Tujuan Pembangunan Ke Satu: Kesehatan untuk Semua
DadangSolihin
9 views
19 slides
Oct 29, 2025
Slide 1 of 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
About This Presentation
Kesehatan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan bangsa dan pijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPN 2025–2045, kesehatan ditempatkan sebagai arah pembangunan pertama, dengan indikator jelas: peningkatan usia harapan hidup, penurunan kematian ibu, penghapusan stunting, penge...
Slide Content
1
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tujuan Pembangunan Ke Satu: Kesehatan untuk Semua
oleh
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Taprof Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI
Tulisan 2 dari 19
Pendahuluan
Menurut RPJPN 2025–2045, dari 17 arah tujuan pembangunan, yang ke satu adalah Kesehatan
untuk Semua, dengan indikator kunci: peningkatan usia harapan hidup dari 74,4 tahun pada
2025 menjadi 80 tahun pada 2045, penurunan angka kematian ibu dari 122 per 100.000
kelahiran hidup menjadi 16, penurunan prevalensi stunting balita dari 18,8% menjadi 5%,
penurunan insidensi tuberkulosis dari 272 menjadi 76 per 100.000 penduduk, serta perluasan
cakupan jaminan kesehatan nasional dari 98% menjadi 99,5% (Tabel 1).
Tabel 1
Kesehatan untuk Semua
No. Indikator Baseline 2025 Sasaran 2045
1. Usia Harapan Hidup (tahun) 74,4 80,0
2. Kesehatan ibu dan anak:
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 122 16
b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
balita (%)
18,80 5,0
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 272 76
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98,0 99,5
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tujuan Pembangunan Ke Satu: Kesehatan untuk Semua
oleh
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Taprof Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI
Tulisan 2 dari 19
Pendahuluan
Menurut RPJPN 2025–2045, dari 17 arah tujuan pembangunan, yang ke satu adalah Kesehatan
untuk Semua, dengan indikator kunci: peningkatan usia harapan hidup dari 74,4 tahun pada
2025 menjadi 80 tahun pada 2045, penurunan angka kematian ibu dari 122 per 100.000
kelahiran hidup menjadi 16, penurunan prevalensi stunting balita dari 18,8% menjadi 5%,
penurunan insidensi tuberkulosis dari 272 menjadi 76 per 100.000 penduduk, serta perluasan
cakupan jaminan kesehatan nasional dari 98% menjadi 99,5% (Tabel 1).
Tabel 1
Kesehatan untuk Semua
No. Indikator Baseline 2025 Sasaran 2045
1. Usia Harapan Hidup (tahun) 74,4 80,0
2. Kesehatan ibu dan anak:
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 122 16
b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
balita (%)
18,80 5,0
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 272 76
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98,0 99,5
2
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
No. Indikator Baseline 2025 Sasaran 2045
Sumber: RPJPN 2025–2045
Buku ini menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi strategis bagi ketahanan nasional dan
jalan menuju Indonesia Emas 2045. Usia harapan hidup yang lebih panjang mencerminkan
keberhasilan bangsa dalam melindungi rakyatnya, meningkatkan kualitas layanan kesehatan,
dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Penurunan angka kematian ibu adalah wujud
nyata keberpihakan negara pada keselamatan generasi penerus, sebab setiap ibu yang
selamat melahirkan adalah simbol keberlangsungan bangsa. Demikian pula, eliminasi stunting
hingga 5% menandakan tekad kolektif bangsa melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas,
dan produktif, sehingga siap bersaing di panggung global.
Tantangan kesehatan publik seperti tuberkulosis, yang masih tinggi pada baseline 2025, juga
dipandang sebagai ancaman serius terhadap produktivitas nasional. RPJPN menggariskan
penurunan insidensi hingga 76 per 100.000 penduduk pada 2045 sebagai bukti keseriusan
negara dalam menghadapi penyakit menular. Lemhannas RI menekankan hal ini dalam
kerangka ketahanan nasional: masyarakat yang sehat adalah benteng pertama bangsa dari
segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Selain itu, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir universal adalah
manifestasi kehadiran negara dalam melindungi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dengan
JKN, keadilan sosial dapat terwujud, ketimpangan dapat ditekan, dan kohesi sosial dapat
diperkuat. Dari perspektif strategis, perlindungan kesehatan bukan hanya pelayanan publik,
melainkan instrumen legitimasi negara dan modal sosial bangsa.
Pendekatan ini juga beririsan dengan dimensi kebangsaan yang lebih luas. Kesehatan untuk
Semua selaras dengan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia juga memperkokoh integrasi nasional karena menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa
memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang setara
terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, pembangunan kesehatan
bukanlah kebijakan teknokratis, melainkan sebuah misi kebangsaan.
Dalam konteks geopolitik, bangsa yang sehat memiliki daya tawar lebih tinggi di dunia
internasional. Indonesia yang mampu menekan angka stunting, menurunkan kematian ibu,
dan mengendalikan penyakit menular akan tampil sebagai negara dengan modal manusia
unggul. Hal ini selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), terutama
tujuan ke-3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat posisi
Indonesia sebagai pemimpin regional dalam pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan kesehatan juga memiliki dimensi heroik. Setiap titik penurunan angka kematian
ibu, setiap persen penurunan stunting, setiap kenaikan usia harapan hidup adalah kisah
perjuangan bangsa dalam menjaga martabat manusia. Lemhannas RI menegaskan bahwa
kesehatan adalah bagian dari bela negara modern, sebab melindungi rakyat dari ancaman
penyakit sama pentingnya dengan melindungi kedaulatan dari ancaman militer. Dengan
kesehatan yang kokoh, bangsa ini akan memiliki generasi yang kuat secara fisik, cerdas secara
intelektual, dan tangguh secara mental.
Oleh karena itu, buku ini menempatkan Kesehatan untuk Semua sebagai agenda
multidimensional: membangun manusia unggul, memperkuat solidaritas sosial, memastikan
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
No. Indikator Baseline 2025 Sasaran 2045
Sumber: RPJPN 2025–2045
Buku ini menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi strategis bagi ketahanan nasional dan
jalan menuju Indonesia Emas 2045. Usia harapan hidup yang lebih panjang mencerminkan
keberhasilan bangsa dalam melindungi rakyatnya, meningkatkan kualitas layanan kesehatan,
dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Penurunan angka kematian ibu adalah wujud
nyata keberpihakan negara pada keselamatan generasi penerus, sebab setiap ibu yang
selamat melahirkan adalah simbol keberlangsungan bangsa. Demikian pula, eliminasi stunting
hingga 5% menandakan tekad kolektif bangsa melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas,
dan produktif, sehingga siap bersaing di panggung global.
Tantangan kesehatan publik seperti tuberkulosis, yang masih tinggi pada baseline 2025, juga
dipandang sebagai ancaman serius terhadap produktivitas nasional. RPJPN menggariskan
penurunan insidensi hingga 76 per 100.000 penduduk pada 2045 sebagai bukti keseriusan
negara dalam menghadapi penyakit menular. Lemhannas RI menekankan hal ini dalam
kerangka ketahanan nasional: masyarakat yang sehat adalah benteng pertama bangsa dari
segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Selain itu, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir universal adalah
manifestasi kehadiran negara dalam melindungi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dengan
JKN, keadilan sosial dapat terwujud, ketimpangan dapat ditekan, dan kohesi sosial dapat
diperkuat. Dari perspektif strategis, perlindungan kesehatan bukan hanya pelayanan publik,
melainkan instrumen legitimasi negara dan modal sosial bangsa.
Pendekatan ini juga beririsan dengan dimensi kebangsaan yang lebih luas. Kesehatan untuk
Semua selaras dengan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia juga memperkokoh integrasi nasional karena menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa
memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang setara
terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan demikian, pembangunan kesehatan
bukanlah kebijakan teknokratis, melainkan sebuah misi kebangsaan.
Dalam konteks geopolitik, bangsa yang sehat memiliki daya tawar lebih tinggi di dunia
internasional. Indonesia yang mampu menekan angka stunting, menurunkan kematian ibu,
dan mengendalikan penyakit menular akan tampil sebagai negara dengan modal manusia
unggul. Hal ini selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), terutama
tujuan ke-3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat posisi
Indonesia sebagai pemimpin regional dalam pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan kesehatan juga memiliki dimensi heroik. Setiap titik penurunan angka kematian
ibu, setiap persen penurunan stunting, setiap kenaikan usia harapan hidup adalah kisah
perjuangan bangsa dalam menjaga martabat manusia. Lemhannas RI menegaskan bahwa
kesehatan adalah bagian dari bela negara modern, sebab melindungi rakyat dari ancaman
penyakit sama pentingnya dengan melindungi kedaulatan dari ancaman militer. Dengan
kesehatan yang kokoh, bangsa ini akan memiliki generasi yang kuat secara fisik, cerdas secara
intelektual, dan tangguh secara mental.
Oleh karena itu, buku ini menempatkan Kesehatan untuk Semua sebagai agenda
multidimensional: membangun manusia unggul, memperkuat solidaritas sosial, memastikan
3
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
keberlanjutan pembangunan, serta memperluas pengaruh global Indonesia. RPJPN 2025–
2045 telah menegaskan arah, target, dan indikator yang jelas. Tugas bangsa adalah
memastikan implementasi berjalan konsisten, terukur, dan inklusif.
Dengan demikian, kesehatan tidak lagi dilihat sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi
strategis untuk masa depan. Setiap rupiah yang ditanamkan dalam bidang kesehatan akan
kembali dalam bentuk produktivitas, kohesi sosial, daya saing, dan legitimasi negara. Pada
akhirnya, Kesehatan untuk Semua adalah jalan heroik yang mengantar Indonesia menuju 2045
sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat, sekaligus teladan global
dalam mewujudkan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.
1.1 Meningkatkan Usia Harapan Hidup sebagai Simbol Ketahanan Bangsa
Usia Harapan Hidup (UHH) adalah salah satu indikator yang paling fundamental untuk menilai
kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan bangsa. UHH mencerminkan kemampuan
negara dalam memastikan rakyatnya hidup lebih panjang, sehat, dan produktif. Dalam
dokumen RPJPN 2025–2045, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun
2024, target peningkatan UHH dari 74,4 tahun pada 2025 menjadi 80 tahun pada 2045 adalah
simbol besar dari komitmen bangsa untuk menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama
pembangunan nasional.
Peningkatan UHH bukan sekadar statistik, melainkan refleksi menyeluruh dari kualitas
kesehatan lingkungan, keberhasilan pelayanan kesehatan, ketersediaan gizi seimbang, dan
gaya hidup sehat masyarakat. Ia adalah cermin ketahanan bangsa. Bangsa yang sehat adalah
bangsa yang tangguh, yang mampu menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri
dengan daya tahan yang tinggi. Lemhannas RI menempatkan isu kesehatan ini dalam kerangka
Astagatra, yang menekankan hubungan erat antara aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan-keamanan, serta kondisi geografi, demografi, dan sumber kekayaan
alam. Dengan demikian, pencapaian UHH adalah bagian dari strategi besar ketahanan
nasional.
Peningkatan usia harapan hidup membutuhkan strategi yang komprehensif dan lintas sektor.
Lemhannas RI memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan strategis yang
mengintegrasikan dimensi kesehatan ke dalam agenda ketahanan nasional. Melalui
pendidikan kepemimpinan strategis, Lemhannas menyiapkan pemimpin bangsa yang
memahami bahwa kesehatan rakyat tidak hanya terkait urusan medis, tetapi juga menyangkut
keadilan sosial, stabilitas politik, dan daya saing ekonomi. Pemimpin yang dilahirkan
Lemhannas diproyeksikan mampu mengambil keputusan visioner, mengedepankan kesehatan
sebagai bagian dari agenda heroik bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat adalah kunci dari
kekuatan nasional. Pandemi global beberapa tahun lalu telah mengajarkan bahwa kesehatan
bukan hanya isu domestik, tetapi juga faktor geopolitik dan geoekonomi yang menentukan
posisi tawar negara di kancah internasional. Negara yang gagal mengendalikan masalah
kesehatan rakyat akan kehilangan produktivitas, stabilitas, bahkan kedaulatannya. Oleh
karena itu, target UHH yang ambisius dalam RPJPN 2025–2045 harus dimaknai sebagai simbol
perjuangan bangsa untuk menjaga martabat dan keberdaulatan.
Untuk mencapai UHH 80 tahun pada 2045, Indonesia perlu memastikan akses layanan
kesehatan yang merata, memperkuat kualitas gizi masyarakat, menekan angka kematian ibu
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
keberlanjutan pembangunan, serta memperluas pengaruh global Indonesia. RPJPN 2025–
2045 telah menegaskan arah, target, dan indikator yang jelas. Tugas bangsa adalah
memastikan implementasi berjalan konsisten, terukur, dan inklusif.
Dengan demikian, kesehatan tidak lagi dilihat sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi
strategis untuk masa depan. Setiap rupiah yang ditanamkan dalam bidang kesehatan akan
kembali dalam bentuk produktivitas, kohesi sosial, daya saing, dan legitimasi negara. Pada
akhirnya, Kesehatan untuk Semua adalah jalan heroik yang mengantar Indonesia menuju 2045
sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat, sekaligus teladan global
dalam mewujudkan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.
1.1 Meningkatkan Usia Harapan Hidup sebagai Simbol Ketahanan Bangsa
Usia Harapan Hidup (UHH) adalah salah satu indikator yang paling fundamental untuk menilai
kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan bangsa. UHH mencerminkan kemampuan
negara dalam memastikan rakyatnya hidup lebih panjang, sehat, dan produktif. Dalam
dokumen RPJPN 2025–2045, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun
2024, target peningkatan UHH dari 74,4 tahun pada 2025 menjadi 80 tahun pada 2045 adalah
simbol besar dari komitmen bangsa untuk menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama
pembangunan nasional.
Peningkatan UHH bukan sekadar statistik, melainkan refleksi menyeluruh dari kualitas
kesehatan lingkungan, keberhasilan pelayanan kesehatan, ketersediaan gizi seimbang, dan
gaya hidup sehat masyarakat. Ia adalah cermin ketahanan bangsa. Bangsa yang sehat adalah
bangsa yang tangguh, yang mampu menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri
dengan daya tahan yang tinggi. Lemhannas RI menempatkan isu kesehatan ini dalam kerangka
Astagatra, yang menekankan hubungan erat antara aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan-keamanan, serta kondisi geografi, demografi, dan sumber kekayaan
alam. Dengan demikian, pencapaian UHH adalah bagian dari strategi besar ketahanan
nasional.
Peningkatan usia harapan hidup membutuhkan strategi yang komprehensif dan lintas sektor.
Lemhannas RI memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan strategis yang
mengintegrasikan dimensi kesehatan ke dalam agenda ketahanan nasional. Melalui
pendidikan kepemimpinan strategis, Lemhannas menyiapkan pemimpin bangsa yang
memahami bahwa kesehatan rakyat tidak hanya terkait urusan medis, tetapi juga menyangkut
keadilan sosial, stabilitas politik, dan daya saing ekonomi. Pemimpin yang dilahirkan
Lemhannas diproyeksikan mampu mengambil keputusan visioner, mengedepankan kesehatan
sebagai bagian dari agenda heroik bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat adalah kunci dari
kekuatan nasional. Pandemi global beberapa tahun lalu telah mengajarkan bahwa kesehatan
bukan hanya isu domestik, tetapi juga faktor geopolitik dan geoekonomi yang menentukan
posisi tawar negara di kancah internasional. Negara yang gagal mengendalikan masalah
kesehatan rakyat akan kehilangan produktivitas, stabilitas, bahkan kedaulatannya. Oleh
karena itu, target UHH yang ambisius dalam RPJPN 2025–2045 harus dimaknai sebagai simbol
perjuangan bangsa untuk menjaga martabat dan keberdaulatan.
Untuk mencapai UHH 80 tahun pada 2045, Indonesia perlu memastikan akses layanan
kesehatan yang merata, memperkuat kualitas gizi masyarakat, menekan angka kematian ibu
4
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
dan bayi, memberantas penyakit menular seperti tuberkulosis, serta memperluas cakupan
jaminan kesehatan nasional. Lemhannas RI menegaskan bahwa semua indikator kesehatan ini
saling terkait. Usia harapan hidup yang tinggi hanya bisa dicapai bila setiap warga negara, dari
Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, memperoleh hak dasar berupa layanan
kesehatan berkualitas.
Dalam kerangka besar pembangunan nasional, kesehatan diposisikan sebagai investasi jangka
panjang. Bangsa yang sehat akan lebih produktif, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi
dinamika global. Lemhannas RI melalui fungsi kajiannya mendorong agar kebijakan kesehatan
tidak hanya berbasis cost center, tetapi dipandang sebagai investment center yang
memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan politik. Pemimpin strategis masa depan yang
ditempa Lemhannas diharapkan mampu memperjuangkan anggaran kesehatan yang
memadai, mengawasi tata kelola yang bersih, dan menjadikan kesehatan sebagai instrumen
perekat bangsa.
Target peningkatan UHH juga menuntut kesadaran masyarakat untuk mengubah pola hidup.
Lemhannas RI mendorong gerakan nasional berbasis budaya sehat, yang menekankan pada
nilai gotong royong, solidaritas, dan kemandirian. Kesadaran menjaga kesehatan tidak boleh
hanya menjadi kampanye sesaat, tetapi harus menjadi gaya hidup bangsa. Dengan dukungan
kebijakan yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar
untuk mencapai target ini.
Konteks geopolitik juga tidak dapat diabaikan. Dunia kini menghadapi ancaman perubahan
iklim, urbanisasi cepat, dan ketimpangan global yang semuanya berdampak pada kesehatan.
Lemhannas RI berperan dalam memastikan bahwa Indonesia mampu mengantisipasi dampak
global tersebut melalui strategi ketahanan nasional. Diplomasi kesehatan menjadi salah satu
instrumen baru yang dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus
memperluas jejaring kerja sama untuk mendukung target UHH.
Peningkatan usia harapan hidup menuju 2045 adalah agenda heroik yang harus dipandang
sebagai bagian dari nation-building project. Ia adalah perjuangan bersama yang menuntut
keseriusan, keberanian, dan kepemimpinan visioner. Lemhannas RI hadir sebagai garda
strategis untuk memastikan kesehatan diposisikan sebagai pilar utama pembangunan
manusia. Dengan pendekatan menyeluruh, kesehatan menjadi instrumen untuk memperkuat
persatuan, meningkatkan daya saing, dan menjaga kedaulatan bangsa.
Dengan demikian, peningkatan UHH menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya mengejar
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup rakyatnya. Bangsa yang berumur panjang
dan sehat adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan, yang mampu berdiri sejajar
dengan bangsa-bangsa maju, dan yang dapat mengibarkan panji Indonesia Emas 2045 dengan
penuh kebanggaan. Lemhannas RI memastikan bahwa perjalanan menuju target ini tidak
berhenti sebagai retorika, tetapi diwujudkan dalam kebijakan strategis, pendidikan
kepemimpinan, dan aksi nyata di lapangan.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
dan bayi, memberantas penyakit menular seperti tuberkulosis, serta memperluas cakupan
jaminan kesehatan nasional. Lemhannas RI menegaskan bahwa semua indikator kesehatan ini
saling terkait. Usia harapan hidup yang tinggi hanya bisa dicapai bila setiap warga negara, dari
Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, memperoleh hak dasar berupa layanan
kesehatan berkualitas.
Dalam kerangka besar pembangunan nasional, kesehatan diposisikan sebagai investasi jangka
panjang. Bangsa yang sehat akan lebih produktif, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi
dinamika global. Lemhannas RI melalui fungsi kajiannya mendorong agar kebijakan kesehatan
tidak hanya berbasis cost center, tetapi dipandang sebagai investment center yang
memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan politik. Pemimpin strategis masa depan yang
ditempa Lemhannas diharapkan mampu memperjuangkan anggaran kesehatan yang
memadai, mengawasi tata kelola yang bersih, dan menjadikan kesehatan sebagai instrumen
perekat bangsa.
Target peningkatan UHH juga menuntut kesadaran masyarakat untuk mengubah pola hidup.
Lemhannas RI mendorong gerakan nasional berbasis budaya sehat, yang menekankan pada
nilai gotong royong, solidaritas, dan kemandirian. Kesadaran menjaga kesehatan tidak boleh
hanya menjadi kampanye sesaat, tetapi harus menjadi gaya hidup bangsa. Dengan dukungan
kebijakan yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar
untuk mencapai target ini.
Konteks geopolitik juga tidak dapat diabaikan. Dunia kini menghadapi ancaman perubahan
iklim, urbanisasi cepat, dan ketimpangan global yang semuanya berdampak pada kesehatan.
Lemhannas RI berperan dalam memastikan bahwa Indonesia mampu mengantisipasi dampak
global tersebut melalui strategi ketahanan nasional. Diplomasi kesehatan menjadi salah satu
instrumen baru yang dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus
memperluas jejaring kerja sama untuk mendukung target UHH.
Peningkatan usia harapan hidup menuju 2045 adalah agenda heroik yang harus dipandang
sebagai bagian dari nation-building project. Ia adalah perjuangan bersama yang menuntut
keseriusan, keberanian, dan kepemimpinan visioner. Lemhannas RI hadir sebagai garda
strategis untuk memastikan kesehatan diposisikan sebagai pilar utama pembangunan
manusia. Dengan pendekatan menyeluruh, kesehatan menjadi instrumen untuk memperkuat
persatuan, meningkatkan daya saing, dan menjaga kedaulatan bangsa.
Dengan demikian, peningkatan UHH menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya mengejar
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup rakyatnya. Bangsa yang berumur panjang
dan sehat adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan, yang mampu berdiri sejajar
dengan bangsa-bangsa maju, dan yang dapat mengibarkan panji Indonesia Emas 2045 dengan
penuh kebanggaan. Lemhannas RI memastikan bahwa perjalanan menuju target ini tidak
berhenti sebagai retorika, tetapi diwujudkan dalam kebijakan strategis, pendidikan
kepemimpinan, dan aksi nyata di lapangan.
5
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tabel 2
Meningkatkan Usia Harapan Hidup sebagai Simbol Ketahanan Bangsa
No. Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Peningkatan kualitas
hidup rakyat
Usia Harapan
Hidup: 74,4 (2025)
→ 80 (2045)
80 tahun Kajian strategis, advokasi
kebijakan, dan pendidikan
kepemimpinan agar UHH
menjadi simbol ketahanan
bangsa
2. Keselamatan ibu
sebagai agenda
kebangsaan
Angka Kematian
Ibu: 122 (2025) →
16 (2045)
16 per
100.000
kelahiran
hidup
Integrasi lintas sektor untuk
memastikan persalinan aman
dan pemerataan fasilitas
3. Generasi emas tanpa
stunting
Prevalensi
stunting: 18,8%
(2025) → 5%
(2045)
5% Pendekatan whole-of-nation
untuk gizi, edukasi keluarga,
layanan primer
4. Penanggulangan
penyakit menular
Insidensi
Tuberkulosis: 272
(2025) → 76
(2045)
76 per
100.000
penduduk
Sinergi riset, deteksi dini,
pengobatan, dan kebijakan
kesehatan
5. Perlindungan sosial
kesehatan
Kepesertaan JKN:
98% (2025) →
99,5% (2045)
99,5% Diplomasi akademik dan
advokasi kebijakan untuk
keberlanjutan JKN
6. Pilar Indonesia Emas
2045
Seluruh indikator
kesehatan RPJPN
Tercapai
2045
Lemhannas memastikan
kesehatan sebagai bagian
integral ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.2 Menurunkan Angka Kematian Ibu sebagai Agenda Kebangsaan
Angka kematian ibu adalah salah satu indikator paling penting dalam menilai kualitas
pembangunan manusia. Ia bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata sejauh mana
negara mampu melindungi warganya, khususnya perempuan, dalam fase kehidupan yang
paling sakral: melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dari baseline 122 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025 menjadi 16 pada 2045 adalah
agenda besar kebangsaan yang sarat makna dan strategis.
Penurunan AKI bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga soal keadilan sosial, kualitas
pembangunan manusia, dan martabat bangsa. Seorang ibu yang meninggal saat melahirkan
bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan aset bangsa. Setiap ibu adalah
sekolah pertama bagi anak-anak, benteng moral, dan penentu kualitas generasi penerus. Oleh
karena itu, penyelamatan ibu adalah bagian dari ketahanan nasional. Lemhannas RI
menempatkan isu ini dalam perspektif strategis: kesehatan ibu bukan hanya urusan medis,
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tabel 2
Meningkatkan Usia Harapan Hidup sebagai Simbol Ketahanan Bangsa
No. Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Peningkatan kualitas
hidup rakyat
Usia Harapan
Hidup: 74,4 (2025)
→ 80 (2045)
80 tahun Kajian strategis, advokasi
kebijakan, dan pendidikan
kepemimpinan agar UHH
menjadi simbol ketahanan
bangsa
2. Keselamatan ibu
sebagai agenda
kebangsaan
Angka Kematian
Ibu: 122 (2025) →
16 (2045)
16 per
100.000
kelahiran
hidup
Integrasi lintas sektor untuk
memastikan persalinan aman
dan pemerataan fasilitas
3. Generasi emas tanpa
stunting
Prevalensi
stunting: 18,8%
(2025) → 5%
(2045)
5% Pendekatan whole-of-nation
untuk gizi, edukasi keluarga,
layanan primer
4. Penanggulangan
penyakit menular
Insidensi
Tuberkulosis: 272
(2025) → 76
(2045)
76 per
100.000
penduduk
Sinergi riset, deteksi dini,
pengobatan, dan kebijakan
kesehatan
5. Perlindungan sosial
kesehatan
Kepesertaan JKN:
98% (2025) →
99,5% (2045)
99,5% Diplomasi akademik dan
advokasi kebijakan untuk
keberlanjutan JKN
6. Pilar Indonesia Emas
2045
Seluruh indikator
kesehatan RPJPN
Tercapai
2045
Lemhannas memastikan
kesehatan sebagai bagian
integral ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.2 Menurunkan Angka Kematian Ibu sebagai Agenda Kebangsaan
Angka kematian ibu adalah salah satu indikator paling penting dalam menilai kualitas
pembangunan manusia. Ia bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata sejauh mana
negara mampu melindungi warganya, khususnya perempuan, dalam fase kehidupan yang
paling sakral: melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
dari baseline 122 per 100.000 kelahiran hidup pada 2025 menjadi 16 pada 2045 adalah
agenda besar kebangsaan yang sarat makna dan strategis.
Penurunan AKI bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga soal keadilan sosial, kualitas
pembangunan manusia, dan martabat bangsa. Seorang ibu yang meninggal saat melahirkan
bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tetapi juga kehilangan aset bangsa. Setiap ibu adalah
sekolah pertama bagi anak-anak, benteng moral, dan penentu kualitas generasi penerus. Oleh
karena itu, penyelamatan ibu adalah bagian dari ketahanan nasional. Lemhannas RI
menempatkan isu ini dalam perspektif strategis: kesehatan ibu bukan hanya urusan medis,
6
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
tetapi juga instrumen menjaga kelangsungan bangsa, memperkuat stabilitas sosial, dan
membangun legitimasi negara.
Sejarah pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa AKI adalah indikator yang
paling sulit diturunkan dibandingkan indikator kesehatan lainnya. Banyak faktor yang
berkontribusi, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan
yang tidak merata, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga masalah budaya dan tradisi di
tingkat komunitas. Oleh karena itu, penurunan AKI harus dipandang sebagai gerakan nasional
lintas sektor. Lemhannas RI melalui perannya sebagai lembaga strategis mendorong pemimpin
bangsa untuk menyadari bahwa keberhasilan menurunkan AKI membutuhkan integrasi
kebijakan yang komprehensif, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan
hukum dalam satu orkestrasi kebijakan yang harmonis.
Dari perspektif kebangsaan, keberhasilan menurunkan AKI adalah simbol bahwa negara hadir
melindungi rakyatnya. Konstitusi Indonesia, melalui Pembukaan UUD 1945, menegaskan misi
negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam
konteks ini, melindungi ibu saat melahirkan adalah wujud paling nyata dari amanat konstitusi
tersebut. Tidak ada perlindungan yang lebih fundamental daripada memastikan seorang ibu
dapat melahirkan dengan selamat, sehat, dan bermartabat. Lemhannas RI menegaskan
bahwa penyelamatan ibu adalah agenda heroik kebangsaan yang harus dijalankan dengan
kesungguhan dan kepemimpinan visioner.
Target penurunan AKI dari 122 menjadi 16 dalam dua dekade adalah target ambisius namun
realistis bila didukung oleh kebijakan yang tepat. Pertama, perlu adanya pemerataan fasilitas
kesehatan di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Fasilitas
persalinan aman harus tersedia tidak hanya di kota besar, tetapi juga di desa-desa. Kedua,
distribusi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter spesialis obstetri, harus diperkuat.
Tenaga kesehatan adalah garda depan dalam menyelamatkan ibu, sehingga ketersediaannya
menjadi prioritas strategis. Ketiga, perlu peningkatan edukasi kesehatan reproduksi bagi
remaja dan calon ibu. Pendidikan ini akan memperkuat kesadaran tentang pentingnya
persalinan aman, pemeriksaan antenatal, serta gizi seimbang selama kehamilan.
Keempat, akses ekonomi juga harus diperhatikan. Banyak kematian ibu terjadi karena keluarga
tidak mampu membiayai transportasi atau pelayanan medis darurat. Di sinilah pentingnya
sinergi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hampir mencakup seluruh rakyat
Indonesia. Lemhannas RI mendorong agar JKN difungsikan lebih optimal untuk menjamin
persalinan aman dan pelayanan darurat ibu hamil tanpa diskriminasi. Kelima, perlu adanya
inovasi dalam sistem rujukan dan penggunaan teknologi digital kesehatan. Dengan
telemedicine dan sistem rujukan berbasis teknologi, keterlambatan penanganan dapat
diminimalisasi.
Dari sisi sosial budaya, masih ada praktik-praktik tradisional yang membahayakan keselamatan
ibu. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan budaya yang sensitif dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat. Lemhannas RI menekankan bahwa pemimpin bangsa harus mampu
menggunakan kearifan lokal sebagai pintu masuk untuk mengubah perilaku masyarakat,
bukan dengan cara memaksakan, tetapi dengan pendekatan yang inklusif dan persuasif.
Lemhannas RI berperan penting dalam menempatkan isu AKI dalam konteks ketahanan
nasional. Melalui pendidikan kepemimpinan strategis, Lemhannas membentuk pemimpin
bangsa yang memahami keterkaitan antara kesehatan ibu dengan ketahanan sosial, kualitas
SDM, dan stabilitas politik. Melalui fungsi kajiannya, Lemhannas juga menghasilkan
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
tetapi juga instrumen menjaga kelangsungan bangsa, memperkuat stabilitas sosial, dan
membangun legitimasi negara.
Sejarah pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa AKI adalah indikator yang
paling sulit diturunkan dibandingkan indikator kesehatan lainnya. Banyak faktor yang
berkontribusi, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan
yang tidak merata, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga masalah budaya dan tradisi di
tingkat komunitas. Oleh karena itu, penurunan AKI harus dipandang sebagai gerakan nasional
lintas sektor. Lemhannas RI melalui perannya sebagai lembaga strategis mendorong pemimpin
bangsa untuk menyadari bahwa keberhasilan menurunkan AKI membutuhkan integrasi
kebijakan yang komprehensif, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan
hukum dalam satu orkestrasi kebijakan yang harmonis.
Dari perspektif kebangsaan, keberhasilan menurunkan AKI adalah simbol bahwa negara hadir
melindungi rakyatnya. Konstitusi Indonesia, melalui Pembukaan UUD 1945, menegaskan misi
negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam
konteks ini, melindungi ibu saat melahirkan adalah wujud paling nyata dari amanat konstitusi
tersebut. Tidak ada perlindungan yang lebih fundamental daripada memastikan seorang ibu
dapat melahirkan dengan selamat, sehat, dan bermartabat. Lemhannas RI menegaskan
bahwa penyelamatan ibu adalah agenda heroik kebangsaan yang harus dijalankan dengan
kesungguhan dan kepemimpinan visioner.
Target penurunan AKI dari 122 menjadi 16 dalam dua dekade adalah target ambisius namun
realistis bila didukung oleh kebijakan yang tepat. Pertama, perlu adanya pemerataan fasilitas
kesehatan di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Fasilitas
persalinan aman harus tersedia tidak hanya di kota besar, tetapi juga di desa-desa. Kedua,
distribusi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter spesialis obstetri, harus diperkuat.
Tenaga kesehatan adalah garda depan dalam menyelamatkan ibu, sehingga ketersediaannya
menjadi prioritas strategis. Ketiga, perlu peningkatan edukasi kesehatan reproduksi bagi
remaja dan calon ibu. Pendidikan ini akan memperkuat kesadaran tentang pentingnya
persalinan aman, pemeriksaan antenatal, serta gizi seimbang selama kehamilan.
Keempat, akses ekonomi juga harus diperhatikan. Banyak kematian ibu terjadi karena keluarga
tidak mampu membiayai transportasi atau pelayanan medis darurat. Di sinilah pentingnya
sinergi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hampir mencakup seluruh rakyat
Indonesia. Lemhannas RI mendorong agar JKN difungsikan lebih optimal untuk menjamin
persalinan aman dan pelayanan darurat ibu hamil tanpa diskriminasi. Kelima, perlu adanya
inovasi dalam sistem rujukan dan penggunaan teknologi digital kesehatan. Dengan
telemedicine dan sistem rujukan berbasis teknologi, keterlambatan penanganan dapat
diminimalisasi.
Dari sisi sosial budaya, masih ada praktik-praktik tradisional yang membahayakan keselamatan
ibu. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan budaya yang sensitif dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat. Lemhannas RI menekankan bahwa pemimpin bangsa harus mampu
menggunakan kearifan lokal sebagai pintu masuk untuk mengubah perilaku masyarakat,
bukan dengan cara memaksakan, tetapi dengan pendekatan yang inklusif dan persuasif.
Lemhannas RI berperan penting dalam menempatkan isu AKI dalam konteks ketahanan
nasional. Melalui pendidikan kepemimpinan strategis, Lemhannas membentuk pemimpin
bangsa yang memahami keterkaitan antara kesehatan ibu dengan ketahanan sosial, kualitas
SDM, dan stabilitas politik. Melalui fungsi kajiannya, Lemhannas juga menghasilkan
7
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung upaya penurunan AKI. Melalui
diplomasi akademik, Lemhannas dapat memperkuat jejaring kerja sama internasional guna
mendukung transfer pengetahuan, teknologi, dan pendanaan dalam mempercepat
penurunan AKI.
Keberhasilan menurunkan AKI akan membawa dampak besar bagi masa depan bangsa. Setiap
ibu yang selamat berarti satu keluarga yang lebih kuat, satu generasi yang lebih sehat, dan
satu bangsa yang lebih tangguh. Penurunan AKI akan memperkuat legitimasi negara di mata
rakyat, memperkokoh kepercayaan publik, dan menunjukkan bahwa negara benar-benar
hadir untuk melindungi segenap bangsa. Dari perspektif global, keberhasilan ini akan
meningkatkan posisi Indonesia dalam indeks pembangunan manusia dan memperkuat daya
saing bangsa.
Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, penurunan AKI adalah simbol perjuangan
bangsa untuk membangun peradaban yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Ini adalah bagian
dari nation-building project yang menuntut dedikasi, keberanian, dan kepemimpinan visioner.
Lemhannas RI hadir sebagai garda strategis, memastikan bahwa penyelamatan ibu diposisikan
sebagai agenda prioritas, bukan hanya bagi sektor kesehatan, tetapi bagi seluruh bangsa.
Dengan pendekatan menyeluruh dan semangat kebangsaan, target ambisius menurunkan AKI
menjadi 16 pada 2045 dapat dicapai.
Tabel 3
Menurunkan Angka Kematian Ibu sebagai Agenda Kebangsaan
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas
RI
1. Keselamatan ibu
sebagai pilar
pembangunan
Angka Kematian Ibu:
122 (2025) → 16
(2045)
16 per 100.000
kelahiran hidup
Integrasi kebijakan lintas
sektor untuk layanan
persalinan aman dan fasilitas
kesehatan merata
2. Pembangunan
SDM unggul
Penurunan AKI
meningkatkan
kualitas generasi
penerus
Generasi emas
2045
Pendidikan kepemimpinan
strategis agar pemimpin
paham pentingnya kesehatan
ibu dalam pembangunan
SDM
3. Keadilan sosial Akses layanan
persalinan aman
bagi seluruh rakyat
Tidak ada
diskriminasi
layanan
Advokasi kebijakan agar JKN
optimal dalam menjamin
layanan maternal
4. Ketahanan sosial
budaya
Perubahan perilaku
masyarakat melalui
edukasi
Budaya
mendukung
persalinan
aman
Pendekatan berbasis kearifan
lokal dalam pendidikan
masyarakat
5. Teknologi dan
inovasi kesehatan
Sistem rujukan
digital dan
telemedicine
Penanganan
cepat dan
efisien
Dorongan riset dan kebijakan
berbasis teknologi strategis
6. Indonesia Emas
2045
Penurunan AKI
sebagai simbol
ketahanan nasional
16 per 100.000
KH
Lemhannas memastikan isu
ini masuk agenda ketahanan
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung upaya penurunan AKI. Melalui
diplomasi akademik, Lemhannas dapat memperkuat jejaring kerja sama internasional guna
mendukung transfer pengetahuan, teknologi, dan pendanaan dalam mempercepat
penurunan AKI.
Keberhasilan menurunkan AKI akan membawa dampak besar bagi masa depan bangsa. Setiap
ibu yang selamat berarti satu keluarga yang lebih kuat, satu generasi yang lebih sehat, dan
satu bangsa yang lebih tangguh. Penurunan AKI akan memperkuat legitimasi negara di mata
rakyat, memperkokoh kepercayaan publik, dan menunjukkan bahwa negara benar-benar
hadir untuk melindungi segenap bangsa. Dari perspektif global, keberhasilan ini akan
meningkatkan posisi Indonesia dalam indeks pembangunan manusia dan memperkuat daya
saing bangsa.
Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, penurunan AKI adalah simbol perjuangan
bangsa untuk membangun peradaban yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Ini adalah bagian
dari nation-building project yang menuntut dedikasi, keberanian, dan kepemimpinan visioner.
Lemhannas RI hadir sebagai garda strategis, memastikan bahwa penyelamatan ibu diposisikan
sebagai agenda prioritas, bukan hanya bagi sektor kesehatan, tetapi bagi seluruh bangsa.
Dengan pendekatan menyeluruh dan semangat kebangsaan, target ambisius menurunkan AKI
menjadi 16 pada 2045 dapat dicapai.
Tabel 3
Menurunkan Angka Kematian Ibu sebagai Agenda Kebangsaan
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas
RI
1. Keselamatan ibu
sebagai pilar
pembangunan
Angka Kematian Ibu:
122 (2025) → 16
(2045)
16 per 100.000
kelahiran hidup
Integrasi kebijakan lintas
sektor untuk layanan
persalinan aman dan fasilitas
kesehatan merata
2. Pembangunan
SDM unggul
Penurunan AKI
meningkatkan
kualitas generasi
penerus
Generasi emas
2045
Pendidikan kepemimpinan
strategis agar pemimpin
paham pentingnya kesehatan
ibu dalam pembangunan
SDM
3. Keadilan sosial Akses layanan
persalinan aman
bagi seluruh rakyat
Tidak ada
diskriminasi
layanan
Advokasi kebijakan agar JKN
optimal dalam menjamin
layanan maternal
4. Ketahanan sosial
budaya
Perubahan perilaku
masyarakat melalui
edukasi
Budaya
mendukung
persalinan
aman
Pendekatan berbasis kearifan
lokal dalam pendidikan
masyarakat
5. Teknologi dan
inovasi kesehatan
Sistem rujukan
digital dan
telemedicine
Penanganan
cepat dan
efisien
Dorongan riset dan kebijakan
berbasis teknologi strategis
6. Indonesia Emas
2045
Penurunan AKI
sebagai simbol
ketahanan nasional
16 per 100.000
KH
Lemhannas memastikan isu
ini masuk agenda ketahanan
8
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas
RI
nasional dan diplomasi
akademik
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.3 Menghapus Stunting sebagai Strategi Menjamin Generasi Emas
Stunting adalah salah satu tantangan paling serius dalam pembangunan manusia Indonesia.
Ia bukan sekadar masalah kesehatan atau gizi, tetapi sebuah ancaman strategis terhadap
ketahanan nasional. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterlambatan
pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional yang akan memengaruhi kualitas sumber daya
manusia di masa depan. Dalam RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan melalui UU No. 59 Tahun
2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 18,8 persen pada 2025
menjadi 5 persen pada 2045. Target ini tidak hanya teknis, tetapi merupakan simbol tekad
bangsa untuk melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing
global.
Menghapus stunting berarti melindungi masa depan bangsa. Setiap anak adalah aset
strategis, bukan beban. Apabila anak-anak tumbuh dengan kondisi gizi buruk, terhambat
perkembangan otaknya, dan lemah imunitasnya, maka daya saing bangsa akan tergerus. Inilah
yang ditegaskan Lemhannas RI: stunting harus dipandang sebagai isu ketahanan nasional. Ia
menyangkut keberlangsungan generasi penerus, produktivitas ekonomi, hingga legitimasi
negara. Bangsa yang membiarkan anak-anaknya stunting adalah bangsa yang kehilangan arah.
Sebaliknya, bangsa yang berhasil menghapus stunting adalah bangsa yang mampu menjamin
keberlanjutan peradaban.
Stunting tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling
berkelindan. Keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya pengetahuan keluarga tentang
gizi, buruknya sanitasi, terbatasnya layanan kesehatan primer, hingga kemiskinan struktural
adalah penyebab utama. Oleh karena itu, strategi penurunan stunting tidak bisa dilakukan
secara sektoral, melainkan harus holistik. Lemhannas RI menegaskan pentingnya paradigma
whole-of-nation approach, yaitu strategi nasional yang menyatukan peran pemerintah,
masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas internasional.
Dari perspektif geopolitik dan geoekonomi, stunting melemahkan posisi Indonesia. Negara
dengan tingkat stunting tinggi akan kesulitan memanfaatkan bonus demografi, karena
sebagian besar generasi mudanya tumbuh dengan kapasitas kognitif dan produktivitas
rendah. Sebaliknya, dengan prevalensi stunting yang ditekan hingga 5 persen, Indonesia akan
memiliki SDM unggul yang siap memimpin di berbagai sektor. Inilah syarat mutlak agar visi
Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Lemhannas RI menempatkan agenda penghapusan
stunting sebagai prioritas strategis yang tidak boleh ditawar.
Pentingnya penurunan stunting juga berkaitan dengan mandat konstitusi. UUD 1945
menegaskan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menyejahterakan rakyat. Menghapus stunting adalah implementasi langsung dari amanat
tersebut. Lemhannas RI melalui pendidikan kepemimpinan strategis menanamkan kesadaran
bahwa pemimpin bangsa masa depan harus menjadikan isu stunting sebagai agenda prioritas.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas
RI
nasional dan diplomasi
akademik
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.3 Menghapus Stunting sebagai Strategi Menjamin Generasi Emas
Stunting adalah salah satu tantangan paling serius dalam pembangunan manusia Indonesia.
Ia bukan sekadar masalah kesehatan atau gizi, tetapi sebuah ancaman strategis terhadap
ketahanan nasional. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterlambatan
pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional yang akan memengaruhi kualitas sumber daya
manusia di masa depan. Dalam RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan melalui UU No. 59 Tahun
2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 18,8 persen pada 2025
menjadi 5 persen pada 2045. Target ini tidak hanya teknis, tetapi merupakan simbol tekad
bangsa untuk melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing
global.
Menghapus stunting berarti melindungi masa depan bangsa. Setiap anak adalah aset
strategis, bukan beban. Apabila anak-anak tumbuh dengan kondisi gizi buruk, terhambat
perkembangan otaknya, dan lemah imunitasnya, maka daya saing bangsa akan tergerus. Inilah
yang ditegaskan Lemhannas RI: stunting harus dipandang sebagai isu ketahanan nasional. Ia
menyangkut keberlangsungan generasi penerus, produktivitas ekonomi, hingga legitimasi
negara. Bangsa yang membiarkan anak-anaknya stunting adalah bangsa yang kehilangan arah.
Sebaliknya, bangsa yang berhasil menghapus stunting adalah bangsa yang mampu menjamin
keberlanjutan peradaban.
Stunting tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling
berkelindan. Keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya pengetahuan keluarga tentang
gizi, buruknya sanitasi, terbatasnya layanan kesehatan primer, hingga kemiskinan struktural
adalah penyebab utama. Oleh karena itu, strategi penurunan stunting tidak bisa dilakukan
secara sektoral, melainkan harus holistik. Lemhannas RI menegaskan pentingnya paradigma
whole-of-nation approach, yaitu strategi nasional yang menyatukan peran pemerintah,
masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas internasional.
Dari perspektif geopolitik dan geoekonomi, stunting melemahkan posisi Indonesia. Negara
dengan tingkat stunting tinggi akan kesulitan memanfaatkan bonus demografi, karena
sebagian besar generasi mudanya tumbuh dengan kapasitas kognitif dan produktivitas
rendah. Sebaliknya, dengan prevalensi stunting yang ditekan hingga 5 persen, Indonesia akan
memiliki SDM unggul yang siap memimpin di berbagai sektor. Inilah syarat mutlak agar visi
Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Lemhannas RI menempatkan agenda penghapusan
stunting sebagai prioritas strategis yang tidak boleh ditawar.
Pentingnya penurunan stunting juga berkaitan dengan mandat konstitusi. UUD 1945
menegaskan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menyejahterakan rakyat. Menghapus stunting adalah implementasi langsung dari amanat
tersebut. Lemhannas RI melalui pendidikan kepemimpinan strategis menanamkan kesadaran
bahwa pemimpin bangsa masa depan harus menjadikan isu stunting sebagai agenda prioritas.
9
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tidak cukup hanya menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi harus ada komitmen politik,
keberpihakan anggaran, serta sistem pengawasan yang kuat.
Lemhannas RI berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan stunting
dengan kerangka Astagatra. Gatra sosial budaya menekankan pentingnya edukasi keluarga
dan perubahan perilaku. Gatra ekonomi mendorong ketersediaan pangan bergizi dengan
harga terjangkau. Gatra pertahanan keamanan melihat stunting sebagai ancaman demografis
yang bisa melemahkan daya tahan bangsa. Bahkan gatra ideologi pun terkait, karena
membiarkan stunting sama artinya dengan mengabaikan Pancasila yang menjunjung tinggi
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Upaya penghapusan stunting juga menuntut peran aktif masyarakat. Keluarga harus menjadi
garda terdepan dalam memastikan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Lembaga
pendidikan perlu memperkuat literasi gizi sejak dini, agar anak-anak tumbuh dengan
kesadaran pentingnya kesehatan. Dunia usaha berkontribusi melalui penyediaan pangan
bergizi yang mudah diakses. Media memainkan peran dalam membentuk opini publik dan
menyebarkan edukasi. Semua elemen bangsa harus bersatu dalam satu gerakan nasional,
karena stunting adalah musuh bersama.
Selain dimensi domestik, agenda penghapusan stunting juga memiliki nilai strategis dalam
diplomasi internasional. Dunia kini menaruh perhatian besar pada pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM. Dengan keberhasilan menurunkan stunting,
Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan global dalam isu pembangunan manusia.
Lemhannas RI mendorong agar diplomasi akademik, riset internasional, dan kerja sama
antarnegara diarahkan untuk mendukung agenda besar ini. Dengan demikian, penghapusan
stunting bukan hanya berdampak nasional, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam
percaturan global.
Target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 memang ambisius, tetapi bukan tidak
mungkin. Indonesia memiliki modal besar berupa komitmen politik, dukungan masyarakat,
serta pengalaman dari program penurunan stunting sebelumnya. Yang diperlukan adalah
konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan integrasi kebijakan lintas sektor.
Lemhannas RI memastikan bahwa agenda ini ditempatkan sebagai prioritas strategis, dengan
menyiapkan pemimpin bangsa yang mampu memandang stunting bukan hanya masalah
kesehatan, tetapi tantangan ketahanan nasional.
Menghapus stunting adalah bagian dari perjuangan heroik bangsa. Sama halnya dengan
perjuangan merebut kemerdekaan, agenda ini membutuhkan semangat persatuan,
pengorbanan, dan kepemimpinan yang berani. Generasi emas 2045 tidak boleh dibangun di
atas fondasi rapuh. Mereka harus tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Lemhannas RI hadir
sebagai kawah candradimuka yang memastikan kesehatan generasi penerus dipandang
sebagai prioritas utama. Dengan tekad yang kokoh, bangsa ini akan mampu menghapus
stunting, sekaligus mengangkat martabatnya sebagai bangsa yang berdaulat dan
berperadaban.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tidak cukup hanya menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi harus ada komitmen politik,
keberpihakan anggaran, serta sistem pengawasan yang kuat.
Lemhannas RI berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan stunting
dengan kerangka Astagatra. Gatra sosial budaya menekankan pentingnya edukasi keluarga
dan perubahan perilaku. Gatra ekonomi mendorong ketersediaan pangan bergizi dengan
harga terjangkau. Gatra pertahanan keamanan melihat stunting sebagai ancaman demografis
yang bisa melemahkan daya tahan bangsa. Bahkan gatra ideologi pun terkait, karena
membiarkan stunting sama artinya dengan mengabaikan Pancasila yang menjunjung tinggi
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Upaya penghapusan stunting juga menuntut peran aktif masyarakat. Keluarga harus menjadi
garda terdepan dalam memastikan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Lembaga
pendidikan perlu memperkuat literasi gizi sejak dini, agar anak-anak tumbuh dengan
kesadaran pentingnya kesehatan. Dunia usaha berkontribusi melalui penyediaan pangan
bergizi yang mudah diakses. Media memainkan peran dalam membentuk opini publik dan
menyebarkan edukasi. Semua elemen bangsa harus bersatu dalam satu gerakan nasional,
karena stunting adalah musuh bersama.
Selain dimensi domestik, agenda penghapusan stunting juga memiliki nilai strategis dalam
diplomasi internasional. Dunia kini menaruh perhatian besar pada pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM. Dengan keberhasilan menurunkan stunting,
Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan global dalam isu pembangunan manusia.
Lemhannas RI mendorong agar diplomasi akademik, riset internasional, dan kerja sama
antarnegara diarahkan untuk mendukung agenda besar ini. Dengan demikian, penghapusan
stunting bukan hanya berdampak nasional, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam
percaturan global.
Target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 memang ambisius, tetapi bukan tidak
mungkin. Indonesia memiliki modal besar berupa komitmen politik, dukungan masyarakat,
serta pengalaman dari program penurunan stunting sebelumnya. Yang diperlukan adalah
konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan integrasi kebijakan lintas sektor.
Lemhannas RI memastikan bahwa agenda ini ditempatkan sebagai prioritas strategis, dengan
menyiapkan pemimpin bangsa yang mampu memandang stunting bukan hanya masalah
kesehatan, tetapi tantangan ketahanan nasional.
Menghapus stunting adalah bagian dari perjuangan heroik bangsa. Sama halnya dengan
perjuangan merebut kemerdekaan, agenda ini membutuhkan semangat persatuan,
pengorbanan, dan kepemimpinan yang berani. Generasi emas 2045 tidak boleh dibangun di
atas fondasi rapuh. Mereka harus tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Lemhannas RI hadir
sebagai kawah candradimuka yang memastikan kesehatan generasi penerus dipandang
sebagai prioritas utama. Dengan tekad yang kokoh, bangsa ini akan mampu menghapus
stunting, sekaligus mengangkat martabatnya sebagai bangsa yang berdaulat dan
berperadaban.
10
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tabel 4
Menghapus Stunting sebagai Strategi Menjamin Generasi Emas
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Generasi emas
2045
Prevalensi stunting:
18,8% (2025) → 5%
(2045)
5% Integrasi kebijakan nasional
berbasis whole-of-nation approach
2. Ketahanan
sosial
Anak tumbuh
sehat, cerdas,
produktif
SDM unggul Pendidikan kepemimpinan strategis
untuk menjadikan isu stunting
sebagai prioritas bangsa
3. Kemandirian
pangan
Akses pangan
bergizi dan
terjangkau
Ketersediaan
merata
Mendorong kebijakan ketahanan
pangan berbasis gizi seimbang
4. Transformasi
budaya
Edukasi keluarga
dan literasi gizi
Pola asuh
sehat
Menggerakkan masyarakat melalui
nilai Pancasila dan gotong royong
5. Ketahanan
nasional
Stunting sebagai
ancaman strategis
Ancaman
dieliminasi
Kajian strategis Lemhannas
menghubungkan isu stunting
dengan Astagatra
6. Indonesia
Emas 2045
Generasi sehat
sebagai modal
bangsa
SDM produktif Lemhannas memastikan stunting
masuk agenda strategis nasional
dan global
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.4 Menekan Tuberkulosis sebagai Ancaman Kesehatan Publik
Tuberkulosis (TB) adalah salah satu tantangan terbesar kesehatan publik di Indonesia.
Penyakit ini bukan hanya menyangkut isu medis, melainkan juga persoalan strategis yang
berkaitan langsung dengan produktivitas nasional, kualitas sumber daya manusia, dan bahkan
legitimasi negara di mata rakyatnya. Dalam dokumen RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan
melalui UU No. 59 Tahun 2024, Indonesia menargetkan penurunan insidensi TB dari 272 kasus
per 100.000 penduduk pada 2025 menjadi 76 kasus per 100.000 penduduk pada 2045. Target
ini bukan sekadar angka, tetapi simbol perjuangan bangsa melawan ancaman laten yang
menggerogoti daya tahan manusia Indonesia.
TB sering disebut sebagai penyakit kemiskinan karena sangat erat kaitannya dengan kondisi
sosial-ekonomi masyarakat. Ia lebih banyak menyerang kelompok rentan: mereka yang tinggal
di lingkungan padat, dengan akses gizi buruk, sanitasi tidak memadai, dan layanan kesehatan
terbatas. Namun, di era globalisasi, TB tidak lagi hanya persoalan domestik, melainkan juga
persoalan geopolitik. Penyakit ini menjadi salah satu indikator bagaimana negara melindungi
rakyatnya, meningkatkan kualitas kesehatan publik, serta memperkuat daya saing tenaga
kerja. Bangsa yang tidak mampu mengendalikan TB akan kehilangan produktivitas,
menanggung beban ekonomi besar, dan menghadapi penurunan legitimasi politik.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tabel 4
Menghapus Stunting sebagai Strategi Menjamin Generasi Emas
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Generasi emas
2045
Prevalensi stunting:
18,8% (2025) → 5%
(2045)
5% Integrasi kebijakan nasional
berbasis whole-of-nation approach
2. Ketahanan
sosial
Anak tumbuh
sehat, cerdas,
produktif
SDM unggul Pendidikan kepemimpinan strategis
untuk menjadikan isu stunting
sebagai prioritas bangsa
3. Kemandirian
pangan
Akses pangan
bergizi dan
terjangkau
Ketersediaan
merata
Mendorong kebijakan ketahanan
pangan berbasis gizi seimbang
4. Transformasi
budaya
Edukasi keluarga
dan literasi gizi
Pola asuh
sehat
Menggerakkan masyarakat melalui
nilai Pancasila dan gotong royong
5. Ketahanan
nasional
Stunting sebagai
ancaman strategis
Ancaman
dieliminasi
Kajian strategis Lemhannas
menghubungkan isu stunting
dengan Astagatra
6. Indonesia
Emas 2045
Generasi sehat
sebagai modal
bangsa
SDM produktif Lemhannas memastikan stunting
masuk agenda strategis nasional
dan global
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.4 Menekan Tuberkulosis sebagai Ancaman Kesehatan Publik
Tuberkulosis (TB) adalah salah satu tantangan terbesar kesehatan publik di Indonesia.
Penyakit ini bukan hanya menyangkut isu medis, melainkan juga persoalan strategis yang
berkaitan langsung dengan produktivitas nasional, kualitas sumber daya manusia, dan bahkan
legitimasi negara di mata rakyatnya. Dalam dokumen RPJPN 2025–2045 yang ditetapkan
melalui UU No. 59 Tahun 2024, Indonesia menargetkan penurunan insidensi TB dari 272 kasus
per 100.000 penduduk pada 2025 menjadi 76 kasus per 100.000 penduduk pada 2045. Target
ini bukan sekadar angka, tetapi simbol perjuangan bangsa melawan ancaman laten yang
menggerogoti daya tahan manusia Indonesia.
TB sering disebut sebagai penyakit kemiskinan karena sangat erat kaitannya dengan kondisi
sosial-ekonomi masyarakat. Ia lebih banyak menyerang kelompok rentan: mereka yang tinggal
di lingkungan padat, dengan akses gizi buruk, sanitasi tidak memadai, dan layanan kesehatan
terbatas. Namun, di era globalisasi, TB tidak lagi hanya persoalan domestik, melainkan juga
persoalan geopolitik. Penyakit ini menjadi salah satu indikator bagaimana negara melindungi
rakyatnya, meningkatkan kualitas kesehatan publik, serta memperkuat daya saing tenaga
kerja. Bangsa yang tidak mampu mengendalikan TB akan kehilangan produktivitas,
menanggung beban ekonomi besar, dan menghadapi penurunan legitimasi politik.
11
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Lemhannas RI memandang TB sebagai ancaman ketahanan manusia, bagian dari gatra sosial-
budaya dalam kerangka Astagatra. Ketahanan manusia adalah inti dari ketahanan nasional,
dan kesehatan masyarakat menjadi instrumen kunci di dalamnya. TB yang dibiarkan menyebar
bukan hanya merugikan individu, tetapi juga meruntuhkan daya tahan kolektif bangsa. Oleh
karena itu, penanggulangan TB harus dipandang sebagai agenda heroik nasional. Seperti
halnya perjuangan merebut kemerdekaan, melawan TB membutuhkan komitmen, persatuan,
dan kepemimpinan visioner.
Strategi penurunan insidensi TB dari 272 menjadi 76 dalam dua dekade bukanlah pekerjaan
mudah. Ia menuntut integrasi kebijakan lintas sektor, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif
seluruh elemen bangsa. Lemhannas RI berperan sebagai pengawal visi strategis, memastikan
bahwa kebijakan penanggulangan TB diposisikan tidak hanya dalam ranah teknis kesehatan,
tetapi sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Pendidikan kepemimpinan strategis
yang dilakukan Lemhannas membekali calon pemimpin bangsa dengan kesadaran bahwa
kesehatan publik adalah fondasi keamanan nasional.
Ada beberapa langkah besar yang harus dilakukan. Pertama, memperkuat sistem deteksi dini.
Banyak kasus TB di Indonesia baru terdiagnosis setelah stadium lanjut, sehingga tingkat
penularannya tinggi. Lemhannas RI mendorong kebijakan yang memperkuat kapasitas
laboratorium, memperluas akses skrining massal, dan memanfaatkan teknologi digital untuk
deteksi cepat. Kedua, pengobatan efektif harus diperluas dan dijamin aksesibilitasnya. Obat
TB tersedia, tetapi keberhasilan terapi sering terkendala putus obat atau resistensi.
Lemhannas RI mendorong tata kelola obat yang transparan, ketersediaan berkesinambungan,
serta sistem pemantauan ketat.
Ketiga, kemandirian riset kesehatan perlu diperkuat. Selama ini, banyak inovasi medis,
termasuk vaksin dan obat baru, masih sangat bergantung pada impor. Lemhannas RI
menekankan bahwa kedaulatan kesehatan adalah bagian dari kedaulatan nasional. Indonesia
harus membangun kapasitas risetnya sendiri, baik melalui lembaga nasional maupun kerja
sama internasional yang setara. Keempat, kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan. TB tidak
bisa ditangani hanya oleh Kementerian Kesehatan. Diperlukan keterlibatan Kementerian
Pendidikan, Sosial, Ekonomi, bahkan Pertahanan, serta kontribusi dunia usaha dalam
penyediaan fasilitas kesehatan kerja, gizi karyawan, dan lingkungan kerja sehat.
Dari sisi masyarakat, edukasi dan literasi kesehatan adalah kunci. Banyak pasien TB
menghadapi stigma yang membuat mereka enggan mencari pengobatan. Padahal, stigma
hanya memperparah penyebaran. Lemhannas RI menekankan pentingnya pendekatan budaya
dalam menghapus stigma, menggunakan nilai gotong royong dan solidaritas sosial sebagai
basis. Masyarakat harus dididik untuk melihat TB bukan sebagai aib, melainkan sebagai
tantangan bersama yang harus dihadapi dengan empati dan kolaborasi.
Dalam perspektif internasional, TB adalah salah satu indikator capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). Keberhasilan Indonesia menurunkan insidensi TB akan meningkatkan
posisi bangsa di mata dunia, memperkuat kredibilitas diplomasi kesehatan, dan membuka
peluang kerja sama lebih luas. Lemhannas RI mendorong agar diplomasi akademik dijadikan
sarana untuk memperluas akses terhadap teknologi baru, pendanaan riset, dan pertukaran
pengetahuan. Dengan demikian, agenda penurunan TB tidak hanya memperkuat bangsa di
dalam negeri, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung global.
Target penurunan TB hingga 76 kasus per 100.000 penduduk pada 2045 adalah agenda yang
sangat ambisius, tetapi tidak mustahil. Indonesia memiliki modal besar berupa populasi muda,
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Lemhannas RI memandang TB sebagai ancaman ketahanan manusia, bagian dari gatra sosial-
budaya dalam kerangka Astagatra. Ketahanan manusia adalah inti dari ketahanan nasional,
dan kesehatan masyarakat menjadi instrumen kunci di dalamnya. TB yang dibiarkan menyebar
bukan hanya merugikan individu, tetapi juga meruntuhkan daya tahan kolektif bangsa. Oleh
karena itu, penanggulangan TB harus dipandang sebagai agenda heroik nasional. Seperti
halnya perjuangan merebut kemerdekaan, melawan TB membutuhkan komitmen, persatuan,
dan kepemimpinan visioner.
Strategi penurunan insidensi TB dari 272 menjadi 76 dalam dua dekade bukanlah pekerjaan
mudah. Ia menuntut integrasi kebijakan lintas sektor, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif
seluruh elemen bangsa. Lemhannas RI berperan sebagai pengawal visi strategis, memastikan
bahwa kebijakan penanggulangan TB diposisikan tidak hanya dalam ranah teknis kesehatan,
tetapi sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Pendidikan kepemimpinan strategis
yang dilakukan Lemhannas membekali calon pemimpin bangsa dengan kesadaran bahwa
kesehatan publik adalah fondasi keamanan nasional.
Ada beberapa langkah besar yang harus dilakukan. Pertama, memperkuat sistem deteksi dini.
Banyak kasus TB di Indonesia baru terdiagnosis setelah stadium lanjut, sehingga tingkat
penularannya tinggi. Lemhannas RI mendorong kebijakan yang memperkuat kapasitas
laboratorium, memperluas akses skrining massal, dan memanfaatkan teknologi digital untuk
deteksi cepat. Kedua, pengobatan efektif harus diperluas dan dijamin aksesibilitasnya. Obat
TB tersedia, tetapi keberhasilan terapi sering terkendala putus obat atau resistensi.
Lemhannas RI mendorong tata kelola obat yang transparan, ketersediaan berkesinambungan,
serta sistem pemantauan ketat.
Ketiga, kemandirian riset kesehatan perlu diperkuat. Selama ini, banyak inovasi medis,
termasuk vaksin dan obat baru, masih sangat bergantung pada impor. Lemhannas RI
menekankan bahwa kedaulatan kesehatan adalah bagian dari kedaulatan nasional. Indonesia
harus membangun kapasitas risetnya sendiri, baik melalui lembaga nasional maupun kerja
sama internasional yang setara. Keempat, kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan. TB tidak
bisa ditangani hanya oleh Kementerian Kesehatan. Diperlukan keterlibatan Kementerian
Pendidikan, Sosial, Ekonomi, bahkan Pertahanan, serta kontribusi dunia usaha dalam
penyediaan fasilitas kesehatan kerja, gizi karyawan, dan lingkungan kerja sehat.
Dari sisi masyarakat, edukasi dan literasi kesehatan adalah kunci. Banyak pasien TB
menghadapi stigma yang membuat mereka enggan mencari pengobatan. Padahal, stigma
hanya memperparah penyebaran. Lemhannas RI menekankan pentingnya pendekatan budaya
dalam menghapus stigma, menggunakan nilai gotong royong dan solidaritas sosial sebagai
basis. Masyarakat harus dididik untuk melihat TB bukan sebagai aib, melainkan sebagai
tantangan bersama yang harus dihadapi dengan empati dan kolaborasi.
Dalam perspektif internasional, TB adalah salah satu indikator capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). Keberhasilan Indonesia menurunkan insidensi TB akan meningkatkan
posisi bangsa di mata dunia, memperkuat kredibilitas diplomasi kesehatan, dan membuka
peluang kerja sama lebih luas. Lemhannas RI mendorong agar diplomasi akademik dijadikan
sarana untuk memperluas akses terhadap teknologi baru, pendanaan riset, dan pertukaran
pengetahuan. Dengan demikian, agenda penurunan TB tidak hanya memperkuat bangsa di
dalam negeri, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung global.
Target penurunan TB hingga 76 kasus per 100.000 penduduk pada 2045 adalah agenda yang
sangat ambisius, tetapi tidak mustahil. Indonesia memiliki modal besar berupa populasi muda,
12
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
semangat gotong royong, serta kapasitas kelembagaan yang terus berkembang. Lemhannas
RI hadir untuk memastikan bahwa semua modal ini diarahkan ke satu tujuan: bangsa yang
sehat, kuat, dan berdaulat.
Mengendalikan TB adalah perjuangan heroik bangsa. Seperti perjuangan melawan penjajah,
melawan TB membutuhkan strategi yang cerdas, pemimpin yang berani, dan solidaritas
nasional. Setiap pasien TB yang sembuh adalah kemenangan bangsa. Setiap angka insidensi
yang turun adalah langkah menuju kedaulatan. Dan ketika target 76 kasus tercapai, itu bukan
hanya kemenangan sektor kesehatan, tetapi juga bukti bahwa Indonesia mampu menjaga
martabat bangsanya di tengah tantangan global.
Tabel 5
Menekan Tuberkulosis sebagai Ancaman Kesehatan Publik
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas
RI
1. Ketahanan
manusia
Insidensi TB: 272
(2025) → 76 (2045)
76 per 100.000
penduduk
Kajian strategis untuk
memperkuat TB sebagai isu
ketahanan nasional
2. Produktivitas
nasional
Menurunnya angka
sakit dan kehilangan
tenaga kerja
Produktivitas
meningkat
Pendidikan kepemimpinan
strategis agar pemimpin
paham hubungan TB dengan
daya saing
3. Kedaulatan
kesehatan
Kemandirian riset dan
produksi obat TB
Ketersediaan obat
dan vaksin lokal
Dorongan Lemhannas pada
diplomasi akademik dan riset
nasional
4. Kolaborasi
lintas sektor
Sinergi kementerian,
dunia usaha, dan
masyarakat
Sistem terpadu Integrasi kebijakan multi-
sektor untuk deteksi,
pengobatan, dan pencegahan
5. Transformasi
sosial
Menghapus stigma
dan meningkatkan
literasi kesehatan
Kesadaran publik
meningkat
Pemimpin visioner dengan
pendekatan budaya dan
gotong royong
6. Indonesia
Emas 2045
TB terkendali,
masyarakat sehat
76 kasus/100.000 Lemhannas memastikan
agenda TB masuk pilar
ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.5 Memperkuat Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan monumental dalam
sejarah pembangunan nasional Indonesia. Ia adalah instrumen yang menegaskan hadirnya
negara dalam melindungi segenap bangsa, sebagaimana amanat konstitusi. Dalam dokumen
RPJPN 2025–2045 yang tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024, pemerintah menargetkan
peningkatan cakupan kepesertaan JKN dari 98 persen pada tahun 2025 menjadi 99,5 persen
pada tahun 2045. Target ini bukan hanya angka administratif, melainkan komitmen moral dan
politik bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia
tanpa terkecuali.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
semangat gotong royong, serta kapasitas kelembagaan yang terus berkembang. Lemhannas
RI hadir untuk memastikan bahwa semua modal ini diarahkan ke satu tujuan: bangsa yang
sehat, kuat, dan berdaulat.
Mengendalikan TB adalah perjuangan heroik bangsa. Seperti perjuangan melawan penjajah,
melawan TB membutuhkan strategi yang cerdas, pemimpin yang berani, dan solidaritas
nasional. Setiap pasien TB yang sembuh adalah kemenangan bangsa. Setiap angka insidensi
yang turun adalah langkah menuju kedaulatan. Dan ketika target 76 kasus tercapai, itu bukan
hanya kemenangan sektor kesehatan, tetapi juga bukti bahwa Indonesia mampu menjaga
martabat bangsanya di tengah tantangan global.
Tabel 5
Menekan Tuberkulosis sebagai Ancaman Kesehatan Publik
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas
RI
1. Ketahanan
manusia
Insidensi TB: 272
(2025) → 76 (2045)
76 per 100.000
penduduk
Kajian strategis untuk
memperkuat TB sebagai isu
ketahanan nasional
2. Produktivitas
nasional
Menurunnya angka
sakit dan kehilangan
tenaga kerja
Produktivitas
meningkat
Pendidikan kepemimpinan
strategis agar pemimpin
paham hubungan TB dengan
daya saing
3. Kedaulatan
kesehatan
Kemandirian riset dan
produksi obat TB
Ketersediaan obat
dan vaksin lokal
Dorongan Lemhannas pada
diplomasi akademik dan riset
nasional
4. Kolaborasi
lintas sektor
Sinergi kementerian,
dunia usaha, dan
masyarakat
Sistem terpadu Integrasi kebijakan multi-
sektor untuk deteksi,
pengobatan, dan pencegahan
5. Transformasi
sosial
Menghapus stigma
dan meningkatkan
literasi kesehatan
Kesadaran publik
meningkat
Pemimpin visioner dengan
pendekatan budaya dan
gotong royong
6. Indonesia
Emas 2045
TB terkendali,
masyarakat sehat
76 kasus/100.000 Lemhannas memastikan
agenda TB masuk pilar
ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.5 Memperkuat Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan monumental dalam
sejarah pembangunan nasional Indonesia. Ia adalah instrumen yang menegaskan hadirnya
negara dalam melindungi segenap bangsa, sebagaimana amanat konstitusi. Dalam dokumen
RPJPN 2025–2045 yang tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024, pemerintah menargetkan
peningkatan cakupan kepesertaan JKN dari 98 persen pada tahun 2025 menjadi 99,5 persen
pada tahun 2045. Target ini bukan hanya angka administratif, melainkan komitmen moral dan
politik bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia
tanpa terkecuali.
13
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Memperkuat cakupan JKN memiliki dimensi strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar
memperluas jumlah peserta. Ia menyangkut keberlanjutan pembiayaan kesehatan, kualitas
layanan, tata kelola yang transparan, dan sistem pelayanan yang inklusif. Lemhannas RI
memandang JKN sebagai pilar utama keadilan sosial, karena melalui JKN negara memastikan
bahwa setiap warga negara, baik kaya maupun miskin, di kota maupun desa, di pusat maupun
daerah perbatasan, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang layak. Dalam
perspektif ketahanan nasional, JKN adalah instrumen yang memperkuat kohesi sosial,
menjaga legitimasi negara, dan membangun rasa percaya rakyat kepada pemerintah.
Keberhasilan memperluas cakupan JKN juga erat kaitannya dengan pembangunan manusia.
Bangsa yang sehat adalah bangsa yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.
Dengan JKN, hambatan biaya yang selama ini menjadi penghalang utama akses kesehatan
dapat dikurangi secara signifikan. Lemhannas RI menegaskan bahwa kesehatan adalah
investasi, bukan beban anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk layanan kesehatan
melalui JKN adalah investasi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat
kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Namun, memperkuat JKN tidaklah mudah. Tantangan utama yang dihadapi adalah
keberlanjutan pembiayaan. Dengan cakupan hampir universal, biaya kesehatan yang
ditanggung negara akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola fiskal yang
cerdas dan transparan, serta strategi pembiayaan yang inovatif. Lemhannas RI melalui kajian
strategis mendorong agar keberlanjutan JKN dijamin dengan memperkuat basis penerimaan
negara, meningkatkan kepatuhan iuran, serta meminimalisasi kebocoran anggaran. Dengan
tata kelola yang bersih, JKN akan mampu bertahan sebagai pilar utama pembangunan
nasional.
Selain masalah pembiayaan, tantangan lain adalah kualitas layanan kesehatan. JKN harus
memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya tersedia, tetapi juga
bermutu. Banyak keluhan terkait antrian panjang, keterbatasan fasilitas, hingga kualitas
tenaga medis. Lemhannas RI menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas layanan primer
di seluruh wilayah, memperkuat distribusi tenaga kesehatan, serta mengoptimalkan
penggunaan teknologi digital dalam sistem kesehatan. Dengan demikian, JKN tidak hanya
menjadi instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi penggerak transformasi layanan
kesehatan nasional.
Lemhannas RI memandang bahwa memperkuat JKN juga harus dilihat dari perspektif politik,
hukum, dan ekonomi. Secara politik, JKN adalah simbol kehadiran negara yang memberikan
legitimasi kuat di mata rakyat. Secara hukum, JKN adalah manifestasi dari hak-hak
konstitusional warga negara yang harus dijaga keberlanjutannya. Secara ekonomi, JKN adalah
instrumen untuk memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan produktivitas tenaga
kerja. Dengan ketiga dimensi ini, JKN diposisikan bukan hanya sebagai program teknokratis,
tetapi sebagai agenda kebangsaan yang bersifat strategis.
Perluasan kepesertaan JKN juga memiliki dimensi heroik. Ia adalah wujud dari perjuangan
bangsa untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang ditinggalkan. Dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap orang harus merasakan
perlindungan kesehatan yang sama. Inilah semangat Pancasila yang hidup dalam kebijakan
publik. Lemhannas RI menegaskan bahwa memperluas cakupan JKN adalah bagian dari
perjuangan kebangsaan, sama heroiknya dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Memperkuat cakupan JKN memiliki dimensi strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar
memperluas jumlah peserta. Ia menyangkut keberlanjutan pembiayaan kesehatan, kualitas
layanan, tata kelola yang transparan, dan sistem pelayanan yang inklusif. Lemhannas RI
memandang JKN sebagai pilar utama keadilan sosial, karena melalui JKN negara memastikan
bahwa setiap warga negara, baik kaya maupun miskin, di kota maupun desa, di pusat maupun
daerah perbatasan, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang layak. Dalam
perspektif ketahanan nasional, JKN adalah instrumen yang memperkuat kohesi sosial,
menjaga legitimasi negara, dan membangun rasa percaya rakyat kepada pemerintah.
Keberhasilan memperluas cakupan JKN juga erat kaitannya dengan pembangunan manusia.
Bangsa yang sehat adalah bangsa yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.
Dengan JKN, hambatan biaya yang selama ini menjadi penghalang utama akses kesehatan
dapat dikurangi secara signifikan. Lemhannas RI menegaskan bahwa kesehatan adalah
investasi, bukan beban anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk layanan kesehatan
melalui JKN adalah investasi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat
kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Namun, memperkuat JKN tidaklah mudah. Tantangan utama yang dihadapi adalah
keberlanjutan pembiayaan. Dengan cakupan hampir universal, biaya kesehatan yang
ditanggung negara akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola fiskal yang
cerdas dan transparan, serta strategi pembiayaan yang inovatif. Lemhannas RI melalui kajian
strategis mendorong agar keberlanjutan JKN dijamin dengan memperkuat basis penerimaan
negara, meningkatkan kepatuhan iuran, serta meminimalisasi kebocoran anggaran. Dengan
tata kelola yang bersih, JKN akan mampu bertahan sebagai pilar utama pembangunan
nasional.
Selain masalah pembiayaan, tantangan lain adalah kualitas layanan kesehatan. JKN harus
memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya tersedia, tetapi juga
bermutu. Banyak keluhan terkait antrian panjang, keterbatasan fasilitas, hingga kualitas
tenaga medis. Lemhannas RI menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas layanan primer
di seluruh wilayah, memperkuat distribusi tenaga kesehatan, serta mengoptimalkan
penggunaan teknologi digital dalam sistem kesehatan. Dengan demikian, JKN tidak hanya
menjadi instrumen perlindungan sosial, tetapi juga menjadi penggerak transformasi layanan
kesehatan nasional.
Lemhannas RI memandang bahwa memperkuat JKN juga harus dilihat dari perspektif politik,
hukum, dan ekonomi. Secara politik, JKN adalah simbol kehadiran negara yang memberikan
legitimasi kuat di mata rakyat. Secara hukum, JKN adalah manifestasi dari hak-hak
konstitusional warga negara yang harus dijaga keberlanjutannya. Secara ekonomi, JKN adalah
instrumen untuk memperkuat daya saing bangsa melalui peningkatan produktivitas tenaga
kerja. Dengan ketiga dimensi ini, JKN diposisikan bukan hanya sebagai program teknokratis,
tetapi sebagai agenda kebangsaan yang bersifat strategis.
Perluasan kepesertaan JKN juga memiliki dimensi heroik. Ia adalah wujud dari perjuangan
bangsa untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang ditinggalkan. Dari Sabang
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap orang harus merasakan
perlindungan kesehatan yang sama. Inilah semangat Pancasila yang hidup dalam kebijakan
publik. Lemhannas RI menegaskan bahwa memperluas cakupan JKN adalah bagian dari
perjuangan kebangsaan, sama heroiknya dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
14
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Jika dahulu bangsa berjuang mengusir penjajah demi kemerdekaan politik, maka kini bangsa
berjuang melalui JKN untuk meraih kemerdekaan sosial dan kesehatan bagi seluruh rakyatnya.
Dalam konteks global, keberhasilan Indonesia membangun sistem JKN hampir universal
adalah prestasi yang dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang. Dengan cakupan
mendekati 100 persen, Indonesia menunjukkan bahwa negara dengan jumlah penduduk
besar sekalipun mampu menghadirkan sistem perlindungan kesehatan yang inklusif.
Lemhannas RI mendorong agar prestasi ini diposisikan sebagai bagian dari diplomasi
kesehatan internasional, memperkuat soft power Indonesia di dunia, serta meneguhkan
posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Pentingnya memperkuat JKN juga berkaitan erat dengan ketahanan sosial. Akses kesehatan
yang merata mengurangi kesenjangan, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah polarisasi.
Masyarakat yang merasa dilindungi oleh negara akan memiliki rasa percaya lebih besar kepada
pemerintah, yang pada gilirannya memperkokoh stabilitas nasional. Lemhannas RI
memastikan bahwa JKN diposisikan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan
kesehatan dengan stabilitas politik dan ketahanan nasional.
Memperluas cakupan JKN hingga 99,5 persen pada 2045 bukanlah tujuan akhir, melainkan
langkah menuju sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Ia
adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa menuju Indonesia Emas 2045, ketika seluruh
rakyat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Lemhannas RI, dengan mandat strategisnya,
memastikan bahwa agenda ini terus dijaga dalam bingkai ketahanan nasional. Dengan
pendidikan kepemimpinan strategis, kajian kebijakan, dan diplomasi akademik, Lemhannas
meneguhkan JKN sebagai pilar utama keadilan sosial dan instrumen membangun bangsa yang
tangguh dan bermartabat.
Tabel 6
Memperkuat Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Perlindungan
sosial kesehatan
Kepesertaan JKN:
98% (2025) → 99,5%
(2045)
99,5% Advokasi kebijakan dan
pendidikan kepemimpinan agar
JKN dipandang sebagai hak
konstitusional
2. Keadilan sosial Akses kesehatan
merata untuk
seluruh rakyat
Tidak ada
warga
tertinggal
Lemhannas memastikan prinsip
Pancasila terimplementasi
dalam kebijakan kesehatan
3. Keberlanjutan
fiskal
Biaya JKN dikelola
transparan dan
berkelanjutan
Sistem
pembiayaan
stabil
Kajian strategis Lemhannas
mendorong tata kelola fiskal
yang bersih dan inovatif
4. Kualitas layanan Layanan kesehatan
bermutu dan merata
SDM dan
fasilitas
meningkat
Pendidikan kepemimpinan
strategis menyiapkan pemimpin
visioner sektor kesehatan
5. Kohesi sosial Meningkatkan
kepercayaan rakyat
kepada negara
Stabilitas
nasional
terjaga
Lemhannas menempatkan JKN
sebagai instrumen memperkuat
kohesi sosial
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Jika dahulu bangsa berjuang mengusir penjajah demi kemerdekaan politik, maka kini bangsa
berjuang melalui JKN untuk meraih kemerdekaan sosial dan kesehatan bagi seluruh rakyatnya.
Dalam konteks global, keberhasilan Indonesia membangun sistem JKN hampir universal
adalah prestasi yang dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang. Dengan cakupan
mendekati 100 persen, Indonesia menunjukkan bahwa negara dengan jumlah penduduk
besar sekalipun mampu menghadirkan sistem perlindungan kesehatan yang inklusif.
Lemhannas RI mendorong agar prestasi ini diposisikan sebagai bagian dari diplomasi
kesehatan internasional, memperkuat soft power Indonesia di dunia, serta meneguhkan
posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Pentingnya memperkuat JKN juga berkaitan erat dengan ketahanan sosial. Akses kesehatan
yang merata mengurangi kesenjangan, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah polarisasi.
Masyarakat yang merasa dilindungi oleh negara akan memiliki rasa percaya lebih besar kepada
pemerintah, yang pada gilirannya memperkokoh stabilitas nasional. Lemhannas RI
memastikan bahwa JKN diposisikan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan
kesehatan dengan stabilitas politik dan ketahanan nasional.
Memperluas cakupan JKN hingga 99,5 persen pada 2045 bukanlah tujuan akhir, melainkan
langkah menuju sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Ia
adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa menuju Indonesia Emas 2045, ketika seluruh
rakyat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Lemhannas RI, dengan mandat strategisnya,
memastikan bahwa agenda ini terus dijaga dalam bingkai ketahanan nasional. Dengan
pendidikan kepemimpinan strategis, kajian kebijakan, dan diplomasi akademik, Lemhannas
meneguhkan JKN sebagai pilar utama keadilan sosial dan instrumen membangun bangsa yang
tangguh dan bermartabat.
Tabel 6
Memperkuat Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Perlindungan
sosial kesehatan
Kepesertaan JKN:
98% (2025) → 99,5%
(2045)
99,5% Advokasi kebijakan dan
pendidikan kepemimpinan agar
JKN dipandang sebagai hak
konstitusional
2. Keadilan sosial Akses kesehatan
merata untuk
seluruh rakyat
Tidak ada
warga
tertinggal
Lemhannas memastikan prinsip
Pancasila terimplementasi
dalam kebijakan kesehatan
3. Keberlanjutan
fiskal
Biaya JKN dikelola
transparan dan
berkelanjutan
Sistem
pembiayaan
stabil
Kajian strategis Lemhannas
mendorong tata kelola fiskal
yang bersih dan inovatif
4. Kualitas layanan Layanan kesehatan
bermutu dan merata
SDM dan
fasilitas
meningkat
Pendidikan kepemimpinan
strategis menyiapkan pemimpin
visioner sektor kesehatan
5. Kohesi sosial Meningkatkan
kepercayaan rakyat
kepada negara
Stabilitas
nasional
terjaga
Lemhannas menempatkan JKN
sebagai instrumen memperkuat
kohesi sosial
15
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
6. Indonesia Emas
2045
JKN sebagai pilar
keadilan sosial
Target tercapai
2045
Lemhannas menjaga agar JKN
menjadi agenda strategis dalam
kerangka ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.6 Lemhannas RI dan Kesehatan sebagai Pilar Indonesia Emas 2045
Kesehatan adalah fondasi yang menentukan tegaknya bangsa. Dalam kerangka Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kesehatan ditempatkan sebagai indikator utama
transformasi sosial yang meliputi peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian
ibu, penghapusan stunting, pengendalian tuberkulosis, serta penguatan cakupan Jaminan
Kesehatan Nasional. Seluruh indikator ini merupakan pilar yang menopang lahirnya manusia
unggul dan masyarakat resilien, yang menjadi syarat utama terwujudnya Indonesia Emas
2045. Lemhannas RI, sebagai kawah candradimuka kepemimpinan nasional, memiliki peran
strategis untuk memastikan bahwa agenda kesehatan dipandang bukan semata urusan teknis
sektor, melainkan instrumen ketahanan nasional yang menentukan martabat bangsa.
Usia harapan hidup yang ditargetkan naik dari 74,4 tahun pada 2025 menjadi 80 tahun pada
2045 bukanlah sekadar angka statistik, tetapi simbol keberhasilan bangsa dalam melindungi
warganya dari lahir hingga lanjut usia. Penurunan angka kematian ibu dari 122 per 100.000
kelahiran hidup menjadi 16 pada 2045 bukan hanya capaian medis, tetapi representasi
komitmen negara terhadap perlindungan generasi penerus. Penghapusan stunting dari 18,8
persen menjadi 5 persen adalah syarat mutlak bagi lahirnya generasi emas yang sehat, cerdas,
dan produktif. Penurunan insidensi tuberkulosis dari 272 per 100.000 penduduk menjadi 76
adalah bukti ketangguhan sistem kesehatan publik menghadapi ancaman laten. Sementara
itu, peningkatan cakupan JKN dari 98 persen menjadi 99,5 persen adalah wujud nyata
implementasi keadilan sosial yang mengikat seluruh rakyat dalam jaminan perlindungan yang
setara. Semua indikator ini saling terkait dan menyatu dalam kerangka besar pembangunan
nasional, yang menjadikan kesehatan bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana memperkuat
persatuan dan daya saing bangsa.
Lemhannas RI menempatkan kesehatan sebagai bagian integral dari Astagatra. Gatra sosial
budaya menggarisbawahi pentingnya kualitas manusia sebagai modal dasar pembangunan.
Gatra ekonomi menunjukkan bahwa tenaga kerja yang sehat adalah mesin produktivitas
nasional. Gatra politik menegaskan bahwa legitimasi negara diperkuat ketika rakyat
merasakan kehadiran negara melalui layanan kesehatan. Gatra pertahanan dan keamanan
menyadarkan kita bahwa bangsa yang sehat lebih siap menghadapi ancaman non-militer
maupun militer. Bahkan gatra geografi, demografi, dan kekayaan alam sangat berkaitan erat
dengan tantangan kesehatan, dari distribusi layanan di wilayah terpencil hingga pemanfaatan
sumber daya alam untuk mendukung kesehatan rakyat.
Melalui pendidikan kepemimpinan strategis, Lemhannas RI membekali calon pemimpin
bangsa dengan wawasan bahwa kesehatan adalah kunci keberlanjutan negara. Pemimpin
visioner tidak boleh melihat kesehatan sebagai pos anggaran yang memberatkan, tetapi
sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bangsa. Melalui kajian
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
6. Indonesia Emas
2045
JKN sebagai pilar
keadilan sosial
Target tercapai
2045
Lemhannas menjaga agar JKN
menjadi agenda strategis dalam
kerangka ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
1.6 Lemhannas RI dan Kesehatan sebagai Pilar Indonesia Emas 2045
Kesehatan adalah fondasi yang menentukan tegaknya bangsa. Dalam kerangka Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kesehatan ditempatkan sebagai indikator utama
transformasi sosial yang meliputi peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian
ibu, penghapusan stunting, pengendalian tuberkulosis, serta penguatan cakupan Jaminan
Kesehatan Nasional. Seluruh indikator ini merupakan pilar yang menopang lahirnya manusia
unggul dan masyarakat resilien, yang menjadi syarat utama terwujudnya Indonesia Emas
2045. Lemhannas RI, sebagai kawah candradimuka kepemimpinan nasional, memiliki peran
strategis untuk memastikan bahwa agenda kesehatan dipandang bukan semata urusan teknis
sektor, melainkan instrumen ketahanan nasional yang menentukan martabat bangsa.
Usia harapan hidup yang ditargetkan naik dari 74,4 tahun pada 2025 menjadi 80 tahun pada
2045 bukanlah sekadar angka statistik, tetapi simbol keberhasilan bangsa dalam melindungi
warganya dari lahir hingga lanjut usia. Penurunan angka kematian ibu dari 122 per 100.000
kelahiran hidup menjadi 16 pada 2045 bukan hanya capaian medis, tetapi representasi
komitmen negara terhadap perlindungan generasi penerus. Penghapusan stunting dari 18,8
persen menjadi 5 persen adalah syarat mutlak bagi lahirnya generasi emas yang sehat, cerdas,
dan produktif. Penurunan insidensi tuberkulosis dari 272 per 100.000 penduduk menjadi 76
adalah bukti ketangguhan sistem kesehatan publik menghadapi ancaman laten. Sementara
itu, peningkatan cakupan JKN dari 98 persen menjadi 99,5 persen adalah wujud nyata
implementasi keadilan sosial yang mengikat seluruh rakyat dalam jaminan perlindungan yang
setara. Semua indikator ini saling terkait dan menyatu dalam kerangka besar pembangunan
nasional, yang menjadikan kesehatan bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana memperkuat
persatuan dan daya saing bangsa.
Lemhannas RI menempatkan kesehatan sebagai bagian integral dari Astagatra. Gatra sosial
budaya menggarisbawahi pentingnya kualitas manusia sebagai modal dasar pembangunan.
Gatra ekonomi menunjukkan bahwa tenaga kerja yang sehat adalah mesin produktivitas
nasional. Gatra politik menegaskan bahwa legitimasi negara diperkuat ketika rakyat
merasakan kehadiran negara melalui layanan kesehatan. Gatra pertahanan dan keamanan
menyadarkan kita bahwa bangsa yang sehat lebih siap menghadapi ancaman non-militer
maupun militer. Bahkan gatra geografi, demografi, dan kekayaan alam sangat berkaitan erat
dengan tantangan kesehatan, dari distribusi layanan di wilayah terpencil hingga pemanfaatan
sumber daya alam untuk mendukung kesehatan rakyat.
Melalui pendidikan kepemimpinan strategis, Lemhannas RI membekali calon pemimpin
bangsa dengan wawasan bahwa kesehatan adalah kunci keberlanjutan negara. Pemimpin
visioner tidak boleh melihat kesehatan sebagai pos anggaran yang memberatkan, tetapi
sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bangsa. Melalui kajian
16
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
strategis, Lemhannas menghasilkan analisis kebijakan yang menempatkan kesehatan dalam
konteks ketahanan nasional, memberikan rekomendasi lintas sektor agar pembangunan
kesehatan tidak berjalan parsial tetapi terintegrasi. Melalui diplomasi akademik, Lemhannas
memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendukung inovasi,
transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas nasional di bidang kesehatan.
Kesehatan sebagai pilar Indonesia Emas 2045 juga harus dipandang dalam kerangka heroik.
Sama seperti perjuangan fisik merebut kemerdekaan, agenda meningkatkan kualitas
kesehatan adalah perjuangan panjang untuk membebaskan bangsa dari belenggu penyakit,
ketidakadilan akses, dan keterbelakangan gizi. Setiap ibu yang selamat saat melahirkan adalah
kemenangan bangsa. Setiap anak yang terbebas dari stunting adalah simbol kebangkitan
generasi emas. Setiap pasien tuberkulosis yang berhasil disembuhkan adalah perwujudan
daya tahan nasional. Dan setiap warga yang mendapatkan layanan kesehatan melalui JKN
adalah bukti hidupnya Pancasila sebagai ideologi yang melindungi seluruh rakyat tanpa
diskriminasi.
Indonesia Emas 2045 hanya bisa diwujudkan jika seluruh indikator kesehatan tercapai. Target
usia harapan hidup, penurunan kematian ibu, penghapusan stunting, pengendalian
tuberkulosis, dan cakupan JKN universal harus dipandang sebagai satu kesatuan perjuangan
bangsa. Lemhannas RI hadir untuk memastikan bahwa perjuangan ini tidak hanya ditopang
oleh sektor kesehatan, tetapi menjadi gerakan nasional lintas sektor yang melibatkan
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas internasional.
Dengan pendekatan whole-of-nation, Indonesia akan mampu menjadikan kesehatan sebagai
fondasi kejayaan bangsa.
Dalam konteks geopolitik, kesehatan juga menjadi instrumen penting bagi diplomasi. Pandemi
global telah menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya isu domestik, tetapi juga faktor yang
menentukan posisi tawar negara dalam percaturan dunia. Indonesia yang sehat akan memiliki
daya tawar lebih kuat dalam hubungan internasional, karena mampu menawarkan stabilitas,
produktivitas, dan kerja sama. Lemhannas RI mendorong agar kesehatan diposisikan sebagai
bagian dari diplomasi kebangsaan, memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang peduli
pada kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.
Kesehatan sebagai pilar Indonesia Emas 2045 juga berhubungan langsung dengan
implementasi amanat UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa negara bertugas melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi kesehatan rakyat adalah wujud paling
nyata dari amanat konstitusi tersebut. Lemhannas RI memastikan bahwa kepemimpinan
strategis nasional mampu menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan konkret yang
menghadirkan layanan kesehatan adil, merata, dan berkelanjutan.
Dengan seluruh kerangka ini, jelas bahwa kesehatan bukan lagi sekadar urusan teknis medis,
melainkan instrumen strategis pembangunan bangsa. Indonesia yang sehat adalah Indonesia
yang tangguh, berdaulat, dan bermartabat. Lemhannas RI hadir sebagai garda terdepan yang
menjaga agar isu kesehatan ditempatkan dalam konteks ketahanan nasional, memperkuat
fondasi bagi lahirnya manusia unggul, masyarakat resilien, dan bangsa yang berdaya saing
tinggi. Perjuangan mencapai target kesehatan dalam RPJPN 2025–2045 adalah perjuangan
heroik yang menuntut kesungguhan, keberanian, dan kepemimpinan visioner. Dan ketika
seluruh target ini tercapai, Indonesia akan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju,
mengibarkan panji Indonesia Emas 2045 dengan penuh kebanggaan.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
strategis, Lemhannas menghasilkan analisis kebijakan yang menempatkan kesehatan dalam
konteks ketahanan nasional, memberikan rekomendasi lintas sektor agar pembangunan
kesehatan tidak berjalan parsial tetapi terintegrasi. Melalui diplomasi akademik, Lemhannas
memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendukung inovasi,
transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas nasional di bidang kesehatan.
Kesehatan sebagai pilar Indonesia Emas 2045 juga harus dipandang dalam kerangka heroik.
Sama seperti perjuangan fisik merebut kemerdekaan, agenda meningkatkan kualitas
kesehatan adalah perjuangan panjang untuk membebaskan bangsa dari belenggu penyakit,
ketidakadilan akses, dan keterbelakangan gizi. Setiap ibu yang selamat saat melahirkan adalah
kemenangan bangsa. Setiap anak yang terbebas dari stunting adalah simbol kebangkitan
generasi emas. Setiap pasien tuberkulosis yang berhasil disembuhkan adalah perwujudan
daya tahan nasional. Dan setiap warga yang mendapatkan layanan kesehatan melalui JKN
adalah bukti hidupnya Pancasila sebagai ideologi yang melindungi seluruh rakyat tanpa
diskriminasi.
Indonesia Emas 2045 hanya bisa diwujudkan jika seluruh indikator kesehatan tercapai. Target
usia harapan hidup, penurunan kematian ibu, penghapusan stunting, pengendalian
tuberkulosis, dan cakupan JKN universal harus dipandang sebagai satu kesatuan perjuangan
bangsa. Lemhannas RI hadir untuk memastikan bahwa perjuangan ini tidak hanya ditopang
oleh sektor kesehatan, tetapi menjadi gerakan nasional lintas sektor yang melibatkan
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas internasional.
Dengan pendekatan whole-of-nation, Indonesia akan mampu menjadikan kesehatan sebagai
fondasi kejayaan bangsa.
Dalam konteks geopolitik, kesehatan juga menjadi instrumen penting bagi diplomasi. Pandemi
global telah menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya isu domestik, tetapi juga faktor yang
menentukan posisi tawar negara dalam percaturan dunia. Indonesia yang sehat akan memiliki
daya tawar lebih kuat dalam hubungan internasional, karena mampu menawarkan stabilitas,
produktivitas, dan kerja sama. Lemhannas RI mendorong agar kesehatan diposisikan sebagai
bagian dari diplomasi kebangsaan, memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang peduli
pada kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.
Kesehatan sebagai pilar Indonesia Emas 2045 juga berhubungan langsung dengan
implementasi amanat UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa negara bertugas melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi kesehatan rakyat adalah wujud paling
nyata dari amanat konstitusi tersebut. Lemhannas RI memastikan bahwa kepemimpinan
strategis nasional mampu menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan konkret yang
menghadirkan layanan kesehatan adil, merata, dan berkelanjutan.
Dengan seluruh kerangka ini, jelas bahwa kesehatan bukan lagi sekadar urusan teknis medis,
melainkan instrumen strategis pembangunan bangsa. Indonesia yang sehat adalah Indonesia
yang tangguh, berdaulat, dan bermartabat. Lemhannas RI hadir sebagai garda terdepan yang
menjaga agar isu kesehatan ditempatkan dalam konteks ketahanan nasional, memperkuat
fondasi bagi lahirnya manusia unggul, masyarakat resilien, dan bangsa yang berdaya saing
tinggi. Perjuangan mencapai target kesehatan dalam RPJPN 2025–2045 adalah perjuangan
heroik yang menuntut kesungguhan, keberanian, dan kepemimpinan visioner. Dan ketika
seluruh target ini tercapai, Indonesia akan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju,
mengibarkan panji Indonesia Emas 2045 dengan penuh kebanggaan.
17
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tabel 7
Lemhannas RI dan Kesehatan sebagai Pilar Indonesia Emas 2045
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Peningkatan
kualitas hidup
Usia Harapan
Hidup: 74,4 (2025)
→ 80 (2045)
80 tahun Kajian strategis, pendidikan
kepemimpinan, dan diplomasi
akademik untuk menjadikan UHH
simbol ketahanan bangsa
2. Perlindungan
generasi
penerus
Angka Kematian
Ibu: 122 (2025) →
16 (2045)
16 per 100.000
kelahiran hidup
Integrasi lintas sektor untuk
persalinan aman, fasilitas merata,
dan tenaga kesehatan profesional
3. Generasi emas
2045
Stunting: 18,8%
(2025) → 5%
(2045)
5% Pendekatan whole-of-nation: gizi,
layanan primer, edukasi keluarga,
dan partisipasi masyarakat
4. Pengendalian
penyakit
menular
Tuberkulosis: 272
(2025) → 76
(2045)
76 per 100.000
penduduk
Sinergi riset, deteksi dini,
pengobatan efektif, dan
kepemimpinan visioner
5. Perlindungan
sosial kesehatan
Cakupan JKN: 98%
(2025) → 99,5%
(2045)
99,5% Diplomasi akademik, tata kelola
transparan, dan advokasi
kebijakan untuk keberlanjutan
JKN
6. Pilar Indonesia
Emas 2045
Seluruh indikator
kesehatan tercapai
Manusia
unggul,
masyarakat
resilien
Lemhannas RI memastikan
kesehatan menjadi instrumen
strategis pembangunan dan
ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
Daftar Pustaka
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan
Ketahanan Nasional, IPB Press, https://www.slideshare.net/slideshow/geopolitik-
global-asta-cita-dan-tantangan-mewujudkan-ketahanan-nasional/280541265
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Ketahanan Nasional Wujudkan Indonesia Maju: Dari
Stabilitas menuju Inovasi Berkelanjutan, Orasi Kebangsaan Rejuvenasi Lemhannas
Pilar Baru Ketahanan Nasional, https://www.slideshare.net/slideshow/ketahanan-
nasional-wujudkan-indonesia-maju-dari-stabilitas-menuju-inovasi-berkelanjutan-
rejuvenasi-lemhannas-pilar-baru-ketahanan-nasional/281010455
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Rejuvenasi Lemhannas RI guna Mewujudkan Indonesia
Maju. UNJ Press dan Lemhannas Press,
https://www.slideshare.net/slideshow/rejuvenasi-lemhannas-ri-guna-mewujudkan-
indonesia-maju/280529592
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tabel 7
Lemhannas RI dan Kesehatan sebagai Pilar Indonesia Emas 2045
No Tujuan Indikator RPJPN
2025–2045
Target 2045 Peran Strategis Lemhannas RI
1. Peningkatan
kualitas hidup
Usia Harapan
Hidup: 74,4 (2025)
→ 80 (2045)
80 tahun Kajian strategis, pendidikan
kepemimpinan, dan diplomasi
akademik untuk menjadikan UHH
simbol ketahanan bangsa
2. Perlindungan
generasi
penerus
Angka Kematian
Ibu: 122 (2025) →
16 (2045)
16 per 100.000
kelahiran hidup
Integrasi lintas sektor untuk
persalinan aman, fasilitas merata,
dan tenaga kesehatan profesional
3. Generasi emas
2045
Stunting: 18,8%
(2025) → 5%
(2045)
5% Pendekatan whole-of-nation: gizi,
layanan primer, edukasi keluarga,
dan partisipasi masyarakat
4. Pengendalian
penyakit
menular
Tuberkulosis: 272
(2025) → 76
(2045)
76 per 100.000
penduduk
Sinergi riset, deteksi dini,
pengobatan efektif, dan
kepemimpinan visioner
5. Perlindungan
sosial kesehatan
Cakupan JKN: 98%
(2025) → 99,5%
(2045)
99,5% Diplomasi akademik, tata kelola
transparan, dan advokasi
kebijakan untuk keberlanjutan
JKN
6. Pilar Indonesia
Emas 2045
Seluruh indikator
kesehatan tercapai
Manusia
unggul,
masyarakat
resilien
Lemhannas RI memastikan
kesehatan menjadi instrumen
strategis pembangunan dan
ketahanan nasional
Sumber: RPJPN 2025–2045, diolah
Daftar Pustaka
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan
Ketahanan Nasional, IPB Press, https://www.slideshare.net/slideshow/geopolitik-
global-asta-cita-dan-tantangan-mewujudkan-ketahanan-nasional/280541265
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Ketahanan Nasional Wujudkan Indonesia Maju: Dari
Stabilitas menuju Inovasi Berkelanjutan, Orasi Kebangsaan Rejuvenasi Lemhannas
Pilar Baru Ketahanan Nasional, https://www.slideshare.net/slideshow/ketahanan-
nasional-wujudkan-indonesia-maju-dari-stabilitas-menuju-inovasi-berkelanjutan-
rejuvenasi-lemhannas-pilar-baru-ketahanan-nasional/281010455
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). Rejuvenasi Lemhannas RI guna Mewujudkan Indonesia
Maju. UNJ Press dan Lemhannas Press,
https://www.slideshare.net/slideshow/rejuvenasi-lemhannas-ri-guna-mewujudkan-
indonesia-maju/280529592
18
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). School of Strategic Leaders, Mencetak Pemimpin Bangsa di
Era Ketidakpastian Global, UNJ Press, https://www.slideshare.net/slideshow/school-
of-strategic-leaders-mencetak-pemimpin-bangsa-di-era-ketidakpastian-global-
ce37/280540946
Dadang Solihin, et al (2025). Generasi Z: Pilar Kepemimpinan Nasional Menuju Indonesia
Emas 2045, https://www.slideshare.net/slideshow/generasi-z-pilar-kepemimpinan-
nasional-menuju-indonesia-emas-2045/283521725
Dadang Solihin, et al (2025). Lemhannas RI Penjaga Visi Bangsa: Strategi Kepemimpinan
Menuju Indonesia Emas 2045, https://www.slideshare.net/slideshow/lemhannas-ri-
penjaga-visi-bangsa-strategi-kepemimpinan-menuju-indonesia-emas-2045-
8187/283876201
Dadang Solihin, et al (2025). Mempersiapkan SDM Unggul: Menyongsong Indonesia Emas
2045, https://www.slideshare.net/slideshow/mempersiapkan-sdm-unggul-
menyongsong-indonesia-emas-2045/283875381
Dadang Solihin, et al (2025). Reaktualisasi Gatra Sosial Budaya: Strategi Kebijakan untuk
Menopang Indonesia Emas 2045,
https://www.slideshare.net/slideshow/reaktualisasi-gatra-sosial-budaya-strategi-
kebijakan-untuk-menopang-indonesia-emas-2045/283444777
Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality.
Princeton: Princeton University Press.
Frenk, J., & Moon, S. (2013). Globalization and Health: The Role of Health Systems. Geneva:
World Health Organization.
Kickbusch, I., & Szabo, M. M. (2014). A Guide to Global Health Diplomacy. Singapore: World
Scientific Publishing.
Marmot, M. (2015). The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. London:
Bloomsbury Publishing.
Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University
Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
Jakarta, 29 Oktober 2025
Dadang Solihin
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Ace Hasan Sadzily, et al. (2025). School of Strategic Leaders, Mencetak Pemimpin Bangsa di
Era Ketidakpastian Global, UNJ Press, https://www.slideshare.net/slideshow/school-
of-strategic-leaders-mencetak-pemimpin-bangsa-di-era-ketidakpastian-global-
ce37/280540946
Dadang Solihin, et al (2025). Generasi Z: Pilar Kepemimpinan Nasional Menuju Indonesia
Emas 2045, https://www.slideshare.net/slideshow/generasi-z-pilar-kepemimpinan-
nasional-menuju-indonesia-emas-2045/283521725
Dadang Solihin, et al (2025). Lemhannas RI Penjaga Visi Bangsa: Strategi Kepemimpinan
Menuju Indonesia Emas 2045, https://www.slideshare.net/slideshow/lemhannas-ri-
penjaga-visi-bangsa-strategi-kepemimpinan-menuju-indonesia-emas-2045-
8187/283876201
Dadang Solihin, et al (2025). Mempersiapkan SDM Unggul: Menyongsong Indonesia Emas
2045, https://www.slideshare.net/slideshow/mempersiapkan-sdm-unggul-
menyongsong-indonesia-emas-2045/283875381
Dadang Solihin, et al (2025). Reaktualisasi Gatra Sosial Budaya: Strategi Kebijakan untuk
Menopang Indonesia Emas 2045,
https://www.slideshare.net/slideshow/reaktualisasi-gatra-sosial-budaya-strategi-
kebijakan-untuk-menopang-indonesia-emas-2045/283444777
Deaton, A. (2013). The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality.
Princeton: Princeton University Press.
Frenk, J., & Moon, S. (2013). Globalization and Health: The Role of Health Systems. Geneva:
World Health Organization.
Kickbusch, I., & Szabo, M. M. (2014). A Guide to Global Health Diplomacy. Singapore: World
Scientific Publishing.
Marmot, M. (2015). The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. London:
Bloomsbury Publishing.
Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University
Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
Jakarta, 29 Oktober 2025
Dadang Solihin
19
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tentang Penulis
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI
sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh
pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan.
Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University
of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu
Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
(2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari
Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas
pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
17 Tujuan Pembangunan 2045
The Series
Tentang Penulis
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI
sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh
pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan.
Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University
of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu
Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
(2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari
Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas
pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
Tags
Categories
HealthcareDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 9
- Slides 19
- Age 53 days
Related Slideshows
36
Clinical approach Dyspnoea A simple and practical approach.pptx
ShajahanPS
39 views
238
Cancer Awareness therapy for public by Dr Kanhu Charan Patro
kanhucpatro
38 views
41
Prof Satyadas Memorial oration Kozhikode.pptx
ShajahanPS
34 views
26
Viral Conjunctivitis and it;s managment.pptx
ZaidAzhar
46 views
30
Essential Thrombocythemia 15 Years of Experience at the Hematology Department, Algies, Algeria.pdf
sbelakehal
41 views
10
Hypertension sign symptoms cmdt style with regime
androiddabest
42 views