Sosialisasi PMK Menteri Keuangan 210 Tahun 2022.pptx

this is about sosialiasi Peraturan menteri keuangan number 210 tahun 2022

1. BALI , 17 FEBRUARI 20 2 3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

2. 01 02 03 S implifikasi p roses p embayaran untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Penyempurnaan Pengaturan terkait Pejabat Perbendaharaan dan mendukung jafung pengelola keuangan APBN. Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dioptimalisasikan untuk modernisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Modernisasi Proses Pembayaran Hal- hal lainnya yang menjadi substansi pengaturan , diantaranya ; Ruang Lingkup , Komposisi dan Amanat Pengaturan Hal-Hal Lainnya 04 Substansi Perubahan 2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Simplifikasi Proses Pembayaran Mengutamakan pembayaran secara langsung ke penerima hak pembayaran Simplifikasi pembayaran dengan UP antara lain terkait batasan besaran UP dan kebutuhan penggunaan UP untuk kegiatan tertentu . Simplifikasi Dokumen Simplifikasi format dan bentuk dokumen yang diperlukan dalam proses pembayaran . Simplifikasi Regulasi Substansi pengaturan yang lebih ringkas , umum , tidak rigid, dan tanpa lampiran PMK sehingga dapat lebih mudah mengakomodir perkembangan kedepan . KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

4. Modernisasi Proses Pembayaran Penggunaan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi . Pengujian Secara Elektronik Penyampaian Dokumen Secara Sistem KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

5. Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan Mendukung Jafung Pengelola APBN Mengutamakan jafung untuk diangkat sebagai pejabat perbendaharaan Penyempurnaan Pengaturan Nomenklatur baru Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK) Penunjukan Pelaksana Tugas KPA dalam kondisi KPA berhalangan Pengaturan pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dari luar Satker Kriteria pengangkatan PPK lebih dari satu Pembinaan standar kompetensi Pejabat Perbendaharaan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

6. Ketentuan Lainnya Komposisi Lebih ringkas secara komposisi dan tidak memasukkan substansi yang sudah diatur dalam PMK existing Ruang Lingkup Merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam tata cara pembayaran atas beban APBN sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PMK sektoral Pengaturan lebih lanjut Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut untuk diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

7. Ketentuan Umum berisi penjelasan istilah dalam peraturan I BAB Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara berisi kelembagaan PA meliputi ketentuan umum DIPA dan kriteria satker , kelembagaan BUN, dan pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN II BAB Komitmen berisi pembuatan komitmen dan penatausahaan data kontrak dan data supplier III BAB Pengajuan Tagihan Kepada Negara berisi ketentuan tagihan dan mekanisme pembayaran tagihan IV BAB Pengujian dan Penyelesaian Tagihan berisi pengujian tagihan dan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D secara elektronik V BAB Pengawasan dan Pengendalian Internal berisi mekanisme pengawasan dan pengendalian internal VI BAB Ketentuan Peralihan berisi ketentuan peralihan pelaksanaan PMK VIII BAB Ketentuan Penutup berisi peraturan yang dicabut sehubungan dengan penetapan PMK IX BAB VII BAB Ketentuan Lain-Lain Mengamanatkan kepada DJPb untuk menetapkan penahapan implementasi pembayaran dengan sistem dan Tandatangan Tersertifikasi Sistematika PMK 9 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Terdiri dari 9 BAB, 59 Pasal , 32 Halaman

8. Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

9. Pemisahan Kewenangan 15 PENGGUNA ANGGARAN BUN Menetapkan Menunjuk SPP Pengurusan Administrasi SPM Pengurusan Pencairan Dana ( Komtabel ) SP2D Mendelegasikan Kewenangan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

10. Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Berlaku untuk 1 tahun anggaran. Batas pengeluaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui. Tidak dapat melakukan tagihan apabila dana tidak cukup/tidak tersedia kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pembayaran gaji dan tunjangan melekat dapat mendahului revisi anggaran 16 Dilimpahkan ke KPA PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dlm hal: Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I ; Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus ; Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional ; atau Satker Lembaga Negara . Satuan Kerja ( Satker ) Satker melaksanakan kegiatan K/L dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Standardisasi menjadi satker antara lain; diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan alokasi kegiatan; memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi; merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan/atau melaksanakan tugas fungsi Kementerian Negara/Lembaga; karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/spesifik dan berbeda dengan kantor induknya; dan lokasi Satker yang bersangkutan berada pada provinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan kantor induknya. Satker penugasan khusus/karakteristik tertentu harus memenuhi; syarat dari nomor 2b-2e, ada SK Menteri/Pimpinan Lembaga, mengacu pada peraturan perundangan. New! Bertanggung jawab secara : formil : tanggung jawab atas pengelolaan keuangan K/L yang dipimpin Materil : . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara Tugas dan Wewenang Pasal 2-5 Menyusun DIPA; Merinci Bagian Anggaran yang dikelola oleh masing masing satker Menetapkan kepala satker atau pejabat lain sebagai KPA (bersifat ex-officio ) Menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya; KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

