UU PT dan Mekanisme Mendirikan perusahaan

UU

1. UU PT Perusahaan & Mekanisme Mendirikan Perusahaan Mata Kuliah : Etika Profesi Dosen Pengampu : Ir. Nanang Tedi K., MT.

2. ANGGOTA KELOMPOK TINA SUPRIYATIN 352210062 RIFQI SATRIO P. 352210497 M. SANDI HIDAYAT 352210499 KELOMPOK 1

3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya , masyarakat cenderung membentuk suatu badan usaha , baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum . Salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam berbisnis adalah Usaha Dagang (UD), sedangkan badan usaha yang berbadan hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam berbisnis adalah Perseroan Terbatas , yang biasa disingkat dengan sebutan PT. LATAR BELAKANG

4. KERANGKA KONSEP MATERI 1. Pengertian & Dasar Hukum PT 2. Mekanisme Mendirikan PT 3. Keterkaitan dengan Etika Profesi 4. Manfaat Industri & Umum 5. Risiko Implementasi 6. Dampak Negatif & Solusi 7. Implementasi di Dunia Industri 8. Hal-hal Penting 9. Kesimpulan

5. PENGERTIAN & DASAR HUKUM PT Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “ perjanjian ”. Karena merupakan “ perjanjian ” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut , seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata . “ Perjanjian ” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “ Akta Pendirian ”.

6. MEKANISME MENDIRIKAN PT Adapun syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ada tiga , yaitu : Akta Pendirian . Pengesahan Oleh Menteri . Pendaftaran .

7. KETERKAITAN DENGAN ETIKA PROFESI Keterkaitan UU PT Perusahaan & Mekanisme Mendirikan Perusahaan dengan Etika Profesi sebagai berikut : Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi Integritas dan Profesionalisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Akuntabilitas dan Transparansi Menghindari Konflik Kepentingan

8. MANFAAT BAGI DUNIA INDUSTRI Berikut adalah manfaat UU PT Perusahaan & Mekanisme Mendirikan Perusahaan bagi dunia industri : Kepastian Hukum Meningkatkan Kepercayaan Investor Mendorong Tata Kelola Perusahaan yang Baik Akses ke Sumber Daya dan Pasar Perlindungan terhadap Pemegang Saham & Pekerja Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

9. MANFAAT BAGI UMUM Berikut adalah manfaat UU PT Perusahaan & Mekanisme Mendirikan Perusahaan bagi masyarakat umum : Menciptakan Lapangan Kerja Perlindungan Konsumen Meningkatkan Kepercayaan dalam Transaksi Akses terhadap Produk dan Jasa yang Lebih Berkualitas Peningkatan Ekonomi Lokal Keadilan dan Kepastian Hukum

10. RISIKO IMPLEMENTASI Berdasarkan UU NO 40 Tahun 2007 Modal Dasar Tinggi Modal Tidak Disetor Nyata Tanggung Jawab Pribadi Administrasi Hukum Kelalaian Direksi/Komisaris Kepercayaan Pihak Ketiga

11. DAMPAK NEGATIF & SOLUSI

12. IMPLEMENTASI DI DUNIA INDUSTRI Legalitas Usaha, PT diakui hukum dan bisa ikut tender proyek. Permodalan yang memberatkan UMKM sehingga industri kecil sulit berkembang. Tata Kelola dengan adanya RUPS, Direksi, Komisaris dan mendukung GCG. Risiko Operasional & Hukum, jika tidak sesuai PT bisa bermasalah. Dampak Industri yang memberi kepastian dan peluang investasi.

13. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN Pendirian PT di Indonesia harus memperhatikan akta pendirian , pengesahan Menteri, modal dasar (dan fleksibilitasnya untuk UMKM), serta kepatuhan pada struktur organ PT (RUPS, Direksi , Komisaris). Selain itu , meskipun ada kemudahan setoran modal bagi UMKM, tetap penting untuk menyetor modal secara nyata agar terhindar dari risiko hukum .

14. KESIMPULAN Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia harus memenuhi syarat sah berupa akta notaris , pengesahan Menteri Hukum dan HAM, serta pendaftaran resmi . Struktur PT terdiri dari RUPS, Direksi , dan Dewan Komisaris. Modal dasar awal Rp50.000.000 kemudian dipermudah bagi UMKM dengan surat pernyataan setoran modal, namun tetap wajib disetor agar tidak menimbulkan masalah hukum . Dengan demikian , pendirian PT harus memperhatikan aspek legal, struktur organisasi , dan kewajiban modal untuk menjamin kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat .

15. Thanks!