TOR AKSI 2, PERENCANAAN PROGRAM STUNTING.pdf

Perencanaan dan penganggaran program stunting tahun berjalan dan tahun rencana

1. PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS KESEHATAN
Jl. Pajonga Daeng Ngalle No. 1 Telp 0418(21119) Takalar

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Instansi/SKPD : DINAS KESEHATAN KAB. TAKALAR
Bidang : KESEHATAN MASYARAKAT
Seksi : KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT
Program : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT.
Output : Terlaksananya Pertemuan Aksi #2 Penyusunan
rencana kegiatan program pencegahan dan
penurunan stunting Tingkat Kabupaten Takalar,
Kegiatan : Pertemuan Aksi #2 Penyusunan rencana kegiatan
program pencegahan dan penurunan stunting Tingkat
Kabupaten Takalar.

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2, menyatakan bahwa setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib
Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG)

2. g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuaan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
h. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis
Pangan dan Gizi
i. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis
Pangan dan Gizi
j. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting
k. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat
l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya
Kesehatan Anak;
m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

2. Gambaran
Strategi Nasional Percepatan Pencehagan Stunting (Stranas Stunting)
disusun berdasarkan kajian tentang pelsanaan percepatan perbaikan gizi
dann keberhasilan pencegahan stunting di negara-negara lain. Proses
penyusunan strategi nasional stunting ini yang dilakukan melalui rangkaian
dskusi dan dsan konsultasi publik oleh pemerintah dan berbagai pihak
termasuk Kementrian dan Lembaga, akademisi dan organisasi profesi dan
organisasi masyarakat madani serta dunia usaha.
Dengan adanya Strategi Nasional Stunting, diharapkan semua pihak di
berbagai tingkatan paham akan perannya masing-masing serta perlunya
kerjasama untuk mempercepat pencegahan dan penurunan nagka stunting,
selain itu para pihak juga dapat memastikan adanya keberpihakan pada
kesetaraan gender, disabilitas dan kelompok rentan. Strategi Nasional
p[ercepatan pencegahan Stunting ini terdiri dari lima pilar yaitu 1) Komitmen
dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; 2) Kampanye nasional dan
komunikasi perubahan prilaku; 3) Konvergensi Program pusat, daerah dan
desa; 4) ketahanan pangan dan gizi; 5) pemantauan dan evaluasi. Pilar 1
(satu) bertujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas
pemerintah di tingkat pusat, daerah hingga tingkat desa, sehingga upaya
untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah

3. kabupaten/kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen
layanan.
Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang
digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam
pencegahan dan penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan
stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan
program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi
dapat digunakan oleh keluarga sasaran sasaran rumah tangga 1.000 HPK
Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah
Kabupaten/Kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Aksi #1
Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan OPD untuk
meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan
integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan
dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten/ kota selanjutnya
mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Rencana Kerja OPD

A. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Aksi #1 Analisis Situasi ke
dalam Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan
intervensi gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK yang akan dilaksanakan
pada tahun berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan
atau tidak memerlukan anggaran

2. Tujuan Khusus
a. Masing-masing OPD dapat mengidentifikasi kegiatan yang perlu
dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan
apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi fokus, perbaikan
manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran.
b. Masing-masing OPD memetakan berbagai opsi sumber pendanaan
untuk membiayai program/ kegiatan penyediaan intervensi dan
kegiatan peningkatan integrasi

4. C. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat kegiatan adalah :
a. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan)
b. Puskesmas
c. Masyarakat Kabupaten Takalar

D. PELAKSANA
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar kerjasama
dengan Bappelitbang Kabupaten Takalar

E. NARASUMNER/FASILITATOR
a. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar
b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
c. Tim Ali Konvergensi Stunting (INEY)

F. WAKTU DAN TEMPAT
a. Waktu Pelaksanaan : Maret 2023
b. Tempat Pelaksanaan : Makassar

G. SUMBER DANA
A. DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023
B. Sumber dana DAU Spesific Grand Bidang Kesehatan Masyarakat tahun
2023

H. PENUTUP.
Demikian Kerangka Acuan ini Dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan ini, terima kasih.


Takalar, 1 Maret 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar



Dr. Hj. Rahmawati, S. Ked., Sp. P. A., M.Kes
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750418 200701 2 019