11. Bendahara Umum Negara 17 kesesuaian penerima pembayaran berdasarkan perintah pembayaran dari PPSPM; dan ketepatan waktu penerbitan SP2D Kuasa BUN Pusat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara; melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran; dan melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat. Wewenang Paling Sedikit Wewenang Paling Sedikit Kuasa BUN Daerah Bertanggungjawab memastikan ketersediaan dana dalam rangka pencairan dana atas beban DIPA Bertanggungjawab terhadap kesesuaian penerima pembayaran pada SPM dan ketepatan waktu penerbitan SP2D melaksanakan standar operasional prosedur pengujian SPM dan penerbitan SP2D; memastikan Satker menggunakan sistem dan prosedur pembayaran yang telah distandardisasi oleh BUN; memastikan Satker menyampaikan rencana penarikan dana yang tepat waktu dan akurat; melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangka manajemen kas; dan memantau pencairan anggaran kepada penerima pembayaran. Tugas New! New! Pasal 18-19

12. Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara ) 2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

13. Kuasa Pengguna Anggaran Menyusun DIPA; Menetapkan PPK dan PPSPM; Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Tugas dan Wewenang What’s New? Jabatan KPA dianggap berhalangan apabila ; Pelaksana Tugas KPA Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan Pejabat definitif tidak dapat bertugas > 45 hari kalender Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan plt KPA dengan ketentuan a. pejabat 1 (satu) tingkat dibawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan/umum/rumah tangga/tata usaha kepegawaian/perlengakapan b. pejabat 2 (dua) tingkat dibawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan dalam hal pejabat pada huruf a berhalangan c. Merupakan Pejabat pelaksana tugas kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker dalam hal pejabat pada huruf a dan huruf b berhalangan atau menjabat sebagai PPK Tidak menjabat sebagai PPK Bertanggung jawab secara : formil : tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA Materil : . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara Penetapan tidak terikat Tahun Anggaran dan berakhir saat satker dilikuidasi atau tidak mendapatkan anggaran DIPA Pasal 6-9

14. Pejabat Pembuat Komitmen Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa; Melaksanakan kegiatan swakelola; Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya; Mengendalikan pelaksanaan perikatan; Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM; Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 20 Tugas dan Wewenang Jabatan tidak terisi Bertanggung jawab terhadap : Kebenaran materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak tagih Kebenaran data supplier dan data kontrak Keseseusaian barang / jasa dengan spesifikasi teknis Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP tepat waktu Tugas dan Wewenang Lainnya menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. Dibantu oleh PPABP dan PBDK untuk administrasi belanja pegawai PPABP memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi belanja pegawaiKebenaran data supplier dan data kontrak PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji . New! melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara Pasal 11-12

15. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan; menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP; memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara; menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN; menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 21 Tugas dan Wewenang Bertanggung jawab terhadap : kebenaran administrasi , kelengkapan administrasi , dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yangmenjadi dasar penerbitan SPM kebenaran dan keabsahan atas SPM akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/ atau penerbitan SPM ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintahpembayaran atas beban anggaran negara Pasal 13

16. Bendahara Pengeluaran Menerima , menyimpan , membayarkan , menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga 22 Tugas dan Wewenang Dibantu Satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu Pasal 15 Dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP, Bendahara melakukan pengujian terhadap SPBy yang diterbitkan oleh PPK, diantaranya ; Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PPK Pemeriksaan kebenaran hak tagih , meliputi : Pihak yang ditunjuk untuk penerima pembayaran , nilai tagihan yang harus dibayar , dan jadwal waktu pembayaran Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan Pemeriksaan kesesuaian capaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang / jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian / kontrak Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran Pasal 43 (6)

