V2 020925 perizinan dan pengawasan klinik - bogor.pptx

edukasi pelayanan perizinan

1. Sosialisasi Standar Perizinan Operasional Klinik dan Pengawasannya Bogor , 3 September 2025 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

2. Pengawasan dalam PP 28 Tahun 2025 Pengawasan dalam Permenkes 17 tahun 2024 Draft Pedoman Monitoring Evaluasi Perizinan dan Registrasi Klinik Pembinaan Klinik

3. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 6 Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga , gubernur, bupati lwali kota , kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing- masing. Subsistem Pengawasan dapat diakses menggunakan hak akses, paling sedikit memuat : laporan berkala dari Pelaku Usaha; perencanaan inspeksi lapangan tahunan; perangkat kerja Pengawasan; penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; tindakan administratif berupa pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU pembinaan dan sanksi administratif. (3) Perangkat kerja Pengawasan terdiri atas: data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS; surat tugas pelaksana inspeksi lapangan; surat pemberitahuan kunjungan; berita acara pemeriksaan; dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. PENGAWASAN

4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PENGAWASAN Pengawasan terdiri atas : Pengawasan rutin; Pengawasan insidental Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan PBBR Pengawasan rutin dilakukan melalui: pemeriksaan laporan Pelaku Usaha inspeksi lapangan rutin Pengawasan bertujuan untuk: memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU; mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dilaksanakan oleh : Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPNPB) , sesuai dengan kewenangan masing- masing.

5. Atas penyampaian laporan Pelaku Usaha Pemerintah Pusat,Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan mempunyai tugas: Melakukan reviu; Menyusun laporan hasil reviu. Hasil reviu dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB ke Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha. Profil Pelaku Usaha meliputi katego r i: sangat baik; Baik kurang baik tidak baik. Tindak lanjut hasil reviu meliputi: a.pembinaan/pendampingan; b.pengenaan sanksi administratif; c. inspeksi lapangan. Pembinaan/pendampingan dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. Pengenaan sanksi administratif dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik REVIU DAN TINDAK LANUT

6. INSPEKSI LAPANGAN RUTIN Inspeksi Lapangan Rutin dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS Inspeksi lapangan rutin terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. Inspeksi lapangan rutin melalui tahap: Perencanaan ; pelaksanaan; penilaian kepatuhan; dan penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin . Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual. Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana . Koordinator pelaksanaan inspeksi lapangan rutin K/ L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB kewenangan pemerintah provinsi; DPMPTSP kab/ kota , atas pelaksanaan penerbitanPB kewenangan pemerintah kab/kota; Administrator KEK , atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Administrator KEK;dan Badan Pengusahaan KPBPB , atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus KBBPB : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

7. PELAKSANAAN INSPEKSI LAPANGAN RUTIN Pelaksana inspeksi lapangan rutin yaitu : K/L pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi; OPD Teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan lintas kabupatenlkota; OPD Teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota; Administrator KEK pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Administrator KEK; dan Badan Pengusahaan KPBPB pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB. Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin : menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun; menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin; mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin; melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin; dan menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin. Tugas Pelaksana inspeksi lapangan rutin : mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk I(satu) tahun; mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS; mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS; melakukan penilaian kepatuhan; menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin

8. PB Kewenangan Pusat : Pemerintah Pusat dapat inspeksi lapangan rutin mendelegasikan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. PB Kewenangan Daerah Dalam hal Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. DELEGASI DAN AMBIL ALIH INSPEKSI LAPANGAN RUTIN

9. PERENCANAAN – PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin mencakup penyusunan : a.jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin; b.sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin; dan c.anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin. Inspeksi lapangan rutin dilakukan berdasarkan: a.hasil reviu atas laporan Pelaku Usaha b.data dan informasi kegiatan usaha. Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dibebankan pada masing- masing K/L, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masingmasing Menyusun dan menetapkan NSPK sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi lapangan rutin, memuat bobot kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha. Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin meliputi pemeriksaan: pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal. Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat: hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin. BA pemeriksaan ditandatangan i bersama dengan Pelaku Usaha secara elektronik dalam Sistem OSS. Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha. Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, K/L, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah penandatanganan berita acara pemeriksaan

10. PELAKSANAAN INSPEKSI LAPANGAN RUTIN YANG MEMERLUKAN KOMPETENSI KHUSUS Inspeksi lapangan rutin yang memerlukan kompetensi khusus tertentu , K/ L, Pemda , Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifika t sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personel pelaksana inspeksi lapangan rutin. Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat dituangkan dalam berita acara p emeriksaan yang memuat: hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin BA pemeriksaan ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha. Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha. Hasil inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat dilaporkan ke pada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak penandatanganan berita acara K/ L, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penginputan laporan hasil inspeksi lapangan rutin ke Sistem OSS paling lama 3 (tiga) Hari , sejak diterimanya laporan dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat K/ L, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari s etelah menerima laporan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat.

