v3_Dirbinwas_Sosialisasi Binwas named nakes Tugsus_210525.pdf

v3_Dirbinwas_Sosialisasi Binwas named nakes Tugsus_210525.pdf

1. DirektoratJenderalSumberDaya ManusiaKesehatan
21 MEI 2025
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PENUGASAN KHUSUS
Direktorat Pembinaandan PengawasanSDM Kesehatan

2. 2
Tantangan dan
Permasalahan
dalam
Pemenuhan
SDMK
Kurangnyapelatihanberbasiskompetensi
•Rendahnyapenilaiandanpelatihanberbasiskompetensi
•Kurangnyaaksesterhadappelatihanterakreditasi
KekuranganjumlahSDMK secaranasional
•Supplyterbatas,khususnyaProgrampendidikandokter
spesialis.
DistribusiSDMKtidakmerata
•KurangnyaSDMKdifaskesIndonesiabagiantimur,
sementaradibeberapadaerahoversupply
•Rendahnya retensinakesdidaerah,insentif‘kurang
menarik’danpolakarirtidakjelas
•Pemerintah(pusat)memilikikewenangan terbatasuntuk
melakukanredistribusinakesdiFaskesmilikPemerintah
Daerah(UU23/2014)

3. 6 pilar transformasipenopangkesehatanIndonesia
3
Visi
SejalandenganvisiPresidenuntukmewujudkanmasyarakatyang sehat, produktif, mandiridan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan
kesehatan reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
6
kategori
utama
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanyeutama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah
raga, anti rokok,
sanitasi& kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasirutin
menjadi14
antigen dan
perluasan
cakupandi seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining14 penyakit
penyebabkematian
tertinggidi tiap
sasaranusia, skrining
stunting, &
peningkatanANC
untukkesehatanibu&
bayi.
Meningkatkan
kapasitasdan
kapabilitas
layananprimer
Pembangunan
Puskesmasdi 171
kec., penyediaan40
obatesensial,
pemenuhanSDM
kesehatanprimer
Transformasi layanan
rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan sekunder
& tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur, jejaring
pengampuan 6 layanan
unggulan, kemitraan
dengan world’s top
healthcare centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga
cadangan tanggap
darurat, table top
exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3
tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan;
alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang
efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor
kesehatan.
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasilayananprimer 2 3 Transformasi sistem ketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 vaksin
rutin, top 10 obat,
top 10 alkes by
volume & by value.
Peningkatanjumlah,pemenuhan
dan pemerataan, serta
peningkatanmutu
Transformasi SDM
Kesehatan
5 6
a b c d a b
Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan

4. 4
Penyediaan Pendayagunaan Peningkatan Mutu
Program UnggulanTransformasiSDM Kesehatan Indonesia
Penambahan prodi spesialis
9 penyakit prioritas (seperti
anestesi, bedah, dan jantung),
termasuk di FK swasta
memperbanyak wahana
pendidikan kedokteran di
fasyankes
Pemberian10.000+ beasiswa
hingga tahun 2024
PenugasanKhususuntuk
pemenuhandi fasiltas
pelayanankesehatanyang
membutuhkansesuai
kebutuhannasional.
Pengabdian tenaga
kesehatan yang dibiayai
pendidikannya sesuai lokus
kebutuhan nasional.
RekrutmenCASN
(PNS/PPPK) pada institusi
kesehatan(Puskesmas, RS,
Labkes, dllsesuai
kebutuhannasional.
Kemudahan regulasi diaspora
kesehatan WNI lulusan luar
negeri untuk mendukung
ketersediaan tenaga kesehatan
Beasiswa dan fellowshipuntuk
meningkatkan kompetensi
spesialistik tenaga kesehatan
Pelatihan kesehatan dalam
rangka peningkatan dan
pemantapan kompetensi
Transfer ilmu dan teknologi
diaspora dengan nakes
puskesmas dan RS pemerintah
Program studi kedokteran
harus diselenggarakan di
semua provinsi

