TUGAS MATA KULIAH ASKEB PADA PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN KEBUTUHAN KHUSUS PADA PERM(1).docx

Askeb perempuan dan anak

1. TUGAS MATA KULIAH
ASKEB PADA PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN
“PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN DAN
KEBUTUHAN KHUSUS PADA PERMASALAHAN EKONOMI”
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK IV
NORMA WIJI LESTARI (NIM.2415201511306)
RISSA AMALIYAH (NIM.2415201511379)
YENY WULANDARI (NIM.2415201511470)
PRODI S1 KEBIDANAN KELAS C4
FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN UNIVERSITAS STRADA
INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
penulisan makalah tugas ASKEB PADA PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN KONDISI RENTAN, dengan judul “PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN KONDISI RENTAN DAN KEBUTUHAN KHUSUS PADA
PERMASALAHAN EKONOMI” dengan tepat waktu. Makalah ini dibuat
dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Bd.Devy Putri Nursanti,
SST, S.Keb., M.Kes. dan diharapkan dapat menambah wawasan penulis
serta pembaca.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari
bantuan banyak pihak, sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Kami juga
menyadari bahwa makalah ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama
pada bagian isi. Oleh karena itu, kami menerima segala bentuk kritik dan
saran yang membangun dari berbagai pihak. Apabila terdapat banyak
kesalahan pada makalah ini, kami memohon maaf.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga makalah
mata kuliah Askeb Pada Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan ini
dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.
Malang, 03 Desember 2024
Hormat kami,
Penulis

3. DAFTAR ISI

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1LATAR BELAKANG
Perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi kelompok yang
rentan terhadap tindakan yang melanggar Hak Asasi Perempuan dan
Anak. Hingga saat ini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok
rentan yang mengalami stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan berbasis
gender dan diskriminasi serta ketimpangan dalam mendapatkan akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-
laki.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) menyatakan masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab
masih tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Oleh karena
itu, pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan adalah hulu untuk
menyelesaikan persoalan tersebut. Dari berbagai kasus yang terjadi dan
evaluasi yang dilakukan, ketidakberdayaan perempuan secara ekonomi
menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Selain itu, masalah ekonomi juga menciptakan
persoalan yang lainnya, seperti perdagangan manusia, perkawinan anak,
dan pekerja anak.
Masih menjadi tugas bersama di semua lini mulai dari sektor paling
atas, sampai sektor paling bawah untuk lebih memperkuat koordinasi,
integrasi, serta sinergi pusat dan daerah dalam membangun kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, serta
pemenuhan dan perlindungan khusus anak. Termasuk memastikan anak
dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai
tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
1.2RUMUSAN MASALAH
1.2.1Apa yang dimaksud dengan kelompok dengan kondisi rentan?
1.2.2Apa yang menjadi kebutuhan khusus bagi Perempuan dan anak
pada permasalahan ekonomi?
1.2.3Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan
anak dalam permasalahan ekonomi?
1.3TUJUAN
1.3.1Untuk mengetahui pengertian dari kelompok dengan kondisi
rentan.
1.3.2Untuk mengetahui kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak
pada permasalahan ekonomi.
1.3.3Untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan
perempuan dan anak dalam permasalahan ekonomi.

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1.PEMBAHASAN
2.1.1PENGERTIAN KELOMPOK DENGAN KONDISI RENTAN
Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi
hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar
kehidupan yang layak. Kelompok rentan berhak
mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5
Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa
setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok
rentan merupakan lapisan masyarakat yang paling mendesak
yang membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi
kehidupannya.
Kelompok rentan tersebut adalah kelompok masyarakat
yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat
mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya
tersebut. Pada dasarnya kondisi rentan dapat disebabkan
karena kurangnya aset (apa yang dimiliki), akses (geografis),
dan sistemik (sistem sumber yang dikuasi oleh golongan
tertentu)(Azhar, Hidayat, and Raharjo 2023).
Menurut Olivier Serrat kerentanan merupakan perasaan
tidak aman di kehidupan individu, keluarga dan komunitas
ketika menghadapi perubahan diluar lingkungannya. Kerentanan
dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor
fisik, sosial ekonomi dan lingkungan atau suatu proses yang
meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak
bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau
kelompok yang tinggal di wilayah tertentu yang dapat
membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya (Dumilah
Ayuningtyas 2023).
Kerentanan dapat digambarkan sebagai situasi perubahan
yang membingkai kehidupan manusia baik individu, keluarga
maupun masyarakat. Konteks kerentanan merujuk pada situasi yang
rentan yang dapat mempengaruhi atau dapat membuat suatu
perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh dari
adanya kerentanan biasanya dapat merugikan kehidupan baik
individu maupun masyarakat walaupun tidak menutup kemungkinan
bahwa situasi rentan tersebut dapat memberikan dampak yang
positif bagi masyarakat. (Ariani et al. 2022)
Menurut Sumber : Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-
2019, yang termasuk dalam Kelompok dengan kondisi rentan
adalah :
1.Penyandang disabilitas
2.Kelompok lanjut usia

6. 3.Orang miskin
4.Perempuan
5.Anak
6.Pengungsi
7.Masyarakat adat
8.Pekerja migran
Kelompok dengan kondisi rentan tersebut mendapatkan perlindunga
n, karena mereka memiliki akses dan kesempatan yang terbatas ata
u tidak setara dengan masyarakat lainnya, khususnya pada :
1.Kebutuhan dasar sehari-hari
2.Pekerjaan dan upah yang layak
3.Layanan kesehatan Pendidikan yang berkualitas
4.Lingkungan yang bersih, aman dan tanpa konflik
5.Program pembangunan pemerintah
6.Keadilan dan pemenuhan hak hukum
7.Infrastruktur atau fasilitas publik.
Keterbatasan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok
kondisi rentan tersebut, dapat dikarenakan adanya :
1.Diskriminasi
2.Stigmatisasi
3.Pengabaian karena perannya dianggap tidak signifikan di
masyarakat
4.Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender
5.Tidak inklusifnya kebijakan dan program-program pemerintah
2.1.2Jenis-Jenis Perempuan dengan Kelompok Rentan
Perempuan kerap mengalami tindak kekerasan, namun
lemahnya penegakan kasus hukum terkait kekerasan, semakin
berdampak terhadap perempuan dan anak. Hak kaum perempuan
yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah
tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan.
Berdasarkan peninjauan sosiologis sebagian besar kaum
perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, dimana
peran perempuan secara tradisional masih melekat kuat, yang
mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai istri atau ibu
rumah tangga semata-mata. Perempuan di Indonesia telah lama
hidup dalam situasi dan sistem sosial patriarki, dimana mereka yang
berjenis kelamin laki-laki dianggap super dan memperoleh perlakuan
istimewa dan mengesampingkan kaum perempuan. Berbagai
sumber menunjukkan bahwa sampai saat ini perempuan sering
mengalami ketidakadilan dalam berbagai bidang. Ketidakadilan
tersebut seringkali tidak terlihat namun sangat dirasakan dalam
situasi masyarakat yang sangat bercorak patriarki. Dalam hak atas
kesehatan, selama ini hak perempuan hanya dikaitkan pada
persoalan reproduktif semata, padahal hak atas kesehatan
perempuan harus dilihat secara menyeluruh. Perempuan berhak
untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat
melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara
juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan,

7. khususnya pelayanan Keluarga Berencana (KB), kehamilan,
persalinan, dan pascapersalinan.
Dalam jangka panjang, kaum perempuan telah mengalami
marjinalisasi, bukan hanya oleh tradisi tertentu di setiap masyarakat,
tetapi juga kebijakan-kebijakan politik. Secara lebih khusus di
kalangan perempuan, ibu hamil dan ibu menyusui, memiliki risiko
lebih besar lagi, karena dia bukan hanya hidup sendiri, tetapi juga
membawa janin yang dikandung dan bayi yang disusui. Peningkatan
asupan gizi yang seimbang diperlukan untuk menjamin kelayakan
hidup keduanya, baik ibu dan anak.
2.1.2KEBUTUHAN KHUSUS PADA PERMASALAHAN EKONOMI
2.1.3IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM PERMASALAHAN EKONOMI

8. BAB III
PENUTUP
3.1KESIMPULAN
3.2SARAN

9. DAFTAR PUSTAKA
Ariani, H. P., T. Rihardini, E. Kristiana, R. S. Dewi, M. B. Bakoil, S. Q. A’yun,
E. D. Widyawaty, M. B. Karo, and Y. D. Lestari. 2022. ASUHAN
KEBIDANAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI
RENTAN UNTUK MAHASISWA KEBIDANAN . Malang: Rena Cipta
Mandiri.
Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo.
2023. Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi
Korban. Share: Social Work Journal 13(1):82. doi:
10.24198/share.v13i1.46543.
Dumilah Ayuningtyas. 2023. Pengembangan Kebijakan Kesehatan Bagi
Kelompok Rentan: Urgensi Penguatan Prioritas Politik. Prof. Dr. Dra.
Dumilah Ayuningtyas, MARS.