11. K/ L , Pemda, Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin dalam rangka pengawasan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori: sangat baik; baik; kurang baik; atau tidak baik. Profil Pelaku Usaha dapat diakses melalui Sistem OSS oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan . Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rutin : pembinaan/pendampingan; dan/atau pengenaan sanksi adminis tratif. Pembinaan/pendampingan dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. Pengenaan sanksi administratif dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik PROFIL RISIKO DAN TINDAK LANJUT INSPEKSI LAPANGAN RUTIN

12. Pengawasan Insidental merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan : a.adanya pengaduan masyarakat; b.adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau c.adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan incidental yang dituangkan dituangkan dalam BA pemeriksaan melalui Sistem OSS. Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Insidental dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh K/ L, Pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing masing. PENGAWASAN INSIDENTAL Pelaksanaan inspeksi lapangan incidental dan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental. Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Insidental berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental. Tindak lanjut Inspeksi Lapangan Insidental mengenai tindak lanjut inspeksi lapangan rutin berlaku secara *)mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental. *) Mutatis mutandis : Saat suatu aturan atau ketentuan diterapkan pada situasi lain dengan penyesuaian yang sesuai, tanpa mengubah makna atau maksud aslinya.

13. Pengawasan dalam PP 28 Tahun 2025 Pengawasan dalam Permenkes 17 tahun 2024 Draft Pedoman Monitoring Evaluasi Perizinan dan Registrasi Klinik Pembinaan Klinik

14. Pengawasan Pengawasan Rutin dan Insidental Pengawasan dilakukan oleh Kemenkes, pemda provinsi, kab/kota sesuai dengan kewenangan masing- masing. Kemenkes, pemda provinsi, kab/kota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dan kewajiban Klinik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . Pengawasan Rutin Pengawasan Insidental Sumber :Permenkes 17 Tahun 2024 Inspeksi Lapangan Inspeksi Lapangan

15. Pengawasan Rutin Pemantauan laporan hasil kegiatan Klinik yang telah menyelenggarakan pelayanannya wajib menyusun laporan serta menyampaikannya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Kemenkes dan pemda kab/kota sesuai kewenangan pemberi perizinan berusaha Klinik. Inspeksi lapangan dilakukan dalam rangka pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar serta pelaksanaan pembinaan. Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) tahun sekali a. Pemantauan registrasi Klinik dan update/ pembaharuan data klinik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pemda provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Registrasi Klinik harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat standar diperoleh untuk mendapatkan kode registrasi. Klinik wajib melakukan verifikasi data secara berkala dan melakukan pembaharuan bila ada perubahan data mengacu pada ketentuan yang berlaku. Apabila klinik yang berada di wilayah kerjanya dan telah teregistrasi dan diketahui sudah tidak operasional maka dinkes kabupaten/kota memfasilitasi penghapusan kode registrasi dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku Pengawasan rutin dilakukan secara berkala, terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui sistem OSS. Sumber : Permenkes 17 Tahun 2024

16. Pengawasan Insidental Inspeksi Lapangan Pengawasan insidental oleh Kemenkes dan Pemda kabupaten/kota dilakukan sesuai kewenangan pemberi perizinan berusaha klinik, dapat dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat, petugas dan/atau pemilik Klinik, dapat melalui inspeksi lapangan Inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan rutin dan insidental yang dilakukan oleh Kemenkes dan/atau pemda kabupaten/kota dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi, organisasi profesi/asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, kementerian/lembaga, dan lintas sektor terkait lainnya. Sumber : Permenkes 17 Tahun 2024

17. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA KLINIK PENGAWASAN RUTIN Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, meliputi: PENGAWASAN INSIDENTAL Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara insidental, berdasarkan adanya pengaduan masyarakat dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha, dan/atau adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar, spesialistik, dan/atau subspesialistik secara komprehensif. KLINIK Pemantauan registrasiklinik dan update/pembaharuan data Klinik Inspeksi Lapangan Rutin (paling banyak 1 tahun sekali) Inspeksi Lapangan Insidental Pemantauan laporan hasil kegiatan Pengawasan dilakukan oleh Kemenkes, Pemda Provinsi, dan Pemda Kab/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing. Inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Kemenkes dan/atau Pemda Kab/Kota dapat melibatkan Pemda Provinsi, organisasi profesi/asosiasi fasyankes, K/L & lintas sektor terkait lainnya

18. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN & BAP INSPEKSI LAPANGAN DARIOSS

19. Pengawasan dalam PP 28 Tahun 2025 Pengawasan dalam Permenkes 17 tahun 2024 Draft Pedoman Monitoring Evaluasi Perizinan dan Registrasi Klinik Pembinaan Klinik

20. Tujuan Pengawasan Perizinan Berusaha Klinik Memastikan kepatuhan Klinik dalam pemenuhan persyaratan dan kewajiban atas persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB- UMKU). Mengumpulkan data, bukti , dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha Klinik. Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Klinik Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Kementerian Kesehatan Kementerian Investasi dan hilirisasi/ BKPM Sasaran Pengawasan Perizinan Berusaha Klinik Meliputi pelaku usaha dan kegiatan usaha Klinik yang dilaksanakan Draft Pedoman Monitoring Evaluasi Perizinan dan Registrasi Klinik

21. Koordinator. Kemen Investasi dan Hilirisasi/ BKPM atas pelaksanaan perizinan berusaha klinik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan perizinan berusaha klinik yang menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota; Administrator KEK atas pelaksanaan perizinan berusaha klinik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang berlokasi di KEK; Badan KPBPB atas pelaksanaan perizinan berusaha klinik kewenangan pemerintah pusat yang berlokasi di KPBPB . Tugas Koordinator Menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin periode 1 (satu) tahun Menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin Mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin Melakukan inspeksi lapangan rutin, dan Menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin. Sumber : Draft Pedoman Monitoring Evaluasi Perizinan dan Registrasi Klinik Koordinator Pengawas Teknis ( Dalam PP 28 / 2025  Pelaksana) Pengawas teknis Pengawas teknis selaku pengampu perizinan Klinik dan dapat mengusulkan kegiatan usaha Klinik sebagai sasaran inspeksi lapangan rutin dapat berasal dari : Kemenkes untuk perizinan berusaha Klinik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Dinkes kabupaten/kota untuk perizinan berusaha Klinik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota; Administrator KEK pengampu perizinan berusaha Klinik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di lokasi KEK; Badan Pengusahaan KPBPB pengampu perizinan berusaha Klinik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di lokasi KPBPB; dan Otorita IKN pengampu perizinan berusaha Klinik dan PB- UMKU terkait yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di lokasi IKN Tugas Pengawas Teknis Mengusulkan kegiatan usaha Klinik untuk inspeksi lapangan Mengubah atau membatalkan jadwal inspeksi lapangan rutin Mengirimkan undangan ke lintas sektor K/L/D lain terkait Menugaskan pengawas teknis mengikuti inspeksi lapangan rutin Melakukan penilaian kepatuhan teknis pelaksanaan perizinan berusaha Klinik. Menginput Berita Acara Pemeriksaan dalam Sistem OSS- RBA Menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin

22. Pemilihan lokus klinik Pengajuan usulan lokus via OSS untuk disetujui BKPM Pengundangan ke LP/LS via OSS Koordinasi persiapan acara ke pelaku usaha & LP/LS Pelaksanaan inspeksi lapangan Penyusunan draft BAP via OSS Pengesahan BAP secara elektronik via OSS Pelaporan ke Pimpinan Perubahan/ pembatalan jadwal via OSS Rapat koordinasi LP/LS & pelaku usaha Assign pelaksana via OSS Penyampaian surat kunjungan yang telah terbit via OSS Proses pengenaan sanksi apabila ada Pencatatan sanksi/ pencabutan perizinan via OSS ALUR PERSIAPAN HINGGA PELAKSANAAN INSPEKSI LAPANGAN INSIDENTAL Terima pengaduan tentang klinik Pembuatan telaah pengaduan & laporkan ke pimpinan Skining tindak lanjut pengaduan berdasarkan kewenangan perizinan Koordinasi persiapan inspeksi lapangan apabila kewenangan perizinan di Kemenkes Pelaksanaan inspeksi lapangan Penyusunan draft BAP via OSS Pengesahan BAP secara manual & diupload file via OSS Pelaporan ke Pimpinan Rapat koordinasi LP/LS Pembuatan surat kunjungan Pengumpulan surat tugas tim yang terlibat Daftarkan kegiatan Pengawasan via OSS Proses pengenaan sanksi apabila ada Pencatatan sanksi/ pencabutan perizinan via OSS JenisSanksiAdministratif yang masukdalam pencatatansanksi: Peringatan paling banyak 3 kali secaratertulis dalam jangka waktu masing- masing 14(empat belas) Hari Kerja. Penghentian sementarakegiatan berusaha Pengenaandendaadministratif ALUR PERSIAPAN HINGGA PELAKSANAAN INSPEKSI LAPANGAN RUTIN

23. PENILAIAN KEPATUHAN PERIZINAN BERUSAHA KLINIK ( 1 /3) Sumber : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Hasil inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan rutin atau insidental Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Klinik (40%) TINGKAT SKOR KETERANGAN 100 Memenuhi seluruh kriteria penilaian dari tiap pernyataan standar, atau Pernyataan standar tidak dapat dinilai (TDD) dikarenakan bukan persyaratan wajib Klinik mengacu pada peraturan yang berlaku. 50 Memenuhi sebagian kriteria penilaian Tidak memenuhi seluruh kriteria penilaian No Variabel Bobot 1 Kepatuhan Administratif 45 % a. Penilaian pelaksanaan Kegiatan Usaha 35% b. Riwayat Pengenaan sanksi 10% 2 K epatuhan Teknis Pelaksanaan Perizinan Berusaha Klinik 55% Pemenuhan Perizinan Berusaha Atas Kegiatan Usaha Klinik Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Klinik Pemenuhan penyampaian laporan berkala sesuai ketentuan Permasalahan yang dhadapi Perusahaan Pencatatan Hasil pengawasan Pengisian rekomendasi 15% 40%

24. PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR PELAKSANAAN KEGIATANUSAHA KLINIK Persyaratan Umum Persyaratan Khusus Sarana Usaha Organisasi SDM Standar Produk/Jasa SistemManajemen Usaha PelayananProduk Usaha v 5% 10% 15% 15% 10% 25% 20% 2 Pernyataan 7 Pernyataan 29 Pernyataan 8 Pernyataan 16Pernyataan 7 Pernyataan 5 Pernyataan Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Menjaga pemenuhan Menjaga pemenuhan Menjaga pemenuhan Menjaga pemenuhan Menjaga pemenuhan Memastikan kewajiban Memastikan Klinik persyaratan umum Klinik persyaratan khusus Klinik persyaratan terkait persyaratan terkait persyaratan terkait Klinik dilaksanakan sesuai memiliki alur pelayanan yaitu dokumen profil dan yaitu daftar obat & BMHP, bangunan, ruangan, organisasi dan SDM yang ketersediaan Standar peraturan perundangan pasien, self assesment daftar SDM, SIP, PKS pengelolaan limbah B3, serta dokumen mempekerjakan TK- WNA, surat pernyataan pendirian Klinik Pratama PMA atau dokumen yang menerangkan Klinik Pratama PMA akan memberikan pelayanan bagi masyarakat prasarana, & peralatan Klinik dipekerjakan di Klinik Prosedur Operasional untuk pelayanan Klinik dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pelayanannya yang berlaku( registrasi, tatakelola yang baik, input/pembaharuan data di sistem informasi Kemenkes, penyelenggaraan RME, menjamin mutu & keselamatan pasien serta akreditasi, pelaporan, & dukungan pelaksanaan program nasional menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan di Klinik, memiliki informasi hak & kewajiban pasien, melakukan penilaian kepuasan pasien, & memiliki saluran pengaduan pasien Pemberiannilai skor: 10= Memenuhi seluruhkriteria penilaianatau pernyataan standar ini tidak dapat dinilai (TDD) 5 = Memenuhi sebagiankriteriapenilaian = Tidak memenuhi seluruh kriteria penilaian Cekinstrumenmelalui: https://drive.google.com/file/d/1rNNlBWdAmKQ2x0yzxVniIxbFsIg UDowc/view?usp=drive_link

25. PENILAIAN KEPATUHAN PERIZINAN BERUSAHA KLINIK ( 2 /3) Sumber : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Hasil inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan rutin atau insidental Pemenuhan penyampaian laporan berkala sesuai ketentua n NO NILAI SKOR NILAI KRITERIA PENILAIAN 1. Baik Sekali 100 Kepatuhan penyelenggaraan rekam medis elektronik sampai terkoneksi Satu Sehat 2. Baik 75 Kepatuhan Pelaporan hasil kegiatan pelayanan Klinik ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota dalam 6 (enam) bulan terakhir Kepatuhan pelaporan LKPM (dikoordinasikan riwayatnya dengan koordinator masing- masing) 3. Cukup 50 4. Tidak Baik 25

26. PENILAIAN KEPATUHAN PERIZINAN BERUSAHA KLINIK ( 3 /3) Sumber : Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Hasil inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan rutin atau incidental. Pengisian rekomendasi NO JENIS REKOMENDASI KRITERIA PEMBERIAN REKOMENDASI 1. Telah melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha & pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha Kegiatan usaha Klinik dianggap telah memenuhi seluruh kriteria yang dinilai saat dilakukan inspeksi lapangan. Pemenuhan perizinan berusaha atas kegiatan usaha Klinik dengan nilai akhir 100 Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha Klinik dengan nilai akhir > 90,00 2. Pembinaan/Pendampingan Kegiatan usaha Klinik dianggap masih membutuhkan upaya bimbingan teknis dari pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya untuk meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan usaha Klinik. Target: rekomendasi terpenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) sejak tanggal inspeksi dilaksanakan. Pemenuhan perizinan berusaha atas kegiatan usaha Klinik dengan nilai akhir 100 Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha klinikdengan nilai akhir 70,01 –90,00 3. Perbaikan Kegiatan usaha Klinik dianggap masih membutuhkan upaya bimbingan teknis dari pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya untuk perbaikan kepatuhan pemenuhan persyaratan usaha Klinik. Target: catatan rekomendasi terpenuhi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal inspeksi dilaksanakan. Pemenuhan perizinan berusaha atas kegiatan usaha Klinikdengan nilai akhir <100 Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha Klinikdengan nilai akhir 30,00 –70,00 4. Sanksi Kegiatan usaha Klinik menunjukan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya Terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan perizinan berusaha atas kegiatan usaha Klinik,dan/atau Terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha Klinik

27. Standar penilaian Kepatuhan Usaha Klinik No Nilai Tingkat Kepatuhan Tindak Lanjut Pengawasan 1. > 70 Baik Sekali Intensitas Pengawasan Rendah Dalam hal hasil inspeksi lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dinilai Baik Sekali maka dapat dikeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya. Inspeksi lapangan akan dilakukan kembali apabila ada hal tertentu yang membutuhkan pengawasan. 2. 30 –70 Baik Intensitas Pengawasan Sedang Dalam hal hasil inspeksi lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dinilai Baik maka kegiatan inspeksi lapangan selanjutnya mempertimbangkan apakah umpan balik sudah diselesaikan oleh pelaku usaha atau belum. Apabila umpan balik sudah diselesaikan maka maka dapat dikeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya. Apabila umpan balik belum diselesaikan maka dapat dilakukan inspeksi lapangan kembali paling banyak dilakukan satu kali dalam satu tahun. 3. < 30 Kurang Baik Intensitas Pengawasan Tinggi Dalam hal hasil inspeksi lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dinilai Kurang Baik maka Koordinator dan Pengawas Teknis sesuai kewenangan perizinannya akan menindaklanjuti dengan mengevaluasi kembali perizinan berusaha klinik tersebut. Terhadap hasil evaluasi tersebut yang terkait kepatuhan teknis, Pengawas Teknis yang berwenang dapat mengusulkan sanksi administratif kepada pelaku usaha melalui sistem OSS- RBA.

