SOSIALISASI UU ASN NO 20 TAHUN 2023 (1).pptx

SOSIALISASI UU ASN

1. UU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2024

2. SISTEMATIKA 14 Bab 77 Pasal Ketentuan Umum Asas , Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Jenis dan Kedudukan Fungsi , Tugas , Dan Peran Jabatan ASN Hak dan Kewajiban Kelembagaan Manajemen ASN Pegawai ASN yang Menjadi Pejabat Negara Organisasi Digitalisasi Manajemen ASN Penyelesaian Sengketa Larangan Ketentuan Penutup Pokok perubahan : Kesamaan Manajemen PNS dan PPPK Penguatan pengawasan sistem merit Peneta pan kebutuhan PNS & PPPK Kesejahteraan PNS & PPPK Penataan tenaga honorer Digitalisasi manajemen ASN, ternasuk transformasi komponen manajemen ASN.

3. TRANSFORMASI MANAJEMEN ASN Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Penguatan budaya kerja dan citra institusi Pengelolaan Kinerja Pengembangan Talenta dan Karir Pengembangan Kompetensi Pemberian Penghargaan dan pengakuan , dan Pemberhentian RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 paling kurang Manajemen PNS Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pengadaan Pangkat dan jabatan Pengembangan karir Pola karir Promosi Mutasi Penilaian kinerja Penggajian dan tunjangan Penghargaan Disiplin Pemberhentian Jaminan pension dan jaminan hari tua perlindungan Manajemen PPPK Penetapan kebutuhan Pengadaan Penilaian Kinerja Penggajian dan tunjangan Pengembangan kompetensi Pemberian penghargaan Disiplin Pemutusan hubungan perjanjian kerja Perlindungan

4. TRANSFORMASI KEWENANGAN LEMBAGA PENYELENGGARA MANAJEMEN ASN Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN Bidang Pemerintahan KEMENPANRB UU 5 / 2014 LAN UU 20 / 2023 Perumusan dan penetapan kebijakan strategis koordinasi , sinkronisasi , dan pengendalian kebijakan manajemen ASN Perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN LAN Pengawasan Penerapan sistem Merit BKN KASN KEMENPANRB BKN KEMENPANRB DAN BKN

5. UU Nomor 20 Tahun 2023 Amanat diatur dalam Peraturan Pemerintah Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Ruang lingkup tugas / jabatan dan mekanisme bekerja PPPK Nomor Induk Pegawai ASN Jabatan Manajerial Jabatan Nonmanajerial Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu Pengisian jabatan dan lingkungan TNI dan Polri oleh Pegawai ASN Jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai ASN Jaminan sosial Hak dan kewajiban Pegawai ASN Manajemen ASN Pejabat yang Berwenang Perencanaan kebutuhan Pegawai ASN Kriteria pengisian jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial Pengadaan Pegawai ASN Pengelolaan kinerja Pengembangan talenta dan karier Pengembangan kompetensi Penghargaan dan pengakuan Pemberhentian , pemberhentian sementara , dan pengaktifan kembali Pegawai ASN Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagai pejabat negara Organisasi profesi ASN Digitalisasi Manajemen ASN Upaya administratif .

6. ASAS MANAJEMEN ASN 1. Kepastian hukum : Adalah penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan , kepatutan , dan keadilan 2. Profesionalitas : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN serta ketentuan peraturan perundang-undangan . 3. Proporsionalitas : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN. 4. Keterpaduans : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional . 5. Pendelegasian : Adalah sebagian kewenangan Manajemen ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Instansi Pemerintah . 6. Netralitas : Adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. 9. Keterbukaan : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 7. Akuntabilitas : Adalah setiap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 8. Efektifitas dan Efisiensi : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. 10. Nondiskriminatif : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang suku , ras , warna kulit , agama, asal-usul , jenis kelamin , status pernikahan , umur , atau berkebutuhan khusus . 11. Persatuan dan Kesatuan : Adalah Pegawai ASN tidak membedakan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa . 12. Keadilan dan Kesetaraan : Adalah pengaturan penyelenggaraan Manajemen ASN mencerminkan rasa keadilan dan kesempatan yang sama dalam fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN 13. Kesejahteraan : Adalah penyelenggaraan Manajemen ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

