01 - Kegagalan Bangunan...............ppt

ccs

1. KEGAGALAN BANGUNANKEGAGALAN BANGUNAN

2. APA Yg DIMAKSUD APA Yg DIMAKSUD
KEGAGALANKEGAGALAN
BANGUNAN KONSTRUKSIBANGUNAN KONSTRUKSI

3. UURI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 1 nomor 7
menyatakan, bahwa :
“Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah
diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi
tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat
kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa”
UU yg baru yaitu UURI No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 1
nomor 10 menyatakan, bahwa :
“Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan
dan/atau tidak berfungsinya bangunan seterah penyerahan akhir hasil
Jasa Konstruksi.”

4. Dengan demikian, syarat kegagalan
bangunan yang termasuk dalam lingkup
kegagalan bangunan dalam UU Jasa
Konstruksi adalah kegagalan bangunan
yang telah diserahkan kepada Pengguna
Jasa, sehingga tidaklah termasuk pada
keruntuhan bangunan sebelum
penyerahan akhir hasil tersebut.

5. Penanggung Jawab Kegagalan Bangunan
 
Kegagalan bangunan dari segi tanggung jawab dapat
dikenakan kepada institusi maupun orang perseorangan,
yang melibatkan keempat unsur yang terkait yaitu :
1)menurut Undang-undang No. 18 tahun 1999, pasal
26, ketiga unsur utama proyek yaitu: Perencana, Pengawas
dan Kontraktor (pembangun);
2)menurut Undang-undang No. 18 tahun 1999 pasal 27, jika
disebabkan karena kesalahan pengguna jasa/
bangunan dalam pengelolaan dan menyebabkan kerugian
pihak lain, maka pengguna jasa/ bangunan wajib
bertanggung-jawab dan dikenai ganti rugi.

6. 3.Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan.
4.Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung
jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak
penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun.
5.Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga
selaku penilai ahli.

7. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan paling sedikit meliputi:
1.standar mutu bahan;
2.standar mutu peralatan;
3.standar keselamatan dan kesehatan kerja;
4.standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
5.standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
6.standar operasi dan pemeliharaan;
7.pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam
pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
8.standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. 1.Ditetapkan oleh Menteri
2.Paling lama dalam 30 hari, Menteri sudah menetapkan penilai
ahli sejak menerima laporan peristiwa kegagalan bangunan.
3.Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan
ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk
bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
4.Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana,
dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi dengan klasifikasi
produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
5.Terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa
Konstruksi;
6.Dalam proses penilaian, penilai ahli harus bersikap
independen dan objektif dalam menetapkan pihak yang
bertanggung jawab.
PENILAI AHLI

9. Penilai ahli mempunyai tugas antara lain:
1.menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2.menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
3.menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya
bangunan;
4.menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan;
5.melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi
yang mengeluarkan izin membangufl, paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kerja terhitung- sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan
6.memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam
rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

10. Faktor-faktor penyebab kegagalan suatu proyek
kontruksi antara lain adalah sebagai berikut ;
1.Minimnya Dukungan dari para pihak
2.Persyaratan Yang Tidak Jelas
3.Waktu dan Anggaran Yang tidak Realistis
4.Produktivitas Yang Rendah
5.Minimnya Pemahaman Terhadap Manajemen
Resiko
6.Prosedur dan Dokumentasi Yang Tidak Baik
7.Metode Estimasi Yang Tidak Baik
8.Kemampuan Dalam Berkomunikasi
9.Tidak Belajar Dari Proyek Sebelumnya (Lesson Learn)
10.Sumber Daya Proyek Yang Tidak Efisien

11. Menjadi engineer konstruksi yang profesional berarti
harus mampu melakukan perhitungan yang cermat
terhadap segala aspek teknis maupun non-teknis yang
berhubungan dengan konstruksi yang sedang dibangun.
Kecermatan ini didasarkan pada kesadaran dan
tanggung jawab bahwa sedikit saja kesalahan yang
dilakukan maka dampaknya akan sangat besar terhadap
konstruksi yang sedang dikerjakan, lebih jauh lagi dapat
menyebabkan korban jiwa manusia.
Kegagalan Perencana

12. Penyebab kegagalan perencana umumnya disebabkan
oleh :
1.Tidak mengikuti TOR,
2.Terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual atau
peraturan yang berlaku,
3.Terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik,
4.Kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam
menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung
kekuatan rencana suatu komponen konstruksi,
5.Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang
perencanaan yang cukup dan akurat,
6.Terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran
rencana (misalnya beban rencana) dalam perencanaan,
7.Terjadi kesalahan perhitungan arithmatik
8.Kesalahan gambar rencana.

13. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan
oleh :
1.Tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar;
2.Tidak mengikuti TOR;
3.Menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak
sesuai dengan spesifikasi;
4.Menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak
didukung oleh metode konstruksi yang benar;
5.Menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung
perhitungan teknis.
Kegagalan Pengawas

14. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan
oleh :
1.Tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak;
2.Salah mengartikanspesifikasi;
3.Tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar;
4.Tidak menggunakan material yang benar;
5.Salah membuat metode kerja;
6.Salah membuat gambark erja;
7.Pemalsuan data profesi;
8.Merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah.
Kegagalan Pelaksana

15. Penyebab kegagalan Pengguna Jasa umumnya
disebabkan oleh :
1.Penggunaan bangunanan yang melebihi kapasitas
rencana;
2.Penggunaan bangunan diluar dari peruntukan rencana;
3.Penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan
program pemeliharaan yang sudah ditetapkan;
4.Penggunaan bangunan yang sudah habis umur
rencananya.
 
