisa Saldo, meminta agar Saldo tersebut disetor ke kas negara Menutup Rekening Satker Memindahbukukan seluruh sisa saldo Rekening Satker ke Kas Negara Menyampaikan laporan kepada Kuasa BUN-D, Pimpinan Eselon I, dan KPA

18. Pengoperasian Rekening Pengoperasian Rekening Satker Pengoperasian Rekening Induk Ketentuan Pengoperasian Pengoperasian Rekening Satker oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran dilakukan melalui : pengkreditan rekening ; pendebitan rekening ; penihilan saldo rekening ; dan pelaporan rekening . Pengoperasian Rekening Induk oleh Eselon I dilakukan melalui monitoring saldo dan transaksi seluruh Rekening Satker pada Eselon I berkenaan . Dilakukan melalui fasilitas Dashboard Eselon I tidak diperkenankan untuk mendebit atau mengkredit Rekening Induk . Rekening Pengeluaran dioperasikan oleh Bendahara Pengeluaran Rekening Pengeluaran Pembantu Satker dioperasikan oleh Bendahara pengeluaran Pembantu

19. 19 Ditutup atas permintaan Kuasa BUN-P atau Kuasa BUN-D Rekening ditutup dalam hal : Permintaan satker Permintaan Eselon I Penertiban rekening Rekening Virtual Kuasa BUN-P menyampaikan permintaan penutupan rekening dan perlakuan atas sisa saldo kepada kantor pusat bank Kantor pusat bank menutup rekening dan memindahkan saldo sesuai permintaan Kuasa BUN-D Kantor pusat bank menyampaikan laporan penutupan dan pemindahbukuan saldo melalui notifikasi dasboard /CMS Penutupan rekening karena tidak digunakan dan/ atau dalam rangka penertiban rekening Penutupan Rekening Rekening Induk hanya dapat ditutup atas permintaan Kuasa BUN-P dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank

20. Monitoring Dan Evaluasi Kuasa BUN Pusat Kuasa BUN Daerah Kanwil DJPB Dilakukan oleh : Memonitor rekening yang telah dibuka berdasarkan persetujuan Kuasa BUN mitra kerja Eselon I Menganalisa penggunaan Rekening Induk dan / atau Rekening Satker melalui Dashboard. Dilakukan dengan cara : penggunaan saldo rekening ; penggunaan fasilitas pendebitan rekening seperti penggunaan transaksi di teller Bank Umum , kartu debit dan CMS; saldo mengendap pada rekening ; dan mutasi dan transaksi pada rekening . Analisa Pola :

21. 1. Kuasa BUN Pusat ; 2. Kuasa BUN di Daerah; atau 3 . Kanwil DJPb , dan / atau SANKSI 21 Rekening Satker yang dibuka tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak diakui sebagai rekening pemerintah Hasil Analisa, Monitoring, dan Evaluasi oleh : Laporan/temuan pihak eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilengkapi dengan bukti memadai Penutupan Rekening dan Pengembalian Saldo ke Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah 1 2 Informasi

