Transformasi Sistem Perpajakan Menuju Regulasi yang Efektif .pdf

psiap sistem administrasi perpajakan menuju efektive dan regulkasi berkelankjjutan

1. TransformasiSistemPerpajakan
MenujuRegulasiyang Efektifdan
Berkelanjutandi Era Digitalisas
DIPRESENTASIKAN OLEH
ALDIONSOEPRIJONO SESPdSHMAK CA CGAA BKP

2. Perkembangan teknologi digital yang pesat
•Teknologidigital telahmengubahcarahidupdan bekerja
REGUL
ASI
DIGITA
LTAX
USER
FRIEND
LY
PERUBAHAN DARI
MANUAL KE DIGITAL
LIFE STYLE
BISNIS DAN
KEUANGAN
Paradigmapengunaaninternet secarafactual merubah
gayahidupmasyarakatdaritingkatusiaPendidikan
sampaiusiaproduktiv, sehinggamemacuregulator
pajakuntukmembenahisystem administrasipajak
melaluiPSIAP (PembaharuanSistemInti Administrasi
Perpajakan) yang merupakanproyekredesaindan
reengineringproses bisnisadministrasiperpajakan
melaluipembangunansistemperpajakanyang
berbasisCOTS(Commercial Off-The-Shelf)disertai
denganpembenahanbasis data perpajakan,
sehinggasistemperpajakanmenjadimudah, andal,
terintergrasi, akurat, dan pastiuntukoptimalisasi
pelayanan, pengawasan, dan penegakanhukum

3. Peran Strategi AkuntansebagaipendukungBasis PajakdalamKetahananEkonomi
RegulasiPajak

4. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital
telahmeningkatkan
efisiensidan
produktivitas

5. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital telahmeningkatkanefisiensidan produktivitas

6. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital telahmeningkatkanefisiensidan produktivitas
⚙️1. TeoriProduktivitasTeknologi
Brynjolfsson & Hitt, 1995
Tujuan:Meningkatkanoutput denganinput yang lebihsedikit
melaluiotomatisasidan integrasi.
Strategi Implementasi:
•Investasipada alatotomatisasi: GunakanAI, robotik, dan
perangkatlunakuntukmenyederhanakantugas-tugasberulang.
•Integrasi sistem: Terapkanplatform ERP atauCRM untuk
menyatukandata dan alurkerja.
•Pelatihankaryawan: Pastikanstafmampumenggunakanalat
barusecaraefektif.
•UkurROI: Lacakmetrikproduktivitassebelumdan sesudah
adopsiteknologi

7. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital telahmeningkatkanefisiensidan produktivitas
2. TeoriSistemSosio-Teknis
Emery & Trist, 1960-an
Tujuan:Menyelaraskanteknologidengankebutuhanmanusia
dan organisasi.
Strategi Implementasi:
•Desain bersamasolusi: Libatkankaryawandalam
perancangandan penerapanteknologi.
•Seimbangkanteknologidan budayakerja: Pastikansistem
barumendukungkolaborasi, bukanhanyaefisiensi.
•Bentuktimyang mandiri: Berdayakankelompokuntuk
mengelolaalurkerjamerekasendiridengandukungan
teknologi.
•Pantaukesejahteraan: Lacakdampakteknologiterhadap
kepuasankerjadan dinamikatim.
??????MenurutUniversity of Leeds, perubahanyang sukses
membutuhkanpemahamantentangketerkaitanantaramanusia,
proses, dan teknologi—sertamelibatkansemuapemangku
kepentingandalamproses perancanganulang.

8. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital telahmeningkatkanefisiensidan produktivitas
3. TeoriSistemPendukungKeputusan (Decision Support
System Theory)
Sprague & Carlson, 1982
Tujuan:Membantumanajermembuatkeputusanyang lebih
baikdan berbasisdata.
Strategi Implementasi:
•Gunakanplatform DSS: Terapkandashboard, alatanalitik, dan
sistemprediksi.
•Pastikankualitasdata: Data harusbersih, relevan, dan tepat
waktu.
•Latihpengambilkeputusan: Ajarkanmanajercara
menafsirkandan menggunakanwawasandata.
•Integrasikandenganoperasi: HubungkanDSS denganproses
bisnissecarareal-time.

9. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital telahmeningkatkanefisiensidan produktivitas
4. TeoriStrukturasiAdaptif(Adaptive Structuration Theory)
DeSanctis & Poole, 1994
Tujuan:Menggunakanteknologiuntukmembentukulang
strukturorganisasidan memungkinkanadaptasi.
Strategi Implementasi:
•Dorongalurkerjayang fleksibel: Biarkantimmenyesuaikan
alatsesuaikebutuhanmereka.
•Dukungeksperimen: Izinkanuji cobadan eksplorasidengan
pengaturanteknologibaru.
•Redesainperandan hierarki: Rampingkanstrukturdi mana
teknologimemungkinkanotonomi.
•Pantaupraktikbaru: Lacakbagaimanateknologimengubah
perilakudan normakerja.

10. Perkembangan teknologi digital yang pesat
Teknologidigital telahmembukapeluangbaruuntukinovasidan
pertumbuhan
teknologidigital membukapeluanginovasidan pertumbuhan
ekonomi, sertamendorongtransformasidi bidangpelaporan
keuangandan perpajakan
•??????Profesionalkeuanganyang bekerjadenganlaptop dan
dashboard digital
•??????Grafikpertumbuhanekonomidan inovasi
•??????Dokumenpajakdigital dan sisteme-filing
•☁️Cloud computing sebagaifondasiintegrasidata
•??????‍??????Pejabatyang menekankanpentingnyatransformasi
digital

11. PerubahanPerilakuWajibPajak
dan
AdministrasiPajak
PerubahanPerilakuWajibPajak
dan
AdministrasiPajak

13. PerilakuDigital mendorongkearahpenggunaan:
•e-Filing: PelaporanSPT Tahunansecaraonline melaluiDJP Online.
•e-Billing: Pembayaranpajakmenggunakankodebilling digital.
•e-Faktur: Penerbitanfakturpajakelektronikuntuktransaksikenapajak.
RegulasiTerkait:
•PER-03/PJ/2022: Tata carapembuatandan penggunaane-Billing.
•PMK No. 9/PMK.03/2023: Kewajibanpenggunaane-FakturbagiPKP.
•??????Edukasi:
•Teknologidigital memudahkanpelaporandan pembayaranpajak.
•Wajibpajaklebihmandiri, cepat, dan akurat.
??????WajibPajakSemakinFamiliar denganTeknologiDigital

14. ⚙️AdaptasiTeknologi:
•Penggunaandashboard analitikuntukmemantau
kepatuhan.
•Integrasi sistemCRM dan AIuntukpelayananpajak
yang responsif.
•Digitalisasiproses audit dan pemeriksaan.
??????RegulasiPendukung:
•PER-04/PJ/2020: Pemeriksaanpajakberbasisdigital.
•PMK No. 63/PMK.03/2022: Pengawasanberbasisrisiko.
??????Edukasi:
•Administrasipajakharusagile dan berbasisdata.
•Teknologibukanhanyaalat, tapistrategi pelayanan
??????️AdministrasiPajakHarus Beradaptasi
denganPerubahanPerilakuWajibPajak
⚠️TantanganUtama:
•PenghindaranPajakDigital: Transaksilintasplatform dan
negara.
•KepatuhanPajak: Meningkatkankesadarandan literasi
pajak.
??????️Solusi Teknologi:
•Penggunaanbig data dan machine learninguntuk
mendeteksianomali.
•KolaborasiinternasionalmelaluiAutomatic Exchange of
Information (AEOI).
??????RegulasiTerkait:
•UU HPP (HarmonisasiPeraturanPerpajakan): Mendorong
kepatuhandan transparansi.
•PMK No. 19/PMK.03/2023: Pelaporandan pengawasan
transaksidigital.
??????Edukasi:
•Wajibpajakperlumemahamikonsekuensihukum
penghindaranpajak.
•Administrasipajakharusproaktifdan adaptif
??????AdministrasiPajakHarus Meningkatkan
KemampuanMenghadapiTantanganBaru

15. ⚙️ContohImplementasi:
•Digitalisasiproses verifikasidan validasidata wajib
pajak.
•PenggunaanOCR dan AIuntukmembacadokumen
pajaksecaraotomatis.
•Integrasi sistemantarinstansi(DJP, Kemenkeu, Bank,
dan e-commerce).
??????RegulasiTerkait:
•PMK No. 112/PMK.03/2022: Tentangintegrasidata
perpajakandenganpihakketiga.
•UU HPP Pasal34: Mendorongdigitalisasiproses
administrasidan pengawasan.
??????Edukasi:
•Efisiensibukanhanyasoalkecepatan, tapijuga akurasi
dan transparansi.
•Wajibpajakmendapatlayananyang lebihcepatdan
minim kesalahan.
??????TransformasiDigital Meningkatkan
EfisiensiAdministrasiPajak
EFISIENSI DAN
TEPATSASARAN

16. ??????️FokusUtama:
•Keamanandata wajibpajakmenjadiprioritas
utama.
•Sistempajakdigital harusmemenuhistandar
cybersecurity dan enkripsidata.
??????RegulasiTerkait:
•UU No. 27 Tahun2022tentangPerlindungan
Data Pribadi.
•PeraturanDirjenPajakNo. PER-05/PJ/2023:
Tentangkeamanansisteminformasi
perpajakan.
??????Edukasi:
•Wajibpajakperlutahubahwadata mereka
amandan tidakdisalahgunakan.
•Transparansidan kepercayaanpublikadalah
fondasisistempajakdigital.
??????PerlindunganData dan
KeamananSistemPajakDigital

17. ??????TantanganGlobal:
•Transaksilintasnegara dan platform digital sulit
dipantausecarakonvensional.
•Perlukerjasamaantarnegara untukmencegah
penghindaranpajakdigital.
??????RegulasiTerkait:
•OECD BEPS Action Plan: Indonesia ikutserta
dalaminisiatifglobal ini.
•Automatic Exchange of Information (AEOI):
Pertukarandata antarnegara.
??????Edukasi:
•Wajibpajakdigital harusmemahamibahwa
transparansiberlakuglobal.
•Pemerintahberkomitmenuntukkeadilanpajak
lintasbatas.
??????KolaborasiInternasionaldan
PajakDigital Global

18. ??????
Di era digital, tantanganperpajakansemakinkompleks: mulaidaritransaksilintasplatform,
ekonomidigital, hinggapenghindaranpajakberbasisteknologi. Oleh karenaitu, regulasiharus
bersifatadaptifdan fleksibel, mampumengikutidinamikateknologidan perilakuwajibpajak.
⚖️RegulasiAdaptif:
•UU No. 7 Tahun2021 tentangHarmonisasiPeraturanPerpajakan(UU HPP)→
Mengintegrasikanberbagaiketentuanpajakdalamsatukerangkahukumyang lebihfleksibel
dan responsifterhadapperubahanekonomidigital.
•PMK No. 69/PMK.03/2022→ Menyesuaikantarifdan mekanismePPN untuktransaksidigital
dan jasaluarnegeri.
??????️EfekHukum:
•Memberikankepastianhukumbagipelakuusahadigital.
•Memperluasbasis pajaktanpamenambahbebanberlebihan.
•Meningkatkancompliance cost efficiencybagiwajibpajak.
Regulasiyang Efektifdan BerkelanjutanDiperlukanuntuk
MenghadapiTantanganBaru

19. Teknologidigital memungkinkanpelaporandan pembayaranpajakmenjadilebihmudah, cepat,
dan transparan. Regulasiyang mendukungdigitalisasiakanmendorongkepatuhansukareladan
menurunkantingkatpelanggaran.
??????ContohImplementasi:
•e-Filing, e-Billing, e-Faktur: DiaturdalamPER-03/PJ/2022dan PMK No. 9/PMK.03/2023.
•SistemCore Tax Administration System (CTAS): SistemDJP berbasisdigital untuk
pengawasandan pelayanan.
??????Hasil Penelitian:
Studioleh Pusat Kajian PerpajakanUI (2023)menunjukkanbahwa:
“Digitalisasisistemperpajakanmeningkatkankepatuhanwajibpajaksebesar18–25% dalam2
tahunterakhir, terutamadi sektorUMKM dan e-commerce.”
⚖️EfekHukum:
•Meningkatkantransparansidan akuntabilitas.
•Mempermudahpengawasandan audit berbasisdata.
•Menurunkanpotensisengketapajak.
Regulasiyang Efektifdan BerkelanjutanDapatMeningkatkanKepatuhanPajak

20. ManfaatAIdalamlaporanKeuangan
sebagaidasarpenelitianpajak
untukmeningkatkankepatuhanpajak
•KecerdasanBuatanatauAIsemakin berperanpentingdalamduniabisnis, termasukdalam
laporankeuangan.
•PenerapanAIdapatmembantu perusahaandalammeningkatkanakurasi,
efisiensi,dankecepatandalam penyusunanlaporankeuangan.
•PenerapanAIdalamlaporankeuanganmemberikanbanyakmanfaat.AIdapat
mengotomatisasiproses,mengurangikesalahanmanusia,danmeningkatkan
akurasidata.Dengananalisisdatayang lebihbaik,perusahaandapatmembuatkeputusanyanglebih
informeddan strategis.
•AI mampumenganalisisdata keuangandalamjumlahbesardengancepat. Denganmenggunakan
algoritmapembelajaranmesin, AI dapatmengidentifikasipolayang tidakterlihatoleh manusia,
sehinggamembantudalamprediksidan perencanaankeuanganyang lebihbaik.

21. Regulasiyang dirancangsecarastrategisdan berkelanjutanakanmemperluasbasis pajak, meningkatkan
kepatuhan, dan mendorongpenerimaannegara secarakonsisten.
??????ContohNyata:
•PengenaanPPN atasProdukDigital Asing(Netflix, Spotify, dll) → DiaturdalamPMK No. 48/PMK.03/2020
dan diperkuatoleh UU HPP.
•KebijakanFiskal2023–2025: Fokuspada digitalisasipajakdan perluasanbasis pajakdigital.
•KebijakanMoneterBI: Sinkronisasidata transaksidigital melaluiQRIS dan integrasisistempembayaran.
⚖️Dasar Hukum:
•UU HPP Pasal32A: MenegaskankewenanganDJP dalammenetapkanpemungutPPN digital.
•UU No. 17 Tahun2003 tentangKeuanganNegara: Menyatakanbahwapajakadalahsumberutama
pendapatannegara yang harusdikelolasecaraefisiendan berkelanjutan.
??????EfekHukum:
•MeningkatkanrasiopajakterhadapPDB.
•Menjaminkeberlanjutanfiskaldalamjangkapanjang.
•Mendukungprogram pembangunannasionaldan pemulihanekonomi.
Regulasiyang Efektifdan BerkelanjutanDapatMeningkatkan
PendapatanNegara

22. TantanganPerpajakandi Era
Digital
TantanganPerpajakandi Era
Digital

23. Penjelasan:
Rendahnyakepatuhanpajakberdampaklangsungpada minimnyapenerimaannegara,
menghambatpembangunandan pelayananpublik.
Data:
•MenurutDirektoratJenderalPajak(2024), tingkatkepatuhanformal wajibpajakdi Indonesia
hanyamencapai65,2%, jauhdi bawahtarget nasionalsebesar80%.
•StudiLPEM FEB UI (2023)menunjukkanbahwapotensipajakyang tidaktergali(tax gap) di
Indonesia mencapaiRp 600 triliunper tahun.
RegulasiTerkait:
•UU No. 7 Tahun2021 (UU HPP): Menyederhanakanstrukturtarifdan memperkuatbasis hukum
untukmeningkatkankepatuhan.
•PMK No. 38/PMK.03/2023: Tentangpelaporandan pengawasanberbasisteknologi.
KepatuhanPajakyang RendahDapatMenyebabkanKerugianNegara

24. Kepatuhanwajippajakmerupakanperilakudariwajibpajakdalammenjalankanhakdan kewajibanperpajakan.Kepatuhan
pajakdipengaruhioleh:
•Kesadaranpajak: Pemahamanbahwapajakadalahkontribusiuntuknegara.
•Pengetahuanpajak: Kemampuanmemahamiaturandan prosedur.
•Sanksipajak: Efektivitashukumanterhadappelanggaran.
SurveiKemenkeu(2023)menunjukkanbahwahanya42% wajibpajakindividumemahamikewajibanperpajakanmereka
secarautuh. StudiOECD (2022)menyebutkanbahwanegara denganedukasipajakyang kuatmemilikitingkatkepatuhan
lebihtinggi.
RegulasiTerkait:
•PER-01/PJ/2022: Tentanglayanankonsultasidan edukasiperpajakandigital.
•PMK No. 57/PMK.03/2023: Mendorongasistensidan edukasiwajibpajak.
Dalamdata dipenjelasansebelumnyamenunjukanbahwatax compliance masihdi 62,3% masihdibawahtarget nasional
sebesar80% sehinggamemacupemerintahuntuklakukanLangkah strategisStrategi peningkatankepatuhanmeliputi:
Edukasipajak: Sosialisasidan pelatihan. Digitalisasisistem: e-Filing, e-Billing, e-Faktur. Peningkatankesadaran: Kampanye
publikdan insentifkepatuhan. Dari kondisiyangaadaImplementasie-Filing meningkatkanpelaporantepatwaktusebesar
23%(DJP, 2023). nKampanye“PajakKita untukKita” meningkatkanpartisipasiwajibpajakbarusebesar15%. Sehinggaperlu
adanyapenegasanpemerintahdenganregulasibarusptPER-03/PJ/2022: Tentangtata carapelaporanpajakdigital.UUHPP
Pasal7: Menegaskanhakdan kewajibanwajibpajakdalamsistemdigital
UpayameningkatkanKepatuhanPajak

25. Penghindaranpajakmengurangipotensipenerimaannegara dan menciptakanketimpanganfiskal.
•DJP mencatatpeningkatan18% kasuspenghindaranpajakdarisektordigital dan lintasnegara pada tahun2023.
•StudiICW (2022)memperkirakankerugiannegara akibatpenghindaranpajakmencapaiRp 110 triliunper tahun.
RegulasiTerkait:
•PMK No. 63/PMK.03/2022: Pengawasanberbasisrisiko.
•UU HPP Pasal32A: MemberikankewenanganDJP menetapkanpemungutPPN digital.
??????Faktor-Faktoryang MempengaruhiPenghindaranPajak
Kompleksitasregulasi: Membingungkanbagiwajibpajak.
Kurangnyapengetahuan: Celahhukumdimanfaatkan.
Kesempatan: Minimnyapengawasandan integrasidata.
HASIL DARI PENELITIAN StudiTax Justice Network (2023)menunjukkanbahwanegara dengansistempajakkompleksmemiliki
tingkatpenghindaranlebihtinggi. Dan dariSurveiinternal DJP (2022): 37% pelanggaranterjadikarenaketidaktahuanwajib
pajak. SehinggaperludilakukanpembentukanregulasitentangdataintegrasiPMK No. 112/PMK.03/2022: Integrasi data
perpajakandenganpihakketiga. Serta pedomantax audit denganbasis digital di PER-04/PJ/2020: Pemeriksaanpajakberbasis
digital. Serta upayapencegahandengan
•Transparansidata: Integrasi lintasinstansi. Teknologidigital: Deteksiotomatisdan analitikrisiko. Pengawasanaktif: Audit
berbasisdata dan pelaporanreal-time. SehinggadibentuklahImplementasisistemCTAS (Core Tax Administration System)
menurunkanpotensipenghindaransebesar12%(DJP, 2024).
•KolaborasidenganBI dan OJK meningkatkandeteksitransaksimencurigakan.
RegulasiTerkait:
•UU HPP Pasal34: Mendorongdigitalisasipengawasan.
•PMK No. 19/PMK.03/2023: Tentangpelaporandan pengawasantransaksidigital.
UPAYA MENURUNKAN PENGHINDARAN PAJAK

26. : KeterbatasanSDM DapatMempengaruhiEfektivitasAdministrasiPajak
•DJP memilikisekitar45.000 pegawaiaktif, namunhanya30% yang memilikikompetensidigital dasar(Bappenas,
2023).
•Rasiopegawaipajakterhadapwajibpajakdi Indonesia adalah1:1.800, jauhdaristandarOECD yaitu1:750.
•StudiWorld Bank (2022): Indonesia masihberadadi level menengahdalamindeksdigitalisasiadministrasipajak.
•40% kantorpajakdaerahbelummemilikisistempelaporandigital terintegrasi(DJP, 2023).
•DJP menargetkan80% pegawaimemilikikompetensidigitalpada 2026.
•SistemCTAS telahditerapkandi 70% kantorpajakutama(DJP, 2024).
•FAKTANYA
•Jumlahdan kompetensipegawaipajaksangat menentukanefektivitaspengawasandan pelayanan
•Sistemyang belumterintegrasidan minim pemanfaatanteknologimenyebabkan:
•Duplikasidata.
•Lambatnyaproses audit dan pelaporan.
•Rendahnyaakurasipengawasan
UpayaMeningkatkanSDM dan Teknologi
•Pelatihanpegawaipajak: Sertifikasidigital dan pelatihanAI.
•Pengembangansistemterintegrasi: CTAS, e-Audit, dan e-Registration.
•Peningkatanpenggunaanteknologi: Cloud, big data, dan machine learning. PMK No. 89/PMK.03/2023: Roadmap
transformasidigital DJP.UU HPP Pasal36
•PMK No. 89/PMK.03/2023: TransformasiSDM dan teknologiDJP.
•UU ASN No. 5 Tahun2014: Tentangpengembangankompetensiaparatur.
•PMK No. 112/PMK.03/2022: Integrasi sistemperpajakannasional.
•UU HPP Pasal35: Mendorongmodernisasisistempajak.

27. TransformasiSistemPerpajakan
BerbasisRisikodan Berkelanjutan,
TransformasiSistemPerpajakan
BerbasisRisikodan Berkelanjutan,

28. TransformasiSistemPerpajakan
Transformasisistemperpajakanmencakupdigitalisasiproses administrasi, mulaidaripelaporanhinggapembayaran
pajakData penelitianmenunjukanbahwa
•StudiLPEM FEB UI (2023)menunjukkanbahwadigitalisasisistempajakmeningkatkanefisiensi
administrasihingga30%dan menurunkanbiayakepatuhanwajibpajaksebesar20%.
•OECD (2022)menyatakanbahwanegara dengansistempajakdigital memilikirasiokepatuhanlebih
tinggidan waktupelaporanlebihsingkat.
SehinggaperluadanyaCore Tax Administration System (CTAS) yang menghubungkandata wajibpajak, transaksi,
dan pengawasan
Perpindahaneramanualkeeradigitalmelalui:
•e-Filing: PelaporanSPT secaraonline.
•e-Billing: Pembayaranpajakdengankodebilling digital.
•e-Faktur: Penerbitanfakturpajakelektronikuntuktransaksikenapajak.
•SistemTerintegrasi: Core Tax
•Diharapkanmampumemenuhitransformasipajak