Kegagalan Pengguna Jasa

16. Dalam setiap tahapan proses pekerjaan pengguna dan/atau
penyedia wajib memberikan pengesahan atau persetujuan terkait
hasil kajian, perencanaan, perancangan, rencana teknis proses,
pelaksanaan, penggunaan material dan hasil layanan. Sehingga
jelas apabila terjadi peristiwa hukum kegagalan bangunan dapat
dipastikan melibatkan kedua pihak. Azas kesetaraan yang dijadikan
landasan pembentukan UU No.2/2017 memungkinkan pihak yang
bertanggung jawab adalah salah satu atau kedua-duanya.
Kedua pihak menurut Pasal 96 UU No.2/2017 dapat dijatuhi sanksi
tertulis, denda, penghentian kegiatan layanan, dimasukkan ke
daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan.
SANKSI

17. Bentuk pertanggungjawaban bila terjadi kegagalan
bangunan sebagai berikut:
MACAM SANKSI UURI NO. 18/1999 UURI NO. 2/2017
Penggantian/
perbaikan
bangunan
- Pasal 63
Penyedia Jasa wajib
mengganti atau memperbaiki
Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) yang
disebabkan kesalahan
Penyedia Jasa.
Ganti rugi Pasal 26
(1)  Jika terjadi kegagalan
bangunan yang disebabkan
karena kesalahan perencana atau
pengawas konstruksi, dan hal
tersebut terbukti menimbulkan
kerugian bagi pihak lain, maka
perencana atau pengawas
konstruksi wajib bertanggung
jawab sesuai dengan bidang
profesi dan dikenakan ganti rugi.
Pasal 67
(1)  Penyedia Jasa dan/atau
Pengguna Jasa wajib
memberikan ganti kerugian
dalam hal terjadi Kegagalan
Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3).

18. MACAM SANKSI UURI NO. 18/1999 UURI NO. 2/2017
Ganti rugi Pasal 26
(2) Jika terjadi kegagalan
bangunan yang disebabkan
karena kesalahan pelaksana
konstruksi dan hal tersebut
terbukti menimbulkan kerugian
bagi pihak lain, maka pelaksana
konstruksi wajib bertanggung
jawab sesuai dengan bidang
usaha dan dikenakan ganti rugi.
Pasal 27
Jika terjadi kegagalan bangunan
yang disebabkan karena
kesalahan pengguna jasa dalam
pengelolaan bangunan dan hal
tersebut menimbulkan kerugian
bagi pihak lain, maka pengguna
jasa wajib bertanggung jawab
dan dikenai ganti rugi.
Pasal 67
(2)   Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemberian ganti
kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

19. MACAM SANKSI UURI NO. 18/1999 UURI NO. 2/2017
Ganti rugi Pasal 28
Ketentuan mengenai jangka
waktu dan penilai ahli
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, tanggung jawab
perencana konstruksi, pelaksana
konstruksi, dan pengawas
konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 serta
tanggung jawab pengguna jasa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pidana Pasal 43
(1)  Barang siapa yang
melakukan perencanaan
pekerjaan konstruksi yang tidak
memenuhi ketentuan keteknikan
dan mengakibatkan kegagalan
pekerjaan konstruksi atau
kegagalan bangunan dikenai
-

20. MACAM SANKSI UURI NO. 18/1999 UURI NO. 2/2017
Pidana Pasal 43
(1)  …… pidana paling lama 5
(lima) tahun penjara atau
dikenakan denda paling banyak
10% (sepuluh per seratus) dari
nilai kontrak.
(2)  Barang siapa yang melakukan
pelaksanaan pekerjaan
konstruksi yang bertentangan
atau tidak sesuai dengan
ketentuan keteknikan yang telah
ditetapkan dan mengakibatkan
kegagalan pekerjaan konstruksi
atau kegagalan bangunan
dikenakan pidana paling lama 5
(lima) tahun penjara atau
dikenakan denda paling banyak
5% (lima per seratus) dari nilai
kontrak.

21. MACAM SANKSI UURI NO. 18/1999 UURI NO. 2/2017
Pidana (3)   Barang siapa yang
melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dengan sengaja
memberi kesempatan
kepada orang lain yang
melaksanakan pekerjaan
konstruksi melakukan
penyimpangan terhadap
ketentuan keteknikan dan
menyebabkan timbulnya
kegagalan pekerjaan
konstruksi atau kegagalan
bangunan dikenai pidana
paling lama 5 (lima) tahun
penjara atau dikenakan
denda paling banyak 10%
(sepuluh per seratus) dari
nilai kontrak.
 

22. MACAM SANKSI UURI NO. 18/1999 UURI NO. 2/2017
Sanksi
Administratif
Keterangan:
 
Sanksi administratif tercantum
dalam UU Jasa Konstruksi 1999,
namun tidak secara eksplisit
menyatakan jenis sanksi
administratif pada kegagalan
bangunan.
Pasal 98
Penyedia Jasa yang tidak
memenuhi kewajiban untuk
mengganti atau memperbaiki
Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dikenai sanksi
administratif berupa:
a.  peringatan tertulis;
b.  denda administratif;
c.  penghentian sementara
kegiatan layanan Jasa
Konstruksi;
d.  pencantuman dalam
daftar hitam;
e.   pembekuan izin; dan/atau
f.    pencabutan izin.
 
Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-
Undang Jasa Konstruksi 2017 menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan
dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.
Tidak seperti pada kasus runtuhnya Jembatan KUKAR yg menjatuhkan sanksi
pidana kepada para pihak yang dinyatakan bersalah.