17. KPA dapat menetapkan pejabat perbendaharaan pengganti sementara Ketentuan Lain terkait Pejabat Perbendaharaan 23 What’s New? KPA dapat menetapkan pejabat di luar Satuan Kerja sebagai PPK dan/ atau PPSPM dalam hal kebutuhan organisasi dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan , dengan ketentuan ; PPK , telah memiliki sertifikat kompetensi PPK PPSPM, telah memiliki sertifikat kompetensi PPSPM KPA agar berkoordinasi dengan K/L terkait dan menyampaikan SK maksimal 5 hari kerja setelah penandatanganan Masa berlaku Tidak terikat tahun anggaran dan berakhir saat penetapan KPA berakhir Pejabat Fungsional Lain-lain Berhalangan Standar Kompetensi Pejabat perbendaharaan harus memenuhi standar Kompetensi mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar kompetensi kerja khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan , dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diprioritaskan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN yang dibina oleh Kementerian Keuangan . Pasal 14-20 Pengaturan PPK >1 KPA dapat menetapkan lebih dari 1 PPK dengan pertimbangan ; Kompleksitas kegiatan dalam DIPA, Besarnya alokasi anggaran , dan Letak geografis

18. Komitmen 3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

19. Jenis Komitmen Komitmen Dasar timbulnya hak tagih Terdiri dari Kontrak Penetapan Keputusan Jenis-Jenis bukti pembelian / pembayaran ; kuitansi ; surat Perintah Kerja (SPK); surat perjanjian ; Surat/ bukti pesanan . Jenis-Jenis surat keputusan ; surat perintah ; surat tugas ; surat keterangan ; dan/ atau surat perjalanan dinas . New! 25 Ditetapkan oleh; pejabat pembina kepegawaian ; KPA; PPK; atau pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. ! Pasal 22 (3) Pasal 22 (2) Pasal 21 (3) Pasal 21-23

20. Jenis-Jenis Kontrak Diterbitkan Penyedia Paling sedikit memuat ; Tanggal Pembelian / Pembayaran , Nama Penyedia , Uraian Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , Kuantitas Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , dan jumlah pembayaran Bukti Pembelian / Pembayaran Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia Paling sedikit memuat ; Tanggal Pembelian / Pembayaran , Nama Penyedia , Uraian Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , Kuantitas Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , dan jumlah pembayaran Diterbitkan sebagai pengganti bukti pembayaran dalam hal penyedia tidak menerbitkan Bukti Pembelian dan/ atau Bukti Pembayaran tidak memenuhi persyaratan Kuitansi Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia Berisi perintah pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Paling sedikit memuat ; nama dan kode Satker , nomor dan tanggal surat , nama PPK, uraian barang / jasa , nama penyedia , hak dan kewajiban para pihak , jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , nilai kontrak Surat Perintah Kerja Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia Berisi kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan Paling sedikit memuat ; nama dan kode Satker , nomor dan tanggal surat , nama PPK, uraian barang / jasa , nama penyedia , hak dan kewajiban para pihak , jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , nilai kontrak Surat Perjanjian Dibuat oleh PPK Ditujukan kepada penyedia barang / jasa dengan tujuan untuk memesan barang / jasa melalui e-purchasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku Paling sedikit memuat ; nama Pemesan , nama Penyedia , Barang /Jasa yang dipesan , spesifikasi teknis barang , dan jumlah pembayaran Penggunaan surat / bukti pesanan untuk pengadaan barang / jasa dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Surat/Bukti Pesanan What’s New? Penambahan Surat/Bukti Pesanan untuk menyesuaikan dengan Perpres PBJ terbaru 26 Batasan pembayaran untuk masing-masing jenis kontrak berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah New! Pasal 29 Pasal 24-29

21. Penatausahaan Komitmen 27 Komitmen Kontrak Penetapan Keputusan Komitmen dalam bentuk penetapan keputusan didaftarkan suppliernya Komitmen dalam bentuk kontrak harus didaftarkan kontrak dan suppliernya PPK mendaftarkan data supplier ( antara lain n ama , NPWP, dan nomor rekening ) dan data kontrak (antara lain nomor/tanggal kontrak, nama rekanan, nilai kontrak, jangka waktu dan jadwal pembayaran) ke KPPN. Untuk Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tandatangan kontrak Penerbitan Nomor Register Supplier dan Nomor Register Kontrak KPPN Didaftarkan Pasal 30

