Surat keputusan PENYELENGGARAN ILP PUSTU.pdf

ILP PUstu

1. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEDATI
Jl. Senopati No. 3-7 Betro Sedati Sidoarjo
Telepon. 031-8917452
Email : [email protected]
Website :puskesmassedati.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEDATI
NOMOR : 400.7/3/438.5.2.2.17/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI PUSTU PUSKESMAS SEDATI

KEPALA PUSKESMAS SEDATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah
satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada
pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus
hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada
tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer
diselenggarakan secara terintegrasi di Pustu, untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap
fase kehidupan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sedati
tentang Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan
Primer di Pustu Puskesmas Sedati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar
di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Puskesmas;

2. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022
tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan
Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi,
Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit,
Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022
tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat,
Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi
Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk
Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sedati tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Klinis pada Integrasi Pelayanan
Kesehatan Primer di Pustu Puskesmas Sedati
KESATU : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Sedati
adalah pelayanan kesehatan yang merespon kebutuhan
individu dan populasi pada setiap fase kehidupan melalui
penyediaan pelayanan yang mudah diakses, berkualitas,
dan komprehensif mencakup promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan paliatif yang diberikan secara kolaboratif
oleh berbagai unit pelayanan kesehatan primer dan
dikordinasikan oleh Puskesmas.
KEDUA : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Pustu Puskesmas
Sedati sebagaimana Diktum KESATU Merupakan Upaya
untuk menata dan mengordinasikan berbagai unit
pelayanan kesehatan primer di wilayah puskesmas.
KETIGA : Dalam penyelenggaraan integrasi pelayanan kesehatan
primer pelayanan klinis yang diberikan berupa Paket
Pelayanan Kesehatan berdasarkan siklus hidup sasaran
yaitu:
a. Paket Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, dan

3. Nifas
b. Paket Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Prasekolah
c. Paket Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja
d. Paket Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa
e. Paket Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
KEEMPAT : Untuk mendukung terselenggaranya integrasi pelayanan
kesehatan primer dalam pemberian pelayanan klinis kepada
sasaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
pemberian jenis pelayanan dilakukan berdasarkan klaster
pelayanan sebagaimana lampiran 1 surat keputusan ini
KELIMA : Penyelenggaraan Paket Pelayanan Kesehatan pada setiap
klaster sebagaimana diktum KEEMPAT adalah merupakan
penyelenggaranan pelayanan klinis yang alur pelayanannya
berdasarkan panduan Inacare Pathway yang terdiri dari
alur pelayanan (care pathway) dan alur manajemen kasus
klinis
KEENAM : Mekanisme penyelenggaraan pelayanan klinis pada setiap
Paket Pelayanan sebagaimana Diktum KELIMA dilakukan
secara paripurna dimulai sejak proses penerimaan sampai
dengan pemulangan pasien dengan tetap mempertahankan
mutu dan keselamatan pasien serta memenuhi kebutuhan
pasien mengacu pada Panduan Penyelenggaraan Pelayanan
Klinis sebagaimana dalam lampiran 2 surat Keputusan ini.
KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan perubahan
sebagaimana mestinya




Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 04 Juli 2024
KEPALA PUSKESMAS,


drg.FAUZI BASALAMAH
PEMBINA TK I
NIP. 19700419 200104 1 001

4. LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEDATI
NOMOR : 400.7/3/438.5.2.2.17/2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN
PRIMER
JENIS PELAYANAN SESUAI SIKLUS HIDUP

NO SASARAN
JENIS PELAYANAN/PAKET
LAYANAN
TEMPAT PELAYANAN
1 Ibu Hamil,
Bersalin
& Nifas
a. ANC Terpadu
b. Kelas Ibu Hamil
c. PMT pada Ibu Hamil
d. KEK
e. Pelayanan Pasca Persalinan
f. Skrining TBC
g. Skrining Kes. Jiwa
h. Skrining preeklampsia
i. Pengobatan
(Klaster 2)
2 Bayi & Anak
Prasekolah
a. Kelas Ibu Balita
b. Imunisasi Rutin Lengkap
c. Manajemen Terpadu Balita
Sakit
d. Pemberian Vitamin A dan Obat
Cacing
e. Skrining Penyakit Jantung
Bawaan
f. Skrining Status Tumbuh
g. Kembang dan Gizi
h. Skrining TBC
i. Skrining Anemia
j. Skrining Talasemia
k. Pengobatan
(Klaster 2)
3 Anak Usia
Sekolah &
Remaja
a. Imunisasi Rutin Lengkap
b. Vaksinasi
c. Skrining Status Tumbuh
Kembang dan Gizi
d. Skrining Kes. Indera
e. Skrining Perilaku Merokok
f. Skrining Faktor Risiko PTM
(termasuk skrining hipertensi
dan DM)
g. Skrining TBC
h. Skrining Kes. Jiwa
i. Skrining Talasemia
j. Skrining Kebugaran
k. Skrining Imunisasi Tetanus
bagi WUS
l. Pengobatan
(Klaster 2)
4 Usia Dewasa a. Skrining Obesitas
b. Skrining Hipertensi
c. Skrining DM
d. Skrining Kanker (Leher Rahim,
Payudara, Kolorektal, Paru)
e. Skrining Talasemia
f. Skrining PPOK
g. Skrining TBC
h. Skrining Indera Penglihatan
i. Skrining Kes. Jiwa
j. Skrining Layak Hamil
k. Skrining Imunisasi Tetanus
bagi Usia Produktif
l. Pelayanan KB
m. Pelayanan PAK
n. Pengobatan
(Klaster 3)

