Undang-undang Gerakan pramuka no.12 tahun 2010

memahami UU pramuka

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

2. KEPRAMUKAAN /SCOUTING PATRIOTISME PANDU GERAKAN PRAMUKA UU N0 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA MAPPING SELAYANG PANDANG MENUJU UU GP

3. TUJUAN GERAKAN PRAMUKA TUJUAN

4. HASIL YANG DICAPAI Dengan dukungan Keppres No 238 tahun 1961, Gerakan Pramuka berkembang pesat ( Tercatat tahun 2010) Anggota muda : 16.374.299 ( siaga sd pandega ) A nggota dewasa : 536.908 ( pendidik dan pembina ) Gugusdepan : 275.048 Kelemba ga an : 3 3 Kwarda, 494 Kwarcab , 4.683 K war r an Organisasi dan jumlah anggota Gerakan Pramuka adalah yang terbesar di dunia 4

5. 5 KEPPRES NO 238 TAHUN 1961 Badan lain dilarang keberadaannya Gerakan Pramuka satu-satunya badan penyelenggara Penugasan Gerakan Pramuka KAJIAN

6. 6 Kelemahan Keppres No 238 Tahun 1961 Kedudukan Keppres lemah Sanksi hukum tidak jelas Dukungan sumber daya tidak jelas KAJIAN

7. 7 Konsep pokok penyusunan UU Gerakan Pramuka Mengatasi masalah Mengatasi kelemahan Keppres Mempertahankan hal positif Keppres Terkait kebangsaan Organisasi Gerakan Pramuka Sistem pendidikan kepramukaan KONSEP KWARNAS

8. DASAR BAGI PERKEMBANGAN GP SELANJUTNYA DI INDONESIA MERUPAKAN KEPUTUSAN POLITIK BERSAMA DALAM MELAKSANAKAN REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA Terdiri dari Konsideran dan diktum yang dibedakan atas Bab (9) dan Pasal (49) Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) Bab II Asas , Fungsi , dan Tujuan (Pasal 2 s/d Pasal 4) Bab III Pendidikan Kepramukaan (Pasal 5 s/d Pasal 19) Bab IV Kelembagaan (Pasal 20 s/d Pasal 35) Bab V Tugas dan Wewenang (Pasal 36 s/d Pasal 37) Bab VI Hak dan Kewajiban (Pasal 38 s/d Pasal 42) Bab VII Keuangan (Pasal 43 s/d Pasal 46) Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 47) Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 48 s/d Pasal 49) UNDANG–UNDANG GERAKAN PRAMUKA

9. KONSIDERAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS HISTORIS DAN VISIONER YURIDIS

10. BAB I KETENTUAN UMUM (PS L 1) Pengertian Gerakan Pramuka Pramuka Kepramukaan Pendidikan Kepramukaan Gugus Depan Pusdiklat Satuan Komunitas Pramuka Satuan Karya Pramuka Gugus Darma Pramuka Kwartir Majelis Pembimbing Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Menteri 10

11. BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN (PS L 2 - 4) Asas : Pancasila Fungsi Gerakan Pramuka : W adah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui a) pendidikan dan pelatihan pramuka , b) pengembangan pramuka , c) pengabdian masyarakat dan orang tua , dan d) permainan yang berorientasi pada pendidikan . 11

12. BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN (PS L 2 - 4) Tujuan Gerakan Pramuka Membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia , berjiwa patriotik , taat hukum , disiplin , menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa , dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup . 12

13. BAB III PSL 5 - 19 PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Bag I : Dasar, Kode Kehormatan , Kegiatan , Nilai & Sistem Among Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan nilai & kecakapan . Kode Kehormatan Pramuka : Satya & Darma Pramuka Kegiatan melalui belajar interaktif & progresif , P enilaian didasarkan pada SKU & SKK P encapaian hasil dinyatakan dalam sertifikat atau TKU dan TKK. Nilai kepramukaan merupakan inti kurikulum Kecakapan terdiri atas : Umum & Khusus Kegiatan dilaksanakan dengan sistem among 13

14. BAB III PS L 5 - 19 PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Bag II : Jalur & Jenjang Jalur pendidikan nonformal, diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai g erakan p ramuk a dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia , berjiwa patriotik , taat hukum , disiplin , menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup Jenjang Pendidikan Kepramukaan: S, G, T, D 14

