Webinar Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 10 Juli 2025.pdf

WEBINAR

1. WEBINAR
PENGADAAN LANGSUNG
& PENUNJUKAN LANGSUNG
Berdasarkan Perpres 46 Tahun 2026

2. PERATURAN PENGADAAN
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perubahan Peraturan
Perpres Nomor 16 tahun 2018 telah mengalami dua
kali perubahan aturan, yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021
2. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025
Peraturan Turunan (2025)
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025
Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2025 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas
Pemerintah, Bantuan Pemerintah, Dan/Atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden
Pepres No. 16 Tahun 2018
masih tetap berlaku, hanya
berubah beberapa pasal di
dalamnya.

Penyebutan: Perpres Nomor 16
Tahun 2018 ke Perpres Nomor
46 Tahun 2025 atau Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 dan
perubahannya

3. TUJUAN PBJP
Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
Meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri
Meningkatkan peran serta UMK
dan Koperasi
Meningkatkan peran pelaku usaha
nasional
Mendukung pelaksanaan penelitian
dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
Penelitian
Meningkatkan pengadaan
berkelanjutan
Mewujudkan pemerataan
ekonomi dan perluasan
kesempatan berusaha
Meningkatkan keikutsertaan
industri kreatif

4. PRINSIP PBJP
Efisien
Transparan
Bersaing
Efektif
Terbuka
Adil
Akuntabel

5. ETIKA PBJP

6. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 - Tidak Mengalami Perubahan pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7: Etika Pengadaan
PASAL 7 - ETIKA PENGADAAN

7. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 - Tidak Mengalami Perubahan pada Perpres Nomor 46 Tahun 2025
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7: Etika Pengadaan
PASAL 7 - ETIKA PENGADAAN

8. DEFINISI PBJP
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah/Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa yang
dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.”

9. JENIS PBJP
BARANG
JASA
KONSULTASI
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
JASA LAINNYA
Pengadaan dapat dilakukan secara Terintegrasi
dengan menyatukan beberapa paket sejenis

10. JENIS PBJP
Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan atau kelompok masyarakat
Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha

11. PENETAPAN CARA
PENGADAAN DALAM PBJP

12. PENGERTIAN SWAKELOLA
Swakelola
adalah cara memperoleh
barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh
K/L/PD, K/L/PD lain,
Ormas, atau Pokmas
TUJUAN SWAKELOLA
Memenuhi kebutuhan B/J
yang tidak diminati oleh
pelaku usaha
Memenuhi kebutuhan B/J
yang tidak disediakan
oleh pelaku usaha
Mengoptimalkan
Sumber Daya
Meningkatkan
Kemampuan Teknis
SDM
Efektifitas dan/atau
Efisiensi
Meningkatkan partisipasi
Ormas/Kelompok
Masyarakat
Memenuhi Kebutuhan B/J
yang bersifat rahasia

13. PENETAPAN TIPE SWAKELOLA
TIPE
TIPE TIPE TIPE
Direncanakan,
dilaksanakan, dan
diawasi oleh
K.L/PD
penanggung jawab
anggaran
Direncanakan dan
diawasi oleh K/L/PD
penanggung jawab
anggaran dan
dilaksanakan oleh
K/L/PD lain
pelaksana Swakelola
Direncanakan dan
diawasi oleh K/L/PD
penanggung jawab
anggaran dan
dilaksanakan oleh
Ormas pelaksana
Swakelola
Direncanakan oleh
K/L/PD penanggung
jawab anggaran
dan/atau berdasarkan
usulan Kelompok
Masyarakat, dan
dilaksanakan serta
diawasi oleh
Kelompok
Masyarakat
PTN, BLU atau BLUD Pelaksana: K/L/PD lain, PTN K/L Lain,
BLU atau BLUD K/L/PD Lain, atau
UKPBJ K/L/Pemda lain sebagai agen
Pengadaan
OMS, PTS atau Asosiasi
Profesi

14. METODE PEMILIHAN PENYEDIA
Spek & volume pekerjaan https://sikap.lkpp.go.id
sudah ditentukan rinci
Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP
Pelelangan
Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya
SPSE – www.lpse.namaKLPD.go.id
E-Purchasing
Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
Tender Cepat
Tender/Seleksi
Non Kompetitif
Kompetitif
Katalog Elektronik/E-Katalog V.6 INAPROC
Nilai s.d 200 Juta per (B/J)
Nilai s.d 400 Juta per (PK)
Nilai s.d 100 Juta per (JK)
E-Pengadaan Langsung - SPSE
Keadaan Tertentu
Prioritas Nasional
Kunjungan Presiden bersifat Rahasia
Pertahanan Negara
Satu kesatuan konstruksi
Hanya 1 pelaku usaha yang mampu
Benih dan Pupuk
Sarpras untuk masyarakat tidak mampu
Hak Paten
Tender gagal ulang

15. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yg bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yg bernilai paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yg bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PENGADAAN LANGSUNG
Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 & Perubahannya

16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan
tertentu.
PENUNJUKAN LANGSUNG
Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 & Perubahannya

17. a. Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan
Presiden berdasarkan arahan Presiden;
b. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil
Presiden;
c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen,
perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan
Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan
satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)
Pelaku Usaha yang mampu;
KEADAAN TERTENTU – B/PK/JL

