URGENSI GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Pengarusutamaan gender dalam administrasi publik sangat mendesak karena adanya ketidaksetaraan yang terus berlanjut antara laki-laki dan perempuan.

1. URGENSI GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

2. Pengarusutamaan gender dalam administrasi publik sangat mendesak karena adanya ketidaksetaraan yang terus berlanjut antara laki-laki dan perempuan . Fakta di Lapangan : Laki-laki mendominasi posisi strategis Perpempuan sering menjadi subordinat Dasar Urgensi: Kesetaraan gender = manifestasi HAM dan demokrasi Penting untuk tata kelola pemerintahan dan pembangunan publik yang adil

3. PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan kebutuhan serta kepentingan perempuan dan laki-laki dalam setiap kebijakan, program, dan regulasi di tingkat pemerintahan PENTINGNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Tujuan Utama : Mengatasi diskriminasi gender dan meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dalam jabatan strategis. Dasar Hukum di Indnesia : Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Permendagri No. 15 Tahun 2008

4. Posisi Rendah: Keterwakilan perempuan di jabatan pimpinan tinggi (eselon I dan II) masih rendah . Beban Ganda: Perempuan seringkali dihadapkan pada beban ganda (pekerjaan profesional dan urusan domestik ). Regulasi : Beberapa regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi dan kebutuhan perempuan . Tren Positif: Terdapat tren peningkatan jumlah perempuan di birokrasi di beberapa daerah. KONDISI KESETARAAN GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

5. STUDI KASUS (POSITIF) Kota Solok: Penerapan PUG menunjukkan hasil positif. Jumlah perempuan di jajaran eksekutif SKPD meningkat hingga sekitar 32% . Menunjukkan kemajuan dalam peluang perempuan menduduki jabatan struktural. Kota Surabaya: Pemerintah kota memberikan kesempatan luas bagi ASN perempuan. Walikota memilih pegawai perempuan berdasarkan kemampuan dan kesesuaian , bukan gender.

6. Ketimpangan budaya dan norma sosial yang masih memandang rendah posisi perempuan. Beban ganda bagi perempuan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Keterbatasan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan kebijakan gender. Masih adanya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan Tantangan dalam Pengarusutamaan Perlu konsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan PUG di semua tingkat pemerintahan. Penguatan kelembagaan yang mengawasi dan mengimplementasikan agenda gender. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran gender di kalangan pegawai negeri. Penyusunan anggaran responsif gender agar alokasi dana publik adil bagi semua gender. Strategi Implementasi

7. Tantangan dalam PUG Akses yang Sama Memberikan kesempatan yang sama dalam proses dan hasil pembangunan. Mengakhiri Diskriminasi Menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender . Partisipasi Penuh Memastikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kapasitas Kelembagaan Memperkuat mekanisme PUG untuk pembangunan berkelanjutan

8. Penerapan PUG di Birokrasi PUG diterapkan melalui integrasi perspektif gender dalam setiap tahap penyelenggaraan pemerintahan: Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Tujuannya agar perempuan dan laki-laki mendapat akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol yang sama.

9. Langkah-langkah Implementasi PUG Mengintegrasikan kebutuhan gender dalam program di setiap SKPD Integrasi dalam Kebijakan Membentuk kelompok kerja PUG di setiap instansi. Pembentukan Pokja PUG Mengidentifikasi kesenjangan gender melalui data Penyusunan Data Pilah Gender Meningkatkan sensitivitas dan kapasitas gender para pegawai Pelatihan & Bimtek Menyusun pedoman untuk memantau pelaksanaan kebijakan Monitoring & Evaluasi 1 2 3 4 5

10. Kemandirian dan pengawasan yang seimbang bagi semua pegawai Kontrol Kesempatan yang sama untuk mendapatkan jabatan dan mengikuti pelatihan Akses Keterlibatan setara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan Partisipasi Hasil pembangunan yang dirasakan secara adil oleh semua gender Manfaat INDIKATOR KUNCI KESETARAAN GENDER

11. Budaya Patriarki: Menciptakan glass ceiling (hambatan tak kasat mata ). Stereotip & Bias Gender: Keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan . Beban Ganda: Mengurangi energi dan kesempatan untuk fokus pada karir . Keterbatasan Kompetensi: Akibat kurangnya akses pelatihan atau pengalaman . Politik & Jaringan: Kurangnya dukungan politik atau koneksi (patronase ). Regulasi Kurang Mendukung: Kurangnya fleksibilitas kerja atau fasilitas pendukung. PENYEBAB RENDAHNYA PEREMPUAN DI JABATAN STRUKTURAL

12. Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan anggaran responsif gender (ARG) seringkali tidak diikuti oleh pemerintah daerah karena beberapa faktor berikut : Kekuatan Hukum Lemah. Minimnya Komitmen Pemda. Kendala Birokrasi & SDM. Minimnya Pengawasan. Budaya Organisasi

13. Kepala daerah enggan mengeluarkan peraturan pelaksana anggaran responsif gender (ARG) karena beberapa alasan berikut : Kurangnya pemahaman dan komitmen Pertimbangan politik dan administratif. Proses pembuatan peraturan yang kompleks dan memakan waktu. Kurangnya pengawasan dan desakan dari tingkat atas . Resistensi budaya dan birokrasi Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya

14. THANK YOU