Tindak Pencegahan Penanganan Kekerasan_Satgas.pptx

Tindak Pencegahan Penanganan Kekerasan_Satgas

1. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Sosialisasi Pembentukan “Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan”

2. 2

3. TOPIK 1: URGENSI PERMENDIKBUD- RISTEK 46/2023

4. Pemantik (1) “Apa yang terpikir ketika Bapak dan Ibu mendengar kata kekerasan ?” Durasi: 4 menit Minta peserta merespon pertanyaan berikut:

5. Pemantik (1) Menurut Ibu/Bapak, apa saja “kata kunci” dari definisi kekerasan berikut: Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan : rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Sumber: Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 Pasal 1 ayat (3)

6. Saatnya Bapak/Ibu menebak apakah pernyataan berikut termasuk Mitos/Fakta, jangan lupa jelaskan alasan dibalik pilihan tersebut. Pernyataan 1: Kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk dalam jangka panjang Mitos / Fakta Konsep 1: Data dan fakta kekerasan

7. Jawaban pernyataan 1 Alasannya: Berbagai studi di tingkat global, menunjukkan kekerasan dapat berdampak pada luka fisik, dampak psikologis termasuk depresi dan trauma, terganggunya kondisi psikososial korban, rendahnya prestasi pendidikan, hilangnya kepercayaan diri, kemungkinan terlibat dalam perilaku berisiko seperti penggunaan NAPZA, viktimisasi dan langgengnya kekerasan di kemudian hari, membuat kekerasan berdampak pada kesejahteraan individu dalam jangka panjang (WHO, 2019). Kekerasan yang dialami oleh anak, baik yang dilakukan secara psikis, verbal, dan emosional menimbulkan dampak khusus pada proses tumbuh kembang, khususnya psikososial anak. Berdasarkan data dari Italian Journal Pediatrics (2019). Fakta

8. Jawaban pernyataan 1 Alasannya: Berbagai studi di tingkat global, menunjukkan kekerasan dapat berdampak pada luka fisik, dampak psikologis termasuk depresi dan trauma , terganggunya kondisi psikososial korban, rendahnya prestasi pendidikan , hilangnya kepercayaan diri, kemungkinan terlibat dalam perilaku berisiko seperti penggunaan NAPZA, viktimisasi dan langgengnya kekerasan di kemudian hari, membuat kekerasan berdampak pada kesejahteraan individu dalam jangka panjang (WHO, 2019). Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak menimbulkan penderitaan bagi korban , yakni tidak hanya fisik namun juga psikis, ekonomi, dan sosial yang berdampak langsung terhadap korban saat kekerasan terjadi, juga dapat meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban . Karena itu, kekerasan menimbulkan kerugian besar terhadap korban, keluarga korban, bahkan masyarakat dan negara (KPAI, 2023) Fakta

9. Pernyataan 2: Kasus kekerasan pada anak sudah teratasi dengan baik di Indonesia. Mitos / Fakta

10. Mitos Jawaban pernyataan 2 Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi: anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban pornografi dan cyber crime , sebesar 2.133 kasus . (KPAI, 2022) 34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022) 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021) 26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022) 36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022) Faktanya, data menunjukkan kekerasan masih terus terjadi:

11. Dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan Konsep 1: Data dan fakta kekerasan

12. Satuan pendidikan X Pelaku/Korban Pelaku/Korban Peserta didik Peserta didik 2. Peserta didik Pendidik 3. Peserta didik 4. Peserta didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan Satuan pendidikan Y Pelaku/Korban Pelaku/Korban 7. Pendidik Pendidik 8. Pendidik Tenaga kependidikan 9. Tenaga Kependidikan Peserta didik/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan 5. Peserta didik/Pendidik/Tenaga Kependidikan Pelaku/Korban 6. Peserta didik/Pendidik/Tenaga Kependidikan Masyarakat umum** Dewasa Anak *pendidik: guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya Sasaran peraturan ini adalah: Peserta didik Pendidik Tenaga kependidikan dan Warga satuan pendidikan lainnya (masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan) Cakupan penanganan kekerasan: Lokasi kekerasan di dalam satuan pendidikan Lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan Melibatkan lebih dari 1 satuan pendidikan **Jika pelaku/korban masyarakat umum, penanganan tidak bisa dilakukan oleh satuan pendidikan Konsep 2: Permen PPKSP melindungi peserta didik, pendidik*, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam, maupun di luar satuan pendidikan

13. Bentuk-bentuk kekerasan Pencegahan kekerasan Pembentukan TPPK & Satgas Penanganan kekerasan Hak korban, saksi, dan peserta didik sebagai terlapor dalam penanganan kekerasan Partisipasi masyarakat Pengelolaan data kasus Penghargaan Pendanaan Konsep 3: Ruang Lingkup PPKSP

14. TOPIK 2: DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN

15. KEKERASAN Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Bentuk kekerasan menurut Permendikbudristek 46/2023 - Pasal 6: Kekerasan fisik Kekerasan psikis Perundungan Kekerasan seksual Diskriminasi dan intoleransi Kebijakan yang mengandung kekerasan

16. Pasal 7 - 9: Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan Kekerasan fisik Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu Kekerasan psikis Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa , maka termasuk dalam kategori perundungan

17. Kekerasan seksual Permendikbud PPKSP mendefinisikan kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk menegaskan sanksi administratifnya Diskriminasi dan intoleransi merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan /atau fungsi reproduksi seseorang pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan suku/etnis agama kepercayaan ras warna kulit usia status sosial ekonomi jenis kelamin kemampuan intelektual mental sensorik fisik Tindakan objek atas dasar identitas Pasal 10 - 11:

18. Selain mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek PPKSP juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan Kebijakan dari pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, kepala satuan pendidikan dan kepala dinas pendidikan Kebijakan yang mengandung kekerasan surat edaran nota dinas imbauan instruksi surat keputusan dalam bentuk pedoman, dan lain-lain Pasal 13:

19. TOPIK 3: PEMBENTUKAN TPPK DAN SATUAN TUGAS

20. Konsep 1: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) When? (Kapan) Who? (Siapa) 1 tahun (maks. Agustus 2024) 6 bulan** (maks. Februari 2024) 6 bulan** (maks. Februari 2024) Diangkat oleh: Kepala Sekolah Keanggotaan (3 orang atau gasal): Perwakilan pendidik (selain kepala satuan pendidikan) Komite sekolah atau orang tua/wali Syarat: Tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan; Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000) Masa jabatan: 2 tahun, namun dapat diangkat kembali Where? (Dimana) PAUD SD SMP, SMA, SMK *Jika SDM di PAUD tidak mencukupi, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan dinas pendidikan ** Pembentukan TPPK di pendidikan nonformal adalah 1 tahun dengan anggota perwakilan pendidik *** Untuk SLB target pembentukannya mengikuti sesuai dengan jenjang pendidikan di atas How (Bagaimana) Asesmen kebutuhan Penunjukan anggota Pengangkatan dan penetapan Pelaporan pembentukan di dapodik dan portal PPKSP

21. Kepala satuan pendidikan mempertimbangkan : Perbandingan jumlah warga satuan pendidikan (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) dengan estimasi jumlah calon anggota TPPK , dan; Beban tugas calon anggota TPPK. Jika tidak cukup dapat menambahkan perwakilan tenaga administrasi yang berasal dari unsur tenaga kependidikan . Kepala satuan pendidikan menunjuk unsur keanggotaan TPPK Orang tersebut mengirimkan surat pernyataan (ditandatangani dan dibubuhi materai dengan isi: tidak pernah terbukti melakukan kekerasan; tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Lanjutan Konsep 1: Alur pembentukan TPPK Asesmen Kebutuhan Penunjukan Anggota Pengangkatan dan Penetapan Kepala satuan pendidikan melakukan pengangkatan dan penetapan anggota TPPK terpilih dengan menerbitkan surat keputusan.

