Tugas 3 PKN universitas terbuka semester 1

tugas 3

1. 1. Gagasan tentang otonami daerah adalah gagasan yang relatif belum lama di terapkan di
Indonesia. Bersamaan dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, muncul tuntutan
masyarakat tentang perlunya manajemen pemerintahan yang sentralistik dianggap
memiliki banyak kekurangan. Pemerintahan yang sentralistik pada kenyataannya tidak
mampu mambawa pemerataan pembangunan tersebut sampai ke wilayah-wilayah terluar
Indonesia. Akibatnya kesenjangan pembangunan terjadi antar pulau yang satu dan pulau
yang lain. Apabila dibiarkan, hal ini berdampak pada munculnya gerakan-gerakan
separatis yang menjadikan isu ketimpangan pembangunan sebagai alasan utama mereka.
Menindaklanjuti tuntutan tuntutan tersebut, serta untuk menunjukkan semangat
pembaruan di dalam penataan pemerintahan, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-
Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada peraturan inilah gaagasan
tentang otonomi daerah tersebut muncul.Otonomi daerah adalah peningkatan efisiensi
administrasi dan peningkatan pembangunan sosial-ekonomi. Kemandirian daerah untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah
(Wahidin,2015: 95). Secara istilah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wahidin, 2015: 85).
Berdasarkan pengertian tersebut maka esensi di dalam otonomi daerah adalah wewenang
untuk mengatur pemerintahan sendiri sesuai dengan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945
diterapkannya kebijakan otonomi daerah juga di dasari oleh peraturan perundag-
undangan yang lain, yaitu: TAP No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbsngan
Keuangan Pusat dan Daerah; serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penerapan
Perppu No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan RUU No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-
Undang. Dengan melihat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang otonomi
daerah tersebut, dapat diketahui bahwa isu tentang hubungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah ini memang salah satu persoalan serius. Adanya beberapa peraturan
hukum yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan komitmen

2. pemerintah Indonesia untuk mengakhiri masalah ketimpangan pembangunan di pusat dan
daerah tersebut. Sebagai prinsip pembangunan pemerinatah yang baru, tentunya otonomi
daerah menjadi harapan baru seluruh rakyat yang di harapkan mampu mengantarkan
masyarakat kepada kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat harapan yang
tinggi tersebut, otonomi daerah harus di laksanakan dengan penuh perhitungn dan di
landasi dengan prinsip yang jelas. Pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah satu kebijakan besar yang berarti adanya pemecahan
kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah ini adalah satu
kebijakan besar di dalam pengelolaan pemerintah yang di harapkan mampu mengantarkN
Bangsa dan Negara Indonesia pada kondisi masyarakat yang adil dan makmur secara
merata. Sebagai sebuah kebijakan tentu saja ada persoalan tersebut, otonomi daerah dapat
di anggap sebagai satu langkah besar bangsa dan negara ini di dalam mengupayakan
kesejahteraan bagi para warganya. Sebaik apapun pelaksanaan otonomi daerah, tidak
akan berjalan dengan baik dan meraih sasaran apabila tidak di dasari dengan `niatan`
yang baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaik-
baiknya. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dukungan satu
aspek lagi di dalam pemerintahan, yaitu sebuah tata pemerintahan yang baik dan bersih
atau di sebut dengan a good and clean goverment.
2. Indonesia adalah negara yang besar, baik dari segi wilayah maupun dari segi jumlah
penduduknya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia mungkin dapat di katakan
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Keadaan tersebut tidak dapat di pungkiri
memang menjadi satu situasi yang harus di syukuri oleh semua warga negara Indonesia.
Negara yang besar dari segi wilayah dan jumlah penduduk jelas merupakan satu
keuntungan yang besar karena hal ini sama artinya dengan memiliki sumber daya, baik
alam maupun manusia yang melimpah. Sekali pun wilayah masing-masing di Indonesia
terpisahkan oleh wilayah perairan, kondisi tersebut tetap merupakan kondisi yang harus
di syukuri karena dengan memiliki wilayah perairan, Indonesia memiliki kekayaan laut
yang laur biasa besar dan tidak semua negara memiliki hal yang sama. Terlepas dari
berbagai macam sisi baik dari situasi Indonesia yang semacam ini, perlu di sadari bahwa
situasi tersebut tidak selamanya sesuai dengan harapan. Tentu saja ada berbagai macam
kendala yang harus di hadapi dalam mengelola negara yang besar seperti indonesia ini.

