V3 Pengantar Pertemuan Sosialisasi BLUD Puskesmas 4 Sept 2025 (1).pptx

SOSIALISASI blud DARI kEMENKES

1. dr Ni Made Diah PLD, MKM Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pertemuan Sosialisasi BLUD Puskesmas Jakarta, 4 September 2025 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235

2. Topik penyajian Pendahuluan Kebijakan BLUD Puskesmas Capaian BLUD Puskesmas Kesimpulan

3. Kemenkes berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Memperbaiki pengendalian penyakit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan 6 pilar transformasi Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk Penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat Pencegahan primer Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi. Transformasi layanan rujukan Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Transformasi SDM Kesehatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan 1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 alkes by volume & by value. 5 6 a b c a b a b Teknologi informasi Bioteknologi Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Revitalisasi jejaring dan standardisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kunjungan rumah d pada 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia ‹#›

4. 3 Program Utama Penguatan Upaya Preventif di Layanan Primer ‹#› Imunisasi rutin: dari 11 menjadi 14 jenis vaksin BCG, DPT-HB-Hib, Hep B, MR, Polio (OPV-IPV), DT/td, JE, HPV, PCV, Rotavirus Kanker Serviks merupakan kanker yang bisa dicegah dengan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) Pneumonia dan diare merupakan 2 dari 5 penyebab tertinggi kematian balita di Indonesia* yang dapat dicegah dengan imunisasi (PCV dan Rotavirus) Screening penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia: Hipotiroid kongenital Thalasemia Anemia Stroke Serangan jantung Hipertensi Penyakit paru obstruksi kronik Tuberkulosis Kanker paru Hepatitis Diabetes Kanker payudara Kanker serviks Kanker usus Peningkatan kesehatan ibu dan anak Pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu dengan alat antropometri terstandar Pemeriksaan kehamilan (ANC) dari 4 kali menjadi 6 kali , termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3 Screening kanker Payudara dengan USG Screening Penyakit Jantung Bawaan di Puskesmas dengan Pulse Oxymetry Neonatus 14 Screening Penyakit Prioritas

5. Salah satu Penguatan Penting dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer adalah Penguatan Struktur yang Menjangkau Masyarakat KECAMATAN PUSKESMAS KELUARGA / MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN Berbagai jenis UKBM (belum terintegrasi) Posyandu 301.068 Posyandu Remaja 8.633 Pos Malaria Posbindu PTM 84.861 Posyandu Lansia 8.933 Pos UKK Pos TB DUSUN/ RT/RW POSKESDES PUSTU PUSTU PUSKESMAS PEMBANTU POLINDES POSKESRI 7,281 83,794 ~300,000 ~273.5 juta penduduk PUSKESMAS Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (PUSTU/POSKESDES/POLINDES) POSYANDU BID KES (Siklus Hidup) KUNJUNGAN RUMAH (Seluruh keluarga) Kondisi sebelumnya Kondisi yang diharapkan Masih terfragmentasi NAKES (2 or) KADER UPKD/L (2 or) KADER POSYANDU (≥5 or) NAKES di Langkah 4 (±1-2 or) SDM

6. ‹#› Balita dan Anak Pra-sekolah Anak Usia Sekolah dan Remaja Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Lanjut Usia Usia Dewasa Surveilans dan respon Kesehatan Lingkungan Penanggung Jawab Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia) Penanggung Jawab Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesling) Penanggung Jawab Klaster 2 (Ibu dan Anak) Kepala Puskesmas Penanggung Jawab Klaster 1 (Manajemen) Manajemen Mutu Pelayanan Manajemen Keuangan dan Aset/BMD Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbelkes Manajemen Sistem Informasi Digital Manajemen Jejaring Manajemen Inti Puskesmas Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Arsip Pelayanan Kesehatan Gigi dan MUlut Pelayanan Gawat Darurat Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pelayanan Rawat Inap Penanggung Jawab Lintas Klaster Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan Struktur Organisasi Puskesmas PMK No.19 Th 2024 Tentang Penyelenggaraan Puskesmas Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan rehabilitasi medik dasar

7. Pasal 180 (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau patiatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (21 Dalam melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya UU 17 Tahun 2023 Pasal 762 (21 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dapat berupa: a. Puskesmas; b. klinik pratama; dan c. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Pasal 77O Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki system tata kelola manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan atau klinis yang baik. PP 28 Tahun 2024 Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Permenkes 34/2022 Penyelenggaraan Yankes Di Fasyankes Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil Permenkes 90/2015 Standar Peralatan Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer Pada Puskesmas, UPKD/K dan Posyandu Standar Labkesmas Permenkes 19/2024 Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Petunjuk teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kepmenkes 1578/2024 Kepmenkes 1801/2024 Kepmenkes 2015/2023

8. Topik penyajian Pendahuluan Kebijakan BLUD Puskesmas Capaian BLUD Puskesmas Kesimpulan

9. BLUD Puskesmas Latar Belakang Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas yang semakin tinggi Diperlukan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan standar Meningkatkan pelayanan prima Pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber agar lebih maksimal Memperkuat pelaksanaan Manajemen Puskesmas agar mampu berkompetisi dan berdaya saing Regulasi Permenkes 19/2024 Permendagri 79/2018 BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai target target program/kegiatan Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendorong Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD ).

10. Pendanaan Puskesmas Pasal 88 Sumber pendanaan Puskesmas berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235 ‹#› Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas

11. Definisi dan Tujuan BLUD ‹#› BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Puskesmas sebagai salah satu UPTD dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menerapkan sistem BLUD sebagai upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia di puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

12. Kenapa Puskesmas perlu menerapkan BLUD? Tugas dan Fungsi Puskesmas Tata kelola keuangan: pendapatan, belanja, utang piutang, investasi, SILPA, defisit Pengelolaan barang jasa Tarif Pengelolaan SDM Pengelolaan kerjasama Remunerasi Sumber Dana : APBD: DAU, BOK, Jampersal Jasa Layanan: Kapitasi, tarif layanan Hibah Kerja sama Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Pengelolaan Mekanisme BLUD DANA TERSEDIA PADA KAS DAPAT DI EKSEKUSI LANGSUNG OLEH KEPALA PUSKESMAS UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN Tercapai target Puskesmas dalam mendukung SPM kab/kota, RPJMD, RPJMN/prioritas nasional Berbagai Fleksibilitas yang diberikan Pemerintah sesuai peraturan per UU-an

13. Penilaian oleh Tim Penilai Persiapan Persyaratan Administratif BLUD Puskesmas Dokumen yang perlu disiapkan saat puskesmas akan dinilai untuk penerapan BLUD ‹#› Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja Pola tata kelola Rencana Strategis Standar Pelayanan Minimal Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah ‹#› Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Utang dan Piutang Tarif Pengelolaan SDM Pengelolaan Kerja Sama Pengelolaan Investasi Remunerasi Pemanfaatan SiLPA dan Defisit

14. Buku Saku BLUD tahun 2022 ‹#› Substansi Buku Saku Pendahuluan Persyaratan Penerapan BLUD Permohonan, Penilaian, dan Penerapan BLUD Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Peran Puskesmas Frequently Asked Question (FAQ)

15. Topik penyajian Pendahuluan Kebijakan BLUD Puskesmas Capaian BLUD Puskesmas Kesimpulan

16. Persentase BLUD Per Provinsi >60% 10-60% < 10%

17. Persentase BLUD Per Kab/Kota

18. Topik penyajian Pendahuluan Kebijakan BLUD Puskesmas Capaian BLUD Puskesmas Penutup

19. Kesimpulan & Harapan Puskesmas dapat memanfaatkan fleksibiltas yang ada dalam pelaksanaan BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan tujuan pemerintah daerah. Fleksibilitas BLUD dapat memberikan peluang bagi puskesmas untuk mengelola keuangan secara mandiri, mengembangkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi kelengkapan sarana, prasarana, alat, maupun logistik lain untuk pelayanan kesehatan, menambah SDM, menentukan tarif, dsb. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung penerapan BLUD Puskesmas. Perlu dilakukan identifikasi kelengkapan perkada sebagai payung hukum puskesmas dalam menerapkan fleksibilitas BLUD. Melalui penerapan BLUD di puskesmas, akan mendukung penerapan transformasi pelayanan kesehatan primer termasuk PKG dan UKPD/K.

20. Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 @tatakelolakesmas www.kemkes.go.id Direktorat Tata Kelola Kesmas 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235

21. ‹#› Contoh: Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja Contoh: Surat Pernyataan bersedia di Audit

22. CONTOH DOKUMEN PERKADA POLA TATA KELOLA ‹#›

23. CONTOH DOKUMEN PERKADA RENSTRA ‹#›

24. CONTOH DOKUMEN PERKADA SPM ‹#›

25. CONTOH Surat Permohonan Penerapan BLUD Puskesmas ‹#›