28. Pengawasan dalam PP 28 Tahun 2025 Pengawasan dalam Permenkes 17 tahun 2024 Draft Pedoman Monitoring Evaluasi Perizinan dan Registrasi Klinik Pembinaan Klinik

29. Pengawasan Pembinaan 1. Bimbingan rekomendasi Teknis hasil sebagai pengawasan tindak dengan lanjut/ catatan memerlukan Pembinaan atau perbaikan dan atau dapat menjadi pemantauan rutin oleh program. 2. Pelaku pembinaan ini dapat berasal pemerintah pusat dan/atau pemerintah dari daerah sesuai kewenangannya masing – masing 3. Sasaran pembinaan ini adalah Klinik berizin dan/atau beroperasional. yang telah 4. Tujuan agar klinik memperbaiki dalam dapat rangka meningkatkan pemenuhan atau standar pelaksanaan kegiatan usaha Klinik sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental Pembinaan Klinik *) Rekomendasi hasil pengawasan *)Rekomendasi dengan catatan memerlukan pembinaan atau perbaikan

30. Tujuan Jika dalam jangka waktu yang disepakati pelaku usaha tetap tidak memenuhi umpan balik yang ditargetkan , maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha Proses Sanksi Administratif Jenis Sanksi Administratif Peringatan Penghentian sementara kegiatan usaha Pengenaan denda adminitratif Pencabutan Perizinan Berusaha SANKSI Proses sanksi administratif dapat oleh Koordinator maupun Pengawas Teknis

31. Pencatatan Sanksi Administratif Pencatatan sanksi administratif untuk menyimpan riwayat sanksi yang menjadi dasar penilaian kepatuhan pelaku usaha atau data dukung penerbitan sanksi administratif berikutnya. Sanksi Usulan Pencabutan Perizinan Berusaha Dilakukan apabila Pengawas Teknis Proses dilakukan Pengawas Teknis setelah menerbitkan dokumen sanksi administratif dari instansi kerjanya dan mengirimkannya kepada pelaku usaha, dapat berupa: Peringatan, paling banyak diberikan sampai 3 (tiga) kali secara tertulis dalam jangka waktu masing- masing 14 (empat belas) harikKerja apabila belum dipenuhi oleh pelaku usaha. Penghentian sementara kegiatan berusaha Klinik, diberikan apabila sampai usaha umpan masih balik peringatan ke- 3 pelaku belum menyelesaikan inspeksi lapangan atau permasalahan Klinik yang ditemui saat pembinaan memutuskan pencabutan akan perizinan melakukan berusaha kepada pelaku usaha yang dinilai telah melakukan pelanggaran yang mengharuskan perizinan berusahanya ditutup. Usulan pencabutan perizinan berusaha ini dapat berasal dari hasil rapat teknis kepentingan dengan terkait pemangku dan/atau kunjungan ke lokasi proyek.

32. Pengawasan Perizinan Klinik Di Luar Sistem OSS - RBA Perizinan Klinik yang diproses di luar sistem OSS- RBA tetap mengacu pada pemenuhan persyaratan dasar dan persyaratan teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setelah perizinan terbit, Klinik harus memenuhi kewajibannya . Pengawasan perizinan Klinik yang diproses di luar sistem OSS- RBA dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menerapkan prinsip- prinsip penilaian kepatuhan teknis yang sama dengan yang telah diatur untuk Klinik yang perizinannya melalui sistem OSS- RBA. Hal ini berlaku sama dengan proses pemberian sanksi administratifnya .

33. KESIMPULAN ( 1 /2) 1. Perizinan dan pengawasan klinik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 dan Permenkes 17 Tahun 2024 ( saat ini masih proses revisi ). Pengawasan klinik bertujuan untuk: memastikan kepatuhan pemenuhan sesuai persyaratan dasar mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Klinik Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota Kementerian Kesehatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Pengawasan terdiri atas: Pengawasan rutin Pengawasan insidental Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan/ reviu laporan dan inspeksi lapangan

34. Rekomendasi hasil pengawasan penilaian kepatuhan standar melalui inspeksi lapangan. Telah melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha & pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pembinaan/Pendampingan Perbaikan Sanksi Sanksi diberikan oleh pengawas diberikan dalam bentuk : Peringatan, paling banyak 3 kali secara tertulis, jangka waktu 14 hari kerja Penghentian sementara kegiatan berusaha Klinik, diberikan peringatan ke- 3 pelaku usaha belum menyelesaikan umpan balik inspeksi lapangan atau permasalahan yang ditemui saat pembinaan. Pengenaan denda adminitratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis sebagai tindak lanjut/ rekomendasi hasil pengawasan dengan catatan memerlukan Pembinaan atau perbaikan dan atau dapat menjadi pemantauan rutin oleh program. KESIMPULAN ( 2 /2)

35. Link Mater i Sosialisasi . https://drive.google.com/drive/folders/1MYmY5tMUtETE989y81rY3iGeEXGaJ85c?usp=sharing