SOSIALISASI PSR_NEW-permentan no 19 2023.pptx

sosialisation

1. KONFIRMASI STATUS KAWASAN HUTAN Dalam kegiatan Balai Pematapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang bpkhtlpalembang bpkhtl2palembang PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN (PKSP)

2. BPKHTL Wilayah II Palembang Unit Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Palembang Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengukuhan kawasan hutan , penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan , verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan , dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan Di Provinsi Sumatera Selatan Tugas dan Fungsi

3. HUTAN adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya , yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap KAWASAN HUTAN

4. FUNGSI KAWASAN HUTAN HL HPT/HP HPK Hutan dengan ciri khas tertentu , yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya KSA/KPA Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalikan erosi , mencegah intrusi air laut , dan memelihara kesuburan tanah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap

5. DASAR HUKUM KAWASAN HUTAN SUMSEL (SETELAH REGISTER) Kepmentan Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 KepmenLHK SK. 454/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/6/2016 Perubahan atas SK.866/Menhut-II/2014 (Luas ± 3.457.858 Ha) Kepmenhut Nomor SK.866/Menhut-II/2014 Th. 2016 Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Prov. Sumsel (Luas ± 3.446.951 Ha) Th. 2014 Kepmenhut Nomor SK.822/Menhut-II/2013 Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka RTRWP Th. 2013 Kepmenhut Nomor 76/Kpts-II/2001 Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Sumsel (Luas ± 4.416.837 Ha) Kepmenhut Nomor 410/Kpts-II/1986 TGHK Kedua (Luas ± 5.214.652 Ha) TGHK Pertama (Luas ± 4.624.950 Ha) Th. 1982 Th. 1986 Th. 2001 KepmenLHK SK. 1853 /MENLHK -PKTL / KUH/ PLA.2/ 3 /201 7 Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan s.d. 2016 Th. 2017

6. DASAR HUKUM KAWASAN HUTAN Th. 2021 Th. 2018 Th. 2019 KepmenLHK SK. 9400/MENLHK -PKTL / KUH/ PLA.2/11/2019 KepmenLHK SK. 8094 /MENLHK -PKTL / KUH/ PLA.2/ 11 /201 8 Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan s.d. 201 7 Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan s.d. 201 8 Lanjutan ………. KepmenLHK SK. 6600/MENLHK -PKTL / KUH/ PLA.2/10/2021 Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan s.d. 20 20

7. KAWASAN HUTAN SUMATERA SELATAN ( SK. 454/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/6/2016 ) No Fungsi Luas (± ha) 1. KSA/KPA 790.785 2. HL 578.279 3. HPT 213.918 4. HP 1.713.880 5. HPK 160.996 Kawasan Hutan 3.457.858 6. APL 5.290.548 Luas Prov 8.748.406 KAWASAN HUTAN 39,53 % AREAL PENGGUNAAN LAIN 60,47 % HL 6,61 % HSA/KSA 9,04 % HPT 2,45 % HP 19,59 % HPK 1,84 %

8. LEGALITAS LAHAN Dokumen Penguasaan Tanah Status Lahan LEGALITAS LAHAN PEREMAJAAN SAWIT Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Peremajaan kelapa sawit diberikan kepada Pekebun dengan syarat : tergabung dalam kelembagaan Pekebun ; dan memiliki legalitas lahan . Sertipikat Hak Milik “ ( Pasal 17 PERMENTAN No. 3 Tahun 2022) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit “

9. Status Lahan Status lahan dibuktikan dengan keterangan : tidak berada di kawasan hutan , dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan ; dan tidak berada di lahan Hak Guna Usaha, dari kantor pertanahan Bertujuan untuk memberikan klarifikasi status lahan terhadap kawasan hutan terkait kegiatan penggunaan / pemanfaatan lahan untuk pembangunan di luar kehutanan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan , peta hasil penataan batas kawasan hutan dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru Konfirmasi Status Lahan

10. Status Lahan tidak berada di kawasan hutan KAWASAN HUTAN DASAR KAJIAN PETA PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PETA TATA BATAS/PERKEMBANGAN PENGUKUHAN PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN HASIL KAJIAN BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN BERHIMPIT DGN KAWASAN HUTAN

11. Tata Cara Permohonan

12. PERKEBUNAN TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN POLA PENYELESAIAN PP. 24 TAHUN 2021 02 UUCK NOMOR 11 TAHUN 2020 01 P ERMENLHK NO.7 TAHUN 2021 04 PP. 23 TAHUN 2021 03 DASAR HUKUM Penyelenggaraan Kehutanan Perencanaan Kehutanan , Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan , Serta Penggunaan Kawasan Hutan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penezumaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan

13. PENYELESAIAN KEGIATAN PERKEBUNAN TIDAK BERIZIN DI KAWASAN HUTAN PERORANGAN Program P en at aan Kawasan Hutan PP 24 2021 PASAL 4 1 DAN PP 23 2021 PASAL 23 PER ORANGAN Masyarakat dengan syarat: 1. yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus KTP Surat Keterangan domisili oleh Kades/Lurah yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan. 2. Luasan paling banyak 5 Ha bukti penguasaan tanah; surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). P e r hu t anan Sosial T ORA Perubahan Peruntukan Dan Fungsi DIKECUALIKAN DARI SANKSI ADMINISTRATIF Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan PENG G U N AAN KAWASAN HUTAN 17

14. For Your Attention Thank You bpkhtlpalembang bpkhtl2palembang Balai Pematapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang