TUGAS KELOMPOK HARI KE-3 (SYAHRUL YASIN LIMPO)_Kelompok 1.pptx

analisis kasus

1. ANALISIS KASUS PENYIMPANGAN PENERAPAN NILAI DASAR BerAKHLAK Coach Dr.Hj. Khurnia eva nilasari,. M.Pd Kelompok 1 1. Auliya fithry, s.Si., M.Mat 2. Dzikra fathan, s.Pd 3. Afny widyawati, s.Pd KASUS SYAHRUL YASIN LIMPO- MENTERI PERTANIAN

2. Profil Nama : Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. Tanggal & Tempat Lahir : 16 Maret 1955 di Makassar, Sulawesi Selatan Pendidikan : SD Negeri Mangkura (1961–1967) SMP Negeri 6 Makassar, lalu SMA Katolik Cendrawasih Makassar (lulus 1973) S1, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (lulus 1983) S2 Hukum, Universitas Hasanuddin (2004) S3 (Doktor) Hukum, Universitas Hasanuddin (2008 ) 4. Karir Bupati Gowa ( 1994–2002) Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ( 2003–2008) Gubernur Sulawesi Selatan ( 2008–2018) Ketua DPD I Golkar Sulsel ( 2009–2018) Bergabung dengan Partai NasDem (2018), menjabat sebagai Ketua DPP Menteri Pertanian RI ke-28, menjabat sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023, dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2023/10/14/04450061/kronologi-dugaan-korupsi-syahrul-yasin-limpo-dari-penyelidikan-sampai

3. Deskripsi Kasus Total uang hasil pungutan mencapai Rp 13,9 miliar , yang kemudian digunakan Syahrul Yasin Limpo untuk keperluan pribadi dan keluarganya Syahrul Yasin Limpo , Menteri Pertanian , tersandung kasus korupsi berupa pemerasan , gratifikasi , dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian ( Kementan ). Menurut temuan KPK, sejak 2020 hingga 2023, Syahrul Yasin Limpo bersama pejabat eselon I di Kementerian Pertanian membuat kebijakan informal untuk mewajibkan bawahannya menyetor sejumlah uang setiap bulan Pada Juli 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara , denda Rp 300 juta , serta uang pengganti sekitar Rp 14,1 miliar dan USD 30.000 kepada Syahrul Yasin Limpo

4. Aktor-Aktor yang Terlibat Kasdi Subagyono Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) Kementan . Terlibat langsung dalam pengumpulan dan pengelolaan uang setoran dari pejabat Kementerian Pertanian . Bertindak sebagai “ koordinator ” dalam melaksanakan instruksi Syahrul Yasin Limpo . Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian RI 2019–2023. Aktor utama yang didakwa melakukan pemerasan , gratifikasi , dan Tindak Pidana Pencucian Uang . Menikmati hasil pungutan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya .

5. Aktor-Aktor yang Terlibat Pejabat Eselon I dan II Kementan Menjadi pihak yang dipaksa menyetor sejumlah uang setiap bulan . Sebagian berasal dari hasil memotong anggaran proyek di unit kerja masing-masing . Muhammad Hatta Direktur Jenderal Alat dan Mesin Pertanian ( Dirjen Alsintan ). Turut membantu mengumpulkan setoran dan menyerahkannya kepada Syahrul Yasin Limpo .

6. Aktor-Aktor yang Terlibat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lembaga yang menyidik , menetapkan tersangka , serta menyeret Syahrul Yasin Limpo ke pengadilan . Mengungkap pola pemerasan sistematis yang dilakukan di lingkungan Kementan . Keluarga Syahrul Yasin Limpo Menikmati aliran dana hasil korupsi , misalnya untuk kebutuhan pribadi , renovasi kamar anak , pesta pernikahan , hingga biaya perjalanan ibadah umrah .   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Jakarta Lembaga yang mengadili dan memutus vonis terhadap Syahrul Yasin Limpo serta pejabat terkait .

7. Bentuk Pelanggaran Berorientasi Pelayanan Anggaran yang seharusnya digunakan untuk program pertanian dipotong untuk setoran korupsi . H al ini bertentangan dengan orientasi pelayanan publik , karena kebijakan “ setoran ” ini mengorbankan kualitas pelayanan dan program untuk petani yang menjadi sasaran utama Kementerian Pertanian Akuntabel Syahrul Yasin Limpo tidak menjalankan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban . Kebijakan setoran uang dilakukan secara informal, tanpa mekanisme legal, serta digunakan untuk kepentingan pribadi Kompeten Kompetensi seharusnya ditunjukkan dengan kemampuan mengelola anggaran dan memimpin program pertanian . Namun , Syahrul Yasin Limpo menggunakan kewenangan secara menyimpang dengan memeras bawahannya

8. Bentuk Pelanggaran Harmonis Dengan memaksa pejabat eselon menyetor uang setiap bulan , Syahrul Yasin Limpo menciptakan iklim kerja penuh tekanan , ketakutan , dan ketidakadilan Loyal Loyalitas seharusnya kepada negara , rakyat , dan tugas sebagai ASN. Namun Syahrul Yasin Limpo memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga , seperti membiayai pesta , membeli mobil , hingga perjalanan pribadi Kolaboratif Syahrul Yasin Limpo memaksa bawahan berkolaborasi dalam sistem pungutan dana ilegal . Kolaborasi yang seharusnya mendorong kinerja positif justru dijadikan sarana penyalahgunaan kekuasaan . Adaptif Penerapan nilai-nilai adaptif seharusnya menghasilkan kebijakan pertanian yang inovatif dan bermanfaat bagi petani , bukan skema pungutan ilegal yang merugikan negara

9. Alternatif Pemecahan Masalah Bangun saluran pelaporan anonim ( app atau hotline ) yang dikelola oleh lembaga independen seperti KPK dan tingkatkan proteksi hukum bagi pelapor serta lakukan integrasi rutin dengan auditor Bentuk tim gabungan antara Kementerian Keuangan , BPK dan KPK untuk audit preventif di kementerian yang beresiko tinggi seperti Kementerian Pertanian dengan fokus pada alur dana program Penguatan sistem transparansi anggaran berbasis teknologi Kerja sama lembaga untuk audit preventif berkala Mekanisme whistleblower anonim dengan insentif dan proteksi h u kum Implementasikan platform digital terintegritas seperti e- budgeting atau blockchain - based tracking untuk memantau alur anggaran kementerian secara real time.

10. Alternatif Pemecahan Masalah Mewajibkan pelatihan tahunan berbasis BerAKHLAK untuk pejabat eselon I dan II, simulasi kasus korupsi dan workshop kolaboratif dengan KPK. Sertakan evaluasi psikologis untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang . Program pendidikan etika dan kepemimpinan wajib untuk pejabat eselon Reformasi pengangkatan dan rotasi pejabat berbasis kinerja dan integritas Terapkan sistem pengangkatan pejabat melalui komite independen dengan melibatkan KPK dan masyarakat sipil , dengan rotasi jabatan setiap 2-3 tahun dan lakukan penilaian integritas berbasis data misalnya , audit kekayaan tahunan .

11. Konsekuensi Penerapan Penguatan sistem transparansi anggaran berbasis teknologi Konsekuensi Positif : Pencegahan Pemerasan : Pemotongan dana oleh pejabat eselon dapat diminimalisir karena semua alokasi terekam dalam sistem . Kepercayaan Publik Meningkat : Publik dapat memantau anggaran secara ringkas , menekan peluang manipulasi . Efisiensi Pengawasan : Auditor dan KPK memiliki akses real-time untuk mendeteksi penyimpangan . Konsekuensi Negatif / Tantangan : Biaya Implementasi Tinggi : Pengadaan teknologi blockchain dan integrasi sistem membutuhkan investasi besar . Resistensi Internal: Pejabat yang terbiasa dengan pola lama mungkin menolak karena transparansi penuh mengurangi “ ruang manuver ”. Risiko Keamanan Siber : Jika tidak dilengkapi proteksi kuat , data bisa diretas atau dimanipulasi .

12. Konsekuensi Penerapan Mekanisme whistleblower anonim dengan insentif dan proteksi h u ku m Konsekuensi Positif : Percepatan Deteksi Korupsi : Bawahan yang tahu praktik pemerasan dapat segera melapor tanpa takut . Budaya Organisasi Lebih Bersih : Mengurangi rasa takut , meningkatkan keberanian lapor . Dampak Efek Jera : Potensi kasus seperti SYL bisa terungkap lebih dini . Konsekuensi Negatif / Tantangan : Penyalahgunaan Laporan : Bisa muncul laporan palsu untuk menjatuhkan lawan politik . Kebutuhan Regulasi Kuat : Proteksi pelapor harus benar-benar berjalan agar tidak jadi formalitas . Biaya Insentif : Negara harus menyiapkan anggaran untuk penghargaan kepada pelapor .

13. Konsekuensi Penerapan Kerja sama lembaga untuk audit preventif berkala Konsekuensi Positif : Deteksi Dini : Korupsi besar seperti SYL dapat dicegah sebelum nilai mencapai puluhan miliar . Standar Akuntabilitas Tinggi : Ada kontrol berlapis antar lembaga (BPK, KPK, Kemenkeu ). Efek Psikologis : Pejabat enggan bermain karena audit bisa datang sewaktu-waktu . Konsekuensi Negatif / Tantangan : Koordinasi Rumit : Lintas lembaga sering terkendala ego sektoral . Beban Anggaran : Audit berkala memerlukan tenaga dan biaya besar . Risiko Formalitas : Jika tidak ada independensi , audit bisa hanya jadi ritual.

14. Konsekuensi Penerapan Reformasi pengangkatan dan rotasi pejabat berbasis kinerja dan integritas Konsekuensi Positif : Mengurangi Kolusi Jangka Panjang : Rotasi membatasi pejabat membangun jaringan pemerasan . Seleksi Lebih Bersih : Komite independen + KPK mencegah nepotisme . Penguatan Integritas : Dengan audit kekayaan tahunan , pejabat sulit sembunyi . Konsekuensi Negatif / Tantangan : Potensi Resistensi Politik : Partai politik bisa menolak karena kehilangan kontrol terhadap jabatan strategis . Biaya & Beban Administrasi : Proses seleksi dan rotasi lebih kompleks . Adaptasi Organisasi : Pergantian pejabat cepat bisa ganggu kontinuitas program.

15. Konsekuensi Penerapan Program pendidikan etika dan kepemimpinan wajib untuk pejabat eselon Konsekuensi Positif : Budaya Integritas Tumbuh : Pejabat paham dampak korupsi dan nilai BerAKHLAK . Deteksi Dini Potensi Korupsi : Evaluasi psikologis mengidentifikasi risiko perilaku menyimpang . Pengurangan Risiko : Dengan kesadaran etika , kasus besar seperti SYL lebih sulit terjadi . Konsekuensi Negatif / Tantangan : Hasil Tidak Instan : Pendidikan etika perlu waktu untuk ubah budaya . Risiko Formalitas : Bisa hanya jadi “ sertifikat pelatihan ” tanpa perubahan nyata . Keterbatasan SDM Pelatih : Perlu trainer berkualitas agar tidak sekadar teori .

16. TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA