TEMA 2 Callery H.A PIDANAacbdgdbrgrg.pptx

for student at school

1. POLITIK HUKUM SIBER INDONESIA NAMA : CALLERY WAISYE MANDAGIE NIM : 2221008 TEMA 2 UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR 2025

2. TOPIK PEMBAHASAN 01 02 04 Konsep Dan Landasan Politik Hukum Siber 03 Implementasi Dan Kelembagaan Keamanan Siber Evolusi Kebijakan Hukum Siber Indonesia Tantangan, peran masyarakat, dan arah masa depan

3. Certificate programs 01 You can enter a subtitle here if you need it

4. DEFINISI POLITIK HUKUM SIBER Politik hukum siber adalah kebijakan negara dalam mengatur , melindungi , dan mengendalikan aktivitas di dunia maya melalui instrumen hukum yang komprehensif . Karakteristik Utama: Bersifat dinamis mengikuti perkembangan teknologi Multidimensional ( hukum , teknologi , sosial , ekonomi ) Memerlukan koordinasi lintas sektor Sumber : Situmeang , S.M.T. (2020). Cyber Law. CV Cakra.

5. TUJUAN POLITIK HUKUM SIBER Tujuan Sekunder : Mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab Memfasilitasi pembangunan ekonomi digital Menjaga kedaulatan siber Indonesia Tujuan Primer: Kepastian hukum dalam transaksi dan interaksi digital Perlindungan hak-hak digital warga negara Keamanan nasional di ruang siber Sumber : Kemkominfo (2024). Roadmap Transformasi Digital Indonesia; UU No. 27/2022 tentang PDP.

6. LANDASAN FILOSOFIS HUKUM SIBER INDONESIA Ketuhanan - Nilai moral dalam dunia digital Kemanusiaan - Perlindungan HAM di ruang siber Persatuan - Kesatuan dalam keberagaman digital Kerakyatan - Demokrasi digital yang berkeadilan Keadilan sosial - Akses digital yang merata Pancasila Sebagai Fundamental Asas & Teori Implementasi Nilai: Hukum siber harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dalam mengatur aktivitas digital Teori Responsif (Nonet & Selznick) : Hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi . Asas Legalitas : Tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang jelas (lex certa ). Asas Proporsionalitas : Penegakan hukum tidak boleh berlebihan hingga melanggar hak warga . Asas Keseimbangan HAM & Ketertiban Umum : Lindungi kebebasan digital tanpa abaikan ketertiban sosial . Sumber : Danrivanto , B. (2018). Hukum Siber di Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan .

7. Penambahan sanksi dan jenis tindak pidana Kewenangan penghapusan konten oleh pemerintah Penguatan perlindungan data pribadi Putusan MA No. 261 K/ Pid.Sus /2017: Menguatkan vonis pidana untuk pelaku pencemaran nama baik melalui Facebook, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut konstitusional , namun harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak melanggar kebebasan berekspresi . Meningkatnya kasus penindakan UU ITE Munculnya kritik terkait pasal karet Perlunya keseimbangan kebebasan dan ketertiban UU No. 19/2016 - Perubahan Paragdigma Contoh Yurisprudensi Dampak Implementasi FASE REVISI PERTAMA ( 2016-2024)

8. FASE REVISI KEDUA ( 2024 – SEKARANG) Pencabutan beberapa pasal tindak pidana dari UU ITE Pengalihan ke KUHP Baru (UU No. 1/2023) Fokus pada aspek teknis transaksi elektronik Mengurangi tumpang tindih regulasi Memfokuskan UU ITE pada aspek teknisnya Memberikan kejelasan yurisdiksi penegakan hukum UU No. 1/2024 – Harmonisasi dengan KUHP Implikasi Strategis Sumber : ICJR (2024). Studi Penerapan UU ITE Pasca Revisi ; Kompas (2024). Analisis Perubahan UU ITE.

9. STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL Perpres No. 47/2023 - Framework Strategis : 4 Pilar Utama: Governance - Tata kelola keamanan siber terintegrasi Capacity Building - Penguatan SDM dan infrastruktur Partnership - Kerjasama multi-stakeholder termasuk masyarakat Risk Management - Manajemen risiko berbasis skenario Pendekatan Holistik : Melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan ruang siber yang aman dan kondusif Sumber : Perpres No. 47/2023; BSSN (2024). Laporan Ancaman Siber Indonesia.

10. KELEMBAGAAN KEAMANAN SIBER Leading Institutions Mekanisme Kordinasi Tim Koordinasi Keamanan Siber Nasional Information Sharing antar lembaga Joint Response untuk insiden kritis BSSN - Koordinator utama keamanan siber nasional Kemkominfo - Regulasi dan pengawasan ekosistem digital Polri - Penegakan hukum cybercrime TNI - Pertahanan siber dalam konteks pertahanan negara

11. 1. BSSN & Polri (2021): Menandatangani MoU terkait penguatan kolaborasi penyidikan dan respons insiden siber . 2. Kemkominfo & Meta/Facebook (2023): Kerja sama penghapusan konten hoaks , ujaran kebencian , dan radikalisme digital. 3. BSSN & Kementerian Pertahanan (2022): Penguatan ketahanan siber nasional , khususnya dalam ranah strategis pertahanan . Kerja Sama Antar-Lembaga (MoU) Keamanan Siber

12. Tantangan Teknis: Kompleksitas teknologi yang berkembang pesat Lintas yurisdiksi dalam kasus cybercrime internasional Keterbatasan infrastruktur keamanan siber ~ TANTANGAN IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM SIBER Tantangan Non-Teknis: Gap literasi digital masyarakat dan aparat Resistensi terhadap regulasi dari sektor swasta Tumpang tindih kewenangan antar lembaga Sumber : Kemkominfo (2024). Evaluasi Implementasi UU ITE; BSSN (2024). Cybersecurity Posture Indonesia.

13. ARAH KEBIJAKAN MASA DEPAN Prioritas Strategis 2025-2029: Harmonisasi regulasi cybercrime secara menyeluruh Penguatan ekosistem keamanan siber berbasis partisipasi Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital masyarakat Pengembangan teknologi keamanan siber dalam negeri Paradigma Baru: Whole-of-society approach dalam keamanan siber Co-regulation antara pemerintah dan industri Preventive governance berbasis edukasi dan kesadaran Sumber : Bappenas (2024). RPJMN 2025-2029 Sektor Digital; BSSN (2024). Roadmap Keamanan Siber.

14. Dimensi Partisipasi Masyarakat: Digital Citizenship - Menjadi warga digital yang bertanggung jawab Public Awareness - Meningkatkan kesadaran hukum siber Community Policing - Pelaporan dan pencegahan kejahatan siber Digital Literacy - Edukasi keamanan siber di tingkat grassroot PERAN MASYARAKAT DALAM POLITIK HUKUM SIBER Mekanisme Keterlibatan: Konsultasi publik dalam penyusunan regulasi Multi-stakeholder dialogue antara pemerintah-swasta-masyarakat Cyber volunteer program untuk kampanye keamanan siber Tantangan Partisipasi : Kesenjangan literasi digital dan akses informasi yang belum merata

15. Persons in the criminal justice system KESIMPULAN

16. TERIMAKASIH ! Please keep this slide for attribution 01