22. 28 Pengajuan Tagihan Belanja Pegawai daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran , dan KPA/PPK; daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja ; daftar perhitungan uang makan untuk pembayaran uang makan ; daftar perhitungan uang lembur untuk pembayaran uang lembur ; dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pembayaran belanja pegawai . Dokumen Persyaratan Lainnya Belanja Barang , Modal, Bansos , dll surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah untuk pembayaran langganan daya dan jasa ; daftar perhitungan / nominatif perjalanan dinas dan dokumen pendukunganya untuk pembayaran perjalanan dinas ; jaminan dalam hal barang / jasa belum diterima ; pembayaran pengadaan tanah : berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah ; surat pelepasan hak adat ( apabila diperlukan ); pernyataan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa pengadilan negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian , dalam hal tanah sengketa ; persyaratan lainnya persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran belanja barang , belanja modal, bantuan sosial , dan belanja lainnya . What’s New? Dapat disampaikan secara elektronik dalam hal telah interkoneksi sistem Pengajuan tagihan dilakukan berdasarkan atas komitmen dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran , meliputi : Prestasi pekerjaan / pengeluaran riil ; daftar perhitungan / nominatif penerima pembayaran untuk yang lebih dari 1 ( satu ) penerima ; penyelesaian kewajiban perpajakan dan/ atau kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ; dan/ atau persyaratan lainnya . Tagihan disampaikan ke PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbul hak tagih Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang ; Berita Acara Pembayaran ; Berita acara kemajuan pekerjaan ; dan/ atau Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah . Bentuk Prestasi Pekerjaan Pasal 31

23. 28 Mekanisme LS What’s New? Penjabaran pihak lain selaku penerima pembayaran Pasal 33-34 Prinsip utama pembayaran dilakukan dengan Mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran Digunakan untuk pembayaran kepada : Aparatur negara, Penyedia , dan/ atau Pihak lain ( meliputi perseorangan , kelompok masyarakat , lembaga pemerintah , lembaga non pemerintah , organisasi internasional , dan/ atau badan usaha . Prinsip Tujuan Pembayaran Dapat dilakukan melalui : Bendahara pengeluaran , Bank/Pos/Lembaga Keuangan Bukan Bank . Sesuai ketentuan perundang undangan Pelaksanaan Dalam hal pembayaran tidak bisa langsung kepada penerima , maka dapat melalui ; Bendahara Pengeluaran (Honorarium, perjadin atas dasar SK, belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan/ atau pejabat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN) Bank/Pos/Lembaga Keuangan bukan Bank ( Belanja Bansos , Belanja Banper , sesuai peraturan perundangan )

24. 28 Mekanisme UP What’s New? Besaran UP Maksimum Pembayaran Dispensasi UP Pasal 31 Digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari Satker dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS, baik secara tunai maupun non tunai Prinsip Besaran 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP dan paling banyak sebesar Rp500 juta New! Jenis Belanja Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-lain Revolving apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dan dilakukan minimal 1x per bulan Maksimal sebesar Rp200 juta per penerima , apabila melebihi harus mendapatkan izin Dirjen Perbendaharaan Maksimal Pembayaran Revolving New! UP Tunai : UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP/BPP melalui rekening BP/BPP UP KKP: uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP Bentuk UP Batasan besaran pembayaran dikecualikan untuk : pembayaran honorarium; perjalanan dinas ; kegiatan di luar negeri; kegiatan kepresidenan /wakil presiden ; kegiatan yang menyangkut rahasia negara/ intelejen ; pengadaan barang / jasa penyedia di luar negeri; iuran organisasi internasional ; kegiatan anggota MPR, DPR, dan DPD, DPRD; penanganan terorisme ; pengadaan alutsista / alpalhankam ; dan penanganan bencana . New!

25. 30 Tambahan Uang Persediaan Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak / tidak dapat ditunda , KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN Permohonan persetujuan TUP diajukan kepada Kepala KPPN disertai rincian rencana penggunaan TUP. Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan atau sebagian permohonan . TUP harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu 1 ( satu ) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan secara bertahap . Kepala KPPN dapat memberikan surat teguran dalam hal keterlambatan pertanggungjawaban TUP. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lama 2 ( dua ) hari kerja setelah batas waktu 1 ( satu ) bulan . Perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 ( satu ) bulan , KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Ketentuan Pasal 38-39