15. BAB III PSL 5 - 19 PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Bag III : Peserta didik , tenaga pendidik , k urikulum P eserta didik : usia 7-25 thn , yaitu S, G, T, D disebut anggota muda Tenaga pendidik : pembina , pelatih , pamong & instruktur , disebut anggota dewasa . Kurikulum mencakup aspek nilai dan kecakapan , disusun sesuai jenjang & persyaratan standar kurikulum . 15

16. BAB III PSL 5 - 19 PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Bag IV : Satuan Pendidikan Kepramukaan Terdiri atas : gugus depan dan pusat pendidikan & pelatihan Bag V : Evaluasi , Akreditasi , & Sertifikasi Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu peserta didik , tenaga pendidik , dan kurikulum . Evaluasi peserta didik oleh Pembina Evaluasi tenaga pendidik & kurikulum oleh pusdiklatnas 16

17. BAB III PSL 5 - 19 PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan & satuan pendidikan, oleh lembaga akreditasi sesuai perUUan Sertifikasi berbentuk tanda kecakapan & sertifikat kompetensi Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik melalui penilaian perilaku serta uji kecakapan umum dan kecakapan khusus Sertifikat kompetensi diberikan kepada tenaga pendidik oleh pusdiklatnas . 17

18. BAB IV PSL 20 - 35 KELEMBAGAAN Bagian I : Umum Sifat : mandiri , sukarela , non politis Satuan organisasi : Gugusdepan dan Kwartir Gugusdepan : berbasis pendidikan formal dan komunitas Kwartir : Ranting, Cabang, Daerah, Nasional 18

19. BAB IV PSL 20 - 35 KELEMBAGAAN Bagian III : Kwartir Ranting Cabang Daerah Nasional Bagian IV : Organisasi Pendukung Saka Gugus darma Sako Puslitbang Pusat informasi Badan usaha 19

20. GUGUS DARMA Dibentuk untuk menampung peran aktif anggota masyarakat yang ingin mengabdi dalam Gerakan Pramuka, tetapi tidak cukup punya waktu untuk menjadi andalan (pengurus organisasi) atau pembina (pelatih Gugusdepan) Perlu melibatkan pelbagai pihak berpotensi Melibatkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dinilai strategis karena peranannya sebagai calon tenaga pendidik 20

21. BAB IV PSL 20 - 35 KELEMBAGAAN Bagian V : Majelis Pembimbing Dibentuk pada setiap gugusdepan dan kwartir Bertugas memberikan bimbingan Unsur Pemerintah , Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat Bagian VI : Atribut Lambang Bendera Panji Himne Pakaian seragam 21

22. BAB V PSL 36 - 37 TUGAS & WEWENANG Pemerintah dan pemerintah daerah Menjamin kebebasan berpendapat & berkarya dalam pendidikan kepramukaan Membimbing , mendukung & memfasilitasi Membantu ketersediaan tenaga , dana, & fasilitas Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan Pengawasan dilakukan oleh menteri , gubernur , & bupati / walikota 22

23. BAB VI PSL 38 - 42 HAK & KEWAJIBAN Peserta didik Berhak mengikuti pendidIkan kepramukaan dan menggunakan atribut pramuka , mendapatkan sertifikat dan/ atau tanda kecakapan , mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan Kepramukaan Berkewajiban melaksanakan kode kehormatan pramuka , menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka , mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan 23

24. BAB VI PSL 38 - 42 HAK & KEWAJIBAN Orang tua Berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya Berkewajiban membimbing , mendukung dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan , dan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan Masyarakat Berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan 24

25. BAB VII PSL 43 - 46 KEUANGAN Iuran anggota Sumbangan masyarakat tidak mengikat ( barang dan jasa ) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah & Pemda dapat memberikan dukungan APBN/APBD 25

26. BAB VIII PSL 47 KETENTUAN PERALIHAN Pengakuan keberadaan organisasi GP & organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan Asset tetap menjadi aset organisasi bersangkutan AD & ART disesuaikan dengan UU ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan 26

27. BAB IX PSL 48-49 KETENTUAN PENUTUP P eraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan g erakan p ramuka yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku 27

28. 28 UUGP Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan (Ps 2-4) Bab III Pendidikan Kepramukaa n (Ps 5-19) Bab IV Kelembagaan (Ps 20-35) Bab V Tugas dan Wewenang (Ps 36-37) Bab VI Hak dan Kewajiban (Ps 38-42) Bab VII Keuangan (Ps 43-46) Bab VIII Ketentuan Peralihan (Ps 47) Bab IX Ketentuan Penutup (Ps 48-49) Bab I Ketentuan Umum (Ps 1)

29. 29 Konsep vs UUGP Tidak sesuai Sesuai Satu GP Sanksi Hukum Independen Sistem pendidikan Organi sasi Sumber daya

30. SUBSTANSI KRUSIAL Satu Gerakan Pramuka Secara eksplisit UU No 12 tahun 2010 tidak mencantumkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia Sanksi hukum Secara eksplisit UU No 12 tahun 2010 tidak mencantumkan sanksi hukum bagi yang melanggar 30

31. SUBSTANSI KRUSIAL Dukungan sumber daya Pasal 36 butir c : pemerintah membantu ketersediaan tenaga, dana dan fasilitas Pasal 43 ayat 2 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan APBN/APBD Dua p engertian berbeda dan besarnya bantuan / dukungan belum jelas Perlu penjelas an tambahan 31

32. SUBSTANSI KRUSIAL Independensi Gerakan Pramuka UU No 12 tahun 2010 berhasil menggariskan independensi Gerakan Pram u ka (otonum, tidak berpihak dan non politis) Pasal 27 ayat 2 menyebutkan kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan publik A pa yang dimaksud dengan jabatan publik, apakah tokoh pramuka yang karena berprestasi berhasil menduduki jabatan publik , tidak boleh mengabdi dalam Gerakan Pramuka ? Perlu penjelasan tambahan 32

33. SUBSTANSI KRUSIAL Organisasi Gerakan Pramuka UU No 12 tahun 2010 menetapkan adanya Gugusdepan Komunitas ( pasal 21 ) serta Satuan Komunitas ( pasal 1 butir 7) , ( pasal 32 ayat 1) Tetapi kejelasan dari masing-masing satuan organisasi serta kaitannya satu dengan lain belum tuntas Perlu penjelasan tambahan 33

34. SUBSTANSI KRUSIAL Ketentuan peralihan Pasal 47 butir a menyebutkan o rganisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan sebelum Undang-Undang t etap diakui keberadaanny a Pasal 47 butir d menyebutkan AD dan ART orga nisasi tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan UU paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Dapat melahirkan banyak organisasi Gerakan Pramuka Perlu p enjelasan tambahan Gerakan Pramuka menyesuaikan AD/ART sesuai dengan UU No 12 Tahun 2010 Organisasi lain menyesuaikan AD/ART sesuai dengan AD/ART Gerakan pramuka yang telah disesuaikan , yakni menjadi satuan komunitas serta menyatu dengan kwartir . 34

35. SUBSTANSI KRUSIAL Aturan Turunan UU Nomor 12 Tahun 2010 tidak mengamanatkan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah tetapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Perlu dijelaskan k ekuatan hukum AD/ART , atau Apakah aturan turunan dapat dalam bentuk PP yang t i d a k diamanatkan dalam UU 35

36. SUBSTANSI KRUSIAL Multi tafsir Dari pembahasan beberapa pasal di atas, banyak diantaranya yang bersifat multi tafsir Untuk menuntaskan nya, satu-satunya sumber referensi yang tersedia adalah notulen rapat-rapat Panja Apakah notulen rapat Panja dipakai sebagai rujukan untuk menuntaskan ayat-ayat yang bersifat multi tafsir? Perlu penjelasan dan kesamaan pemahaman 36

37. Substansi krusial Satu Pramuka Multi tafsir Sanksi Hukum Org a nisasi Indepen densi Aturan turunan Dukungan sumber daya Ketentuan Peralihan

38. PENYELESAIAN SUBSTANSI KRUSIAL Untuk terjaminya pelaksanaan kegiatan serta tercapainya tujuan Gerakan Pramuka, pelbagai substansi krusial perlu lebih dijelaskan Direncanakan akan ditampung dalam AD/ART Gerakan Pramuka UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka tidak mengamanatkan pembentukan PP atau PPres, melainkan AD/ART Pramuka (pasal 32 dan 34) Apabila memungkinkan AD/ART Gerakan Pramuka akan diperkuat oleh PPres khusus 38

39. AJUAN RANCANGAN REVISI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA SAAT INI MASIH DALAM PROSES DI DPR

40. TUGAS KELOMPOK DISKUSIKAN: MENGAPA LAHIR UU NO 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA? MENGAPA ADA USULAN REVISI UU TENTANG GERAKAN PRAMUKA ?

41. TERIMA KASIH 41