5. Penyelenggaraan Kesehatan PEMERINTAH PUSAT dan PEMERINTAH DAERAH
➢PemerintahPusat adalahPresidenRepublikIndonesia yang
memegang kekuasaanpemerintahannegara Republik
Indonesia yang dibantuoleh Wakil Presidendan Menteri
sebagaimanadimaksuddalamUUD 1945.
➢Peran dalamPenyelenggaraanKesehatan:
a.Perencanaanstrategisnasional;
b.penetapankebijakannasional;
c.koordinasiprogram nasional;
d.pengelolaan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan;
e.penetapanstandarPelayananKesehatan;
f.penyelenggaraanregistrasidan akreditasiFasilitas
PelayananKesehatan;
g.penelitiandan pengembangan Kesehatan;
h.pengelolaandan pendistribusianSumberDaya Kesehatan;
i.penerbitanperizinanberusahaFasilitasPelayanan
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
❖PemerintahDaerah adalahpenyelenggaraanurusan
pemerintahanoleh pemerintahdaerahdan dewan perwakilan
rakyat daerahmenurutasasotonomidan tugaspembantuan
denganprinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistemdan prinsip
Negara KesatuanRepublikIndonesia sebagaimanadimaksud
dalamUUD 1945
❖Peran dalampenyelenggaraanKesehatan :
a.penetapankebijakandaerahdenganberpedomanpada
kebijakannasional;
b.perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi, dan
evaluasiprogram;
c.pengelolaan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan tingkat
daerah;
d.penelitiandan pengembangan Kesehatan;
e.pengelolaandan pendistribusianSumberDaya Kesehatan;
f.penerbitanperizinanberusahaFasilitasPelayananKesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PemerintahanDaerah
PemerintahPusat
TanggungJawab PemerintahPusat
dan PemerintahDaerah dlm
PenyelenggaraanKesehatan
DilakukanterhadapUpaya Kesehatan dan SumberDaya Kesehatan
PengelolaanKesehatan
MewujudkanderajatKesehatan yang setinggi-tingginyabagi
masyarakatdalambentukUpaya Kesehatan perseorangan
dan Upaya Kesehatan masyarakat.
Upaya Kesehatan
MendukungpenyelenggaraanUpayaKesehatan.
Sumber Daya Kesehatan

6. FungsiDirektorat
Pembinaandan
PengawasanSDM
Kesehatan
(PMK No 21 Tahun2024)
6
2
3
4
5
6
7
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karier,
perlindungan, dan kesejahteraan sumberdayamanusiakesehatan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier,
perlindungan, dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumberdaya
manusiakesehatan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumberdayamanusiakesehatan
Koordinasipenyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraansumber
dayamanusiakesehatan;
pemantauan, análisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
pelaksanaan urusan administrasi Direktorat
1

7. Peran dan KewenanganPemdadalamPembinaan
dan PengawasanBidangKesehatan
7
Pasal421 ayat1 & 2
(1)PemerintahPusat dan PemerintahDaerah
melakukanpengawasanterhadapsetiap
penyelenggaraanKesehatan
(2)Lingkuppengawasansebagaimana
dimaksudpada ayat(1) meliputi:
a.ketaatanterhadapketentuanperaturan
perundang-undangan, termasuk
ketaatanpelaksanaannorma, standar,
prosedur, dan kriteriayang ditetapkan
oleh PemerintahPusat;
b.ketaatanterhadapstandarprofesi,
standarpelayanan, standarprosedur
operasional, sertaetikadan disiplin
profesi;
c.dampakPelayananKesehatanoleh
Tenaga MedisatauTenaga Kesehatan;
d.evaluasipenilaiankepuasan
masyarakat;
e.akuntabilitasdan kelayakan
penyelenggaraanUpayaKesehatandan
SumberDayaKesehatan; dan
f.objekpengawasanlain sesuaidengan
kebutuhan.
Dalamrangkapembinaan, PemerintahPusat dan
PemerintahDaerah dapatmemberikan
penghargaankepadaorang ataubadan yang
telahberjasadalamsetiapkegiatanmewujudkan
tujuanpembangunan Kesehatan, termasuk
kegiatankewaspadaanKLB dan Wabah,
penanggulanganKLB dan Wabah, sertapasca-KlB
dan pasca-Wabah
Pasal422
Dalamrangkapengawasansebagaimana
dimaksuddalamPasal421, PemerintahPusat
atauPemerintahDaerah dapatdibantutenaga
pengawasdan dilaksanakansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
(1)) PemerintahPusat dan PemerintahDaerah
melakukanpembinaanterhadapmasyarakat
dan sefiappenyelenggaraankegiatanyang
berhubungandenganSumberDayaKesehatan
dan UpayaKesehatan
Pembinaan
Pasal418 ayat1
Pasal419 ayat12
Pembinaandilaksanakanmelalui:
a.komunikasi, informasi, edukasi, dan
pemberdayaan masyarakat;
b.sosialisasidan advokasi;
c.penguatankapasitasdan bimbinganteknis;
d.konsultasi;dan/atau
e.pendidikandan pelatihan.
Pasal420 ayat1
Pengawasan
Pasal303 ayat4
PemerintahPusat dan PemerintahDaerah
melaksanakanPembinaandan pengawasan
terhadapkendalimutudan kendalibiaya
dalampelaksanaanpelayanankesehatan
dan dalamFasilitas PelayananKesehatan

8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SDM KESEHATAN
PEMBINAAN PENGAWASAN
PENGENAAN SANKSI
▪Sosialisasidan
Advokasi;
▪PenguatanKapasitas
dan BimbinganTeknis;
▪Konsultasi;
▪Pendidikan dan
Pelatihan,
▪pendampingan
hukum, dan
pembiayaanprogram
•Pemantauan&
Evaluasi;
•Pemeriksaan;
•ReviuAtauAudit;
•Bentuk
Pengawasan
Lainnya.
Berjenjang; terus
menerus; Pelaporan
berkala
Berjenjang;
Entry poin :
pengaduan/pelaporan/
informasi permasalahan;
dapat dibantu oleh PPNS;
Pelaporan berkala
Lingkup:
1.Perencanaan
2.Penyelenggaraan
Pendidikan
3.Pendayagunaan
4.Peningkatan
Kompetensi dan Mutu
5.Kesejahteraan
Pelaksana :
1.Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
2.Pemda Kab/Kota
3.Pemda Provinsi
4.Pemerintah Pusat
(dapat melibatkan
konsil)
Dibantu oleh:
●Tim
•Teguranlisan
•tegurantertulis
•dendaadministratif
•pencabutanizin
•Sanksiadministratiflainnya
Pemeriksaan ; klarifikasi, ; investigasi,
rekomendasi penetapan sanksi,
pelaporan

9. Pengawasan tenagakesehatansecaraberkaladilakukan
dalamrangkaupayapreventif/pencegahan terjadinya
permasalahan tenagakesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan.Pengawasan berkaladengan
menggunakan toolssepertiinstrumentpembinaan dan
pengawasanSDMKesehatan
SEWAKTU-WAKTUBERKALA
Pengawasan tenagakesehatansecarasewaktu-waktu
dilakukandalamrangkaupayarepresifsetelahterjadinya
permasalahan/pengaduandarimasyarakat,fasyankesdan
tenagakesehatandalampelayanankesehatan.
PemerintahPusat
(Kemenkes, Konsil)
1.MemastikanKepemilikanSTR, SIP, SerkomNakesskala
Nasional
2.Pengembangan karier, perlindungandan kesejahteraan
nakes
3.PemberianbantuanbiayaPendidikan, pendayagunaan
nakes
4.PelatihanNakes, Perlindunganhukum
1.MemastikanKepemilikanSTR, SIP, SerkomNakesSkala
Provinsi/Kab/Kota
2.Pemberianizinpraktik
3.Pembinaankarir, Pelindungandan kesejahteraan,
Pengawasantenagakesehatandi InstansimilikPemerintah
dan Swasta
4.Pelaksanaanprogram nakes(NS, PascaBandikdok, PGDS)
PemerintahDaerah
Dinkes
Provinsi/Kab/Kota
PemerintahPusat
(Kemenkes,
Konsil)
Pengaduanmelalui
SPAN-LAPOR,
Perundungan, Hallo
Kemkes, kanal
pengaduanpusat
Pengaduanmelalui
SPAN-LAPOR, kanal
pengaduanPemda
Pemerintah
Daerah
(Dinkes
Provinsi/Kab/Kota
Fasyankes
SubstansiPengaduan
1.MasalahPeningkatan
kompetensi
2.Masalahkenaikan
pangkat/jenjang
3.Masalahjaminansosial
4.Masalahkesejahteraan
5.Masalahkeamanan
6.Masalah penugasan
7.Masalahpelaksanaan
pelayananKesehatan
8.Masalahdisiplinprofesi
9.MasalahPembinaan
profesi
10.MasalahrekrutmenPPPK
11.MasalahProgram prioritas
12.Masalahperlindungan
Hukum
Pengaduanmelalui
SPAN LAPOR, kanal
pengaduan
fasyankes
KegiatanPengawasanNamed dan Nakes
Fasyankes
1.MemastikanKepemilikanSTR, SIP, SerkomNakesskala
Fasyankes
2.Pemberianizinpraktik
3.Pembinaankarir, Pelindungandan kesejahteraan,
Pengawasantenagakesehatandi InstansimilikPemerintah
dan Swasta
4.Pelaksanaanprogram nakesnakes(NS, PascaBandikdok,
PGDS)

10. PengawasanPelaksanaanKebijakanKesehatan Tenaga Medisdan
Tenaga Kesehatan PenugasanKhusus(PMK No. 33 Tahun2018)
penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga
kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah
kesehatan, maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Pelaksanaanhakdan kewajibanPesertapenugasankhusus
tenagakesehatanNS sesuaiketentuanperaturanperundang-
undangan)
Monev
(Dit.Gun,
Dinkes
prov/Kab/kota,
Fasyankes
Hasil monevtidaksesuai
Laporan/Pengaduan
KoordinasiDit.Binwas, Dit.Pendayagunaan,
Biro Umum, Pemda, Konsil, K/L lain
Penyelesaianmasalah
1.Melaksanakantugas,
2.selesaimelaksanakantugas;
3.diberhentikanataupemutusansecarasepihak;
4.tidakdapatmelaksanakantugasprofesinya;
5.Tewas; atau
6.wafat
Sanksi
1.Pesertatidakmelaksanakantugastanpaketerangansah:
a.Teguranlisan(tidakbertugasselama5-10 harikerjasecara
kumulatif)
b.Peringatantertulis, (tidakbertugas11-20 harikerjasecarakumulatif)
c.Penghentianpenghasilan, (tidakbertugas21-29 harikerjasecara
kumulatif)
d.Pemberhentiantidakdenganhormat, (tidakbertugas30 harikerja
secarakumulatifataulebih)
2. Pesertamengundurkandiriatautidakmenyelesaiakanmasa tugas
sesuaiperjanjianpenugasan/diberhentikansecarasepihakatautidak
melaksanakantugas1 bulanberturut-turut/kumulatif:
a.Tidak dapatdiangkatKembali sebagaipesertapenugasankhusus
b.Pengembaliansebesar6 (enam) kali lipatsemuapenghasilanyang
diterimadan biaya-biayalainnyakekas negara
penetapansanksisesuai
ketentuan

11. Pemerintahmenyediakansistempengaduanmasyarakatuntuk
meningkatkanpembinaandan pengawasanSDM kesehatan
➢AmanatUU 25 Tahun2009 tentangPelayananPublik dan Perpres
76/2013 tentangPengelolaanPengaduanPelayananPublik
➢SistemPengelolaanPengaduanPelayananPublik Nasional yang
selanjutnyadisebutSP4N merupakansistemyang terintegrasi
dalampengelolaanpengaduansecaraberjenjangpada setiap
Penyelenggaradalamkerangkasisteminformasipelayanan
publik.
➢Dikelolaoleh KemenPAN-RB terintegrasidengan
Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah.
➢Menu yang sudahadadalamSP4N-LAPOR saatini: Tenaga
Medis/STR, masalahjaminansocial, kesejahteraan, pelaksanaan
pelayanankesehatan, Disiplinprofesi, pembinaanprofesi,
penempatan/penugasan, Pelindunganhukum, dan program
prioritas
Kanal Pengaduan di Kemenkes
•Kemkes : 1500-567
•Whatsapp [phone]
•Halo Kemkes ditjennakes : 1500-567 #3
•[email protected]
Kanal pengaduanKemenkesterkaitdalampengaduan
yang belumtertampungdi dalamSP4N-LAPOR!
•MasalahSKP tenagamedis/tenagakesehatan
•Masalahpeningkatankompetensi
•MasalahperekrutanPPPK
•MasalahKenaikanPangkat/ Jenjang
•Masalah keamanan

12. Pelapormengadukan
laporannyadi kanalpengaduan
SMS
1708
Laporandi terimaoleh
Admin Pusat dan admin
instansi
Admin Unit Eselon1
menerimalaporandan
memberikanresponawal
Admin Unit Kerja
berkoordinasidenganunit
terkaitdan memberikantindak
lanjut
Pelapor menerima
tindak lanjut yang
diberikan
OptimalisasiPenangananPengaduan
Pelapormenerima
pelayananyang tidak
memuaskan

