1. Desa dan Undang - Undang Desa dalam konteks desa di indonesia

Desa dan Undang - Undang Desa

1. Desa dan Undang Undang Desa PROGRAM STUDI AKUNTANSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA Isnan Hari Mardika, SE., M.Ak NIDN : 0317089204 ITB Ahmad Dahlan

2. AKUNTANSI KEUANGAN DESA PERTEMUAN 1 DESA DAN UNDANG – UNDANG DESA

3. 01 Capaian Mata Kuliah Mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan 01. 02. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerintahan desa Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peraturan atau undang – undang tentang desa 03. AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

4. 02 AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN Pendahuluan Apa itu Desa? Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua . Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan . Setidaknya , terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia Istilah desa juga disebut secara beragam di berbagai wilayah di tanah air, seperti : gampong (Aceh), kampung (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), huta (Batak), dusun dan marga (Sumatera Selatan), tiuh atau pekon (Lampung), lembang (Toraja), banua dan wanua (Kalimantan).

5. 03 AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN Pendahuluan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul , dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat .

6. 04 Karakteristik Desa Aspek morfologi , desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris , serta bangunan rumah tinggal yang terpencar ( jarang ). Aspek jumlah penduduk , maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah Aspek ekonomi , desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian , bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan . Aspek hukum , desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri , yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN Aspek sosial budaya , desa itu tampak dari hubungan sosial antarpenduduknya yang bersifat khas , yakni hubungan kekeluargaan , bersifat pribadi , tidak banyak pilihan , dan kurang tampak adanya pengkotaan , dengan kata lain bersifat homogen , serta bergotong royong.

7. 05 Kewenangan Desa Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada Permendesa No. 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa , pelaksanaan pembangunan desa , pembinaan kemasyarakatan desa , dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul , dan adat istiadat desa . AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

8. 06 Kewenangan Desa UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi : Kewenangan berdasarkan hak asal-usul . Kewenangan lokal berskala desa . Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah , pemerintah daerah provinsi , atau pemerintah daerah kabupaten / kota . Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah , pemerintah daerah provinsi , atau pemerintah daerah kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

9. 07 Desa vs Kelurahan AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

10. 08 Kelembagaan Desa AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebut kalau kelembagaan desa / desa adat , yaitu lembaga pemerintahan desa / desa adat yang terdiri atas pemerintah desa / desa adat , dan badan permusyawaratan desa / desa adat , lembaga kemasyarakatan desa , dan lembaga adat .

11. 09 Regulasi tentang Desa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015. P ermendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia ( Permendesa ) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia ( Permendesa ) No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia ( Permendesa ) No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia ( Permendesa ) No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan , dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 15Bab 1 Tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia ( Permendesa ) No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

12. Kesimpulan 10 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dengan kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat . Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan yang meliputi hak asal-usul , kewenangan lokal berskala desa , serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku . Peraturan yang mengatur desa mencakup berbagai aspek , mulai dari tata pemerintahan , pengelolaan keuangan , pembangunan , hingga pemberdayaan masyarakat desa AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

13. Referensi 11 Rusmianto . Akuntansi Keuangan Desa. 2015. AKUNTANSI KEUANGAN DESA ITB AHMAD DAHLAN

14. TERIMA KASIH BILLAHI FII SABILIL HAQ FASTABIQUL KHAIRAT Isnan Hari Mardika, SE.,M.Ak PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN