standart-pelayanan-2021.pdf

KKPR

1. PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3) Surabaya
Telepon [phone] Faksimile [phone]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Nomor: 188.45/3665/436.7.17/2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN P
SATU PINTU
KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Menimbang:
Mengingat:
Menetapkan:
KESATU
KEDUA
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar
pelayanan;
b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
standar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang
- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasl Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
MEMUTUSKAN
Standar Pelayanan pada ,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu meliputi:
1. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Konfirmasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha- Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
3. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
4. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan
Gedung - Rumah Tinggal;

2. KETIGA
KEEMPAT
5. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha • Persetujuan Bangunan
Gedung - Bukan Rumah Tinggal dan UMKM;
6. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha j Persetujuan Bangunan
Gedung - Bukan Rumah Tinggal dan Bukan UMKM;
7. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan
Gedung - Bukan Rumah Tinggal Melalui TABG;
8. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Sertifikat Laik Fungsi;
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi;
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi;
13. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
14. Perizinan Non Berusaha Tanpa Retribusi;
15. Perizinan Non Berusaha Dengan Retribusi;
16. Pelayanan Non Perizinan
: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oteh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
: Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat
kesalahan dalam Keputusan ini.
NIP 196203181990031003

3. Lampiran I
Nomor : 188.45/3665/436
Tanggal :2Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKKPR)
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2C|02 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 entang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

5. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20117 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Nomor 7 Tahun 2002 tentang
31 .Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
32.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor] 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri
35.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya
36.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya
Tahun 2018-2038
37.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10

6. 38.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian
Bangunan
39.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pe ayanan Non Perizinan
Persyaratan Persyaratan yang diperlukan :
Akta Perusahaan (Apabila 1. Data Pelaku Usaha berupa : KTP, NPWP,
Badan Usaha/Badan Hukum
2. Kode Kegiatan Usaha (KBLI)
3. Lokasi Usaha;
4. RDTRK Kota Surabaya sudah terkoneksi dengan Sistem OSS
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
OSS 1 DPMPTSP PDTEKNI5 OSS
• 1
DPMPTSP PDTEKNI5
Jangka
Waktu
Pelayanan
2 (dua) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5.
T.
Biaya Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang tidak dikenakan biaya (gratis)
Produk
Pelayanan
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alarmat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
:Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No. 1-3
Genteng, Surabaya 60275
: [phone]
: [phone]
: [email protected]
: dpm-ptsp.Surabaya.go.id
: @dpmptspsby
: Dpm-ptsp Surabaya
: Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-3
Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
: jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon : 031-
5982284/031-58253587
: Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
[phone]
0800 1404 122
[phone]
0812 3025 7000
www.Surabaya go.id

7. Facebook : Sapawarga Kota J
Twitter : @SapawargaSby
Email : mediacenter@sur
Portal :sapawarga.suraba
Surabaya
abaya.go.id
ya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanai
2. Scaner; 2.Loket mandiri dar
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara
5. ATK
i/ruang tunggu;
i pemandu loket di
(AC).
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah Ph
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangs
4. Memahami proses alur pelayanan perizina
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW i
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
JS;
n tentang Perizinan;
n berbasis elektronik;
Mfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjai
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
lg oleh:
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang denga
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
n status pegawai PNS
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apa
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengj
Perundang-Undangan yang beriaku dan SC
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dii
bila persyaratan lengkap
in ketentuan Peraturan
»P;
nanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas
login ID yang berbeda untuk setiap pemrc
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk rr
kebenaran dokumen yang diterbitkan
i secara elektronik dengan
>ses izin untuk keamanan
enjamin keabsahan dan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

8. Lampiran XV
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: 2. Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Non Berusaha Tanpa Retribusi
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

9. Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
•jg.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6398);
11 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21 .Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Keiautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
Persyaratan 1. Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila
berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta
Perusahaan;
2. Persyaratan teknis Perizinan Non Berusaha tanpa Retribusi diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota
Surbaya mengatur tentang Perizinan Non Berusaha
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

11. 4. Jangka
Waktu
reiayanan
1 + X hari.
Ketentuan X hari sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha,
Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana
berikut:
No Bidang Jenis Perizinan Jangka Waktu
1. Sosial Izin Pengumpulan
Sumbangan
4 hari kerja
2. Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau
1 .Izin Pengabuan Jenazah;
2.lzin Pembuangan Limbah
Tinja;
3. Izin Pemakaian Ruang
Terbuka Hijau;
4.Izin Pemindahan
Jenazah;
5. Izin Pembuangan
Sampah;
6.Izin Kegiatan Usaha
Pengelolaan Sampah;
7.lzin Pemakaian Tiang
Penerangan Jalan Umum
2 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
2 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
2 hari kerja
3. Kesehatan 1 .Izin Praktik Tenaga
Media (dokter/dokter
gigi/dokter
spesialis/dokter gigi
spesialis/PPDS/PPDGS);
2.Izin Praktik Apoteker;
3. Izin Praktik Perawat;
4. Izin Praktik Penata
Anestesi (SIPPA);
5.Izin Praktik Terapis Gigi
dan Mulut;
6.Izin Praktik Bidan;
7.Izin Praktik Fisioterapis;
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja

12. S.lzin Kerja Refraksionis
Optisien dan Optometris;
9.Izin Kerja Radiografer;
lO.lzin Praktik Tenaga
Teknis Kefarmasian;
11.Izin Kerja Tenaga
Sanitarian;
12.Izin Kerja Teknis Gigi;
13.Izin Praktik/Kerja
Okupasi Terapis;
14.lzin Kerja Perekam
Medis;
15. Izin Kerja Terapis
Wicara;
16.Izin Kerja Tenaga Gizi;
17. Izin Praktik/Kerja Ortotis
Prostetis;
18. Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional;
19. Izin Praktik Analis
Kesehatan;
20. Izin Praktik Teknik
Elektromedik;
21.Izin Praktik Tenaga
Akupuntur Terapis;
22.Izin Praktik Psikolig
Klinis;
23. Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional
Jamu;
12 had kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja

13. Perhubungan
Pendidikan
Penanggulangan
Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat
24.1zin Praktik Teknfsi
Kardiovaskuler
Llzin Operasi;;
2.Izin Insidentil
llzin Prinsip
Penyelenggaraan
Pendidikan TK, KB, PPT,
TPA, LKP, BKBM, SD
Swasta dan SMP Swasta;
2.Izin Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan TK, KB, PPT,
TPA, LKP, BKBM, SD
Swasta dan SMP Swasta
(baru, perpanjangan, daftar
ulang)
Izin Pengumpulan
Sumbangan
3 hari kerja
2 hari kerja
10 hari kerja
10 hari kerja
2 hari kerja
Biaya Perizinan Non Berusaha Tanpa Retribusi tidak dikenakan biaya (gratis)
6. Produk
Pelayanan
Izin Non Berusaha
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
Face book
Twitter
:Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
: [phone]
: [phone]
: [email protected]
: dpm-ptsp.Surabaya.go.id
: @dpmptspsby
: Dpm-ptsp Surabaya
: Gedung Siola Lt 1 JL Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
: jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
: Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
[phone]
0800 1404 122
[phone]
0812 3025 7000
www.surabaya.go.id
Sapawarga Kota Surabaya
@SapawargaSby

14. Email : [email protected]
Portal :sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office: 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan peiaporan kinerja pelaksana

15. Lampiran II
Nomor: 188.45/3665/436.7.1
Tanggal:1 Adustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (PKKPR)
No. Komponen Uraian
Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tenteng Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
9, Tambahan Lembaran
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tejntang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

16. Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
201 13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

17. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomof 7 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
31 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
32.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan;
33.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
34.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri;
35.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya;
36.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Rencana Detail T
Tahun 2018-2038;
'eraturan Zonasi Kota
37.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

18. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
38.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman
Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian
Bangunan;
39.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan;
Persyaratan Persyaratan yang diperlukan
1.
ik tanah perorangan
PERSYARATAN ADMINISTRATIF:
a. formulir permohonan PKKPR
b. fotokopi identitas sebagai berikut:
1. Bagi pemohon dan/atau pemi
melengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Dalam hal permohonan diatasnamakan badan hukum,
melengkapi fotokopi akta pendirian badan hukum
dan/atau perubahannya
c. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah
antara lain sertifikat hak atas tanah atau fotokopi bukti
penguasaan atas tanah antara lain akta jual beli, petok atau
letter C dan/atau bukti status kepemilikan atau penguasaan
tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan yang dapat dilengkapi
dengan bukti peralihan hak atas tanah sesuai peraturan
perundang-undangan atau tanda bukti perjanjian
pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah
apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah
berbeda dengan nama pemohon, yang dilengkapi dengan
sketsa yang ditandatangani pemohon dan/atau peta bidang
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
d. surat kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan
PKKPR, apabila dalam menunjukkan batas tanah dan/atau
pengurusan PKKPR diwakilkan kepada orang lain maka
disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
e. gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa alas hak yang
ditandatangani oleh pemohon, disertai koordinat lokasi
persil/kaveling;
f. foto kondisi eksisting kaveling/persil;
g. surat pernyataan pemohon disertai materai sesuai
ketentuan yang beriaku;
h. dokumen perencanaan asli yang pemah diterbitkan untuk
perencanaan ulang (replanning) atau revisi PKKPR.
Catatan:
Pemberian kuasa hanya diberikan kepada orang yang
memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan
staf/bawahan/kerja dengan pemohon
dengan:
izin, yang dibuktikan
fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan
bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa
diberikan kepada orang yang memiliki hubungan
keluarga/saudara; atau

19. surat keterangan bermaterai terkait status
kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa
diberikan kepada orang yang
staf/bawahan/kerja.
memiliki hubungan
2. PERSYARATAN KHUSUS:
persyaratan tambahan yang mengacu pada ketentuan zona
peruntukan ruang dan kegiatan/jenis kegiatan sebagaimana
diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
(2) Tata cara penyelesaian permohonan IfCKPK
ssw DPMPTSP PD TEKNIS ssw DPMPTSP PD TEKNIS
Jangka
Waktu
Pelayanan
3 (tiga) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5.
6.
Biaya Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dikenakan biaya (gratis)
Produk
Pelayanan
Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
Facebook
Twitter
Email
Portal
:Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
: [phone]
: [phone]
: [email protected]
: dpm-ptsp.Surabaya.go.id
: @dpmptspsby
: Dpm-ptsp Surabaya
: Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
: jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 631-58253587
: Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
:[phone]
:0800 1404 122
: [phone]
: 0812 3025 700C
: www.surabaya.go.id
: Sapawarga Kota Surabaya
: @SapawargaSpy
: [email protected]
:sapawarga.Surabaya & Wargaku

20. 8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruar
2. Scaner; 2 Loket mandiri dan pem
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
ig tunggu;
andu loket di UPTSA;
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah Pf
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangs
4. Memahami proses alur pelayanan perizina
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
JS;
in tentang Perizinan;
n berbasis elektronik;
Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjai
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ig oleh:
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang denga
2. Petugas Back Office: 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
n status pegawai PNS
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apa
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai deng<
Perundang-Undangan yang beriaku dan SC
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dii
bila persyaratan lengkap
in ketentuan Peraturan
Tianapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
^©jtetapkan di J Surabaya
us 2021
5,
)ina Utama Muda
NIP 196203181990031003

21. Lampiran X
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: a Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
r—\ • ••• 11 —r- • ft AS AS 1— ft 1 ft AS I ft | •
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

22. Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6638);
21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

23. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana tefah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah
berupa:
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu:
a. KKKPR; atau
b. PKKPR
2. Persetujuan lingkungan meliputi:
a. SPPL;
b. PKPLH;
c. KKLH
3. PBG dan SLF
3. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
IA Tw» <m*» pr**rigmmmn pwwMt—»«> A'luwum ******* tSiUmm »»|»Wl»IIIH|i|iil4iH SKatrXm
— ^^»^^ • ^^^i

24. 4. Jangka
Waktu
Pelayanan
2 (dua) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5. Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah tidak dikenakan
biaya (gratis)
6. Produk
Pelayanan
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standart
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
Telepon : [phone]
Fax : [phone]
Email : [email protected]
Website : dpm-ptsp.surabaya.go.id
Instagram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surabaya
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax : [phone]
SMS / MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Face book : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal :sapawarga.Surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
I %A I A %A SA%W
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiiiki kesehatan jasmani dan rohani

25. 10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
Ditetapkan di Surabaya
NIP 196203181990031003

26. Lampiran XI
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal : * Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
1 1 ASASt 1 AS J • 1/ 1 •« XIA A AS /—v 1 AS I fS Is 1 • AS 4 ^1 ' C K 1 » AS A 4 ^1 1 AS MlUftU "ft 1 AS ASS Vs fS WAS AS
KepuDiiK inaonesia lanun iyoo INomor iy, lamoanan Lemuaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
J f 1 • ^1 / 1 AS ASSTSAS WAS AS K 1 X^X^ AS WAS AMI I 1A 111— 1 A A1 A% A A «A I A 1 A LA • • AS ^1 #1 K 1 A AIA M> * J jl f*
zuzu (LemDaran Negara KepuDiiK inaonesia i anun zvzv Nomor z4o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
/II ft 1 •_ ••• II "^T 1 AS AS AS ^S ft I AS AS
(Lembaran Negara Repubitk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

27. Repubiik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peiaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

28. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
Persyaratan Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
berupa:
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu:
a. KKKPR; atau
b. PKKPR
2. Persetujuan lingkungan meliputi:
a. SPPL;
b. PKPLH;
c. KKLH
3. PBG dan SLF;
4. Persyaratan Perizinan Berusaha yang diatur dalam lampiran I dan
lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyeleng pada setiap sektor berusaha
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

29. 4. Jangka
Waktu
Pelayanan
4 (empat) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
5. Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi tidak dikenakan
biaya (gratis)
6. Produk
Pelayanan
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
Telepon : [phone]
Fax : [phone]
Email : [email protected]
Website : dpm-ptsp.Surabaya.go.id
In stag ram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surabaya
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax :[phone]
SMS / MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal :sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses afur pefayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani

30. 10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1.
3.
Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
Ditetapkan di Surabaya
i Agustus 2021
Pembina Utama Muda
NIP 196203181990031003

31. Lampiran IX
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal : a Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah
No. Komponen Uraian
L Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar daiam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
^A AS Mft | ||lftl|lx mAAA AAI A AS WS 1 |M 4 KIAVMAP 4 O ^| AS A^S AS AS AS AS AS 1 AS ASS Is AS A AS AS
KepuDiiK inaonesia lanun luoo iNomor ia, lamDanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
zuzu (LemDaran rviegara rcepuDNK inaonesia i anun ZKJZKJ iNomor z**o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
O /l O l~\ / 1 AS UUT- Is AS WAS AS K 1 AS AS AS WAS AS WS • • Lft 1 • \A 1 AS AX AS AS AS AS • AS AS Lft • M ^ /"\ O /"l K 1 AS AWS AS W O >l £T
2U2U (Lembaran Negara KepuDiiK inaonesia 1 anun zvzv Nomor Z4o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
AS /"\ A /—* /I —. ,nnL ftMl Am lL I AS Am AS A AS 1 ) —. -— . L_ | 1 1 - 1 *s A-A AS AS AS AS I AS I - 1 -, _ m . — J /"^ Ik 1 - . — — -, AS ^ A
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

32. Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran f
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Nomor 6618);
tentang Penyelenggaraan
Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia
17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

33. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6642);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
Persyaratan Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah berupa:
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu:
a. KKKPR; atau
b. PKKPR
2. Persetujuan lingkungan meliputi:
a. SPPL;
b. PKPLH;
c. KKLH
3. PBG dan SLF;
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
111 TK** em*m prtivrlruim f.
u t
OSS
OPMPTSP OSS
OPMPTSP

34. 4. Jangka
vvaKiu
Pelayanan
1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
5. Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah tidak dikenakan biaya
(gratis)
6, Produk
Pelayanan
Nomor InduK Berusaha (NJB)
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
Facebook
Twitter
Email
Portal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
[phone]
[phone]
[email protected]
dpm-ptsp.Surabaya.go.id
@dpmptspsby
Dpm-ptsp Surabaya
Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
[phone]
0800 1404 122
[phone]
0812 3025 7000
www.surabaya.go.id
Sapawarga Kota Surabaya
@SapawargaSby
[email protected]
sapawarga.Surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir,
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah P
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undang
4. Memahami proses alur pelayanan perizins
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer,
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelrtian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
NS;
an tentang Perizinan;
in berbasis elektronik;
Alfa;

35. 10. Pengawasan
IM4AMAI
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenja
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiai
ng oleh:
I
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Petayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
Dgetep&gdi Surabaya
gustus 2021
Utama Muda
NIP 196203181990031003

36. Lampiran XII
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: a Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
denaan Undana-Undana Nomor 2 Tahun 1965 /Lembaran Neaara
NX sA 1 IM W 1 I w 1 IMWI 1 M SA I 1 VX W I 1 sA 9 — \A I 1 t\A 9 ^— 1 KA9 9 9 M II 1 \m \A\A 1 SA III MM 1 Vfll 1 1 IVMUI V4
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebaaaimana telah diubah denaan Undana — Undana Nomor 11 Tahun
WVMUUUII 1 IU 1 IU I V» I Vt 1 I VI1 V*ftX Ul • VI W • 1 Vx 1 1VIVII IU W 1 1VIVII 1VI 1 lVl 1 IVI II 1 VII 1 M 1 1
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
^phanaimana tplah diuhah riannan I Inriann — 1 Indann Nlomnr 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
A I InHann-l Inriann Nnmnr 7fi Tahun 0C\07 tpntann Panataan Ruann
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
oc?udydiiiidilet iddii uiuudii uciiydii uiiudily uiiudiiy INUII IUI I I I dtiuiI
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Qphanaimana tdlsh HiiiHsh H^nnsjn I InHann-l InHann Mnmnr 1Q Tahi in
ocua^din idi id icidi i uiuudi i uci iydi i \j\ iudi iy LJ i iudi ly i NUI I IUI I CJ I ai IUI i
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tamhahan I pmharnn Npnara Rpnuhlik Inrinnp^ia Nnmnr GQG9V
i CIIilixiiICIIi LCIiluciiaii iTCuaia i\cuuuiir\ 11 IUUI IUOIO INWIIIL/I JWVLI,
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

37. Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
•jQ.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21 .Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

38. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
1 • • ^W I , AS AS AS ft ft | ft As ^W |_ | _ | •_ ft | AA • •*•
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
AAA ft ft | r~ —r T II I i ft • r—s I 1*1 II ft •
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
_ • ft,|| 1 || I ft I ft AS "W |_ AS AS ft ft 1 *
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
*-v—7 ft * _| ft I AS "7 l_ AS XX ft ft ft ft I
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
/ f—\ * 1 ft • f \ • t* t • 1 * T I AS AS ft ft 1 ft AS *a AS
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
ft ft ft ft ^\ I ft I ft • ft AS AS I | AS AS ft AS / 1—» " , ft |
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
AS AS f~S ft f—v f _ 1/ a AS | ft I ft ft flW | AS AS ft AS a a
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi berupa:
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu:
a. KKKPR; atau
b. PKKPR
2. Persetujuan lingkungan meliputi:
a. SPPL;
b. PKPLH;
c. KKLH
AS r—\ r—s AS • x% • f—
3. PBG dan SLF;
4. Persyaratan Perizinan Berusaha yang diatur dalam lampiran I dan
lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyeleng KBLI pada setiap sektor berusaha
3. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
3. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
r ~" ~ 5£—H"-*-—"?- m • — 1 x
3. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
^Bk^a H^^I SH^——'. ....••• ^^^^^,. ,, ^^^^^ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
3. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
1 " i - - »

39. 4. Jangka
Waktu
Pelayanan
7 (tujuh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
5. Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi tidak dikenakan biaya (gratis)
6. Produk
Pelayanan
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
Tdepon : [phone]
Fax : [phone]
Email : [email protected]
Website : dpm-ptsp.Surabaya.go.id
Instagram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surabaya
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax : [phone]
SMS / MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal :sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
A. Ruang Kerja; A. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSWAffa;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;

40. 4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
NIP 196203181990031003

41. T
Lampiran Viii
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: j Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Sertifikat Laik Fungsi
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar daiam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
I ) —. , — . 1 — III- | . — —J -— —— —. —. ; „ |L 1 —— . N — — —, /s P"T A \ .
Republik Indonesia Nomor 6573),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
1 1 • 1 1 —I • ft 1 _ ft | A ^\ 1— • • 1 1 1 * |_ |_ . 1 .
Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

42. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21 .Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

43. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Kota Surabaya
Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya);
31 .Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kota S Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya;
32.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10);
33.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Persyaratan yang diperlukan :
No Nama Syarat
1. Surat Permohonan SLF
2. Soft File Ijin Mendirikan Bangunan (
beserta lampiran gambar 1MB atau fotok
3. Surat Kuasa dengan dilampin fotokopi
permohonan dikuasakan
4. Copy Bukti kepemilikan tanah / bar
perjanjian pemanfaatan tanah apabik
MB) dan/atau perubahannya
opi SLF terakhir untuk permoh
KTP penerima kuasa apabila
gunan dan/atau tanda bukti
a nama pemilik dalam bukti

44. kepemili beli, akta hibati, akta wans, dan/atau bukti peratihan hak atas
tanah lainnya yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
dan/ata tanah lainnya yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang
5. Laporan realisasi selesainya pekerjaan mendirikan dan/atau mengubah
bangunan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan
6. As Built Drawing terdiri dari :
1. As built drawing arsitektur, minimal berupa gambar situasi/siteplan,
denah tiap lantai, tampak, dan potongan;
2. As built drawing arsitektur, minimal berupa gambar pondasi, struktur
bawah, struktur atas
3. As built drawing mekanikai, elektrikal, perpipaan minimal berupa
diagram satu garis, denah, dan gambar pertetakan mekanikai,
elektrikal,
7. Laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli dari unit/divisi
pemeliharaan yang bersangkutan, memuat:
1. data administrasi dan teknis bangunan;
2catatan pemeliharaan atau jadwai pemeliharaan yang telah
dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan
bangunan;
3. laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau
penggantian yang pemah dilakukan terhadap fisik bangunan,
instalasi dan perieng;
4. hasil pengujian mekanikai, elektrikal, perpipaan dan
perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan;
5. kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan
Atau laporan pengkajian teknis bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Pemilik/Pengelola bangunan, dengan rincian sebagai berikut:
1. data administrasi dan teknis bangunan;
2. kelaikan bangunan di bidang arsitektur, struktur, mekanikai, elektrikal,
perpipaan, dan perlengkapannya;
3.laporan hasil pengujian mekanikai, elektrikal, perpipaan bagi
bangunan sesuai yang dipersyaratkan;
4. kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan; dan
5. usui perbaikan dan penyempumaan yang diperiukan
8. Laporan Uji / Informasi Laboratorium Air Higiene Sanitasi dan Air Kolam
Renang dari Laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional
9. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung
atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
(7| Tata can prayeleaaian SLF
jl
SIMBG/
DPMPTSP — PD TFKNIS
ssw
DPMPTSP PD TFKNIS
n n
MM
Jangka
Waktu
Pelayanan
25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Tidak dikenakan biaya (Gratis)

45. 6. Produk
Pelayanan
Sertifikat Laik Fungsi
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan
Kota Surabaya
Alamat ;
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
Facebook
Twitter
Email
Portal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Gedung Siola Lt 3 JL Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
[phone]
[phone]
[email protected]
dpm-ptsp.Surabaya.go.id
@dpmptspsby
Dpm-ptsp Surabaya
Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
[phone]
0800 1404 122
[phone]
0812 3025 7000
. www.surabaya.go.id
Sapawarga Kota Surabaya
@SapawargaSby
: [email protected]
sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2 .Loket mandiri dan pemandu loket di UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkin
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah F
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undang
4. Memahami proses alur pelayanan perizin.
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
NS;
an tentang Perizinan;
an berbasis elektronik;
'Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenj.
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia
jng oieh:
n
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang

46. 10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenja
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ig oleh:
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office: 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang bertaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
NIP 196203181990031003

47. Lampiran HI
Nomor: 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (SPPL)
No. Komponen Uraian
Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia T^hun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6573);

48. Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618); I
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

49. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 12021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
Persyaratan Persyaratan yang diperlukan :
1. Data Pelaku Usaha berupa : KTP, NPWP, Akta Perusahaan (apabila
Badan Usaha/Badan Hukum;
2. KBLI Usaha;
3. Permohonan dalam Sistem Elektronik OSS
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

50. 4. Jangka
Waktu
Pelayanan
1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengk .ap dan benar
5. Biaya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan L
tidak dikenakan biaya (Gratis)
.ingkungan Hidup - SPPL
6. Produk
Pelayanan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - SPPL
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpa
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt
3 Genteng, Sura
Telepon : [phone]
Fax : [phone]
Email : dpm-ptsp@sura
Website : dpm-ptsp.surab<
Instagram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surab
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt
3 Genteng, Sura
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C,
031-5982284 / C
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax :[phone]
SMS / MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.c
Facebook : Sapawarga Kota
Twitter : @SapawargaSt
Email : mediacenter@s
Portal :sapawarga.surat
du Satu Pintu
3 Jl. Tunjungan No.1-
ibaya 60275
baya.go.id
aya.go.id
aya
1 Jl. Tunjungan No.1-
ibaya 60275. Telepon
Surabaya. Telepon :
31-58253587
Satriyo Kuncoro, SE
lo.id
1 SurabayA
y
urabaya.go.id
>aya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruar
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan perr
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
ig tunggu;
andu loket di UPTSA;
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PC
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangs
4. Memahami proses alur pelayanan perizina
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
(IS;
in tentang Perizinan;
n berbasis elektronik;
Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenja
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepada Bidang Pelayanan;
ig oleh:

51. 4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas
login ID yang berbeda untuk setiap pemrc
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk rr
kebenaran dokumen yang diterbitkan
secara elektronik dengan
ises izin untuk keamanan
enjamin keabsahan dan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
Ditetapkan di Surabaya
NIP 196203181990031003

52. Lampiran Xiii
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: a Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

53. Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
•jQ.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

54. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha berupa:
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang, yartu:
a. KKKPR; atau
b. PKKPR
2. Persetujuan lingkungan meliputi:
a. SPPL;
b. PKPLH;
c. KKLH
3. PBG dan SLF;
4. Persyaratan Perizinan Berusaha yang diatur dalam lampiran i dan
lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyeleng KBLI pada setiap sektor berusaha
3. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
^Ji^l^P m mnj||j^ ^^^^^

55. 4. Jangka
Waktu
Pelayanan
8 (deiapan) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan
benar.
5. Biaya Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Ini Tidak Dikenakan
biaya Apapun (OKA I lo)
6. Produk
Pelayanan
Produk Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
mempunyai produk layanan berupa dokumen Perizinan Berusaha sesuai
dengan sektor usaha yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
Telepon : [phone]
Fax :[phone]
Email : [email protected]
Website : dpm-ptsp.Surabaya.go.id
Instagram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surabaya
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax : [phone]
SMS / MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal :sapawarga.Surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana.
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionaikan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani

56. 10. Pengawasan
internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Petayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
AS A 1*1 * - • A ••••• •* II
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan.
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
NIP 196203181990031003

57. Lampiran VI
Nomor: 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: 1 Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung - Bukan Rumah
Tinggal dan Bukan UMKM
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
— 1 1 1 I* • A 1 A /S ^A 1— A AS A M J. A. l_ A 1 A A A A
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730),
A I | 1 III A | AS AS ^A l_ AS AS AS AS A A P% •
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
-1* ••• III III ft! A A ~A I AS AS AS AS SI I A I
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

58. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6638);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

59. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10)
31.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Persyaratan yang diperlukan :
1. Persyaratan Administratif:
1. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau 1MB beserta lampiran
gambar 1MB yang telah bangunan telah memiliki 1MB;
2. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta
pendirian badan huku yang telah mendapat pengesahan;
3. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa
apabila permohonan dikuasa
4. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
5. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan;
6. foto lokasi persil yang diajukan 1MB
2. Persyaratan Teknis NRT:
1. fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta
lampiran
2. Gambar CAD
3. gambar situasi (skala 1 :1000 /1 : 500);
4. gambar denah (skala 1 :100 /1 : 200);

60. 5. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 :100 /1 : 200);
6. gambar tampak atas atap (skala 1 :100 /1: 200);
7. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100 /1 :
200);
8. gambar rencana sanitasi (skala 1 :100 /1 : 200);
9. Untuk NRT > 500 m2 atau > 2 lantai atau berstruktur utama baja;
10. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
11. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh
perencana;
12. SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran;
13. rekom drainase;
14. rekom lalin
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
c. PBG untuk bukan rumah tinggal dan bukan UMKM
mmmm mm
==3
PDTl KWS PDTl KWS
Jartgka
Waktu
Pelayanan
11 (sebelas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
6.
T.
Produk
Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung
Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
Facebook
Twitter
:Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
: [phone]
: [phone]
: [email protected]
: dpm-ptsp.surabaya.go.id
: @dpmptspsby
: Dpm-ptsp Surabaya
: Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275.
; jL Menur 31 C, Surabaya. Telepon ;
031-5982284 / 031-58253587
: Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
[phone]
0800 1404 122
[phone]
0812 3025 7000
www.surabaya.go.id
Sapawarga Kota Surabaya
@SapawargaSby

61. Email : [email protected]
Portal :sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah P
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undang
4. Memahami proses alur pelayanan perizira
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
NS;
an tentang Perizinan;
»n berbasis elektronik;
Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenja
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiai
ng oleh:
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi
oleh pemohon;
2. Pelayanan diiaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login
ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran
dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

62. Lampiran V
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal : Mgustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung - Bukan Rumah
Tinggal dan UMKM
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
1. Dasar
Hukum
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
1. Dasar
Hukum
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
1. Dasar
Hukum
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
1. Dasar
Hukum
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
1. Dasar
Hukum
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
1. Dasar
Hukum
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1. Dasar
Hukum
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

63. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

64. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
_l 1 I |" A J A _ | 4 || XI lft_ Ik I | | • | 1 | •
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
1 I 1 1 1 I A 1 jt AS ^A |_ AS AS A A 1 _ A | _ A | |—\ •
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
f—> 11*1 I I 1 At AS A —f A I A A A A
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Aft A —. p—\ _ ft _ . A 1 * ft I A As AS "T** ft— At AS A At t AS *A ft 1 f—V 1 1 • 1
Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
SO.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota No. 58 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan
n ^\ — — „ ft ft ft 1*1 A ft f AS A ft_ ^S ^\ A A A i_ 1_ ^A • A A ' 1 " I •
32.Peraturan Walikota No. 6 tahun 2017 tentang Perubahan Tanf Retnbusi Izin
Mendirikan Bangunan
33.Peraturan Walikota No. 51 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Pelanggara Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
34.Peraturan Walikota No. 52 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Pemanfaatan Ruang D Bangunan di Kota Surabaya
35.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Persyaratan yang diperiukan:
1. Persyaratan Administratif:
l.fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau 1MB beserta lampiran
gambar 1MB yang telah bangunan telah memiliki 1MB;
2 fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta
pendirian badan huku yang telah mendapat pengesahan;
3. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa
apabila permohonan dikuasa
4. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
5. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan;

65. 6. foto tokasi persit yang diajukan fM6
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
Persyaratan Teknis NRT:
1. fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahii Cagar Budaya beserta
lampiran
2. Gambar CAD
3. gambar situasi (skala 1 :1000 /1 : 500);
4. gambar denah (skala 1 :100 /1 :200);
5. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 :100 /1 : 200);
6. gambar tampak atas atap (skala 1 :100 /1:200);
7. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100 /1 :
200);
8. gambar rencana sanitasi (skala 1 :100 /1 : 200);
9. Untuk NRT > 500 m2 atau > 2 lantai atau berstruktur utama baja;
10. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
11. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh
perencana;
12. SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran;
13. rekom drainase;
14. rekom lalin
Usaha Mikro
1 .fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta
lampiran
2. Gambar CAD
3. gambar situasi (skala 1 :1000 /1 : 500);
4. gambar denah (skala 1 :100 /1 :200);
5. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 :100 /1 : 200);
6. gambar tampak atas atap (skala 1 :100 /1:200);
7. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 :100 /1 :
200);
8. gambar rencana sanitasi (skala 1 :100 /1 : 200);
9. Untuk NRT > 500 m2 atau > 2 lantai atau berstruktur utama
baja;
10. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
11. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh
perencana;
12. SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran;
13. rekom drainase;
14. rekom lalin;
15. Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila 1MB
yang dimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha
mikro.
b. PBG untuk bukan rumah tinggal dan UMKM
Jangka
Waktu
Pelayanan
10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar

66. 5. Biaya Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Sura Izin Mendirikan Bangunan
6. Produk
Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan
Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fax
SMS/MMS
Website
Facebook
Twitter
Email
Portal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
[phone]
[phone]
[email protected]
dpm-ptsp.Surabaya.go.id
@dpmptspsby
Dpm-ptsp Surabaya
Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
[phone]
0800 1404 122
[phone]
0812 3025 7000
www.surabaya.go.id
Sapawarga Kota Surabaya
@SapawargaSby
[email protected]
sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana.
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu,
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di UPTSA;
3. Ja ring an Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adaiah P
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undang
4. Memahami proses alur pelayanan perizin<
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
NS;
an tentang Perizinan;
in berbasis elektronik;
Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjs
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia
ng oleh:
i

67. 11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi
oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login
ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran
dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
NIP 196203181990031003

68. Lampiran VII
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal :2 Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung - Bukan Rumah
Tinggal Melalui TABG
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

69. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

70. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
r—\ I /II ft 1 A ••• • • Aft" 1 AJh A J ft | AS AS
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
111 III ft! J AS 1 i AS AS A A 1 1 r—v | , I f—g
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
l-^ I A A a AS a ^T" | _ AS AS A AS ft I A AS T" t- •_ a I j—» I
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10);
31.Peraturan Walikota No. 55 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Integrasi Pelayanan Periz Surabaya;
AS A\ rs « • ft • ••• « ft • _ »— AS « • is r\ A r~ A. • . . • . _ ^« a • •
32.Peraturan Walikota No. 58 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan
Izin Mendirikan Bangunan;
AS AS •% ft B ft f »•• ft ft I AS ft 1_ AS AS A mm9 ft ft 1 I »A r—\ . ft • I • 1 •
33.Peraturan Walikota No. 6 tahun 2017 tentang Perubahan Tanf Retnbusi tan
Mendirikan Bangunan
AS A r—\ i i a j 1*1 M ft | M a j 1 As As A —T • i T t /—\ TS IS, 1
34. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Peianggara Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan
35.Peraturan Walikota No. 52 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Pemanfaatan Ruang D Bangunan di Kota Surabaya
36.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Persyaratan yang diperlukan :
1. Persyaratan Administratif:
1. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau 1MB beserta iampiran
gambar 1MB yang telah bangunan telah memiliki 1MB;
2. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta
pendirian badan huku yang telah mendapat pengesahan;

71. 3. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa
apabila permohonan dikuasa
4. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
5. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan;
6. foto lokasi persil yang diajukan 1MB
1
Persyaratan Teknis NRT:
dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta
100/1
fotokopi Rekomendasi
lampiran
Gambar CAD
gambar situasi (skala 1 :1000 /1 : 500);
gambar denah (skala 1 :100 /1 : 200);
gambar tampak menghadap jalan (skala 1 :100 /1 : 200);
6. gambar tampak atas atap (skala 1 :100 /1:200);
7. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1
200);
8. gambar rencana sanitasi (skala 1 :100 /1 : 200);
9. Untuk NRT > 500 m2 atau > 2 lantai atau berstruktur utama baja;
10. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
11. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh
perencana;
12. SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran;
13. rekom drainase;
14. rekom lalin
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
d. PBG untuk bukan rumah tinggal melalui TALK;
^—• • • «
SMSG/
DPMPTSP
•' • -,
PO TEKNIS
ssw
DPMPTSP PO TEKNIS
n Jl
Jangka
Waktu
Pelayanan
18 (delapan belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Mendirikan
Bangunan
6.
T
Produk
Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung
Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
[phone]
[phone]
[email protected]
dpm-ptsp.Surabaya.go.id
@dpmptspsby
Dpm-ptsp Surabaya

72. UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax :[phone]
SMS/MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal :sapawarga.surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parlor;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah F
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undang
4. Memahami proses alur pelayanan perizin
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
•IMS;
an tentang Perizinan;
an berbasis elektronik;
'Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjr
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia
ang oleh:
n
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan iengkap dipenuhi
oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang beriaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login
ID yang berbeda untuk setiap pern roses izin untuk keamanan data,
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran
dokumen yang diterbitkan

73. 14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
di Surabaya
gustus 2021
JtamaA/luda
NIP 196203181990031003

74. Lampiran IV
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal :Mgustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung - Rumah Tinggal
No. Komponen Uraian
L Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Haoroh IctirviQu/o VftmioDQrts cahQ/ioimono l^lok rlii iKoh Han/ion 1 InHon/i
Udcldll IblllTlcWd TugydKdlld bcUdydll 1 Idlld IcIaM UlUUdll UCIiydll UMUaliy-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lemoaran iNegara rcepuDiiK inaonesia iNomor HZG/ ) seDagairnana ician
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
1 AS M L> sS r" AS AS k \ASAS AS A AS IJ AS Mfc. m i Lhfl 1^ 1 M% Am AS AS ASASu AS K 1 AS AVS AS A A / X \ r% AS AS ^% 1 AAS AS AS /—S L . ^% pv
Lemoaran Negara KepuDiik Indonesia Nomor 4/24) sebagaimana teian
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
KepuDiiK inaonesia Nomor oo/o),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
11 AS AS | A L—\ 1 A \s 1 AS /*J M /-v A X—. K 1 AS Am A\ A AS rs 1 AS AVS AS A A 7 1 C \ A . Am AS 1 AVI AS AS 4 1 AS AS AS AAA 1** AS AS Am AS AS AS AS AS
KepuDiiK inaonesia Negara Nomor4/2o) seoagaimana teian aiuoan aengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

75. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

76. 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6639);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2. Persyaratan Persyaratan yang diperlukan:
1. Persyaratan Administratif:
1. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau 1MB beserta lampiran
gambar 1MB yang telah bangunan telah memiliki 1MB;
2. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta
pendirian badan huku yang telah mendapat pengesahan;
3. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa
apabila permohonan di kuasa
4. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
5. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan;
6. foto lokasi persii yang diajukan 1MB
2. Persyaratan Teknis:
1. fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta
lampiran
2. Gambar CAD/sketsa bangunan : (situasi, denah lantai, gambar
arsitektur lengkap)

77. Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
a. PWi untuk rumah tinggal
DPMPTSP POT
»w
DPMPTSP POT
KN1S
Jangka
Waktu
Pelayanan
9 (sembilan) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan biaya retribusi sesuai Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
6.
T
Produk
Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung
Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Surabaya
Alamat
Telepon
Fax
Email
Website
Instagram
Youtube
UPTSA Surabaya Pusat
UPTSA Surabaya Timur
Pejabat yang Menangani
Layanan Pengaduan
Media Center
Telepon
Toll Free
Fsx
SMS/MMS
Website
Facebook
Twitter
Email
Portal
:Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
: [phone]
: [phone]
: [email protected]
: dpm-ptsp.Surabaya.go.id
: @dpmptspsby
: Dpm-ptsp Surabaya
: Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
: jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
: Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
: [phone]
: 0800 1404 122
: [phone]
: 0812 3025 7000
: www.surabaya.go.id
: Sapawarga Kota Surabaya
: @SapawargaSby
: [email protected]
:sapawarga.Surabaya & Wargaku
Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana:
1. Komputer;
2. Scaner;
3. Jaringan Internet;
4. Ruang Kerja;
5. ATK
Prasarana:
1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Parkir;
4. Penyejuk Udara (AC).
Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani

78. 5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
Alfa;
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenja
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiar
ng oleh:
i
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
AS A—\ 1 1—\ • AS ft" AS AS AS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap dipenuhi
oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login
ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran
dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan peiaporan kinerja pelaksana
Ditetapkan di Surabaya
NIP 196203181990031003

79. Lampiran XVI
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: 1 Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Non Perizinan
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

80. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
11 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

81. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
Persyaratan 1. Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila
berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta
Perusahaan;
2. Persyaratan teknis Pelayanan Non Perizinan diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya mengatur
tentang Pelayanan Non Perizinan
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
ssw DPMPTSP PD TEKNIS ssw DPMPTSP PD TEKNIS

82. Jangka 1 + X hari X hari
Waktu sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41
Pelayanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Bidang
Bakesbanglinmas
Pemadam
kebakaran
Sosial
Pemuda dan
Olahraga
Koperasi dan
Usaha Mikro
Ketenagakerjaan
Jenis Pelayanan Non Perizinan
Rekomendasi penelitian
Rekomendasi Sistem Proteksi
Kebakaran
1. Rekomendasi Izin Pengangkatan
Anak (Adopsi);
2. Keterangan Terdaftar dan
Rekomendasi Organisasi Sosial
Keterangan Terdaftar bagi badan,
Lembaga dan Kelompok Masyarakat
dalam bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Surat keterangan susunan pengurus
dan pengawas koperasi
1 .Pengesahan Peraturan
Perusahaan (PP);
2. PendaftaranPerjanjian Kerja
Bersama (PKB);
3. Pencatatan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT);
4. Peiaporan Jenis Pekerjaan
Penunjang dalam Pemborongan
Pekerjaan;
6. Pendaftaran Perjanjian
Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
(PPJB);
7. Pencatatan Lembaga Kerja Sama
(LKS) Bipartit;
8. Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (PSPSB);
9. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu
AK-1);
10. Tanda Daftar Bursa Kerja
Khusus (BKK);
11. Rekomendasi Pendirian Kantor
Cabang Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PPPMI).
Jangka
Waktu
3 jam
6 hari kerja
4 hari kerja
4 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
4 hari kerja
4 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
15 menit
3 hari kerja
3 hari kerja

83. Pengelolaan
Bangunan dan
Tanah
1 .Persetujuan Pengalihan Izin
Pemakaian Tanah;
2. Persetujuan Izin Mendirikan
Bangunan di atas tanah asset
Pemerintah Daerah yang telah
diterbitkan Izin Pemakaian Tanah;
3. Persetujuan Penjaminan
Bangunan;
4. Persetujuan Penelitian
Pengukuran dan Peruntukan Tanah
dalam Rangka
Peresmian/Pemutihan Izin
Pemakaian Tanah;
5. Persetujuan Penelitian
Pengukuran dan Peruntukan Tanah
dalam Rangka
Pemecahan/Penggabungan Izin
Pemakaian Tanah;
6. Pemberian Izin Pemakaian Tanah
Pengganti;
7. Blokir Izin Pemakaian Tanah;
8. Penghapusan Blokir Izin
Pemakaian Tanah;
9 Peningkatan jangka waktu
penurunan;
lO.Perubahan Izin Pemakaian
Tanah.
10 hari kerja
5 hari kerja
9 hari kerja
14 hari kerja
11 hari kerja
10 hari kerja
11 hari kerja
1 hari kerja
5 hari kerja
5 hari kerja
Pekerjaan Umum
Bina Marga
1. Arahan Teknis Rekomendasi 2 hari kerja
Drainase;
2. Arahan Teknis Akses Keluar 4 hari kerja
Masuk (INRIT).
Kesehatan 1. Rekomendasi Laboratorium Klinik 12 hari kerja
Madya, Utama dan Khusus;
2. Rekomendasi Institusi Penguji Alat 12 hari kerja
Kesehatan;
3. Rekomendasi Izin Teknis Sehat
Pakai Air (SPA); 12 hari kerja
4. Rekomendasi Kran Air Siap
Minum (KASM); 12 hari kerja

84. 5. Keterangan Studi Kelayakan
Rumah Sakit;
6. Rekomendasi Rumah Sakit
Umum / Rumah Sakit Khusus kelas
A dan B;
7. Terdaftar Tenaga Penyehat
Tradisional (Hattra);
12 hari kerja
12 hari kerja
12 hari kerja
Ketahanan 1. Tanda Daftar Usaha Produksi 5 hari kerja
Pangan dan Benih
5 hari kerja
Pertanian
1 Vft 1 KVI1 IIVII 1
2. Rekomendasi Nomor Kontrol 4 hari kerja
Veteriner (NKV)
3. Rekomendasi Instalasi Karantina 4 hari kerja
Hewan Sementara (IKHS)
4 hari kerja
4. Keterangan Terdaftar Kelompok 5 hari kerja
Usaha Bersama (KUB) Nelayan;
5. Keterangan Terdaftar Kelompok 5 hari kerja
Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
6 Keteranaan Terdaftar KelomDok 5 hari keria
w i mi i i\wi ju
Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS);
7. Keterangan Terdaftar Kelompok 5 hari kerja
Tani;
8 Keteranaan Terdaftar KelomDok
SJ • • \SA • Vft 1 IMMI 1 1 SAI V" Vi 1 ftUI 1 \wl W 1 1 1 f*s sA 1
5 hari keria
Wanita Tani (KWT);
9. Keterangan Pemenuhan 5 hari kerja
Persyaratan Tempat Praktek Dokter
Hewan;
10. Keterangan Pemenuhan 5 hari kerja
Pelayanan Paramedik Veteliner.
11. Rekomendasi Nomor Kontrol 5 hari kerja
Veteliner;
12. Rekomendasi Instalasi Karantina
Produk Hewan Sementara 5 hari kerja
Perhubungan 1. Rekomendasi Analisis Dampak
Lalu Lintas (Andalalin);
Bangkitan
tinggi 14
hari kerja,
bangkitan
sedang 7
hari kerja,
bangkitan

85. 2. Pertimbangan Izin Trayek
Angkutan Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) dan Antar Kota
Antar Provinsi (AKAP);
rendah 3
hari kerja.
3 hari kerja
3. Rekomendasi Ketinggian Menara; 3 hari kerja
4.Rekomendasi Peremajaan /
Penggantian Kendaraan Angkutan
Umum;
3 hari kerja
5. Rekomendasi Rubah Peruntukan
Angkutan Umum (Dari Angkutan
Umum Menjadi Tidak Umum /
Pribadi);
1 hari kerja
6. Mutasi Keluar Uji Kendaraan; 1 hari kerja
7. Keterangan Uji Berkala Pertama. 1 hari kerja
Perpustakaan Tanda daftar Perpustakaan 2 hari
Pariwisata 1 .Rekomendasi Pemanfaatan
Bangunan Cagar Budaya;
2.Rekomendasi Pemugaran
Bangunan Cagar Budaya.
10 hari
10 hari
Perdagangan 1 .Rekomendasi Hasil Analisa
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Setempat untuk Pendirian Pusat
Perbelanjaan atau Toko Swaiayan
yang berdiri sendiri;
2. Surat Keterangan Hasil Pengujian
(SKHP).
5 hari kerja
5 hari kerja
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1 .RekomendasiBAST Administrasi
PSU
2. Rekomendasi BAST Fisik PSU
3. Rekomendasi Pertelaan
12 hari kerja
21 hari kerja
8 hari kerja
5. Biaya Pelayanan Non Perizinan tidak dikenakan biaya apapun (GRATIS)
6. Produk
Pelayanan
Layanan Non Perizinan
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
Telepon ; [phone]
Fax :[phone]
Email : [email protected]
Website : dpm-ptsp.surabaya go id

86. Instagram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surabaya
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax : [phone]
SMS / MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal : sapawarga. Surabaya & Wargaku
8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkin
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan

87. 14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
|n di Surabaya
>Agustus2021
Jtama Muda
NIP 196203181990031003

88. Lampiran XiV
Nomor : 188.45/3665/436.7.17/2021
Tanggal: i Agustus 2021
STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Non Berusaha dengan Retribusi
No. Komponen Uraian
1. Dasar
Hukum
l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

89. Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
•jQ.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6398);
11 .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

90. Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6642);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
27.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221)
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
30.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
31 .Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan
Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
Persyaratan Jenis dan Persyaratan Perizinan Non Berusaha dengan Retribusi diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya
yang tercantum dalam aplikasi www.sswalfa.surabaya.go.id
Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur
ssw DPMPTSP
F=1
PD TEKNIS ssw DPMPTSP PD TEKNIS
Jangka
Waktu
Pelayanan
1 + X hari.
Ketentuan X hari sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non
Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana berikut:

91. No Bidang Jenis Perizinan Jangka Waktu
Koperasi Izin Pemakaian Stan Sentra
Makanan
5 hari kerja
Kebersihan dan
Ruang Terbuka
Hijau
Izin Penebangan Pohon 5 hari kerja
3. Pengelolaan
Bangunan dan
Tanah
LPeresmian/Pemutihan Izin
Pemakaian Tanah;
2. Pemecahan/Penggabungan Izin
Pemakaian Tanah;
3. Pengalihan Izin Pemakaian
Tanah;
4 Perpanjangan Izin Pemakaian
Tanah;
5. Izin Pemakaian Rumah;
6. Izin Pemakaian Rumah Susun;
7. Izin Pemakaian Gedung Serba
Guna Arief Rachman Hakim;
8. Izin Pemakaian Gedung Wanita
Candra Kirana;
9. Izin Pemakaian Gedung
Convention Hall Gedung Siola
Lantai 4
5 hari kerja
10 hari kerja
10 hari kerja
10 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
4. Pariwisata Llzin Pemakaian Gedung Cagar
Budaya Balai Pemuda;
2 Izin Pemakaian Taman Hiburan
Pantai Kenjeran;
3 izin Pemakaian Ruang an, Lahan
dan Peralatan di Museum
Sepuiuh November dan
Monumen Tugu Pahlawan;
4. Izin Pemakaian Objek Penunjang
Wisata Religi Ampel
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
Pemadan
Kebakaran
Izin Pemakaian Gedung/Fasilitas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Tenaga Kebakaran
1 hari kerja
6. Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
tzin Pemakaian Stand Sentra Ikan
Hias
4 hari kerja

92. 7. Pemuda dan
Olahraga
1. Izin Pemakaian Gelanggang
Remaja;
2. Izin Pemakaian Gelora Bung
Tomo;
3. Izin Pemakaian Gelora Sepuluh
Nopember;
4. Izin Pemakaian Lapangan
Softball Dharmawangsa;
5. Izin Pemakaian Lapangan
Hockey Dharmawangsa;
6. Izin Pemakaian Lapangan Tenis
Dharmawangsa
7. Izin Pemakaian Lapangan THOR
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja
5. Biaya Perizinan ini dikenakan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah
6. Produk
Pelayanan
Izin Non Berusaha
7. Penangana
Pengaduan,
Saran dan
Masukan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Surabaya
Alamat :Gedung Siola Lt 3 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275
Telepon : [phone]
Fax :[phone]
Email : [email protected]
Website : dpm-ptsp.surabaya.go.id
Instagram : @dpmptspsby
Youtube : Dpm-ptsp Surabaya
UPTSA Surabaya Pusat : Gedung Siola Lt 1 Jl. Tunjungan No.1-
3 Genteng, Surabaya 60275. Telepon
:031-99
UPTSA Surabaya Timur : jl. Menur 31 C, Surabaya. Telepon :
031-5982284 / 031-58253587
Pejabat yang Menangani : Moch. Anugrah Satriyo Kuncoro, SE
Layanan Pengaduan :
Media Center
Telepon : [phone]
Toll Free : 0800 1404 122
Fax :[phone]
SMS/MMS : 0812 3025 7000
Website : www.surabaya.go.id
Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
Twitter : @SapawargaSby
Email : [email protected]
Portal :sapawarga.surabaya & Wargaku

93. 8. Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas
Sarana: Prasarana:
1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu;
2. Scaner; 2.Loket mandiri dan pemandu loket di
UPTSA;
3. Jaringan Internet; 3. Parkir;
4. Ruang Kerja; 4. Penyejuk Udara (AC).
5. ATK
9. Kompetensi
Pelaksana
1. Minimal D3 untuk petugas perizinan;
2. Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan tentang Perizinan;
ft a A • • • • * • l • • iii • •
4. Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5. Menguasai sistem aplikasi OSS dan SSW Alfa;
6. Mampu mengoperasionaikan komputer;
7. Memiliki integritas;
8. Memiliki ketelitian;
9. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10. Pengawasan
Internal
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
AS 1 A i r—\ ' _• f—\ ft
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pelayanan; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11, Jumlah
Pelaksana
1. Koordinator : 4 (empat) orang dengan status pegawai PNS
2. Petugas Back Office : 28 Orang
3. Petugas Front Liner : 6 orang
12. Jaminan
Pelayanan
1. Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang beriaku dan SOP;
3. Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13. Jaminan
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;
2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan
14. Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Triwulan;
3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
NIP 196203181990031003