22. Lanjutan Konsep 1: Satuan Tugas (Satgas) When? (Kapan) Who? (Siapa) 6 bulan (maks. Februari 2024) Diangkat oleh: Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Keanggotaan (5 orang atau jumlah gasal): perwakilan Dinas Pendidikan perwakilan dinas bidang perlindungan anak perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak Syarat: tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan; tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000) Masa bakti: 4 tahun, dapat diangkat kembali Where? (Dimana) Pemerintah provinsi atau pemerintah kota/kabupaten How (Bagaimana) Persiapan penyusunan Satuan Tugas Koordinasi lintas sektor Penyampaian usulan anggota Penyampaian susunan Satuan Tugas Penetapan Satuan Tugas Pelaporan pembentukan Satuan Tugas di portal PPKSP

23. Lanjutan Konsep 1: Alur Pembentukan Satuan Tugas Tahapan Pembentukan Satuan Tugas aktor: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota bersama Sekretaris Daerah Persiapan Penyusunan Satuan Tugas PPKSP aktor: Kepala dinas pendidikan Provinsi/Kab/Kota bersama Sekretaris Daerah Rapat Koordinasi Lintas Sektor Perwakilan dinas dan organisasi menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah Penyampaian Usulan Anggota dari lintas sektor Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Sekretaris Daerah memeriksa usulan Penyampaian Susunan Satuan Tugas PPKSP Persiapan Penyusunan Satuan Tugas PPKSP Gubernur atau Bupati/Walikota kemudian mengkaji usulan Kepala dinas pendidikan dan kemudian menerbitkan surat keputusan Penetapan Satuan Tugas PPKSP Persiapan Penyusunan Satuan Tugas PPKSP Bagaimana jika di satpen/dinas sudah ada tim namun namanya tidak sesuai dengan yang ada di Permendikbudristek 46/2023? Prinsipnya tim yang sudah bertugas bisa langsung dibentuk sebagai TPPK/Satgas dengan catatan memenuhi 4 unsur: (a) unsur yang terlibat dalam tim sudah sesuai dengan mandat Permen bab IV pasal 27 untuk TPPK, dan bab IV pasal 33 untuk satgas, (b) tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas TPPK/Satgas, (c) SK yang masih berlaku masa tugasnya, dan (d) SK yang dibuat diunggah ke dasbor PPKSP.

24. Konsep 3: Alur Pembentukan Satuan Tugas Kedudukan dan Garis Koordinasi Satgas PPKSP Tingkat Provinsi Kedudukan dan Garis Koordinasi Satgas PPKSP Tingkat Kabupaten/Kota Gubernur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Satgas PPKSP Provinsi Kepala SMA Kepala SMK Kepala SLB TPPK SMA TPPK SMK TPPK SLB Bupati/Walikota Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Satgas PPKSP Kab/Kota Kepala Satuan Pendidikan Usia Dini dan Non Formal Kepala SD Kepala SMP TPPK SD TPPK SMP Kedudukan dan Garis Koordinasi Satgas PPKSP Tingkat Provinsi Lanjutan Konsep 1: Alur Pembentukan Satuan Tugas TPPK Pendidikan Usia Dini dan Non Formal

25. Lanjutan Konsep 1: Pelaporan pembentukan TPPK & Satgas Bagaimana tahapan pengisian data TPPK dan Satgas? Mengisi nama anggota TPPK di DAPODIK Mengunggah dokumen SK TPPK di Portal PPKSP Informasi lengkapnya bisa diakses di tautan berikut: https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/tppk-satgas/ https://dapo.kemdikbud.go.id/berita/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan-pendidikan TPPK (Satuan Pendidikan) Satuan Tugas (Dinas Pendidikan) Mengisi nama anggota Satgas di Portal PPKSP Mengunggah dokumen SK Satgas di Portal PPKSP Melihat rekapitulasi isian Satgas di dasbor Portal PPKSP Melihat rekapitulasi isian TPPK di dasbor Portal PPKSP

26. Dasbor pembentukan TPPK https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/dashboard

27. Dasbor pembentukan Satuan Tugas https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/dashboard

28. TOPIK 4: PENCEGAHAN KEKERASAN

29. Konsep Penguatan tata kelola Pencegahan Pembuatan tata tertib untuk pencegahan kekerasan Menjalankan kebijakan Kementerian Merencanakan dan menjalankan program Pembelajaran tanpa kekerasan Membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan & penanganan kekerasan (TPPK) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait Pelibatan warga sekolah (orang tua/wali dll) Menyediakan pendanaan Melakukan evaluasi berkala Satuan Pendidikan Menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan Mengintegrasikan ke program prioritas Alokasi anggaran Memfasilitasi dan membina satuan pendidikan Membentuk Satuan Tugas Melakukan koordinasi lintas sektor Melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah Membuat kebijakan , POS, pedoman & modul yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan Alokasi anggaran Koordinasi lintas sektor Monitoring dan evaluasi Kemendikbudristek

30. Konsep Pencegahan Edukasi Satuan Pendidikan Sosialisasi di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah & kampanye; Elektronik Non-elektronik Melaksanakan pendidikan penguatan karakter Pemerintah Daerah Sosialisasi kebijakan dan program PPKSP Menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan satuan tugas Kemendikbudristek Sosialisasi kebijakan Memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan

31. Konsep Pencegahan Penyediaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan ramah disabilitas Menyediakan kanal aduan Pemerintah Daerah Menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman & ramah disabilitas Menyediakan kanal aduan Kemendikbudristek Memfasilitasi sistem informasi atas data penanganan Kekerasan Menyediakan kanal aduan

32. TOPIK 5: PENANGANAN KEKERASAN

33. Konsep 1: Bantuan yang Berpusat pada Korban Menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak korban dan korban diperlakukan dengan penuh martabat dan rasa hormat Prinsip bantuan yang berpusat pada korban berkaitan dengan etika dan kepentingan yang terbaik untuk korban. Mendukung pemulihan korban dan membantu korban dalam mengidentifikasi kebutuhannya dan berkoordinasi dengan layanan yang dibutuhkan Meningkatkan serta memastikan korban, pelapor, terlapor dan saksi memiliki kapasitas korban untuk mampu menjalani proses penanganan yang akan dilakukan

34. Pendampingan P TPPK melalui koordinasi Satgas PPKSP memfasilitasi pendampingan yang dibutuhkan korban, saksi, dan terlapor selama proses penanganan kekerasan . Pasal 44 ayat (2) Permendikbudristek PPKSP, TPPK melalui koordinasi dengan Satgas PPKSP memberikan pendampingan kepada: Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus Peserta Didik; dan Korban atau Saksi yang berstatus Pendidik atau Tenaga Kependidikan. Pasal 44 ayat (6) Permendikbudristek PPKSP mengatur pendampingan berupa layanan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain. Pemberian layanan pendampingan dibebankan pada anggaran pemerintah daerah .

35. Prinsip Dasar Pendampingan Respon yang kita berikan harus mementingkan korban, yang mencakup keselamatan fisik, psikis, dan kesejahteraan korban. Hal penting bagi kita adalah memastikan seluruh korban kekerasan mendapatkan layanan yang sama. KESELAMATAN KORBAN NON DISKRIMINASI PERSETUJUAN KERAHASIAAN Menghargai hak, martabat, dan harapan korban. Setiap bagian yang dilakukan oleh pendamping memerlukan persetujuan dari korban, pada korban usia anak persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, wali dan/atau orang dewasa yang dipercaya. Menjaga kerahasian laporan yang kita terima dan memastikan pemberian informasi hanya kepada pihak yang relevan dan bertanggung jawab.

36. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan Penerimaan Laporan Pemeriksaan Jika terdapat laporan kekerasan TPPK atau Satuan Tugas melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban melalui alur berikut (Pasal 39): P Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan dan Rekomendasi Pemulihan Pemulihan berjalan paralel sejak penerimaan laporan hingga akhir proses pendampingan. Max. 30 hari kerja (terhitung sejak permintaan keterangan dari pelapor/korban) 1 2 3 4 5

37. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan Dugaan kekerasan terjadi TPPK menemukan langsung dugaan kekerasan TPPK/Satgas/ Kemendikbud menerima laporan TPPK/Satgas/Kemendikbud melimpahkan laporan kepada TPPK/Satgas sesuai kewenangan TPPK/Satgas menindaklanjuti laporan TPPK/Satgas/Kemendikbud melimpahkan laporan kepada TPPK/Satgas sesuai kewenangan Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan TPPK/Satgas mengambil tindakan awal, pendampingan, dan pemulihan TPPK/Satgas melakukan pemeriksaan kasus TPPK/Satgas melakukan: Pemanggilan Mengumpulkan keterangan & bukti dari pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait lainnya Awal/akhir dari proses/tahapan Proses tahapan/utama Tindakan lanjutan dari proses/tahapan utama Penerimaan laporan Pemeriksaan TPPK/Satgas menyusun laporan hasil pemeriksaan (kesimpulan dan rekomendasi) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Penyusunan kesimpulan & rekomendasi Pemulihan berjalan paralel dilakukan 1 2 Pemulihan: memastikan pemulihan bagi korban dilakukan Pemulihan 3 5 4

38. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan P Penerimaan Laporan Pelapor Langsung* Tidak Langsung* a. surat tertulis b. telepon c. pesan singkat elektronik d. bentuk pelaporan lain yang memudahkan TPPK Satuan Tugas Pemerintah Daerah sesuai Kewenangan dan/atau Kementerian *) Laporan tidak perlu disertai dengan bukti awal. Penerimaan laporan perlu memperhatikan prinsip perlindungan anak serta memastikan Hak Korban, Pelapor, Saksi dan Peserta Didik sebagai Terlapor: Korban, Pelapor, Saksi berhak atas: pelindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus Peserta Didik sebagai Terlapor berhak atas: pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus; pelindungan dari ancaman atau Kekerasan Catatan Penting

39. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan P 2. Pemeriksaan Telaah Laporan Dugaan Kekerasan Pemanggilan Para Pihak Pemeriksaan Para Pihak Analisis Hasil Pemeriksaan Dalam telaah laporan dugaan kekerasan: Menentukan lingkup kekerasan Menentukan pihak yang bertugas melakukan penanganan kekerasan Menyusun rencana penanganan kekerasan Memberitahukan hasil telaah laporan dugaan kekerasan kepada pihak terkait Catatan Penting Catatan Penting Dalam pemeriksaan para pihak TPPK dan/atau Satuan Tugas perlu memastikan proses pemeriksaan tercatat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)

40. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan P 3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan adalah hasil analisis yang ditemukan TPPK atau Satuan Tugas dari proses pemeriksaan laporan kekerasan. Kesimpulan memuat informasi: Lanjutkan ke: a. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sanksi administratif b. pemulihan korban c. tindak lanjut keberlanjutan pendidikan Terbukti terjadi Kekerasan Jika terdapat kasus terlapor usia anak maupun usia dewasa dan tidak terbukti, kerahasiaan kasus tetap harus dijaga. Catatan Penting Perlu ada tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan pemulihan nama baik terlapor. Surat keputusan pemulihan nama baik terlapor Tidak Terbukti terjadi Kekerasan

41. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan P 4. Tindak Lanjut Laporan dan Rekomendasi Keberlanjutan Pendidikan (Pasal 43) Permendikbudristek PPKSP Catatan Penting pemberian sanksi administratif; sanksi yang diberikan dari peraturan ini tidak mengesampingkan peraturan lain.