5. NO SASARAN
JENIS PELAYANAN/PAKET
LAYANAN
TEMPAT PELAYANAN
5 Lanjut Usia a. Skrining Obesitas
b. Skrining Hipertensi
c. Skrining DM
d. Skrining Faktor Risiko
e. Skrining Kanker (Leher Rahim,
Payudara, Kolorektal, Paru)
f. Skrining Talasemia
g. Skrining PPOK
h. Skrining TBC
i. Skrining Indera Penglihatan
j. Skrining Kes. Jiwa
k. Skrining Geriatri
l. Pengobatan
(Klaster 3)
6 Penyakit
Menular
a. Edukasi penyakit menular
b. Pengendalian faktor risiko
c. Intervensi kesehatan
lingkungan
d. Penemuan kasus
e. Survey kontak (investigasi/
pelacakan kontak/ tracing)
f. Verifikasi/ Penyelidikan
epidemiologi
g. Imunisasi
h. Pencegahan massal
i. Respon KLB/ wabah:
• Pengendalian faktor risiko/
lingkungan/ vektor dan
binatang pembawa penyakit, •
Pengambilan spesimen untuk
pemeriksaan laboratorium
(Klaster 4)
7 Semua sasaran a. Kegawat daruratan
b. Pelayanan Farmasi
c. Pelayanan Laboratorium
d. Pelayanan Rawat Inap
(Klaster 5)





Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 04 Juli 2024
KEPALA PUSKESMAS,


drg.FAUZI BASALAMAH
PEMBINA TK I
NIP. 19700419 200104 1 001

7. LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEDATI
NOMOR : 400.7/3/438.5.2.2.17/2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN
PRIMER



PANDUAN PELAYANAN PADA KLASTER 3
1. PENERIMAAN PASIEN
A. SKRINING PASIEN
1. Skrining pasien dilakukan pada saat pasien datang menggunakan
metode skrining cepat dengan instrument sederhana atau skrining
visual.
2. Tujuan dilakukan skrining adalah untuk mengetahui kebutuhan pasien
dan menilai kemampuan pustu dalam memberikan pelayanan.
3. Skrining pasien dilakukan oleh petugas yang pertamakali menerima
pasien.
4. Dalam melakukan skrining petugas diatur lebih lanjut dengan standar
prosedur operasional tentang skrining visual.
B. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran pelanggan harus dipandu dengan prosedur yang jelas.
2. Di dalam proses pendaftaran, diperlukan adanya koordinasi petugas
pendaftaran dengan petugas unit layanan terkait pelayanan pasien.
3. Prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan
memperhatikan kebutuhan pelanggan sesuai siklus hidup.
4. Prosedur pendaftaran harus memperhatikan penerapan upaya
keselamatan pasien terutama dalam identifikasi pasien.
5. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan memenuhi
kriteria.
6. Identitas pasien harus dipastikan minimal dengan dua cara dari cara
identifikasi sebagai berikut: nama pasien, tanggal lahir pasien,
7. Informasi tentang jenis Pelayanan Kesehatan Perseorangan yang
tersedia, sarana pelayanan dan informasi lain yang dibutuhkan
masyarakat, antara lain: tarif, jenis pelayanan, jadwal pelayanan,
informasi tentang kerjasama dan bentuk kerjasama dengan fasilitas
rujukan lain harus dapat disediakan di tempat pendaftaran.
8. Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan petugas harus diperhatikan
pada keseluruhan proses pelayanan yang dimulai dari pendaftaran

8. 9. Kendala fisik, bahasa, budaya dan penghalang lain dalam memberikan
pelayanan wajib diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

2. PENGKAJIAN AWAL

1. Pengkajian awal dilakukan secara paripurna dengan menanyakan (1)
keluhan penyakit saat ini,(2) Pemeriksaan Status fisik suhu, tekanan
darah, pengukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar perut; (3)
Psikososial-spiritual; (4) Riwayat kesehatan pasien; (5) Riwayat
penggunaan obat; dan (6) Screening gizi pasien (7) Riwayat skrining
penyakit sebelumnya untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan
harapan pasien guna mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan
yang dituangkan dalam rekam medis elektronik (sikuat) untuk rawat
jalan,
2. Petugas menetapkan apakah pasien layak untuk mendapatkan skrining
penyakit apabila belum mendapatkan skrining sebelumnya.
3. Tenaga yang berkompeten dan berwenang yang melaksanakan kajian.
4. Proses kajian dilakukan mengacu standar profesi dan standar asuhan
5. Proses kajian oleh praktisi klinis dilakukan dengan memperhatikan dan
menjamin tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu baik dalam
pemeriksaan penunjang maupun pemberian terapi.
6. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan diperlukan komunikasi dan
koordinasi antar petugas, maka hasil kajian dan Informasi kajian baik
medis, keperawatan, dan profesi kesehatan lain wajib diidentifikasi dan
dicatat dalam rekam medis. Proses ini disebut sebagai komunikasi
efektif.
7. Informasi yang ada dalam rekam medis harus mudah diakses oleh
petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada
pasien, agar informasi tersebut dapat digunakan pada saat dibutuhkan
demi menjamin kesinambungan dan keselamatan pasien.
8. Proses kajian di lakukan sesuai dengan langkah-langkah SOAP
9. Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera harus di
prioritaskan dalam pelayanan.
10. Rujukan dipandu oleh prosedur yang baku.
11. Hasil kajian awal pasien dianalisis oleh petugas kesehatan profesional
yang kompeten. Proses kajian dapat dilakukan secara individual atau jika
diperlukan dilakukan oleh tim kesehatan antar profesi.

9. 12. Tim kesehatan antar profesi yang terdiri dari perawat dan bidan harus
tersedia sesuai dengan kebutuhan pasien, termasuk pelaksanaan
perawatan kesehatan masyarakat/home care.
13. Proses kajian harus dilakukan pada tempat yang memenuhi persyaratan
untuk melakukan kajian, menggunakan peralatan yang memenuhi standar
Pustu, berfungsi dengan baik, mudah dioperasikan, dan memberikan hasil
yang akurat.
14. Jaminan kualitas dilakukan dengan pemeliharaan yang teratur, proses
sterilisasi yang benar terhadap alat-alat klinis yang digunakan.
15. Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan wajib menjamin
keamanan pasien dan petugas, termasuk tidak boleh menggunakan ulang
(reuse) peralatan disposable

3. RENCANA ASUHAN DAN PELAKSANAAN
A. RENCANA ASUHAN
1. Rencana asuhan dan pelaksanaan layanan di pandu oleh prosedur klinis
yang dibakukan.
2. Rencana asuhan memuat satu paket tindakan yang dilakukan oleh
pelaksana asuhan untuk mendukung diagnosis yang ditegakkan melalui
pengkajian
3. Rencana asuhan dilakukan evaluasi dan dilakukan tindak lanjut jika
terjadi ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan prosedur.
4. Rencana asuhan dan pengobatan serta rencana asuhan terpadu jika
diperlukan penanganan oleh tim kesehatan antar profesi, disusun
dengan tujuan yang jelas, terkoordinasi dengan kejelasan tanggung
jawab dari tiap anggota tim kesehatan dalam melaksanakan layanan dan
melibatkan pasien atau keluarga.
5. Jika dibutuhkan rencana asuhan terpadu, maka kajian awal, rencana
asuhan, dan pelaksanaan disusun secara kolaboratif dalam tim layanan
yang terpadu
6. Rencana asuhan di susun untuk tiap pasien, dan melibatkan
pasien/keluarga dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai.
7. Penyusunan rencana asuhan disusun bersama pasien dengan
mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan
memperhatikan tata nilai budaya pasien.

10. 8. Rencana asuhan dilakukan paripurna, di susun dengan hasil dan
tahapan waktu yang jelas dengan mempertimbangkan efisiensi
pemanfaatan sumber daya manusia.
9. Resiko yang mungkin terjadi pada pasien harus dipertimbangkan sejak
awal dalam menyusun rencana layanan dan di- identifikasi.
10. Efek samping dan resiko pelaksanaan dan pengobatan harus di
informasikan kepada pasien
11. Pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap asuhan
yang akan diperoleh. Pasien berhak menolak atau menyetujui rencana
asuhan setelah mendapat penjelasan dari Pemberi asuhan
12. Rencana asuhan harus di dokumentasikan dalam rekam medis
13. Rencana asuhan yang disusun harus memuat pendidikan /
penyuluhan pada pasien dan/atau keluarga pasien.


