tindak pidana korupsi pada birokrasi.pptx

tindak pidana korupsi pada birokrasi.

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI OLEH : IDA NURMAYANTI (134254054) DESY YUWAVI (134254063) ADINTA RAGIL S (1342540) RIZAL AGMAS TAHTA P (134254064)

2. INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA IPK ini dilansir oleh Lembaga Transparency International CATATAN : Rentang indeks 0 ( sangat korup ) dan 10 ( sangat bersih ) semakin rendah nilai IPK berarti semakin tingggi tingkat korupsi A. LATAR BELAKANG

3. Dua belas tahun setelah reformasi 1998 berlalu , terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terealisasikan dengan baik . Alih – alih memberantas korupsi , namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara , anggota legislatif dan pihak – pihak lain. Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara

4. APA UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENANGANI KASUS KORUPSI? KPK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan dibentuknya perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pemerintah melalui Kabinet Indonesia Bersatu menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN Mengadakan kerjasama Internasional dalam kerangka Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir ( untuk tidak memberikan perlindungan bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi ) Akan tetapi rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum masih menjadi kendala utama

5. B. DEFINISI KORUPSI

6. DIMENSI KORUPSI (ONGHOKHAM) TINGKAT ATAS, melibatkan penguasa dan mencakup nilai uang yang cukup besar TINGKAH MENENGAH DAN BAWAH, bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat . Korupsi ini seringkali menghambat kepentingan kalangan menengah ke bawah seperti berbelitnya proses perizinan , pembuatan KTP, SIM, dll EMPAT AKAR HALANGAN BESAR PEMBERANTASAN KORUPSI OPPORTUNITY, terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi SYSTEM, saat sistem pengawasan tak ketat , orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang NEED, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai . EXPOSES, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah .

7. B. PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Korupsi adalah salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia kini semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketidakberhasilan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi telah melemahkan citra pemerintah di kalangan masyarakat, dan apabila tidak ada perbaikan kondisi tersebut akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

8. Dampak korupsi pada tataran perekonomian mikro: Menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi Meningginya pola pengeluaran masyarakat Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi dan industri Dampak korupsi pada tataran ekonomi makro: Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional Semakin tinggi tingkat inflasi Semakin rendahnya kinerja investasi nasional Nilai tukar mata uang rupiah merosot Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional

9. DAMPAK KORUPSI perbedaan yang ada di depan mata & tanpa jarak

10. HAMBATAN PENANGANAN KORUPSI Hambatan struktural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat. Adanya “sikap sungkan” dan toleran antar aparatur pemerintah dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Hambatan instrumental yaitu yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hambatan manajemen yang bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip managemen yang baik.

11. D. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Keberhasilan praktek penanggulangan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakkan hukum, namun juga pada aspek pendidikan yakni pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipandang merupakan inovasi dalam dunia pendidikan, hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat yang otorian menuju masyarakat yang demokratis.

12. Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Pengubahan presepsi sikap terhadap korupsi. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya di harapkan dapat menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan progam anti korupsi . Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (kesuma, 2004).

13. E. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

14. DASAR – DASAR HUKUM TINDAK KORUPSI

15. KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI

16. TIDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI

17. F. KESIMPULAN Hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat telah tahu banyak tentang korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui informasi tersebut dari media massa terutama media televisi.Para pelaku korupsi mulai dari kelas kakap sampai kelas teri , dan terjadi baik dari lembaga yang memiliki wewenang besar maupun wewenang kecil . Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman terhadap pelajar adalah dengan memberikan PENDIDIKAN ANTI KORUPSI yang dapat dilakukan di sekolah sekolah dan perguruan tinggi .

18. Ada dua tujuan yang ingin dicapai pendidikan anti korupsi Menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa . Menyadarkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung , melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa .