Transformasi-LMDH-menuju-KTH-HKM Ngembul.pptx

forest

1. Transformasi LMDH menuju KTH Hutan Kemasyarakatan Studi Kasus: LMDH Jati Makmur Lestari, Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur

2. Hutan adalah Rumah Kehidupan Selama puluhan tahun, masyarakat desa hutan sering diposisikan sekadar penonton. Melalui LMDH dengan skema Kulin KK, akses diberikan tetapi hasilnya timpang. Skema lama bak "outsourcing kehutanan": rakyat bekerja keras, Perhutani memegang kendali, bagi hasil lebih banyak ke perusahaan. Kini momentum KHDPK, UU Cipta Kerja, dan PP No. 23/2021 memberi angin segar. LMDH mendapat kesempatan naik kelas menjadi KTH dengan skema HKm. Transformasi ini bukan sekadar administratif, tapi revolusi sosial-ekonomi-hukum: rakyat menjadi subjek, bukan objek.

3. Landasan Hukum yang Kuat 01 UU 41/1999 tentang Kehutanan Dasar utama pengelolaan hutan Indonesia yang diperbarui dengan UU 19/2004 02 UU 11/2020 (Cipta Kerja) Memberikan kemudahan akses dan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 03 Perpres 28/2023 Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial untuk mempercepat transformasi 04 Permen LHK P.83/2016 Regulasi teknis tentang Perhutanan Sosial sebagai panduan implementasi

4. Pengakuan Resmi LMDH Jati Makmur SK Menteri LHK No. SK.7145/2019 Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan LMDH Jati Makmur seluas ±88,1 ha sebagai dasar legal transformasi menuju KTH HKm. Surat Bupati Blitar No. B/590.01.01.01/358/409.1.4/2024 mencatat progres transformasi 26 KTH/LMDH di Blitar, termasuk KTH Jati Makmur Lestari sebagai penerus LMDH Jati Makmur.

5. Progres Dinas Kehutanan Jawa Timur 26 LMDH/KTH Diusulkan Transformasi ke KLHK telah diajukan, termasuk KTH Jati Makmur Lestari Ngembul sebagai penerus LMDH Jati Makmur Kolaborasi Multi Pihak Melibatkan KLHK, CDK, Perhutani, Pemda, dan pendamping lokal dalam proses transformasi Komitmen Politik Daerah Menandakan adanya dukungan birokrasi tingkat daerah untuk mempercepat transformasi

6. Perbandingan Skema Lama vs Baru Aspek LMDH - Kulin KK KTH - HKm Dasar Hukum SK Kulin KK (kemitraan dengan Perhutani) SK KTH (izin langsung KLHK) Akses Kontrak kemitraan Izin legal 35 tahun (dapat diperpanjang) Bagi Hasil Dominan Perhutani (75%–25%) Lebih adil (70–80% untuk KTH) Kelembagaan LMDH (berbasis desa) KTH (berbasis kelompok tani hutan) Peran Perhutani Bos/penguasa areal Mitra usaha (opsional) Hak Rakyat Terbatas, rawan kriminalisasi Akses legal, perlindungan hukum

7. Tiga Instrumen Penting Transformasi AD/ART KTH Konstitusi internal KTH yang mengatur hak & kewajiban anggota, iuran, mekanisme sanksi, hingga tata kelola keuangan. Syarat pengakuan kelembagaan oleh KLHK, CDK, Pemda. Peta Bidang & Peta Luar Peta bidang: pembagian garapan (maksimal 2 ha/KK). Peta luar: batas keseluruhan areal KTH. Mengurangi konflik dan memperkuat legalitas spasial. Pengamanan Aset Perhutani Inventarisasi aset fisik (jalan produksi, kantor, tegakan kayu) bersama KTH–CDK–Perhutani dengan berita acara resmi.

8. Hak dan Kewajiban Anggota KTH Hak Anggota KTH Akses kelola legal selama 35 tahun Hasil usaha dengan bagi hasil yang adil Pendampingan teknis dari CDK Perlindungan hukum dari negara Kewajiban Anggota KTH Menaati AD/ART yang telah disepakati Patuh pada pembagian peta bidang Menjaga aset negara dengan baik Menanam & merawat hutan berkelanjutan

9. Peran CDK Jatim dan Perum Perhutani CDK Jawa Timur Hak: Monitoring, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan Kewajiban: Pendampingan teknis, legalisasi AD/ART, pengesahan peta, pengawasan aset Perum Perhutani Hak: Mendapat bagian usaha bila menjadi mitra Kewajiban: Transparan terkait aset, tidak menghambat transformasi, mendukung pengamanan hutan

10. Dampak Transformasi: Sosial, Ekonomi, Hukum Dampak Sosial Transformasi memperkuat demokratisasi pengelolaan hutan. Potensi konflik berkurang jika ada AD/ART dan peta. Rakyat merasa memiliki sehingga lebih peduli kelestarian. Dampak Ekonomi Skema bagi hasil adil memberikan porsi lebih besar untuk rakyat. Diversifikasi usaha: HHBK (madu, kopi, kayu putih), agroforestry, wisata alam. Potensi PAD daerah meningkat. Dampak Hukum Akses legal diperkuat dengan SK KTH. Kepastian spasial (peta) & kelembagaan (AD/ART) menutup celah konflik hukum. Aset Perhutani diamankan agar tidak jadi sumber kriminalisasi.

11. Diversifikasi Usaha Hutan Kemasyarakatan KTH dapat mengembangkan berbagai usaha: HHBK (madu, kopi, kayu putih), sistem agroforestry, dan wisata edukasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

12. 7 Rekomendasi Strategis 01 Sahkan AD/ART KTH Sebagai jantung kelembagaan yang mengatur tata kelola internal 02 Pemetaan Partisipatif Sahkan peta bidang & peta luar untuk kepastian spasial 03 Inventarisasi Aset Perhutani Buat berita acara pengamanan bersama untuk transparansi 04 Perkuat Peran CDK Jadi "guru les privat" bagi KTH, bukan sekadar pengawas 05 Transformasi Perhutani Dari "bos" menjadi "partner bisnis" yang setara 06 Diversifikasi Usaha Jangan hanya kayu, tapi juga HHBK, agroforestry, wisata edukasi 07 Transparansi Keuangan Laporan terbuka agar kepercayaan publik meningkat

13. Kunci Keberhasilan Transformasi 1 AD/ART KTH Konstitusi internal 2 Peta Bidang & Peta Luar Instrumen spasial 3 Pengamanan Aset Perhutani Jaminan hukum Tanpa tiga hal ini, transformasi bisa jadi sumber konflik baru. Dengan tiga hal ini, transformasi akan jadi "jalan emas menuju hutan lestari, rakyat sejahtera, dan negara kuat."

14. Jalan Emas Menuju Hutan Lestari Transformasi LMDH menuju KTH HKm adalah revolusi sosial-ekonomi-hukum yang mengubah rakyat dari objek menjadi subjek pengelolaan hutan. Secara hukum sah, sosial adil, ekonomi potensial, dan ekologi lestari. Rakyat Sejahtera Akses legal dan bagi hasil yang adil Hutan Lestari Pengelolaan berkelanjutan berbasis masyarakat Negara Kuat Tata kelola hutan yang demokratis dan transparan