B. PELAYANAN
1. Tahapan Pelayanan Kesehatan Perseorangan adalah tahapan pelayanan
sejak mendaftar, diperiksa sampai dengan meninggalkan tempat
pelayanan dan tindak lanjut di rumah jika diperlukan. Tahapan ini
harus dijamin kesinambungannya.
2. Pelaksanaan layanan klinis mengacu pada standar profesi dan standar
asuhan.
3. Pelaksanaan layanan dipandu dan mengacu pada pedoman dan standar
operasional prosedur Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
4. Pedoman dan standar prosedur operasional layanan klinis meliputi:
pelayanan medis, keperawatan, gizi dan pelayanan profesi kesehatan
yang lain
5. Sebelum layanan dilaksanakan, pasien dan atau keluarga perlu
memperoleh informasi yang jelas tentang rencana layanan dan
memberikan persetujuan tentang rencana layanan yang akan diberikan.
6. Tindakan medis / pengobatan yang beresiko wajib diinformasikan pada
pasien dan/atau keluarga pasien sebelum mendapatkan persetujuan
tindakan medik.
7. Untuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang
pelayanan yang diterimanya, pasien harus memberi
persetujuan/memilih tindakan dengan diberikan informed consent
8. Informed consent dapat diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses
pelayanan. Misalnya informed consent diperoleh ketika pasien masuk

11. rawat inap dan sebelum suatu tindakan/pengobatan tertentu yang
beresiko. Proses persetujuan ditetapkan dengan jelas oleh Pustu dalam
kebijakan dan prosedur, yang mengacu pada Undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
9. Pemberian informasi, penjelasan/konseling tentang hal yang
berhubungan dengan pelayanan yang direncanakan dan persetujuan
pasien (informed consent) wajib didokumentasikan.
10. Pelaksanaan layanan medis dilakukan oleh petugas yang bertanggung
jawab terhadap pelayanan pasien.
11. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai rencana layanan.
12. Pelayanan Kesehatan Perseorangan harus diberikan secara efektif dan
efisien untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.
13. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, keselamatan pasien dan
pengulangan yang tidak perlu, maka pelaksanaan layanan,
perkembangan pasien dan perubahan rencana layanan berdasarkan
perkembangan pasien, harus didokumentasikan dalam rekam medis
elektronik. Apabila petugas menemui rencana/tindakan pengulangan,
wajib mengingatkan dan konfirmasi kepada dokter/ petugas lain yang
memberikan instruksi.
14. Pelayanan yang berkesinambungan dimulai dari pendaftaran, anamnesa,
pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan diagnosa oleh tenaga
klinis dan masing-masing profesi. Apabila membutuhkan pelayanan
secara tim oleh profesi lain maka dilakukan rujuk internal. Pelayanan
yang tidak bisa dilakukan oleh sarana, prasarana, di Puskesmas akan
dilakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap/ tinggi.
15. Proses pendokumentasikan dalam rekam medis elektronik harus
dilakukan secara paripurna dan mudah diakses oleh petugas yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan.
16. Pelaksanaan layanan klinis harus di monitor, dievaluasi, dan di
tindaklanjut
17. Kasus-kasus yang perlu kewaspadaan universal terhadap terjadinya
infeksi harus ditangani dengan memperhatikan prosedur pencegahan
(kewaspadaan universal)
18. Kinerja Pelayanan Kesehatan Perseorangan harus dimonitor dan
dievaluasi dengan indikator yang jelas
19. Hak dan kebutuhan pasien selama pelaksanaan layanan harus
diperhatikan dan dihargai.

12. 20. Kasus-kasus penyakit yang sering ditemukan di Pustu dilaksanakan
sesuai prosedur layanan.
21. Kebutuhan dan keluhan pasien/keluarga wajib di- identifikasi,
didokumentasikan dan ditindaklanjuti serta menggunakan informasi
tersebut sebagai perbaikan.
22. Penolakan untuk tidak melanjutkan pengobatan maupun untuk rujukan
dipandu oleh prosedur yang baku.
23. Jika pasien menolak untuk pengobatan atau rujukan, petugas pemberi
pelayanan wajib memberitahukan tentang konsekuensi dari keputusan,
tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut.
24. Petugas pemberi pelayanan wajib memberitahukan pasien tentang
tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
25. Penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling kepada
pasien/keluarga dipadukan dengan Pelayanan Kesehatan Perseorangan,
dilaksanakan dengan efektif dengan pendekatan komunikasi
interpersonal antara pasien dengan petugas, dan menggunakan bahasa
yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga.


Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 04 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS,


drg.FAUZI BASALAMAH
PEMBINA TK I
NIP. 19700419 200104 1 001