Tayang Kolaboratif Latsar 2025 CPNS PPTH

Materi Latsar Kolaboratif 2025 Papua Tengah

1. KOLABORATIF LATSAR. CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV.PAPUA TENGAH TAHUN 2025

2. Wara Kustini Wulan Jabatan : WI Ahli Madya Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda IV/c Pendidikan : S2 Keuangan Daerah UGM Keluarga : Menikah , 2 anak dan 2 cucu Email :[email protected] Telp. : 08124807329 Penulis Buku : - Stategi Meningkatkan PAD ( bsm.M.R Kambu) - Mengelola Dana Hibah Secara Akuntabel - Cara Cerdas Mengelola Pendapatan Daerah Kenalan dulu yuuuuk …

3. Tahap 1: MENGENALI SESAMA PESERTA dan MENGENALI TUJUAN dan PROSES BELAJAR

4. DESKRPSI SINGKAT Memberikan pengetahuan tentang kolaborasi khusunya di birokrasi pemerintah . Internalisasi KOLABORASI diharapkan dapat membentuk karakter ASN yang kolaboratif . Fragmentasi dan silo mentality yang menjadi image negatif dari birokrasi pemerintah pada akhirnya dapat dikikis . Birokrasi akan berdiri dengan tegak dalam menatap tantangan global

5. Menjelaskan berbagai konsep kolaborasi , collaborative governance, serta Whole of Government; dan 2. Dapat menganalisis praktik kolaborasi di organisasi pemerintah

6. Materi Pokok K onsep Kolaborasi Panduan Perilaku Kolaboratif Pr a ktik dan Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintah Studi kasus Kolaboratif

7. PENYEMPURNAAN KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS

8. Analisis Keterkaitan Indikator Hasil Belajar Latsar CPNS Agenda II dan Agenda III dengan Core Value ASN

9. Materi Pokok 1: Konsep Kolaborasi A. Definisi Kolaborasi B. Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance) C. Whole of Government (WoG); Kongkretisasi Kolaborasi Pemerintahan

10. Beberapa Definisi Kolaborasi Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) “ value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines ”. Gray “ Collaboration is a process though which parties with different expertise, who see different aspects of a problem, can constructively explore differences and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other’s perspective (Gray, 1989). Lindeke and Sieckert “ Collaboration is a complex process, which demands planned, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties ( Lindeke and Sieckert , 2005).

11. Kelas membuat simpulan tentang definisi KOLABORAS I

12. DISKUSI KELOMPOK 1. ANGKAT MASALAH 2. CARI PENYEBABNYA 3. RANCANG KEGIATAN2 UTK MENGATASI MASALAH 4. UPAYAKAN MEMASUKKAN PANDUAN2 PERILAKU ASN BERKAKHLAK DALAM TAHAPAN2, KHUSUSNYA KOLABORATIF 5. PERAGAKAN/ DLM BENTUK ROLL PLAYING DI DEPAN KELAS 6. DISKUSI DAN LATIHAN SD.12.15, SETELAH ISHOMA, DIPRAKTEKKAN

13. TUGAS INDIVIDU 1. TULIS MASALAH YG AKAN DIANGKAT DLM MERANCANG AKTUALISASI 2. CARI PENYEBABNYA 3. RUMUSKAN DAMPAKNYA 4. TENTUKAN GAGASAN PEMECAHAN MASALAH DAN 4 KEGIATAN YG AKAN DILAKSANAKAN UTK MENDUKUNG GAGASAN TERSEBUT

14. TUGAS 1. SEBUTKAN KEGIATAN2 YG SAUDARA AKAN LAKSANAKAN 2. SEBUTKAN PELAKSANAAN NILAI KOLABORASI PADA RANCANGAN KEGIATAN

15. Materi Pokok 2 Praktik dan Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintah A. Panduan Perilaku Kolaboratif B. Kolaboratif Dalam Konteks Organisasi Pemerintah C. Beberapa AspekNormatif Kolaborasi Pemrinthan D. StudiKasus Kolaboratif

16. A. PANDUAN PERILAKU KOLABORATIF

17. AKTIVITAS KOLABORASI ANTAR ORGANISASI 1). Kerjasama Informasi Daerah 2). Perjanjian Bantuan Bersama 3). Memberikan Pelatihan 4). Menerima Pelatihan 5). Perencanaan Bersama 7). Menyediakan Peralatan 8). Memberikan Bantuan Teknis 9). Menerima Bantuan Teknis 10). Memberi Hibah 11). Menerima Hibah

18. Proses Yg Harus dilalui Dlm Menjalin Kolaborasi 1). Trust Building : membangun kebersamaan dg stakeholders mitra kolaborasi 2). Face to face dialogue :melakukan negosiasi dg baik dan sungguh-sungguh 3). Komitmen Terhadap Proses : pengakuan saling ketergantungan ; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama; 4). Pemahaman Bersama : berkaitan dg kejelasan misi , definisi bersama terkait permasalahan , serta mengidentifikasi nilai bersama 5). Menetapkan outcome Antara sebagai bahan kontrol ( Ansen & Gash,2012p.550)

19. B. KOLABORATIF DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH

20. KOLABORATIF DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DALAM KOLABORASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH 1. Kepercayaan , 2. Pembagian kekuasaan , 3. Gaya kepemimpinan , 4. Strategi manajemen dan 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik Custumato (2021)

21. Faktor PENGHAMBAT Kolaborasi antar Organisasi Pemerintah • Ketidakjelasan batasan masalah karena PERBEDAAN PEMAHAMAN dalam kesepakatan kolaborasi. • DASAR HUKUM kolaborasi tidak jelas.

22. C. ASPEK NORMATIF KOLABORASI PEMERINTAHAN

23. Syarat Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan 1.Keputusan dan / atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan 2.Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan ; 3.Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan , Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri ; 4.Apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik , Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan lainnya ; dan / atau 5.Jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya , peralatan , dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tersebut

24. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila Mempengaruhi Kinerja Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan Pemberi Bantuan ; Surat Keterangan Dan Dokume YangDiperlukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Bersifat Rahasia ; Atau 3. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tidak Memperbolehkan Pemberian Bantuan .

25. KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH dapat dilakukan dengan …. Daerah Lain Pihak Ketiga Pemerintah Pusat Lembaga atau Pemda di Luar Negeri

26. D. STUDI KASUS KOLABORATIF Kota Semarang 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Lombok 4. Kabupaten Bantul