18. f. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai,
serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin
ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan
ketahanan pangan;
g. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang
bersangkutan
h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan
oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak
paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari
Pemerintah;
i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang
mengalami kegagalan;
j. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau k. permintaan berulang (repeat
order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.
KEADAAN TERTENTU – B/PK/JL

19. a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan
pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang
telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau
tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau
pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
KEADAAN TERTENTU - JASA KONSULTASI

20. e. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan
pemerintah,
f. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan
sebelumnya;
g. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
h. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
i. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi
pemutusan Kontrak;
j. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau
k. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.
KEADAAN TERTENTU - JASA KONSULTASI

21. Pasal 41A
(1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a
dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.
(2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA: Membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program
prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden dan
Menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.
(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk
mendapatkan konfirmasi.
(4) Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya telah memuat arahan
penggunaan metode pemilihan penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA
sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.
KEADAAN TERTENTU - ARAHAN PRESIDEN

22. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa
memiliki tugas:
1.Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung
untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung
untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PELAKU PENGADAAN &
PENUNJUKAN LANGSUNG
Pejabat Pengadaan
Pokja Pemilihan
Agen Pengadaan

23. PEJABAT PENGADAAN (PP)

24. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan
Langsung menggunakan metode satu file
Pasal 44
Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai
berikut: Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau Seleksi Jasa Konsultansi
Perorangan.
Penunjukan Langsung pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi Badan Usaha/ Jasa Konsultansi Perorangan/ Jasa Lainnya.

25. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
Pasal 50
Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti
pembelian atau kuitansi; atau
Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk
Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.

26. 1) PP mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran
administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
2) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan
jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
3) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara
langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
4) PP membuka penawaran & mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dgn sistem gugur, melakukan
klarifikasi teknis & negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dgn harga yg wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan.
5) klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain
yang diperoleh saat persiapan pemilihan.
6) negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Penglang dinyatakan gagal & dilakukan Pengadaan
Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
TAHAPAN PENGADAAN LANGSUNG - (PERLEM 12/2012)

27. SE NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16
TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA MASA TRANSISIPasal 44 ayat (3) huruf c terkait pelaksanaan Penunjukan langsung dengan tahapan sebagai berikut:
1) undangan Penunjukan Langsung;
2) pemberian penjelasan;
3) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
4) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
5) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
6) pembuktian kualifikasi kepada calon penyedia;
7) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
8) penetapan dan pengumuman;
9) reviu laporan hasil Penunjukan Langsung;
10) penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa); dan
11) penandatanganan kontrak.

29. Perencanaan &
Persiapan
Pemilihan Penyedia
Perjanjian/
Kontrak
TAHAPAN PENGADAAN DARI SUDUT
PANDANG PELAKU USAHA
Strategi
Lengkapi Persyaratan.
Daftar ke LPSE setempat
Cari Paket di SIRUP
Cari Paket di SPSE
Tender – Non Tender
E-katalog & E-Purchasing
Bela Pengadaan
E-Pengadaan/
E-Penunjukan Langsung
Sikap & Tender Cepat
Tender
Finalisasi (draft) Kontrak
Pelaksanaan Pekerjaan
Risiko Pengadaan
Pelaksanaan Pengadaan
SIKAP *** (Bintang 3)
40%
PDN
15 M
200 Juta

30. APLIKASI PENGADAAN ELEKTRONIK

31. SIRUP
Perencanaan
Pengadaan
Barang/Jasa dituangkan ke
dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP).
RUP selanjutnya
diumumkan melalui aplikasi
SIRUP.

32. AFIRMASI PDN
A. Alokasi Pemaketan
Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk
menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3)
B. Kewajiban Penggunaan Produk Industri Berdasarkan Layering TKDN
C. Alokasi Pemaketan
Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh
Pelaku Usaha (self declare).
PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%
PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%
PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%
PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tah
sejak perpres berlaku (Pasal || Ketentuan Lainnya)
Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daeah
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4
Layer 5
Layer 6

34. PENGADAAN BERKELANJUTAN
DALAM PBJP
Memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan/atau institusional
Aspek Lingkungan Aspek Sosial Aspek Ekonomi Aspek Institusional
Pengurangan dampak negatif
terhadap kesehatan kualitas
udara, kualitas tanah, kualitas air,
dan menggunakan SDA sesuai
dengan Undang-Undang
Dituangkan dalam spektek
menggunakan Produk Ramah
Lingkungan Hidup atau kriteria
teknis yg mepertimbangkan
aspek lingkungan
Kepastian kondisi kerja yang adil,
tidak mempekerjakan anak,
pemberdayaan
komunitas/usaha lokal,
kesetaraan dan keberagaman,
remunerasi upah, serta jaminan
kesehatan dan keselamatan
sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan
Penerapan/pencapaian value
for money. pemberdayaan
usaha mikro dan usaha kecil
koperasi, dan pemberdayaan
produk dalam negeri
Tata kelola perusahaan
yang baik (good corporate
governance), etika bisnis
dan persaingan usaha yang
ketat

35. TERIMA KASIH