3. Salah satu kendala nyata adalah dari sisi pemerintahan, Khususnya dalam hal pemerataan
perhatian. Secara geografis, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 ribu pulau. Namun
demikian, secara politis, Indonesia harus menentukan satu pulau yang akan menjadi ibu
kota negara yang besar ini yang akan menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia.
Pulau itu adalah Pulau Jawa dan kota yang menjadi pusat pemerintahan adalah Jakarta.
Di sinilah masalah tersebut bermula. Meningat kondisi Indonesia yang terdiri atas belasan
ribu pulau tersebut maka pemerintah di tuntut untuk memberikan perhatian yang merata
kepada setiap wilayah di negeri ini. Perhatian tersebut sebisa mungkin mencakup semua
bidang kehidupan. Selama lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, negara ini selalu
bergulat dengan persoalan tersebut. Semula, pemerintah menerapkan sistem manajemen
terpusat. Segala macam pemasukan dan pengeluaran bagi daerah di kelola secara
sentralistik oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang di
harapkan. Pertama, isu pemerataan pembangunan yang sejak awal menjadi persoalan
serius tidak mampu diatasi dengan baik. Nyatanya ketimpangan pembangunan tersebut
tetap ada. Kedua, sistem manajemen yang terpusat juga ternyata berdampak pada
meningkatnya terjadinya penyelewengan keuangan negara. Melihat kondisi Indonesia
yang seakan tidak bergerak maju seperti ini, dimunculkanlah kemudian staregi lain di
dalam manajemen pemerintahan di lakukan secara terpusat, kini manajemen
pemerintahan di lakukan oleh masing-masing daerah dengan konsep yang di sebut
otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini, di maksudkan setiap daerah memiliki
otonomi atau kebebasan dalam mengelola wilayahnya.
3. Setelah di berlakukan UU No.22 tahun 1999 aksi dari berbagai pihak sangat beragam.
Sebagai akibat dari perbedaan interpretasi istilah otonomi. Terdapat kelompok yang
menafsirkan otonomi sebagai kemerdekaan atau kebebasan dalam segala urusan yang
sekaligus menjadi hak daerah. Mereka yang mempunyai persepsi ini biasanya mencurigai
intervensi pemerintah pusat. Otonomi daerah di anggap sebagai kemerdekaan daerah dari
belenggu pemerintah Pusat. Ada kelompok lain yang menginterpretasikan sebagai
pemberian “otoritas kewenangan” dalam mengambil keputusan sesuai dengan
kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Di sini otonomi di artikan atau di persepsikan
pembagian otoritas semata (lihat UU No.22/1999) untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat lokal. Keberhasilan pembangunan sistem politik yang

4. demokratis dan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan berbagai
pihak untuk berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang
kehidupan, termasuk bidang politik. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan memiliki kualitas mental yang
baik. Indonesia sudah menjalani kemerdekaan lebih dari 70 tahun. Berbagai macam
capaian di dalam pembangunan negara tentu tidak dapat di abaikan. Namun demikian,
berbagai macam persoalan juga hingga kini ada yang belum terselesaikan. Salah satu
persoalan tersebut terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan, yaitu dalam bentuk
kejahatan korupsi. Seiring dengan berjalannya waktu, praktik korupsi yang di jalankan
oleh para pejabat pemerintah terungkap dan semakin menambah panjang daftar kejahatan
korupsi di negara ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan berbagai
macam regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Solusi nyata kita sebagai
masyarakat adalah mengikuti program yang di jalankan oleh pemerintah dengan `niat`
tanpa adanya niat dan keinginan maka tidak akan terwujud otonomi daerah.
4. Good and Clean Governance di dalam bahasa indonesia biasa di kenal dengan istilah tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelum bergulirnya reformasi, istilah ini
tidak banyak di dengar oleh masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baikharus
mampu menjamin transparasi dihampir semua bidang yang terkait dengan pengelolaan
informasi. Penyusunan rencana anggaran, penggunaan anggaran, pemilihan pejabat,
proses pemilihan umum dan lain sebagainya adalah contoh dari beberapa hal yang mutlak
memerlukan transparasi di dalam pelaksanaannya. Prinsip transparasi ini sekali lagi
merupakan prinsip yang di turunkan dari prinsip-prinsip demokrasi karena di dasarkan
pada asumsi bahwa negara adalah milik rakyat. Oleh karenanya tata keloala pemerintahan
yang di jalankan oleh negara harus dapat di ketahui oleh warga negara. Kemudian peran
kita sebagai mahasiswa adalah sebagai control terhadap kebijakan yang di buat
menyangkut kepentingan hidup orang banyak, mahasiswa dapat menjadi peran penting
dalam mewujudkan good governance dalam sistem pemerintah. Mahasiswa adalah aset
atau cadangan untuk masa depan. Mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang tangguh
dan juga harus memilikikemampuan dan moralitas yang baik sehingga dapat
menggantikan generasi sebelumnya. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya organisasi

5. estafet dari golongan tua yang sudah pernah memimpin golongan muda yang mempunyai
jiwa kepemimpinan. Dan di sinilah saatnya muda yang memimpin.