060825-DA_Wilayah 2 Pusdal Sumatera-ed.pptx

Pusdal Sumatera

1. Bidang LH sesuai Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 Penerapan Denda Administratif KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP disampaikan pada Rapat Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Wilayah 2 Pusdal LH Sumatera Padang, 06 Agustus 2025

2. DENDA ADMINISTRATIF, GANTI KERUGIAN & PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Tercemar dan/ atau Rusak Aktivitas badan usaha dan/ atau kegiatan Ganti Rugi dan Pemulihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ketidaktaatan atas ketentuan perizinan dan/ atau peraturan bidang LH Pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan Denda administrative, denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah Pengenaan hukum administratif ( sanksi administrative) Pengawasan LH Gugatan LH Negosiasi / fasilitasi / arbitrasi Kegiatan Pemulihan Lingkungan Hidup

3. SIKLUS PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP ilustrasi atas ketentuan pada Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP (INSIDENTAL/REGULER) Taat ? TIDAK TAAT PEMBINAAN PENEGAKAN HUKUM ( pengenaan sanksi administratif ) Teguran tertulis Rekom . Pembekuan izin Denda administratif ( dilaksanakan bersama dengan paksaan pemerintah ) Paksaan pemerintah Rekom . Pencabutan izin DENDA ADMINSTRATIF = PNBP DENDA KETERLAMBATAN ATAS PELAKSANAAN PAKSAAN PEMERINTAH = PNBP TAAT PENGAWASAN KEPATUHAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Taat ? PEMBERATAN (LEVEL) SANKSI ADM. PENCABUTAN SANKSI ADM. Penyampaian salinan sanksi adm. untuk dapat dilakukan kewajiban sanksi administrative oleh badan usaha dan/ atau kegiatan Pemenuhan kewajiban badan usaha dan/ atau kegiatan untuk pembayaran atas denda administratif dan denda atas keterlambatan pelaksanaan pemerintah BA pengawasan

4. Dasar Hukum/ Kebijakan Pengelolaan PNBP UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan , Keringanan , dan Pengembalian PNBP PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian LHK Permen Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Permen Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Permen Keuangan Nomor 155 Tahun 2021 jo. Permen Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Keputusan Menteri LH/ Kepala BPLH Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan PNBP pada Kementerian LH/BPLH

5. Objek PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH Perizinan bidang lingkungan hidup (OBJEK PNBP: LAYANAN ) intensifikasi PNBP sesuai PP Nomor 36 Tahun 2024 1 2 3 4 5 6 Pengujian , sertifikasi , dan standardisasi bidang lingkungan hidup (OBJEK PNBP: LAYANAN) Jasa bidang lingkungan hidup (OBJEK PNBP: LAYANAN ) Denda/ kompensasi bidang lingkungan hidup (OBJEK PNBP: HAK NEGARA LAINNYA) Jasa penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi (OBJEK PNBP: PENGELOLAAN BMN) Pelatihan bidang lingkungan hidup (OBJEK PNBP: LAYANAN) Penerbitan pertek , SLO Penerbitan UKL UPL, persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan ( untuk rekomendasi BPK) Layanan uji dan kalibrasi Layanan penerbitan sertifikat SPE GRK Ganti kerugian lingkungan hidup ( hasil dari upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup ) Denda administrative bidang LH Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah ( kewenangan Menteri, Gubernur , Bupati , Walikota ) (Belum dihitung sebagai target penerimaa dan diimplementasikan untuk periode tahun 2025) ** sampai dengan saat ini intensifikasi PNBP KLH/BPLH terdapat di 3 objek PNBP 5 Rekomendasi pengangkutan limbah B3 Legalitas pemanfaatan limbah B3 Registrasi B3

6. Denda Administratif Penerapan Catatan Penting : Kewenangan pengenaan sanksi administratif bidang lingkungan hidup dilakukan oleh: Pemerintah Pusat  Menteri c.q . Deputi PHLH Pemerintah Provinsi  Gubernur Pemerintah Kabupaten /Kota  Bupati / Walikota Denda administrative LH diterapkan bersamaan dengan Paksaan Pemerintah ( pasal 514 ayat 3 PP Nomor 22 Tahun 2021) Kriteria besaran denda administratif bidang lingkungan hidup ( kriteria A-G) dijabarkan detail dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup Setiap penanggung jawab usaha / kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan (DAK) . J enis dan tarif PNBP yang berasal dari sanksi administratif bidang lingkungan hidup dipungut sesuai PP Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian LHK

7. Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha ; Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha Melaksanakan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah , Baku Mutu Emisi sesuai dengan Perizinan Berusaha Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan Melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan LH, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia , luka , luka berat , dan/ atau matinya orang ; Menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal Karena kelalaiannya , melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut , Baku mutu gangguan , Kriteria Baku Kerusakan LH, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya ; Kriteria A Kriteria B Kriteria C Kriteria D Kriteria E Kriteria F Kriteria G 7 Pelaksanaan penegakan ( pengenaan ) sanksi LH bukan anti- investasi , tapi justru bagian dari tata kelola pembangunan berkelanjutan

8. Pengenaan denda administrative & denda atas Optimalisasi keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah (DAK) Pemda wajib menetapkan dan menagih denda administratif maupun DAK sebagai bagian dari sanksi atas pelanggaran yang terjadi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Denda administratif dan denda atas keterlambatan pelaksanaan pemerintah merupakan PNBP yang wajib segera disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan Pemungutan dimaksud sebagai upaya m emberikan efek jera kepada badan usaha dan/ atau kegiatan pelanggar , mendorong pelaku untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan , serta upaya Gubernur / Bupati / Walikota menuntaskan kewajiban pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan sanksi administratif oleh badan usaha dan/ atau kegiatan .

9. Pengenaan denda administrative & denda atas Optimalisasi keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah (DAK) Pemerintah daerah yang sudah mengusulkan pejabat penagih & operator PNBP (area kewenangan Sekwil II Pusdal LH Sumatera) Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Merangin Pemerintah Kota Jambi Pemerintah Kota Lubuklinggau Pemerintah Kabupaten Tebo Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pemerintah daerah dengan sanksi administratif yang sudah disetorkan ke kas negara (area kewenangan Sekwil II Pusdal LH Sumatera) Nilai PNBP (Rp) Pemerintah Provinsi Riau 5.738.254.270 Pemerintah Kabupaten Siak Poin urgensi pengenaan denda administrative & DAK oleh pemerintah daerah : Potensi Kerugian Negara: Jika denda administrative & DAK tidak dipungut , PNBP hilang , berimplikasi pada negara dirugikan . Kewajiban Legal: Pemda wajib menegakkan hukum lingkungan hidup sesuai UU dan PP. Kepatuhan Fiskal : Pemda mendukung pencapaian target penerimaan negara. Perlindungan Lingkungan : Penegakan sanksi memperbaiki perilaku usaha dan mencegah kerusakan

10. Pengenaan denda administrative & denda atas Optimalisasi keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah (DAK) Instansi Pengelola PNBP adalah Kementerian Lingkungan Hidup /BPLH Terdapat Pejabat Penagih dan Operator PNBP di masing-masing pemerintah daerah Pemerintah daerah menyampaikan nama Pejabat Penagih & Operator PNBP yang ditunjuk ke KLH disertai dengan salinan keputusannya Akun SIMPONI penerbit billing SIMPONI hanya disampaikan kepada Pejabat Penagih dan Operator PNBP yang ditunjuk Pejabat Penagih dan Operator PNBP bertanggung jawab atas monitoring & pengelolaan PNBP bidang lingkungan hidup di lingkup instansi pemerintah daerah masing-masing ( sesuai PMK Nomor 155/2021 jo PMK Nomor 58/2023 dan Kepmen LH Nomor 86/2025 ) Dalam hal terdapat permohonan keringanan dan/ atau keberatan untuk diinformasikan segera ( ditindaklanjuti sesuai PP Nomor 59/2020) Rekonsiliasi pengenaan sanksi administratif berupa Denda Administratif dan Denda Keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah serta pemungutan / penyetoran PNBP dilakukan setiap triwulan . Pejabat penagih Minimal pejabat administrator ( atau JFT jenjang madya ) Operator PNBP JF bidang keuangan negara atau pelaksana /JF terkait yang punya kompetensi / pengalaman di bidang perencanaan dan anggaran Kepmen LH Nomor 86/2025 dapat diakses di laman https://bit.ly/mekanismepnbp

11. 11 OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP KEMENTERIAN LH PENERIMAAN PNBP DARI AKUN 425829 – DENDA/KOMPENSASI BIDANG LHK *Data realisasi PNBP via OMSPAN per 06 Agustus 2025 **Belum terdapat setoran / pemungutan PNBP dari pengenaan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah . UNIT PEMUNGUT AKUN PENERIMAAN TARGET APBN TA 2025 USULAN PERUBAHAN TARGET TA 2025 REALISASI* DEPUTI BIDANG PHLH 425829 92.000.000.000 1.121.998.000.000 171.052.130.449 PEMERINTAH DAERAH 8.149.670.130 TOTAL 92.000.000.000 1.121.998.000.000 179.201.800.579 Akun Penerimaan Produk samping pelaksanaan penegakan hukum (yang dilakukan pemerintah daerah ) Jenis PNBP Realisasi PNBP (Rp) 425829 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Ganti kerugian lingkungan hidup 55.000.000 425829 Pengenaan sanksi administratif lingkungan hidup Denda administratif dan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah 8.094.670.130 TOTAL 8.149.670.130

12. TERIMA KASIH BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

13. ( jatuh tempo: 14 hari kalender sejak penyampaian salinan sanksi administratif ) 30 hari kalender 60 hari kalender Maksimal 24 bulan dari jatuh tempo ALUR PENAGIHAN PNBP DENDA ADMINISTRATIF LH ** Sesuai PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan PNBP jo. PMK Nomor 58 Tahun 2023 dan Perdirjen KN Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara Jika Lunas: Penerbitan surat keterangan lunas 13

14. KETENTUAN UMUM PNBP PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF (DENDA ADMINISTRATIF) DAN PENGENAAN SANKSI 2% APABILA TIDAK MEMBAYAR SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO UU 9/2018, ps. 31 (1) PP 58/2020, ps. 22 (1) PMK 155/PMK.02/2021, ps. 41 (1) UU 9/2018, ps. 31 (2) PP 58/2020, ps. 22 (2) PMK 155/PMK.02/2021, ps. 42 UU 9/2018, ps. 31 (3) PP 58/2020, ps. 22 (3) PMK 58/2023, ps. 186 (1) UU 9/2018, ps. 31 (4) PP 58/2020, ps. 22 (4) PMK 58/2023, ps. 186 (2) 14