29. PSIAP
•DirektoratJenderalPajak(DJP)menyiapkanpembaruanSistemIntiAdministrasiPerpajakan
(PSIAP)yangmerupakanproyekredesaindanreengineringprosesbisnisadministrasiperpajakan
melaluipembangunansistemperpajakanyangberbasisCOTS(CommercialOff-The-Shelf)disertai
denganpembenahanbasisdataperpajakan,sehinggasistemperpajakanmenjadimudah,andal,
terintergrasi,akurat,danpastiuntukoptimalisasipelayanan,pengawasan,danpenegakanhukum
Commercial Off-The-Shelf (COTS) merupakanprodukperangkatlunaksiappakaiyang tersediadi
pasar dan dapatdimodifikasisesuaidengankebutuhanorganisasipenggunanya

30. •LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
SEDERHANA DAN SIMPLE
CRM(Compliance Risk Management).
TAX
COMPLIANCE
TAX RATIO
BERKEADILAN
SUISTANABLE
DATA BASE
PERPAJAKAN

31. PrinsipTransformasiBerkelanjutan
•Menjagastabilitasfiskalsambilmendorong
inovasi.
•Membangunkepercayaanpublikterhadap
sistempajak.
Manfaat,Ketahanansistemterhadap
perubahanekonomi,Peningkatankualitas
layananpajak,Dukunganterhadap
pembangunannasional.
Kelemahan: Membutuhkananggaranbesar
,Perluwaktudan komitmenlintas
pemerintahan.
RegulasiTerkait:
•UU No. 17 Tahun2003 tentangKeuangan
Negara: Menetapkanpajaksebagaisumber
utamapendapatan.
•UU HPP Pasal34–36: Dukunganterhadap
keberlanjutansistempajakdigital.
PrinsipTransformasiBerbasisRisiko:
•Fokuspada pengawasanberbasisdata
dan profilrisikowajibpajak.
•Mengutamakanefisiensisumberdaya
denganmemprioritaskankasusberisiko
tinggi.
Manfaat,Efisiensipengawasan,
Deteksidinipelanggaran,
Penguranganbebanpemeriksaan
manual.
Kelemahan, Ketergantunganpada
kualitasdata , Potensibias algoritma
jikatidakdikalibrasi.
RegulasiTerkait:
•PMK No. 63/PMK.03/2022: Pengawasan
berbasisrisiko.
•PER-04/PJ/2020: Pemeriksaandigital dan
seleksiberbasisprofilrisiko.
CRM(Compliance Risk Management).

32. PENGENALAN CORETAX BASIS TRANSFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL
CoreTaxadalahsistemadministrasipajakdigital yang dikembangkanoleh DirektoratJenderalPajak(DJP) untuk:
•Mengintegrasikanseluruhproses perpajakan: pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan penegakan
hukum.DengandasarhukumPMK No. 89/PMK.03/2023: Roadmap transformasidigital DJP. UU HPP Pasal35–36:
Dukunganterhadapmodernisasisistemperpajakan. BertujuanMeningkatkanefisiensi, transparansi, dan akurasi
data perpajakan. DenganFitur Utama: Single taxpayer view (profilwajibpajakterpadu). Dan data Integrasi dengan
sistemeksternal: perbankan, e-commerce, dan instansipemerintahdenganbasisOtomatisasiproses audit dan
analisisrisiko.

33. TAX COMPLIENCE , TAX AUDIT
•kepatuhan pajak (tax compliance) adalah tindakan prosedural dan
administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak
berdasarkan aturan pajak yang berlaku(IBFD International Tax
Glossary, )
•Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)
“Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan /atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan berdasarkan ketentuan material peraturan perundangan
perpajakan”
Knowledge of Taxation

34. TAX COMPLIENCE , TAX AUDIT
PertukaranData
Otomatis(AEoI)
(Automatic Exchange of
Information)
Data Perpajakan
dariILAP
(Instansi, Lembaga ,asosiasi
dan pihaklain)
BANK DATA
TRANSAKSI
PERPAJAKAN