42. Konsep 2: Mekanisme Alur Penanganan P P 5. Pemulihan pemulihan dapat dilakukan secara paralel sejak laporan diterima layanan pemulihan difasilitasi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga penyedia dukungan yang relevan

43. Pembagian Tugas Penanganan P Pihak Penanganan Kekerasan Cakupan Tugas Cakupan Tugas Sesuai Lingkup TPPK Kasus kekerasan di satuan pendidikan TPPK menangani kasus kekerasan apabila kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah*, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya: di dalam lokasi atau di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan. Pasal yang relevan: * Anggota komite sekolah tidak bisa diberikan sanksi oleh kepsek jika melakukan kekerasan. Namun, anggota komite yang menjadi anggota TPPK , jika melakukan kekerasan dapat diberikan sanksi oleh kepala sekolah.

44. Pembagian Tugas Penanganan P Pihak Penanganan Kekerasan Cakupan Tugas Cakupan Tugas Sesuai Lingkup Satuan Tugas Kabupaten / Kota Kasus kekerasan memenuhi kondisi pada Pasal 5 Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan. Kerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya: di dalam lokasi atau di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan. dan Pasal 41 Terlapor merupakan kepala satuan pendidikan; Kekerasan melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan; Kekerasan melibatkan anggota TPPK; dan/atau TPPK tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Satuan Tugas Kabupaten/Kota menangani kasus kekerasan apabila: Kasus kekerasan terjadi di lingkup pendidikan usia dini, sekolah non-formal, SD, dan/atau SMP Satuan Tugas Provinsi Satuan Tugas Provinsi menangani kasus kekerasan apabila: Kasus kekerasan terjadi di lingkup SMA dan/atau SMK

45. Pembagian Tugas Penanganan P Pihak Penanganan Kekerasan Karakteristik Kasus Cakupan Tugas Sesuai Lingkup Satuan Tugas Kabupaten / Kota Kasus kekerasan memenuhi salah satu kondisi berikut (Pasal 5 dan Pasal 41) Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah * , dan Warga Satuan Pendidikan lainnya: di dalam lokasi atau di luar lokasi satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan. 3. Terlapor merupakan kepala satuan pendidikan 4. Kekerasan melibatkan anggota TPPK; dan/atau 5. TPPK tidak melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Kabupaten/Kota menangani kasus kekerasan apabila terjadi di lingkup: pendidikan usia dini sekolah non-formal, SD SMP Satuan Tugas Provinsi Satuan Tugas Provinsi menangani kasus kekerasan apabila terjadi di lingkup: SMA SMK SLB * Anggota komite sekolah tidak bisa diberikan sanksi oleh kepala sekolah jika melakukan kekerasan. Namun, anggota komite yang menjadi anggota TPPK , jika melakukan kekerasan dapat diberikan sanksi oleh kepala sekolah.

46. Pembagian Tugas Penanganan P Pihak Penanganan Kekerasan Cakupan Tugas Cakupan Tugas Sesuai Lingkup Kelompok Kerja Kemendikbudristek Kasus kekerasan memenuhi kondisi pada Pasal 5 Kelompok Kerja yang dibentuk Mendikbudristek untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di bidang pendidikan menangani kasus kekerasan apabila (Pasal 42): Kasus kekerasan terjadi di semua lingkup satuan pendidikan; Satuan tugas tidak melaksanakan tugasnya menangani kasus kekerasan. Kementerian melaksanakan Penanganan Kekerasan dengan mendorong Dinas Pendidikan untuk memastikan Satuan Tugas agar melakukan penanganan kekerasan. Dalam hal Satuan Tugas tidak melaksanakan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud, Kementerian dapat merekomendasikan sanksi Dinas Pendidikan atau kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

47. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, atau pandangan lain yang mereka miliki. NON DISKRIMINATIF TPPK dan/atau Satuan Tugas memberikan penanganan kasus kepada seluruh korban tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, atau pandangan lain yang mereka miliki. TPPK dan/atau Satuan Tugas memprioritaskan atau pun mengabaikan kasus tertentu karena pelaku atau korban kekerasan memiliki status sosial tertentu misalnya. Contoh dalam aspek penanganan TPPK melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua dalam proses merancang hingga melaksanakan aktivitas pencegahan kekerasan di sekolah tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, atau pandangan lain yang mereka miliki. TPPK perlu mengembangkan aktivitas pencegahan yang inklusif. Contoh dalam aspek pencegahan

48. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, baik di sektor publik maupun di institusi penyelenggara kesejahteraan sosial swasta, pengadilan hukum, kebijakan administratif maupun legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. 2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TPPK mempertimbangkan dan memastikan bahwa program pencegahan di sekolah tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak dan harus dengan persetujuan orang tua/wali mereka, misal: sekolah tidak mengundang narasumber yang membuat peserta didik tertekan saat seminar sosialisasi pencegahan kekerasan. Sekolah juga tidak memaksa peserta didik untuk menjadi mata-mata dalam pengawasan kekerasan di sekolah. Contoh aplikasi dalam aspek pencegahan TPPK mempertimbangkan bahwa seluruh tindakan tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak, baik korban, saksi, maupun pelaku. Tim tidak menyudutkan para pihak usia anak dalam proses penanganan kekerasan (misal saat penelaahan kasus), dan harus dengan persetujuan orang tua/wali mereka. TPPK harus memastikan bahwa siswa usia anak tidak terpapar dengan penanganan kasus kekerasan yang akan memberikan mereka trauma sekunder. Contoh aplikasi dalam aspek penanganan

49. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya dan pandangan-pandangan anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia/kedewasaan anak. 3. PARTISIPASI ANAK TPPK melibatkan peserta didik usia anak untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan yang tepat diterapkan di sekolah. Dalam diskusi pengembangan program, peserta didik memiliki kesempatan mengutarakan ide mereka. Saat diskusi pengembangan, TPPK mempertimbangkan ide yang diutarakan oleh peserta didik. Contoh aplikasi dalam aspek pencegahan TPPK melakukan asesmen kepada peserta didik terkait program seperti apa yang dapat memperbaiki karakter siswa tanpa ada kekerasan, dengan menyadari bahwa apa yang dialami oleh siswa bisa jadi ada pengaruh dari banyak faktor (misal: media sosial). Perlu diperhatikan bahwa TPPK tidak melibatkan peserta didik usia anak secara langsung (misal: TPPK meminta peserta didik menginvestigasi kasus) agar terhindar dari trauma sekunder. Contoh aplikasi dalam aspek penanganan

50. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK dan/atau Satuan Tugas menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam memberikan penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya, TPPK tidak melihat jenis kelamin tertentu lebih lemah dari jenis kelamin lainnya. TPPK perlu memiliki perspektif bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk menjadi pelaku dan korban Contoh dalam aspek penanganan TPPK dan/atau Satuan Tugas menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam merencanakan hingga melaksanakan aktivitas pencegahan di satuan pendidikan. Misalnya dengan memastikan peserta didik laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi yang sama terkait pencegahan kekerasan seksual Contoh dalam aspek pencegahan Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tanpa memandang gender memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan. 4. KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

51. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK dan/atau Satuan Tugas perlu menyiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas agar proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi kepada orang dengan disabilitas dapat ditangani dengan tepat. Misalnya saat proses investigasi TPPK perlu menyiapkan Juru Bahasa Isyarat Contoh dalam aspek penanganan Orang dengan disabilitas mendapatkan hak informasi dan edukasi yang sama terkait dengan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Misalnya saat TPPK dan/atau Satuan Tugas melaksanakan edukasi pencegahan kekerasan seksual, perlu memastikan metode penyampaian sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas. Contoh dalam aspek pencegahan Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak diberikan akses dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan. 5. KESETARAAN HAK DAN AKSES BAGI DISABILITAS

52. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Tim pencegahan dan penanganan kekerasan menangani kasus dengan terduga pelaku guru dan kasus dengan terduga siswa dengan sama-sama serius (tidak lebih mengutamakan satu dari pada yang lain dan tidak takut karena guru adalah rekan sendiri misalnya) Contoh dalam aspek penanganan Kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan di sekolah, termasuk anggaran dan efektivitas program. Contoh dalam aspek pencegahan setiap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan tanggung jawab termasuk dalam penyediaan sumber daya yang memadai. 6. AKUNTABILITAS

53. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK perlu memastikan: laporan kekerasan yang masuk ke TPPK tidak tersebar ke publik. keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor dalam penanganan kasus kekerasan, dan/atau pemulihan bagi korban dan pelaku (berusia anak), yang dapat bekerja sama dengan UPTD PPA atau pihak lainnya yang memiliki keahlian pemulihan. Contoh dalam aspek penanganan Kepala sekolah memastikan penyediaan sarana prasarana misalnya toilet sekolah yang mendukung keselamatan dan keamanan peserta didik; toilet memiliki lampu terang, bersih, berada di lokasi yang mudah dijangkau, dll. Contoh dalam aspek pencegahan Prinsip kehati-hatian memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan secara hati-hati dilakukan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 7. KEHATI-HATIAN

54. Konsep 2: Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Setiap anak yang menjadi peserta didik harus dijamin keberlanjutan pendidikannya agar dapat terus mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan. 8. KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN Jika menemukan siswa sebagai pelaku kekerasan, tim juga memastikan siswa pelaku ini dapat melanjutkan proses belajarnya. Misalnya dengan membuat skenario pendampingan daring jika pelaku harus menjalani proses peradilan anak. Dalam membuat pelatihan penanganan kekerasan untuk TPPK, ditekankan prinsip bahwa fokus penanganan adalah agar siswa dapat belajar kembali, sehingga siswa berusia anak juga harus diperlakukan sebagai “korban”. Dengan begitu TPPK dalam memberikan sanksi tidak menghilangkan hak pendidikan pelaku yang masih berusia anak. Contoh dalam aspek pencegahan Contoh dalam aspek penanganan

55. Sanksi P Sanksi administratif* kepada pelaku peserta didik mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik Peserta didik Pelaku Kepala satuan pendidikan Pemberi sanksi 1.Teguran tertulis 2.Tindakan edukatif 3.Pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lain nya Sanksi ringan Sanksi berat *Prinsip pemberian sanksi administratif Bersifat mendidik dan membangun rasa tanggung jawab, Memenuhi hak pendidikan peserta didik, Melindungi kondisi psikis peserta didik, dan Berpedoman pada ketentuan perundangan-perundangan perlindungan anak Pemindahan peserta didik adalah upaya paling akhir , dilakukan jika: Mengakibatkan luka fisik/psikologis berat atau kematian bagi korban dan Ada rekomendasi dari Satuan Tugas dan/atau dinas pendidikan Tujuan pemindahan: Melindungi korban di sekolah asal Memastikan hak pendidikan dari pelaku anak Hak pendidikan anak sebagai korban maupun pelaku harus dilindungi Pasal 57 Ayat (2): Pasal 60 Ayat (4):

56. Sanksi P Sanksi administratif kepada pelaku pendidik dan tenaga kependidikan harus berdasarkan dampak perbuatannya kepada korban Pendidik dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Pemerintah daerah Pemberi sanksi Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 94/2021) Jenis sanksi Pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN Pihak yang berwenang 1.Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf tertulis yang dipublikasikan 3. Pengurangan hak; 4. Pemberhentian sementara 5.Pemutusan/pemberhentian hubungan kerja. Sanksi ringan Sanksi berat