Tantangan Keterbukaan Informasi Publik - Jurnal KIP.pptx

Jurnal KIP

1. HAK ATAS INFORMASI BAGI WNI DI LUAR NEGERI: TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WNI DI KOREA SELATAN PADA ERA KABINET MERAH PUTIH Disampaikan dalam Focus Group Discussion Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025 Reza Fajarsyah dan Eka Rahma

2. Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Metodologi Penelitian Pembahasan Rekomendasi Kebijakan 03 04 05 06 11 Daftar Isi Penutup 13 Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025 02

3. Latar Belakang Masalah Hak atas informasi publik penting bagi WNI di luar negeri untuk melindungi hak dan mengakses layanan negara asal (Muhshi, 2018; Kristiyanto, 2016) . Namun, pelajar dan PMI di Korea Selatan menghadapi tantangan seperti minimnya sosialisasi (Kompas, 2018) , ketergantungan pada media sosial yang tidak interaktif (Hennida et al., 2021) , serta rendahnya respons dari kanal resmi (BP2MI, 2024) . Meski digitalisasi mulai diterapkan di era Kabinet Merah Putih, penyampaian informasi publik belum sepenuhnya responsif dan transparan (Susniwati et al., 2025) . Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025 03

4. Rumusan Masalah 04 Bagaimana pelajar dan PMI di Korea Selatan mengakses informasi publik dari pemerintah Indonesia? Apa saja tantangan yang mereka hadapi? 01 02 Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

5. Pendekatan : Kualitatif deskriptif Fokus pada pengalaman dan persepsi WNI (pelajar & PMI) di Korea Selatan 05 Teknik Pengumpulan Data: Wawancara semi-terstruktur 10 responden: 5 pelajar, 5 pekerja migran Indonesia (PMI) Metode: langsung & daring (WhatsApp Call) Teknik Sampling: Purposive sampling Memilih informan yang relevan, aktif, dan memiliki pengalaman langsung dalam mengakses informasi publik Durasi & Validasi: Wawancara: 30–45 menit Validasi dengan literatur dan berita untuk menguatkan temuan lapangan Metodologi Penelitian Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

6. Pembahasan - Akses Informasi Publik oleh Pelajar dan PMI di Korea Selatan Pelajar dan PMI lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial dan jaringan informal karena kanal resmi seperti website KBRI dan BP2MI jarang digunakan dan kurang responsif. Informasi resmi biasanya satu arah tanpa ruang dialog , sehingga mereka merasa lebih nyaman bertanya langsung ke teman atau komunitas. Media sosial utama: Instagram, Facebook, WhatsApp Group komunitas Situs resmi jarang diakses dan dianggap kurang interaktif WNI lebih mengandalkan jalur informal untuk informasi cepat dan responsif 06 Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

7. Pembahasan - Tantangan dalam Memperoleh Informasi Publik Minimnya Sosialisasi Hak atas Informasi Seluruh pelajar dan PMI yang diwawancarai mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi tentang hak atas informasi publik , sehingga pengetahuan mereka mengenai hak tersebut sangat terbatas dan baru menyadarinya setelah wawancara. 07 Minimnya sosialisasi ini menyebabkan mereka bersikap pasif dalam menggunakan hak atas informasi, di mana mereka lebih cenderung menerima informasi secara pasi f tanpa berinisiatif bertanya atau mencari informasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

8. Pembahasan - Tantangan dalam Memperoleh Informasi Publik Ketergantungan pada Informasi Tidak Resmi Mayoritas PMI dan pelajar Indonesia di luar negeri sangat bergantung pada jalur informal seperti teman, senior, atau komunitas untuk mendapatkan informasi karena minimnya sosialisasi dan sulitnya akses ke informasi resmi, meskipun risiko keakuratan informasi tersebut tidak selalu terjamin. 08 Ketergantungan pada informasi tidak resmi ini juga meningkatkan risiko praktik ilegal dan kesalahan administrasi, yang dapat berdampak serius pada status dan perlindungan hukum PMI di luar negeri , sehingga akses informasi resmi yang jelas dan mudah sangat dibutuhkan. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

9. Pembahasan - Tantangan dalam Memperoleh Informasi Publik Media Sosial sebagai Saluran Utama, tetapi Kurang Interaktif Mayoritas PMI dan pelajar Indonesia menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sebagai saluran utama untuk memperoleh informasi publik karena lebih praktis dan cepat dibandingkan situs resmi, namun interaksi di platform tersebut sangat terbatas dan pertanyaan sering tidak dijawab . 09 Kondisi informasi yang bersifat satu arah ini membuat banyak WNI, terutama pelajar dan PMI, merasa frustrasi dan lebih memilih mencari klarifikasi melalui jalur informal yang dianggap lebih responsif, sehingga kanal resmi media sosial pemerintah perlu meningkatkan interaktivitas dan komunikasi dua arah. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

10. Pembahasan - Tantangan dalam Memperoleh Informasi Publik Responsivitas dan Tata Kelola Pengelolaan Aduan Banyak PMI dan pelajar mengeluhkan kurangnya respons terhadap pertanyaan atau aduan yang mereka ajukan melalui media sosial , sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan kesan pelayanan publik yang belum optimal bagi WNI di luar negeri. 10 Sistem birokrasi dan pengelolaan aduan yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi digital menyebabkan aduan sering tercecer dan tidak ditindaklanjuti secara efektif. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

11. 11 Rekomendasi Kebijakan Meningkatkan Interaktivitas Kanal Informasi Resmi Media sosial resmi pemerintah tidak hanya digunakan untuk penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang interaktif di mana pertanyaan dan aduan dari WNI dapat direspons dengan cepat dan profesional. Meningkatkan Sosialisasi Hak atas Informasi Publik Pemerintah perlu secara aktif melakukan sosialisasi kepada WNI di luar negeri mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi publik. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

12. 12 Rekomendasi Kebijakan Mengoptimalkan Peran Komunitas Pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas pelajar dan PMI di Korea Selatan untuk menjadi agen diseminasi informasi yang valid dan terpercaya. Meningkatkan Kualitas Respons Layanan Informasi Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pelayanan di kanal digital yang sudah ada. Setiap aduan dan pertanyaan yang masuk harus tercatat dengan jelas, dijawab, dan ditindaklanjuti dalam waktu wajar. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025

13. Penutup Upaya pemerintah di era Kabinet Merah Putih sudah mengarah pada peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi yang lebih baik bagi WNI yang berada di luar negeri, terutama di Korea Selatan. Namun, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal sosialisasi hak atas informasi publik, akses interaktif, dan responsivitas dalam pelayanan informasi. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai saluran utama informasi membutuhkan pembenahan, termasuk pengelolaan yang lebih sistematis dan responsif terhadap pertanyaan serta aduan dari masyarakat Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025 13

14. Daftar Pustaka Ardafillah, Mokhammad, Elisabet Regitta, Siti Aan Kumaenah, and Yanottama Patria. “Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia Di Luar Negeri Yang Mengalami Konflik Bersenjata Internasional.” Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 3 (2016). BP2MI. “Refleksi Diri Pelayanan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedeputian Asia-Afrika BP2MI Selenggarakan Evaluasi Kinerja,” 2024. https://bp2mi.go.id/berita-detail/refleksi-diri-pelayanan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-kedeputian-asia-afrika-bp2mi-selenggarakan-evaluasi-kinerja. Hennida, Citra, Kandi Aryani, and Sri Endah Kinasih. “The Use of Social Media Among Indonesia’s Migrant Workers (IMWs).” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 34, no. 1 (2021): 13–22. https://doi.org/10.20473/mkp.V34I12021.13-22. Hutabarat, Leonard F, Imelda Masni Juniaty Sianipar, Arthuur Jeverson Maya, and Sidratahta Mukhtar. “Penerapan Portal PEDULI WNI Dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.” Jurnal Comunità Servizio 4, no. 2 (2022): 887–95. Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” 2008. Kompas. “Masyarakat Masih Enggan Gunakan Hak Peroleh Informasi Publik,” 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/19104441/masyarakat-masih-enggan-gunakan-hak-peroleh-informasi-publik. Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 2 (2016): 231–44. Muhshi, Adam. “Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.” Lentera Hukum 5 (2018): 63. Negara, Arumbela Bangun, Osgar S Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. “Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Jurnal Kolaboratif Sains 5, no. 5 (2022): 248–55. Novianti, Evi, A Ruchiyat Nugraha, Lukiati Komalasari, Kokom Komariah, and S Rejeki. “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah.” AL MUNIR Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 11, no. 1 (2020): 48–59. Pugu, Melyana R, Sugeng Riyanto, and Rofiq Noorman Haryadi. Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, Dan Aplikasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. Retnowati, Endang, and others. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen).” Perspektif 17, no. 1 (2012): 54–61. RRI. “Ini Faktor Penyebab Banyak PMI Berangkat Ilegal,” 2023. https://rri.co.id/nasional/1132970/ini-faktor-penyebab-banyak-pmi-berangkat-ilegal. Sepriano, Sepriano, Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayati, and Cynthia Febri Sri Indarti. Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Susetyorini, Peni. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 39, no. 1 (2010): 65–77. Susniwati, Susniwati, Ardiyansah Ardiyansah, and Diana Sukorina. “Good Governance Di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government Di Indonesia.” PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs 8, no. 1 (2025): 220–34. Tambunan, Mita Imelda, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. Langkah Strategis ASEAN Untuk Perlindungan Buruh Migran Pasca KTT Ke-43. Penerbit NEM, 2024. Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025 14

15. TERIMA KASIH Reza Fajarsyah [email protected] Eka Rahma [email protected] Focus Group Discussion | Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025