22. Restrukturisasi Rekening Pengeluaran 22 Key Points Perubahan dari giro menjadi rek . Virtual Rek . Induk & Rek . Satker dibuka pada Bank Umum dimana Rek . Pengeluaran sebelumnya telah dibuka . Dalam hal bank umum belum dapat memenuhi ketentuan ( perjanjian kerjasama & requirement), Rekening Pengeluaran ditutup & dipindahkan ke bank yang telah memenuhi ketentuan Menilai permohonan Rek . Induk : Telah melakukan koordinasi pembukaan Rek Induk dengan Kuasa BUN-P maupun Kuasa BUN-D Telah terdaftar pada referensi data rekening Menilai permohonan Rek . Satker : Telah memiliki Rekening Induk sebagai tujuan konsolidasi Telah terdaftar pada referensi data rekening . Apabila disetujui : KPPN menerbitkan persetujuan dan permintaan pembukaan Rekening Induk kepada K/L/Es.1 KPPN menerbitkan persetujuan pembukaan Rekening Satker kepada bank umum dengan tembusan Kuasa BUN-P Mitra Es.1 Berdasarkan data referensi , mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk dan Rekening Satker secara kolektif kepada Kuasa BUN-D K/L atau Eselon I Berdasarkan persetujuan Kuasa BUN-D, membuka Rekening Induk pada bank umum Berdasarkan permintaan K/L dan persetujuan dari Kuasa BUN-D: Membuka Rek . Induk Menyampaikan laporan pembukaan Rek . Induk kepada Kuasa BUN-P, Kuasa BUN-D dan Es. 1 berkenaan Menyampaikan user dashboard Rekening Induk kepada Kuasa BUN-P, Kuasa BUN-D dan Es.1 Bank Umum Menilai permohonan Rek . Induk : Telah melakukan koordinasi pembukaan Rek Induk dengan Kuasa BUN-P maupun Kuasa BUN-D mitra Es . 1 Telah terdaftar pada referensi data rekening Menilai permohonan Rek . Satker telah terdaftar pada referensi data rekening . Apabila disetujui , KPPN menerbitkan persetujuan dan permintaan pembukaan Rekening Induk kepada K/L/Es.1 Menerbitkan persetujuan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN-P Mendaftarkan Rekening Satker pada data supplier SPAN dari bank umum Kuasa BUN-P Berdasarkan permintaan Kuasa BUN-D, bank umum Membuka Rek . Satker Mengkonsolidasikan Rek . Satker pada Rekening Induk Menyampaikan laporan pembukaan Satker kepada Kuasa BUN-D dan Es. 1 berkenaan Menyampaikan kartu debit, user CMS dan dashboard Rekening Satker kepada Satker KPA Satker 1 2 3 4 5 6

23. FR TINDAK LANJUT Tahapan yang akan dilakukan selanjutnya MARET 2020 Satker Lingkup Kementerian Keuangan 1 2 3 Satker Lingkup K/L yang tidak memiliki Unit Vetikal di daerah Seluruh Satker Lingkup Kementerian Negara / Lembaga JULI 2020 DESEMBER 2020 23

24. 24 Perjanjian K erjasama pengelolaan r e kening m ilik Kementerian Negara/Lembaga/ Satker yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan N omo r 182/PMK.05/2017 ; perjanjian K erjasama P elaksanaan T reasury N otional P ooling yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.05/2009 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai P erjanjian K erjasama pengelolaan r e kening m ilik Kementerian Negara/Lembaga/ Satker dan perjanjian kerjasama pelaksanaan treasury notional pooling rekening pemerintah milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satker berdasarkan P eraturan Menteri ini . Rekening Pengeluaran yang telah dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomo r 182/PMK.05/2017 sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diakui sebagai Rekening Satker berdasarkan Peraturan Menteri ini Rekening Induk dan Rekening Satker yang telah dibuka pada masa piloting restrukturisasi rekening berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2019 diakui sebagai Rekening Induk dan Rekening Satker berdasarkan Peraturan Menteri ini KETENTUAN PERALIHAN

25. 25 KETENTUAN LAIN LAIN 02 01 Perubahan Data Supplier Dalam hal Satker belum menggunakan SAKTI, perubahan data supplier dilakukan pada Sistem Aplikasi Satker (SAS ). Pengecualian Penilaian IKPA Pada masa restrukturisasi Rekening Pengeluaran , retur atas surat perintah pencairan dana dan ketidaksesuaian jangka waktu realisasi rencana penarikan dana dikecualikan dari penilaian indikator kinerja penilaian anggaran . 05 04 Pencabutan Peraturan Terdahulu Dengan berlakunya RPMK ini , PMK No. 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan TNP pada Rekening Bendahara Pengeluaran dan seluruh ketentuan tentang Bendahara Pengeluaran pada PMK 182/PMK.05/2017 dicabut . Mulai Berlakunya PMK PMK mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . 03 Pemberlakuan Pengecualian Penilaian IKPA Pengecualian Penilaian IKPA tersebut berlaku sejak proses pemindahbukuan saldo dari Rekening Pengeluaran dalam bentuk giro ke Rekening Satker hingga 20 ( dua puluh ) hari kerja berikutnya .

26. KETENTUAN PENUTUP 26 PER-3/PB/2019 tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku PMK 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Bendahara Pengeluaran dan Seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran dalam PMK 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. ( Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat seluruh tahapan restrukturisasi Rekening Pengeluaran telah selesai dilaksanakan )