35. SINGLE IDENTIFIKASI NUMBER
NIK
SEBAGAI BASIS DATA
TRANSAKSI KONSUMSI
DAN PEMBELANJAAN
E –FAKTUR ONLINE
TRANSAKSI BIDANG
JASA
E –BUKPOT ONLINE
TRANSAKSI
UNIFIKASI ONLINE
BEBAN BIAYA HIDUP
-TELEPON
-LISTRIK
-ASURANS
-PENDDIKANI
DATA DUKCAPIL
PASPOR
BPJS
TRANSAKSI
INVESTASI
PERBANKAN
SAHAM
ASET
KEWAJIBAN
MELAPORKAN
DALAM SPT
TAHUNAN

36. DATA BASE
WP Belum
MengungkapkanSeluruh
transaksipajak
PENELITIAN
BY SISTEM & PENGAWASAN
TERPADU
WASKON DAN PEMERIKSA
EDUKASI
PENINDAKAN
SUPREMASI
HUKUM
DataPemicuadalah
ikhtisardarikeseluruhan
hasilpenyandingandata
yangmengindikasikan
adanyaketidakpatuhan
WajibPajakbaiksecara
formalmaupunmaterial.

37. Core Tax AdministrassionSystem sebagai
WujudReformasiAdministrasiPerpajakan
•PembaruanSistemIntiAdministrasiPerpajakan(PSIAP)ataucoretaxadministration
systemjugatelahdiaturdalamKeputusanMenteriKeuanganNo.483/KMK.03/2020.
Melaluicoretaxadministrationsystem,pemerintahmendukungupayareformasidi
bidangperpajakanyangbertujuanuntukmenyediakansuatusistempelayanan
perpajakanyanglebihpraktisdanmudahyangbertujuanuntukmengotomatisasiproses
bisnisyangdijalankanolehDJPsebagaipihakyangmemegangotoritasperpajakanyang
akandiautomatisasidalamSIAPinidiantaranyaprosespendaftaranwajibpajak,
pemrosesansuratpemberitahuandandokumenperpajakanlainnya,pemrosesan
pembayaranpajak,sertakegiatanpemeriksaandanpenagihanpajak.
•Dengancoretaxadministrationsystem,nantinyaterdapat21prosesbisnisDJPyang
akandirancangulangdiantaranyapendaftaran,pengawasankewilayahanatau
ekstensifikasi,pengelolaanSPT,pembayaran,datapihakketiga,exchangeofinformation
(EOI),penagihandantaxpayermanagement(TPM).Selainitujugapemeriksaan,
pemeriksaanbukperdanpenyidikan,complianceriskmanagement(CRM),business
intelegence,documentmanagementsystem,dataqualitymanagement,keberatandan
banding,non-keberatan,pengawasan,penilaian,layananedukasi,sertaknowledge
management.

38. AutomatisasidalamSIAP inidiantaranyaproses pendaftaranwajibpajak, pemrosesansuratpemberitahuandan
dokumenperpajakanlainnya, pemrosesanpembayaranpajak, sertakegiatanpemeriksaandanpenagihanpajak
PROSES BISNIS
DALAM
SISTEM INFORMASI
MENU DALAM SISTEM

39. MENU DALAM CORETAX
1.SPT BADAN
2.SPT OP
3.SPT PPN
4.SPT PPH 21
5.SPT UNIFIKAS
1.PASSWORD
2.AKUN
BANTUAN
PENGGUNA

40. Coretaxbertujuanuntuk
1.Meningkatkanefisiensidanakurasidalamproses pelaporanpajakDengan
digitalisasicoretaxdalamprepopulated data, dimanadata yang diperlukan
untukpengisianlaporanpajakakanotomatisterisiberdasarkaninformasi
dariinstitusiterkait.
2.untukmengoptimalkanlayanankepadamasyarakat. Data yang
dikumpulkandariberbagaisumber, termasukdarisistemself-assessment
WP dankerjasamadenganinstansilain, dianalisisuntukmemahamipola
dantrenyang relevan
3.untukmengambilkeputusanberbasisdata yang lebihakurat, serta
meningkatkanpelayanandankepatuhansukarela(voluntary compliance)
dariWP.
4.TeknologiAI sudahditerapkandalamlayananpublik, contohnyachatbot
Fiskayang membantuWajibPajakmendapatkaninformasi. Selainitu, di
sistemcoretax, AI jugadimanfaatkanuntukpengawasan, termasuk
penggunaanteknologipengenalanwajahgunameningkatkankeamanan.

41. Big Data Analysis (BDA).
BDA merupakansebuahupayameningkatkannilaitambahdata denganmengolah, mengekstraksi, dananalisis
data menjadisebuahinformasi. KegunaanBig Data danBDA sangatberagamdalamlinikehidupan. data internal
dandata ILAP (Institusi, Lembaga, Asosiasi, danPihaklain). Untukmenghimpundanmenganalisisdata dalam
volume sangatbesardanbervariatifdariberbagaisumberdengancepatini, DJP harusmenggunakanBig Data
sekaligusdenganBDA.
DenganBig Data integrasiantarentitas, DJP dapatmengetahuimutasirekeningseseorang, belanjaatautransaksi
yang dilakukan, hinggapenghasilannyadariberbagaipekerjaannya. Dengandata –data tersebut, dilakukanBDA
melaluialat–alattertentuuntukmenemukanpotensipenerimaanpajakdariseorangWajibPajak. Setelahitu,
dilakukanbenchmarking antarapotensidenganpajakyang sebenarnyadibayarkanuntukmenentukanapakah
terdapatperbedaanatautax gap. Hasilbenchmarking inimenjadisalahsatupertimbangandilakukanpemeriksaan
terhadapseorangWajibPajak.
Big Data sendiriterdiridari3 unsur, yakni
1.volume (ukuran),
2.velocity (kecepatan), dan
3.variety (keragaman)

42. properti
OJK / Perbankan
lifestyle
kendaraan
Pembelian
LaporanSPT tahunan
Media Sosial
Asosiasiprofesi
LembagadanInstansi
SINKRONISASI DATA
PERIJINAN

43. PEMANFAATAN BIG DATA

44. DampakAI dan Big Data terhadapWajibPajak
PenggunaanAI dan big data oleh DJP berdampaklangsungpada:
•Peningkatanintensitasauditterhadapwajibpajakberisikotinggi.
•Penyusunanprofilrisikootomatisberdasarkanhistoritransaksidan pelaporan.
•Pemantauanreal-timeterhadapaktivitaskeuangandan bisnis.
Data Pendukung:
•StudiLPEM FEB UI (2024): 72% audit pajaktahun2023 dilakukanberdasarkanhasilanalisisAI.
•DJP mencatatpeningkatanefektivitasaudit sebesar35%setelahpenerapansistemCoreTax.
BIGDATA MANFAAT
D
A
M
P
A
K

45. implementasidata analytics dalamadministrasi
Sumberdata
prosesing

46. Strategi WajibPajak:
1.KepatuhanProsedural:
1.Gunakane-Filing dan e-Faktursecarakonsisten.
2.Simpanbuktitransaksidan pelaporansecaradigital.
2.Transparansidan Dokumentasi:
1.Pastikandata keuangansesuaidenganlaporanpajak.
2.Hindaritransaksitidaktercatatataumanipulatif.
3.Konsultasidan Pendampingan:
1.GunakanlayanankonsultasiDJP ataukonsultanpajakresmi.
2.Ikutiedukasipajakdigital dan pelatihankepatuhan.
4.Audit Readiness:
1.Siapkandokumenpendukungsebelumdiminta.
2.Gunakansoftware akuntansiyang terintegrasidengansistemperpajakan.
RegulasiPendukung:
•PER-01/PJ/2022: Layanankonsultasidan edukasidigital.
•UU HPP Pasal7 & 34: Hakwajibpajakdalamproses audit dan pengawasan.
Solusi bagiWajibPajakMenghadapiTax Audit BerbasisAI

47. WHAT CAN
WE DOTAX AUDIT
TAX COMPLIECE
TARGET
PENERIMAAN
NEGARA

48. MenujuSistemPerpajakanyang Modern, Adil, dan Berkelanjutan
Transformasiperpajakanbukansekadardigitalisasi, tetapiperubahanparadigmamenujusistemyang:
•Berbasisrisiko: Efisien, terarah, dan berbasisdata.
•Berkelanjutan: Mampu beradaptasidenganperkembanganteknologidan ekonomi.
•Berkeadilan: Memberikanperlakuanyang proporsionaldan transparankepadaseluruhwajibpajak
•CoreTax dan pemanfaatan AI adalah tonggak penting dalam modernisasi administrasi pajak.
•Regulasi yang adaptif dan kolaboratif menjadi fondasi keberhasilan transformasi.
•Wajib pajak perlu didukung dengan edukasi, transparansi, dan sistem yang ramah pengguna.
ArahKebijakankeDepan:
•Mendorongintegrasidata nasionaluntukpengawasanyang akurat.
•MemperkuatkapasitasSDM dan teknologidi lingkunganDJP.
•Membangunkepercayaanpublikmelaluitransparansidan perlindunganhakwajibpajak.
•Transformasiperpajakanadalahinvestasijangkapanjanguntukmasa depanIndonesia yang lebihadil,
efisien, dan berdayasaing. Dengansinergiantarapemerintah, wajibpajak, dan seluruhpemangku
kepentingan, kitadapatmewujudkansistemperpajakanyang tidakhanyamodern, tetapijuga
berkelanjutandan inklusif.
P
E
N
U
T
U
P