7. PENJABARAN NILAI DASAR 01 Ber orientasi pelayanan , yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Masyarakat, meliputi : Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ; Ramah, cekatan , solutif , dan dapat diandalkan ; dan Melakukan perbaikan tiada henti . Kode Etik & Kode Perilaku 02 04 05 03 06 07 A kuntabel , yaitu bertanggung jawab atas kepercyaan yang diberikan , meliputi : Melaksanakan tugas dengan jujur , bertanggung jawab , cermat , disiplin , dan berintegritas tinggi ; Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab , efektif dan efisien ; dan Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan K ompeten , yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas , meliputi : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ; Membantu orang lain belajar ; dan Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik . H armonis , yaitu saling peduli dan menghargai , meliputi : Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang ; Suka menolong ; dan Membangun lingkungan kerja yang kondusif L oyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi : Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, dan pemerintahan yang sah ; Menjaga nama baik ASN, instansi , dan negara; dan Menjaga rahasia jabatan dan negara. A daptif , yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan , meliputi : Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ; Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ; dan Bertindak proaktif . K olaboratif , yaitu membangun kerja sama yang sinergis , meliputi : Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ; Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ; dan Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama . BerAKHLAK

8. Sebagai perencana , pelaksana , dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijkan dan pelayanan publik yang profesional , bebas dari intervensi politik , serta bersih dari praktik KKN Peran 04 Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas ; dan Mempererat persatuan & kesatuan NKRI. Tugas 03 Pelaksana kebijakan publik ; Pelayan publik ; dan Perekat dan pemersatu bangsa Fungsi 02 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Terdiri atas PNS & PPPK Memiliki nomor induk pegawai Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah Bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik . Pegawai ASN 01

9. JABATAN ASN Jabatan Manajerial Jabatan Nonmanajerial Jabatan ASN tertentu instansi pusat JPT utama JPT Madya JPT Pratama Administrator Pengawas Fungsional Pelaksana Bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keteranpilan tertentu Anggota POLRI Prajurit TNI Jabatan di lingkungan TNI Jabatan di lingkungan POLRI Pegawai ASN Bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana Jabatan ASN Dapat mengisi

10. Tugas : memastikan pencapaian kinerja kegiatan pelayanan publik dan administrasi Tugas : Mengawasi dan mengendalikan pencapaian kinerja pelayanan publik dan administrasi Fungsi Umum : pengelolaan kebijakan; pengelolaan kinerja organisasi; dan pengelolaan sumber daya manusia Tugas: penetapan strategis organisasi untuk mendukung rencana pembangunan nasional Tugas : Pengembangan strategis pencapaian kinerja Tugas : Memastikan Pelaksanaan Strategi Pencapaian Kinerja Jabatan Manajerial JPT Utama JPT Madya JPT Pratama Dilarang rangkap jabatan dengan jabatan manajerial atau jabatan nonmanajerial lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pengawas Administrator

11. Tugas : memastikan pencapaian kinerja kegiatan pelayanan publik dan administrasi Tugas : Mengawasi dan mengendalikan pencapaian kinerja pelayanan publik dan administrasi Jabatan Non Manajerial Pelaksana Pejabat Fungsional

12. PEGAWAI ASN HAK KEWAJIBAN Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN Menjaga netralitas Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia Penghasilan Penghargaan yang bersifat motivasi Tunjangan dan fasilitas Jaminan sosial Lingkungan kerja Pengembangan diri ; dan Bantuan hukum Pegawai ASN tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin

13. 2. Penghargaan yang bersifat motivasi HAK PEGAWAI ASN 7. Bantuan hukum 3. Tunjangan dan fasilitas 6. Pengembangan diri 4. Jaminan sosial 1. Penghasilan Gaji , atau upah Finansial ; dan/ atau Nonfinansial Tunjangan dan fasilitas jabatan ; dan/ atau Tunjangan dan fasilitas individu Jaminan kesehatan ; Jaminan kecelakaan kerja ; Jaminan kematian ; Jaminan pensiun ; dan Jaminan hari tua Fisik ; dan/ atau nonfisik Pengembangan talenta dan karier ; dan/ atau Pengembangan kompetensi Litigasi ; dan/ atau nonlitigasi 5. Lingkungan kerja

14. Mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial JAMINAN PENSIUN DAN HARI TUA Diberikan sebagai perlindungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian Dibayarkan Setelah Pegawai ASN berhenti Bekerja Sumber Pembiayaan berasal dari : Pemerintah selaku pemberi kerja Iuran Pegawai ASN

15. KELEMBAGAAN Presiden pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan , pembinaan profesi dan Manajemen ASN Perumusan dan penetapan kebijakan strategis , serta koordinasi , sinkronisasi , dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan , penyelnggaraan , dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN Perumusan dan penetapan kebijakan teknis , pembinaan , penyelenggaraan pelayanan , dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN Pengawasan penerapan Sistem Merit KEMENPANRB LAN BKN MENPAN dan BKN Presiden mendelegasikan sebagian kewenangan kepada kementerian dan/ atau Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan

16. MANAJEMEN ASN Ruang Lingkup Manajemen ASN : Perencanaan kebutuhan Pengadaan Penguatan budaya kerja dan citra institusi Pengelolaan kinerja Pengembangan talenta dan karier Pengembangan kompetensi Pemberian penghargaan dan pengakuan ; dan Pemberhentian Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi Adalah prinsip pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi , kompetensi , potensi , dan kinerja , serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku , ras , warna kulit , agama, asal-usul , jenis kelamin , status pernikahan , umur , atau berkebutuhan khusus . Diselenggarakan berdasarkan SISTEM MERIT

17. We are top leaders in the industry across the board 17 Annual Review DELEGASI MANAJEMEN ASN Presiden Kewenangan penetapan pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama,pejabat pimpinan tinggi madya , dan pejabat fungsional tertinggi Pejabat Pembina Kepegawaian ( Pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah ) Menteri di kementerian Pimpinan LPNK Pimpinan kesekretariatan di lembaga negara dan lembaga nonstruktural Gubernur di provinsi Bupati / walikota di kabupaten / kota Kewenangan pembinaan Manajemen ASN berupa rekomendasi usulan pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian kepada PPK selain : Pejabat pimpinan tinggi utama Pejabat pimpinan tinggi madya , dan Pejabat fungsional tertinggi Pejabat yang Berwenang ( Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ) Delegasi Wewenang Wajib laksanakan sistem merit dalam melaksanakan wewenang

18. Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Ditetapkan Menteri berdasarkan prioritas nasional sesuai RPJM nasional serta pertimbangan kemampuan keuangan negara Panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN PERENCANAAN KEBUTUHAN: PENGADAAN: Jabatan ASN diutamakan diisi dari PNS Jabatan ASN tertentu dapat diisi PPPK Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN. Kebutuhan jabatan yang akan diisi diumumkan secara terbuka Setiap WNI punya kesempatan yang sama setelah penuhi persyaratan

19. P E N G AD AAN P E G A W AI A S N Pe re n c a n aa n Pe n g a d aa n A L U R P E N GA D AAN P E GA W AI A S N Pe n g u m u m a n L o w o n g a n da n Pe l a m a ra n Se l e k s i Pe n g a n g k a t a n C P N S d a n PPPK M a s a Pe r c o b aa n C P N S da n O r i e n t a s i PPP K Pe n g a n g k a t a n C P N S me n j a d i P N S Pengadaan Pegawai ASN diawasi oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN dan unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan di Instansi Pemerintah 19

20. Setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku pan du an P e g a w a i A S N da l am b e r p e r i l ak u dan m e m b a n g un bu da y a k e r j a dan c i t r a institusi P E N G U A T AN B U D AYA K E R J A D AN C I T R A I N S T I T U S I 20

21. . PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI ASN Dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui : Peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku Penguatan peran pimpinan ; dan Penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan Pegawai ASN, antar Pegawai ASN, dan antara Pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya Orientasi pengelolaan kinerja : Hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN Pengembangan kinerja Pegawai ASN Pemenuhan ekspektasi pimpinan Dialog kinerja Hasil digunakan untuk : Menjamin efektivitas pengembangan Pegawai ASN Pertimbangan pemberian penghargaan dan pengakuan serta sanksi

22. PENGEMBANGAN TALENTA & KARIER Mempertimbangkan kualifikasi , kompetensi , kinerja , dan kebutuhan instansi Berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta , pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta : Dalam 1 ( satu ) instansi pemerintah Antar-instansi pemerintah ; atau Ke luar instansi pemerintah Presiden berwenang melakukan mobilitas talenta secara nasional untuk dukung prioritas nasional sesuai RJPM nasional PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi Sistem pembelajaran terintegrasi dengan pendekatan secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN: Terintegrasi dengan pekerjaan Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN Terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait .

23. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN Diberikan secara adil , layak , dan kompetitif Pendanaan Pegawai ASN di Pusat Pegawai ASN di daerah APBN APBD

24. 1 JAMINAN SOSIAL Jaminan kesehatan; Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan pensiun; dan Jaminan hari tua 2 1 1 1 1 1 KOMPONEN PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN PENGHARGAAN YANG BERSIFAT MOTIVASI Finansial; dan/atau Nonfinansial Tunjangan dan Fasilitas Tunjangan dan Fasilitas jabatan tunjangan dan fasilitas Individu PENGHASILAN Gaji, atau upah PENGEMBANGAN DIRI Pengembangan talenta dan karier pengembangan kompetensi LINGKUNGAN KERJA Fisik Non fisik BANTUAN HUKUM Litigasi Nonlitigasi

25. PENEGAKAN DISIPLIN ASN Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah ; Menaati ketentuan peraturan perundang - undangan ; Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN Menjaga Netralitas ASN; dan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Tingkat dari hukuman disiplin terdiri atas : a. Hukuman disiplin ringan; b. Hukuman disiplin sedang; c. Hukuman disiplin berat. Penjatuhan hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN harus didokumentasikan dalam Platform Digital Manajemen ASN. mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS. Tidak mentaati Kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. KEWAJIBAN

26. PEMBERHENTIAN SEMENTARA Apabila Pegawai ASN : Diangkat menjadi pejabat Negara Diangkat menjadi kominsioner atau anggota LNS Menjalani CLTN Ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa

27. PEMBERHENTIAN Meninggal dunia Mencapai BUP jabatan dan/ atau berakhirnya masa perjanjian kerja Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah TIdak cakap jasmani dan/ atau rohani Tidak Berkinerja DIpidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 tahun Melakukan penyelewengan tehadap pancasila dan UUD 1945 Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ; dan/ atau Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik Tidak atas permintaan sendiri Pemberhentian dengan tidak hormat

28. UPAYA ADMINISTRATIF Pegawai ASN dapat mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Keberatan atas Keputusan pejabat yang berwenang diajukan kepada atasan pejabat Keberatan atas Keputusan PPK selain Pemberhentian, Hukuman Disiplin Sedang dan Berat diajukan kepada PPK Keputusan PPK berupa pemberhentiann HD sedang dan berat diajukan kepada BPASN

29. BATAS USIA PENSIUN (BUP)

30. ORGANISASI PROFESI Tujuan : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa Meningkatkan motivasi kerja dan keterikatan Pegawai ASN Meningkatkan kolaborasi antar Pegawai ASN Meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN Meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawai ASN; dan Menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan . Fungsi : Pembinaan dan pengembangan profesi ASN Pemberian perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas Pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi Penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan ASN Pendorong kesetaraan dalam penyelenggaraan manajemen ASN; dan Perbaikan kesejahteraan dan kualitas kerja ASN

31. DIGITALISASI MANAJEMEN ASN Untuk menjamin efisiensi , efektivitas , dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh Menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional Sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja ASN Wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan , kerahasiaan , dan keamanan siber Dilaksanakan secara nasional paling lama 1 ( satu ) tahun terhitung sejak UU diundangkan Proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN

32. PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS MANAJEMEN ASN, PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MERIT, PENGENDALIAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN EVALUASI MANAJEMEN ASN BKN melakukan Pengendalian atas Pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN dan Pengaddaan Pengawasan penerapan sistem Merit Peringatan; Pencantuman dalam daftar pelanggar kebijakan teknis manajemen ASN dan/atau daftar pelanggar penerapan sistem merit; pemblokiran data pegawai ASN; pemblokiran layanan manajemen ASN; perintah pencabutan keputusan atas pengangkatan pemindahan, atau pemberhentian selain yang menjadi kewenangan presiden; perintah pembatalan atas keputusan dengan manajemen ASN yang ditetapkan oleh PPK, PyB, atau pejabat lain yang ditunjuk selain yang menjadi kewenangan presiden; dan/atau pencabutan atau pengalihan kewenangan PPK, PyB, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan manajemen ASN. Tindakan Administratif berupa : Dalam hal terjadi pelanggaran Penerapan Sistem Merit, instansi pemerintah diberikan tindakan administratif Tindakan administratif dari angka 1-3 ditetapkan oleh Kepala BKN Tindakan administratif dari angka 4-6 ditetapkan oleh Kepala BKN setelah berkoordinasi dengan Menteri Tindakan administratif nomor 7 ditetapkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Menteri

33. Penataan Pegawai Non ASN Instansi Pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN paling lambat Desember 2024. Pegawai non-ASN yang tercatat dalam data BKN mengikuti seleksi PPPK tahun 2024 dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri Penataan pegawai non-ASN dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK atau PPPK paruh waktu Dalam penataan pegawai non-ASN, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK atau PPPK paruh waktu dalam Jabatan pelaksana tertentu sepanjang memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal sekolah dasar atau yang setara .

34. PPK/ pejabat lain/ instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN untuk mengisi jabatan ASN. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Kebijakan dan Manajemen ASN dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus . Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 6 ( enam ) bulan sejak UU diundangkan . Ketentuan Manajemen ASN dilaksanakan paling lambat 1 ( satu ) tahun terhitung sejak UU diundangkan . Pada saat UU mulai berlaku , PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelasksanaan dari UU ini yang mengatur mengenai program pensiun Pegawai ASN. Semua peraturan pelaksanaan UU 5 Tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini . Pada saat UU ini berlaku , UU 5 tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . LAIN-LAIN

35. TERIMA KASIH