GsyabsmamjjUEHWUWJWJKKKWNYJJWJOLWKO.pptx

Presentasi percobaan

1. HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SD DAN KARAKTERSITIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DISUSUN OLEH : NAMA KELOMPOK : 1.RINDI SAFITRI (859801303) 2.SERLIYANI (859792458) 3.UMINATUN AZIZAH (859794261) 4.WINDA AGUSTINA (859793632) 5.TIANA ISADA (859795381) DOSEN PENGAMPU : RIO ERWAN PRATAMA, S.Pd. M.Pd PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA 2025

2. HAKIKAT, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SD DAN KARAKTERSITIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL

3. Hakikat, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam kurikulum 1946, kurikulum 1957, dan kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan . Dalam kurikulum 1946 dan 1957 materi tersebut itu dikemas dalam mata pelajaran pengetahuan umum di SD atau tata Negara di SMP dan SMA. Baru dalam kurikulum SD tahun 1968 dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup Sejarah Indonesia, Geografi , dan Civics yang diartikan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara. Somantri (1967) istilah kewargaannegara merupakan terjemahan dari “Civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizen). Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu , mau , dan mampu berbuat baik .” Istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara.

4. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) khususnya. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Pasal 4 mengatakan sebagai berikut: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan meberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; IPA; IPS; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Dan ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

5. Pasal 38 ayat yang menyatakan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevasinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP). Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa kurikulum SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari : Kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; Kelompok mata pelajaran estetika; Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa “setiap kelompok mata pelajaran pembelajaran masing-masing dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistic sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.” Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

6. Ruang Lingkup PKn di SD 4.Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi .” Tujuannya , digariskan dengan tegas , “ adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sbb : 1.Berfikir secara krisis , rasional , dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 2.Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab , dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara , serta antikorupsi 3.Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup Bersama dengan bangsa-bangsa lainnya .

7. STRUKTUR KURIKULUM SD/MI

8. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : “ kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran , muatan lokal , dan pengembangan diri . Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu ” dan “IPS Terpadu ”. Pembelajaran pada kelas I s.d III dilaksanakan melalui pendekatan tematik , sedangkan pada kelas IV s.d VI dilaksankan melalui pendekatan mata pelajaran . Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum . Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit . Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu .

9. Berdasarkan permendiknas No. 22 Tahun 2006 Ruang Lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa 2, Norma, Hukum dan Peraturan 3. Hak Asasi Manusia 4. Kebutuhan Warga Negara 5. Konstitusi Negara 6. Kekuasaan Politik 7. Pancasila 8. Globalisasi

10. Tuntutan Pedagogis PKn di SD Tuntutan pedagogid dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar (learning experiences) yang bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan , dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan sersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar . Dengan kata lain PKn menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif , belajar nilai dan sikap , dan belajar perilaku . Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang terpadu utuh , yang juga disebut sebagai bentuk confluent education (Mc, Neil, 1981). Tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, profesionalitas , dan hubungan sosial guru-murid yang kohesif . PKn merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional.

11. Karakteristik PKn Sebagai Pendidikan Nilai dan Moral Pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD Pendidikan nilai adalah suatu kenyataan bahwa proses belajar memang tidaklah terjadi dalam ruang bebas budaya tetapi dalam masyarakat yang syarat budaya karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat yang berkebudayaan Dalam pengertian generik , konsep dan proses Pendidikan merupakan proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga menjadi dewasa dan dapat mengarungi kehidupan dengan baik , dalam arti selamat didunia dan di akhirat . Dasarnya Pendidikan mempunyai mempunyai dua tujuan besar yakni mengembangkan individu dan masyarakat yang “smart and good” ( Lickona , 1992:6).

12. Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi PKn di SD Dalam ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan untuk Pendidikan dasar dan mengenah , menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2006 secara umum meliputi substansi kurikuler yang didalamnya mengandung nilai dan moral sebagai berikut : Persatuan dan Kesatuan Bangsa Norma, Hukum dan Peraturan HAM Kebutuhan warga negara Konstitusi Negara Kekuasaan dan Politik Globalisasi

13. Hubungan Interaktif Pengembangan Nilai dan Moral Dalam PKn di SD Konsep-konsep “values education, moral education, education for virtues” yang secara teoritik, oleh Lickona (1992) diperkenalkan sebagai program dan proses Pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran atau menurt Bloom untuk mengembangkan nilai dan sikap. Pendidik di dunia barat mempunyai keyakinan bahwa Pendidikan nilai, etika, moral sangat penting sebagai salah satu wahana sosiopedagogis dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Piagnet menyimpulkan bahwa Pendidikan sekolah seyogianya menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan (decision making skills) dan memecahkan masalah (problem solving) dan membina perkembangan moral dengan cara menuntut para peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan/keputusan (fairness).

14. Thank you!