13. KASUS PENGADUAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 -2024
KasustenagaKesehatan yang tidak
memilikiSTR dan pemalsuanSTR
KasussengketahukdisJF Dokter pendidikklinis
akibatterlambatperpanjanganSIP
KasuspesertapascaPPDS/PPDGS yang
didugamelakukanmalpraktiksehingga
menyebabkan kematianibudan bayi
KasussengketaantaraPemdasehingga12
PNS dokterspesialistidakdapatbekerja
sebagaidokterspesialis
Kasus keterlambatanpembayaran
Insentif/TPP oleh PemerintahDaerah
KasuspemalsuansertifikatUKOM Jabfung
tenagamedisdan tenagakesehatan
Kasuspelayananrumahsakityang dilakukan
pihakrumahsakitterhadappasien
Kasus249 tenagaKesehatan yang
dipecatoleh Pejabatdaerah
KasuspelaksanaanUji Kompetensi
JabfungKesehatan berbayar
KasusPemakaianTanda GelarMagister
Hukum Kesehatan Dokter dan Surat Izin
PraktekDokter Palsu

14. KemenkesMenyusun InstrumenDalam Rangka
PembinaanDan PengawasanSDM Kesehatan
Dengan4 Substansi
REGULASI PELAPORANPELAKSANAAN SDM EVALUASI
1.PelaksanaanProgram
pembinaandan pengawasan
a.Kegiatanprogram
pembinaandan pengawasan
b.Program Kesejahteraan
(regulasi, buktipembayaran
upah/insentif/tunjangan)
c.PelindunganHukum (Regulasi,
SK Unit Hukum, RKA K/L,
rencanakerja)
d.PelindunganK3 (Asuransi
kesehatan, asuransinaker)
e.PelaksanaanpraktiknakesWNI
dan WNA (Regulasi(SPO,
Clinical pathway, dll),
kegiatanaudit medis/klinis),
2. PenangananPengaduan
a.Pedoman/SPO
b.Kanal pengaduan
c.Unit/timpenanganan
pengaduan
1.Pedoman/SPO
2.Renstra
3.Program kerja
a.kewajiban tenaga
medis dan tenaga
kesehatan dalam
penyelenggaraan
praktik
b.Kesejahteraan
c.Pelindungan
d.pengembangan karier
1.Sistempelaporan
berkala/sewaktu-waktu
(SPO, suratpengantar,
surattindaklanjut)
2.Pelaporankegiatan
binwasberkala
(instrument)
3.Pelaporankegiatan
binwasinsidentil(BAP,
Kajian, notulen, hasil
kesepakatan)
4.Dokumenpelaporan
(jeniskasus, kronologis,
upayapenyelesaian, RTL
dan rekomendasi)
laporan hasil evaluasi
pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan yang
memuat :
1.latar belakang,
2.tujuan,
3.pelaksanaan
pengawasan,
4.hasil evaluasi (evaluasi
berkala dan insidentil)
5.tindak lanjut dan
rekomendasi

15. 17
PemerintahPusat Dan PemerintahDaerah
MemilikiPeran PentingDalam PembinaanDan
PengawasanTenaga MedisDan Tenaga
Kesehatan
•Berkoordinasidalammenetapkankebijakandanstrateginasional
pembinaan danpengawasan TenagaMedisdanTenaga
Kesehatan.
•Berkomitmendalampenyelenggaraanpembinaandanpengawasan
TenagaMedisdanTenagaKesehatan.
•Bekerjasamadalammenjamindiperolehnyapelindungandan
pendampingan hukum,pengembangan karir,dankesejahteraan
bagiTenagaMedisdanTenagaKesehatan;
•Bersinergidalammemastikanketaatanterhadapstandarprofesi,
standarpelayanan,standarproseduroperasional,etikadandisiplin
profesisertaketentuanperaturanperundangundangan

16. @KemenkesRI;@lifeatkemenkes www.kemkes.go.id
Kementerian Kesehatan RI
TERIMAKASIH
DirektoratPembinaandan PengawasanSDM Kesehatan
DirektoratJenderalSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia
Jl. Hang JebatIII, Blok F.3 KebayoranBaru, Jakarta Selatan