1. DASAR –DASAR K3 DAN PERATURAN PERUNDANGAN K3.pptx

presentasi teresebut menjelsakan tentang dassar-dasar dari K3, mulai dari peraturan perundang undangan

1. DASAR –DASAR K3 DAN PERATURAN PERUNDANGAN K3 Disampaikan Oleh : Anisa Noor Hakim S.Tr.Kes

2. MAKNA LAMBANG K3 Sebelas Gerigi Roda : Sebelas Bab Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Kepmenaker RI 1135/MEN/1987 Tentang Bendera Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Palang : Bebas Dari Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Roda Gigi : Bekerja Dengan Kesegaran Jasmani Dan Rohani. Warna Putih : Bersih , Suci . Warna Hijau : Selamat , Sehat Dan Sejahtera .

3. Dasar Huk u m Penerapan k3 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

4. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja ; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah UU No. 13 Tahun 2003 UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 87

6. PP No 50 Tahun 2012 Pasal 5 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya . (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku bagi perusahaan : a. mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 ( seratus ) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi . (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional

7. DIMANA KITA HARUS MENERAPKAN K3 ?

8. UU NO 1 Tahun 1970 Pasal 2 ayat 1 “yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja , baik di darat , di dalam tanah , di permukaan air, di dalam air maupun di udara , yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia ” UU 1 Tahun 1970 “ Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan , tertutup atau terbuka , bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja , atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya Ruangan/ lapangan Tertutup/ terbuka Bergerak/ tetap Unsur tempat kerja: usaha Sumber bahaya Tenaga kerja Tempat kerja ? Tempat kerja ? Tempat kerja ?

9. Dengan karakteristik tersebut maka dibutuhkan Penerapan K3 Yang Baik : SECARA FILOSOFI “ Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rokhaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur ” SECARA KEILMUAN “ Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan” SECARA PERUNDANGAN ( Permenaker No 5 Tahun 2018) Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja .

10. UNIVERSAL Mencegah terjadinya kecelakaan Mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali ( repeated accident ) Menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sbg manusia K-3 U U No. 1/1970 Agar setiap TK terjamin keselamatannya u/ kesra hidup & meingkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional Agar orang lain yg berada di tempat kerja terjamin keselamatannya Agar sumber produksi dapat dipakai secara aman & efisien Tujuan

11. Undang - Undang No 1 Tahun 1970-Keselamatan Kerja 18 SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA (I) Pasal 3, UU 1/1970 Mencegah dan mengurangi kecelakaaan ; Mencegah , mengurangi , dan memadamkan kebakaran ; Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan ; Memberi kesempatan a tau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya ; Memberi pertolongan pada kecelakaan ; Memberi alat-alat perlindungan dIri pada pekerja ; Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu , kelembaban , debu kotoran , asap, uap , gas, hembusan angin , cuaca , sinar atau radiasi , suara dan getaran ; Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis , peracunan , infeksi , dan penularan ; Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai ; Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik ;

12. 18 SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA (III) Pasal 3 , UU 1/1970 Menyelanggarakan penyegaran udara yang cukup ; Memelihara kebersihan , kesehatan dan ketertiban ; Memperoleh keserasian antara tenaga kerja , alat kerja , lingkungan cara dan proses kerjanya ; Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang , tanaman atau barang ; Mengamankan dan memelihara segala jenis bengunan ; Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat , perlakuan dan penyimpanan barang ; Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ; Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang bahaya pekerjaannya menjadi bertambah tinggi

13. ISTILAH – ISTILAH DALAM K3 Bahaya /Hazard : Sumber , situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Hazard dapat berupa : bahan-bahan , bagian-bagian mesin , bentuk energi , metode kerja atau situasi kerja .

14. DEFINISI INCIDENT Incident adalah s uatu kejadian yang tidak diinginkan , bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident. Near miss  adalah kondisi atau situasi dimana kecelakaan hampir terjadi. Secara sederhana dapat diartikan menjadi “hampir celaka”. (tidak ada cidera, tidak sakit dan tidak mati) Accident adalah s uatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia , kerusakan barang , gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan .

15. KK DAN PAK Catatan : Kecelakaan kerja tidak hanya diukur dari adanya korban manusia cidera atau mati . Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tidak diduga , tidak diinginkan akibat dari pekerjaanya yang dapat menyebabkan cidera atau kerusakan yang bersumber dari alat-alat kerja atau lingkungan kerja Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oIeh pekerjaan dan / atau lingkungan kerja

16. K3 SERING DI NOMOR KAN 2 KENAPA MASIH SERING TERJADI KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA ?

17. Faktor-faktor yg mempengaruhi tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya . Beban kerja Lingkungan kerja Kapasitas kerja - Fisik - Mental Ketrampilan Kesegaran jasmani & rohani Status kesehatan / gizi U sia Jenis kelamin Ukuran tubuh Fisika Kimia Biologi Ergonomi Psikologi

18. Piramida kasus kecelakaan kec. fatal kec. ringan Kerusakan alat Nyaris Kecelakaan Sumber bahaya 1 10 30 600 10.000 Data yg dilaporkan dan tercatat Ada 6jt unsafe act / tahun pada Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja 1000 org. Oleh :Frank E. Bird