26. Pengujian dan Penyelesaian Tagihan 4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

27. Mekanisme Uan g Persediaan (UP) Mekanisme Langsung (LS) 32 Pengujian Tagihan PPK melakukan pengujian materiil terhadap tagihan yang diterima dan kelengkapannya Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap kelengkapan dokumen , kebenaran data penerima , dan kebenaran perhitungan kewajban Tagihan yang tidak disampaikan dalam bentuk elektronik akan diuji secara manual Selain menguji hal tersebut diatas , juga terhadap spesifikasi teknis , kebenaran dan keabsahan bukti tagih , serta ketepatan waktu Dalam hal pengujian tagihan sudah sesuai ketentuan , PPK dapat menerbitkan SPP-LS Penyampaian SPP paling lambat ; 3 hari kerja >> aparatur negara 5 hari kerja >> pihak ke-3 dan pihak lainnya Tanggal 10 sebelum bulan pembayaran untuk gaji induk / bulanan Bendahara Pengeluaran membuat daftar kebutuhan UP KPA menyampaikan permohonan persetujuan besaran UP ke KPPN berdasarkan daftar kebutuhan UP KPPN memberikan persetujuan permohonan besaran UP Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP kepada KPA berdasarkan persetujuan besaran UP Penerbitan dan penyampaian SPP-UP paling lama 2 hari kerja . Pengajuan UP Penggunaan UP Pengujian PPK terhadap tagihan UP berlaku mutatis mutandis dengan pengujian tagihan LS PPK Melakukan pengujian materil terhadap tagihan dan kelengkapan , kemudian menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBY) Pada penggunaan UP untuk uang muka , SPBy disertai dengan Rencana Pelaksanaan dan Rincian Kebutuhan Dana Pengujian SPBy oleh BP/BPP meliputi ; Kelengkapan perintah , kebenaran hak tagih , Ketersediaan dana, spesifikasi teknis , dan ketepatan klasifikasi anggaran . Bendahara dapat melakukan pembayaran apabila SPBy sudah benar Penerima Uang Muka mempertanggungjawabkan penggunaan maksimal 5 hari kerja SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP dan SPBy diterbitkan menggunakan sistem aplikasi yang dikelola Kementerian Keuangan SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP dan SPBy disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan What’s New? Pertanggungjawaban UP Revolving dilakukan selama dan yang dibayarkan dengan UP masih tersedia Pengajuan penggantian UP disertai dengan SPBy dan kelengkapannya Penggantian UP terdiri dari Penggantian UP (GUP) untuk revolving, dan GUP Nihil untuk pertanggungjawaban UP Pasal 40-47

28. 33 Pengujian SPP dan Penyampaian SPM Dalam rangka penyelesaian tagihan , PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap ; kelengkapan dokumen pendukung SPP; kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik PPK; kebenaran pengisian format SPP; ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker ; kebenaran formal bukti yang menjadi pembayaran ; kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih ; kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian / kontrak ; dan ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP dengan DIPA/POK/ RKA Satker . Pengujian atas kelengkapan SPP yang disampaikan tidak secara elektronik akan dilakukan secara manual Dalam hal SPP telah sesuai , PPSPM dapat menerbitkan SPM Pengujian SPP Jangka waktu pengujian SPP dan Penerbitan SPM ; 2 hari kerja >> SPM UP/TUP 3 hari kerja >> SPM PTUP 4 hari kerja >> SPM GUP/GUP Nihil 4 hari kerja >> SPM LS Tanggal 15 sebelum bulan Pembayaran >> Gaji Induk.Bulanan Penyampaian SPM ke KPPN SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola Kementerian Keuangan Pengesahan SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP menggunakan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan New Pasal 48-49

29. Pengujian SPM oleh KPPN dan Penerbitan SP2D Penelitian SPM Meliputi kelengkapan SPM ; dan kebenaran SPM meliputi: kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik pada SPM; kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan kebenaran penulisan dalam SPM , termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. 34 Pengujian SPM Meliputi: menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM; menguji ketersediaan dana pada DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yangtelah disampaikan kepada KPPN; dan menguji persyaratan pencairan dana . Secara Elektronik Penerbitan SP2D Penelitian dan pengujian secara elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap data/informasi pada sistem aplikasi. Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: perubahan jumlah uang pada SPP, SPM, dan SP2D; sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus; atau perubahan kode bagian anggaran, eselon I, dan Satker. Koreksi / Ralat / Pembatalan SP2D New! Pasal 50 (2) Pasal 50 (3) Pasal 51 Pasal 52

30. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , tata cara penandatanganan , pengujian tanda tangan , dan penyampaian SPP dan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi . Dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi , Menteri Keuangan c.q . Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penahapan implementasi pembayaran dengan sistem aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi . Dalam hal sistem dan/ atau tanda tangan elektronik tersertifikasi belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya , tata cara pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan . Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan . 35 KETENTUAN PERALIHAN LAIN-LAIN KETENTUAN PENUTUP Mencabut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018 Pasal 57 Pasal 54-56 Pasal 58

31. Terima Kasih