TUGAS KELOMPOK 2 SUMBER YURIDIS DAN POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA.pptx
MohFahrusShadiqin
14 views
6 slides
Sep 21, 2025
Slide 1 of 6
1
2
3
4
5
6
About This Presentation
YURIDIS POLITIK
Size: 59.8 KB
Language: none
Added: Sep 21, 2025
Slides: 6 pages
Slide Content
SUMBER YURIDIS DAN POLITIK PENDIDIKAN PANCASILA OLEH : KELOMPOK 2
Pengertian Yuridis Pendidikan Pancasila Yuridis adalah merupakan satu kaidah yang di anggap hukum atau di mata hukum di benarkan keberlakuannya , baik yang berupa peraturan-peraturan , kebisaan , etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya .
Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila Pancasila sebgai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut . Hal tersebut berarti yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila.urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegangkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting . Penegakkan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hokum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya .
Sumber Politik Pendidikan Pancasila Salah satu sumber pengayaan materi Pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita.tujuannya agar anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan poilitik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai pancsila . bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan idiologi poilitik yaitu mengandung nilai nilai yang menjadi kaidah menuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.
Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada , yang akan di ubah , atau yang akan di cabut guna mejamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat . Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang di akhir sehingga perlu di bentuk peraturan perundang - undangan baru .