19. LEMAHNYA KONTROL KERUGIAN PENYEBAB DASAR PENYEBAB LANGSUNG INSIDEN SEBAB LANGSUNG KONDISI TAK AMAN PERBUATAN TAK AMAN Segala Kondisi tempat kerja , alat , material dan peralatan yang dapat minimbulkan PAK,KK,dan Pencemaran Lingkungan . Contoh : Paparan debu lebih dari NAB, Peralatan kerj ayang berserakan , kebocoran gas beracun Segala Tindakan yang dapat menyebabkan PAK, KK dan Pencemaran Lingkungan Contoh : Bekerja tidak sesuai SOP, Tidak menggunakan APD, Bercanda ketika bekerja pada konsentrasi tinggi Penyebab dan Akibat Kerugian

20. Kondisi T idak A man

21. Tindakan T idak A man

22. Tindakan dan kondisi tidak aman

23. Tindakan T idak A man

24. HAZARD CONTROL Prinsip D asar P enerapan K3 Risk assessment identifikasi & analisa potensi bahaya Tindakan Pengendalian bahaya

25. PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN ACCIDENT INVESTIGA TION ANALYSIS PREVENTIVE ACTION 1. PENDEKATAN REAKTIF

26. PENDEKATAN DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN ANALYSIS OF POTENTIAL ACCIDENTS PREVENTIVE PROGRAM ACCIDENT 2. PENDEKATAN PROAKTIF

27. HIERARKI PENGENDALIAN RISIKO 27 Eliminasi Subtitusi Rekayasa Teknis Rekayasa Administrasi APD Menghilangkan Proses/ Kegiatan / Bahan Mengganti Proses/ Kegiatan / Bahan dengan yang minim risiko Melakukan Modifikasi Teknis Melakukan pengaturan administrasi ( SOP,IK,Shift,WP dll ) Menggunakan Alat Pelindung Diri

28. CONTOH CARA MEMBUAT PROGRAM PENCEGAHAN/PENGENDALIAN

29. MULAI DARI MANA KITA MEMBANGUN K3 ? PDKT

30. Pendekatan Kemanusiaan Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi sikorban / keluarganya . K3 melindungi pekerja dan masyarakat K3 bagian dari HAM Pendekatan K3

31. Pendekatan Ekonomi K3 M encegah kerugian Meningkatkan produktivitas Pendekatan K3

32. Philosophy Upaya atau pemikiran dan penerapannya membangun awareness K3 dengan menanamkan pembangunan karakter bahwa K3 adalah tanggung jawab bersama Pendekatan K3

33. Membangun awareness K3 dengan berbagi ilmu dan penerapannya seperti lewat training, seminar, safety talk dsb “ACCIDENT PREVENTION” Keilmuan Pendekatan K3

34. 4/24/2025 Pendekatan Hukum K3 merupakan ketentuan perundangan K3 wajib dilaksanakan Pelanggaran thd K3 dpt dikenakan sangsi pidana ( denda / kurungan ) Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja Pendekatan K3

35. PERATURAN PELAKSANAAN 1. Pembidangan Sektoral 2. Pembidangan Teknis

36. PERATURAN PELAKSANAAN Pembidangan Sektoral Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan PP No. 19/1973 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi PP No. 11/1979 Permenaker No. 01/1980 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan PermenESDM No. 10/2021

37. PERATURAN PELAKSANAAN Pembidangan Teknis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi Mekanik, Pesawat Tenaga dan Produksi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.37/MEN/2016 tentang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun Pesawat Uap dan Bejana Tekan

38. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep.174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum K on s t ru k si Bangunan Pembidangan Teknis PERATURAN PELAKSANAAN

39. PERATURAN PELAKSANAAN Permenaker 06 Tahun 2017 ttg K3 Elevator dan Eskalator Lift Pembidangan Teknis

40. PERATURAN PELAKSANAAN Permenaker No. 31 Tahun 2015 ttg Perubahan atas Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir Permenaker No 33 Tahun 2015 ttg Perubahan Per.12/MEN/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Kepdirjen No. Kep. 48/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Teknisi K3 Listrik Kepdirjen No. Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Bidang Listrik Listrik dan Petir Pembidangan Teknis

41. PERATURAN PELAKSANAAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran P e n a nggu l a n g an Kebakaran Pembidangan Teknis

42. PERATURAN PELAKSANAAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Peraturan   Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja K es e h a t an Kerja Pembidangan Teknis

43. PERATURAN PELAKSANAAN Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja K e s e h a t an Kerja Pembidangan Teknis

44. PERATURAN PELAKSANAAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.05/MEN/2018 Tentang:K3 Lingkungan Kerja (NAB, Jumlah Toilet, Tenaga K3) Ling k u n g an Kerja Pembidangan Teknis

45. PERATURAN PELAKSANAAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peraturan Menaker 18 Tahun 2016 ttg Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kelembagaan Pembidangan Teknis

46. PERATURAN PELAKSANAAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan . SDM / PERSONIL K3 Pembidangan Teknis

47. PERATURAN PELAKSANAAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las Permenaker No 9 tahun 2010 ttg Operator dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut SDM / PERSONIL K3 Pembidangan Teknis

48. BAGAIMANA JIKA PERUSAHAAN TIDAK MAU MENERAPKAN K3 ? UU 1 TAHUN 1970 Pasal 15 Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan Ancaman pidana atas pelanggaran : Maksimum 3 bulan kurungan atau Denda maksimum Rp. 100.000 Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran

49. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan K3 Pasal 86 Tenaga Kerja berhak atas jaminan K3 Pasal 87 Perusahaan wajib menerapkan SMK3 Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 , dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 190 Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 87, berupa : teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pencabutan ijin. SANKSI

50. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN K3 !