1_ PENGAWASAN DAMPAK Tingkat Ahli Muda Bandung.pptx

pedoman dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterapilan bagi PPUPD dalam rangak melakukan pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah

1. Disampaikan oleh: AGUS SUHARYONO,Ak , M.Ak , CA PENGAWASAN DAMPAK PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT AHLI MADYA BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

2. PERMENPAN 36/2020 Manajemen Pengawasan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan Capaian SPM Pengawasan Terhadap NSPK yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pengawasan Terhadap Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren oleh Pemerintah Daerah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemeriksaan Khusus Pengawasan Wajib dilakukan oleh APIP: Reviu RPJMD dan Renstra Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Reviu LAKIN Reviu LPPD Evaluasi SPIP Kerja Sama dengan Instansi Lain Aksi Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Reformasi birokrasi Pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren

3. STANDAR KOMPETENSI JABATAN PPUPD

4. Kode Unit Judul Unit PPUPD Pertama 0.84.PPU.19.00 5 .01 Mengidentifikasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan tahunan 0.84.PPU.19.009.01 Mengidentifikasi bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.013.01 Mengidentifikasi bahan penyusunan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.017.01 Mengidentifikasi kebijakan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.020.01 Mengidentifikasi penerapan Standar Pelayanan Minimal 0.84.PPU.19.023.01 Mengidentifikasi penerapan Norma, Standar , Prosedur , dan Kriteria 0.84.PPU.19.026.01 Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.029.01 Mengidentifikasi pengelolaan keuangan desa 0.84.PPU.19.032.01 Mengidentifikasi pengaduan dalam rangka pemeriksaan khusus / klarifikasi pengaduan 0.84.PPU.19.035.01 Mengidentifikasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah lima tahunan 0.84.PPU.19.038.01 Mengi dentifikasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan 0.84.PPU.19.041.01 Mengidentifikasi penganggaran daerah tahunan 0.84.PPU.19.044.01 Mengidentifikasi rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0.84.PPU.19.047.01 Mengidentifikasi target dan capaian kinerja 0.84.PPU.19.050.01 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan 0.84.PPU.19.053.01 Melaksanakan Ekspose laporan hasil pengawasan

5. Kode Unit Judul Unit PPUPD Muda 0.84.PPU.19.001.01 Memimpin pengawasan 0.84.PPU.19.004.01 Melakukan komunikasi pengawasan 0.84.PPU.19.006.01 Menganalisis fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan tahunan 0.84.PPU.19.010.01 Menyusun rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.014.01 Merencanakan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.018.01 Mengevaluasi pelaksanaan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.021.01 Mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal 0.84.PPU.19.024.01 Mengevaluasi penerapan Norma, Standar , Prosedur , dan Kriteria 0.84.PPU.19.027.01 Mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.030.01 Mengevaluasi pengelolaan keuangan desa 0.84.PPU.19.033.01 M engevaluasi kasus dan pengaduan 0.84.PPU.19.036.01 Mengevaluasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah lima tahunan 0.84.PPU.19.039.01 Mengevaluasi dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan 0.84.PPU.19.042.01 Mengevaluasi penganggaran daerah tahunan 0.84.PPU.19.045.01 Mengevaluasi rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0.84.PPU.19.048.01 Mengevaluasi target dan capaian kinerja

6. Kode Unit Judul Unit PPUPD Madya 0.84.PPU.19.002.01 Mens upervisi pengawasan 0.84.PPU.19.007.01 Mengevaluasi fokus dan sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan tahunan 0.84.PPU.19.011.01 Memverifikasi rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.015.01 Merumuskan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.019.01 Merekomendasikan peningkatan pelaksanaan aspek umum penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.022.01 Merekomendasikan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal 0.84.PPU.19.025.01 Merekomendasikan perbaikan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 0.84.PPU.19.028.01 Merekomendasikan pelaksanaan urusan pemerintahan 0.84.PPU.19.031.01 Merekomendasikan peningkatan pengelolaan keuangan desa 0.84.PPU.19.034.01 Merekomendasikan hasil pemeriksaan khusus / klarifikasi pengaduan 0.84.PPU.19.037.01 Merekomendasikan perbaikan dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah lima tahunan 0.84.PPU.19.040.01 Merekomendasikan perbaikan dokumen rancangan akhir rencana pembangunan daerah tahunan 0.84.PPU.19.043.01 Merekomendasikan penganggaran daerah tahunan 0.84.PPU.19.046.01 Merekomendasikan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0.84.PPU.19.049.01 Merekomendasikan peningkatan capaian kinerja 0.84.PPU.19.052.01 Menyusun laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7. Kode Unit Judul Unit PPUPD Utama 0.84.PPU.19.003.01 Me ngendali k an mutu pengawasan 0.84.PPU.19.008.01 Menentukan fokus dan sasaran pengawasan tahunan 0.84.PPU.19.012.01 Menilai rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.016.01 Merancang program kerja pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah 0.84.PPU.19.055.01 Mengasistensi pembangunan tata kelola urusan pemerintahan yang baik 0.84.PPU.19.056.01 Membangun kesadaran dampak penyimpangan pelaksanaan urusan 0.84.PPU.19.057.01 Membangun cara berpikir kritis dalam pelaksanaan urusan 0.84.PPU.19.060.01 Memfasilitasi penguatan kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan 0.84.PPU.19.061.01 Memberikan keterangan ahli

8. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAMPAK PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Merekomendasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

9. Kode Unit 0.84.PPU.19.027.01 Judul Unit Mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan , keterampilan , dan sikap kerja PPUPD dalam m engevaluasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Menyiapkan bahan evaluasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Program kerja pengawasan dipelajari . Kertas kerja identifikasi PPUPD Ahli Pertama diuji . Peraturan terkait NSPK urusan dipelajari . Standar teknis SPM, target dan Indikator Kinerja SPM dipelajari . Menetapkan ruang lingkup dan pemangku kepentingan pelaksanaan urusan pemerintahan yang akan diawasi daerah Program/ kegiatan dari urusan pemerintahan daerah yang strategis dirumuskan . Perangkat daerah pelaksana program/ kegiatan dari urusan pemerintahan daerah yang strategis dirumuskan . Lokasi program/ kegiatan dari urusan pemerintahan daerah yang strategis dirumuskan . Jumlah anggaran untuk melaksanakan program/ kegiatan dari urusan pemerintahan daerah yang strategis dirumuskan . Tujuan dari program/ kegiatan dari urusan pemerintahan daerah yang strategis dirumuskan . Pemangku kepentingan dari program/ kegiatan dari urusan pemerintahan daerah yang strategis dirumuskan . Memetakan dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Rantai perubahan pelaksanaan urusan yang terjadi dianalisis Biaya yang terealisasikan untuk melaksakan urusan dianalisis . Lamanya waktu untuk melaksanakan urusan dianalisis . Sarana dan prasarana untuk melaksanakan urusan dianalisis . Output dari pelaksanaan urusan dianalisis . Manfaat dari pelaksanaan urusan dianalisis . Manfaat dari pelaksanaan urusan dirumuskan .

10. Kode Unit 0.84.PPU.19.027.01 Membuktikan adanya dampak dan memberi nilai terhadap dampak pelaksanaan urusan Indikator yang membuktikan adanya dampak pelaksanaan urusan dirumuskan . Data dan informasi yang mengkonfirmasi terjadinya dampak benar-benar terjadi sesuai dengan indikator dianalisis . Ukuran keuangan ( financial proxy ) dari dampak perubahan yang terjadi dianalisis . Jangka waktu penerima manfaat dapat merasakan terjadinya perubahan secara signifikan dianalisis . Menetapkan dampak pelaksanaan urusan Seberapa besar satu dampak yang sterjadi dikaitkan dengan program atau kegiatan pelaksanaan urusan dirumuskan . Pihak atau program/ kegiatan lain yang berkontribusi terhadap dampak pelaksanaan urusan dirumuskan . Keg iatan rutin masyarakat yang positif sebelum pelaksanaan urusan dianalisis pasca terjadinya perubahan pelaksanaan urusan . Nilai dampak dari perubahan pelaksanaan urusan setiap tahun dianalisis . Menghitung rasio dampak pelaksanaan urusan Teknik menghitung rasio dampak pelaksanaan urusan ditentukan . Rasio dampak pelaksanaan urusan diukur .

11. Kode Unit 0.84.PPU.19.027.01 Menyampaikan hasil evaluasi Ha sil evaluasi disimpulkan dalam kertas kerja dengan didukung bukti yang memadai . Kertas kerja evaluasi dilaporkan kepada PPUPD jenjang Madya/Supervisor untuk mendapatkan rekomendasi . Membuktikan adanya dampak dan memberi nilai terhadap dampak pelaksanaan urusan Indikator yang membuktikan adanya dampak pelaksanaan urusan dirumuskan . Data dan informasi yang mengkonfirmasi terjadinya dampak benar-benar terjadi sesuai dengan indikator dianalisis . Ukuran keuangan ( financial proxy ) dari dampak perubahan yang terjadi dianalisis . Jangka waktu penerima manfaat dapat merasakan terjadinya perubahan secara signifikan dianalisis . Menetapkan dampak pelaksanaan urusan Seberapa besar satu dampak yang sterjadi dikaitkan dengan program atau kegiatan pelaksanaan urusan dirumuskan . Pihak atau program/ kegiatan lain yang berkontribusi terhadap dampak pelaksanaan urusan dirumuskan . Keg iatan rutin masyarakat yang positif sebelum pelaksanaan urusan dianalisis pasca terjadinya perubahan pelaksanaan urusan . Nilai dampak dari perubahan pelaksanaan urusan setiap tahun dianalisis .

12. Batasan Variabel Konteks variabel Unit kompetensi ini berlaku dalam mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Menyiapkan bahan identifikasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, Mengidentifikasi ruang lingkup urusan pemerintahan daerah , Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan urusan , dan Melaporkan hasil identifikasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh PPU P D Ahli Pertama . Rantai perubahan meliputi permasalahan yang melatarbelakangi , partisipasi stakeholder, fasilitas yang diberikan pemerintah , output, outcome, impact dibandingkan dengan input yang tersedia Manfaat dari pelaksanaan urusan berupa dampak yang masih sangat abstrak ( soft outcome ) atau dampak yang lebih mudah diukur ( hard outcome ). Ukuran keuangan ( financial proxy ) dari dampak perubahan dapat diukur dengan pendekatan antara lain transaksi kas, alokasi suber daya , preferensi yang diketahu , preferensi yang dikemukakan . Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar . Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai . Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran ( output ), hasil ( outcome ), dampak ( impact ).

13. Peralatan dan Perlengkapan Peralatan : Ruangan kerja . Komputer /Laptop LCD dan layar printer Perlengkapan : ATK. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP). Peraturan yang diperlukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden terkait dengan RPJMN Peraturan Daerah terkait dengan RPJMD Peraturan Presiden terkait RKP Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan RKPD Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan APBD

14. Norma dan Standar Norma Dalam melaksanakan kegiatan ini PPUPD mengacu pada kode etik pengawasan PPUPD yang diatur oleh organisasi profesi . Standar Dalam melaksanakan kegiatan ini PPUPD mengacu pada standar pengawasan PPUPD yang diatur oleh organisasi profesi .

15. Panduan Penilaian Konteks penilaian Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan , keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menerapkan peraturan dan kebijakan dalam memimpin pengawasan . Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau tempat kerja yang disimulasikan mirip dengan praktek kerja normal pada saat melaksanakan pengawasan . Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan . Penilaian dapat dilakukan dengan cara: portofolio, tertulis/lisan, observasi/praktik, focus group discussion (FGD). Persyaratan Kompetensi ( tidak ada ) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan Pengetahuan Siklus Perencanaan dan Penganggaran daerah . Peraturan yang terkait dengan pelaksanaan urusan . Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan . Analisis dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran . Indikator kinerja urusan . Keterampilan Komunikasi dalam pengawasan . Mengolah data dan informasi terkait pengawasan . M engumpulkan isu terk ini terkait pengawasan . Menyusun kertas kerja pengawasan .

16. Sikap kerja yang diperlukan Ketelitian mengevalusi data dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Ketelitian mengevalusi kertas kerja identifikasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kecermatan dalam menilai kualitas penyajian laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kecermatan analisis penerapan aturan perundang-undangan terkait pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kerja sama dalam tim pengawasan . Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan fakta di lapangan . Melaksanakan pengawasan sesuai dengan norma dan kode etik pengawasan . Kecermatan dalam mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah . Aspek Kritis Ketepatan menganalisis terhadap dampak pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah . Ketepatan menuangkan hasil analisis ke dalam kertas kerja pengawasan .

17. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

18. Pasal 373 UU 23/2014 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi . Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota . Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri ( Dalam Negeri).

19. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Pasal 377 Menteri ( Dalam Negeri) melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi . Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya .

20. P ENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA Pasal 378 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota . Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.

21. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Pasal 379 Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi . Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi . Pasal 380 Bupati / wali kota sebagai kepala daerah kabupaten / kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten / kota . Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati / wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten / kota .

22. Penjelasan Pasal 377 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ pengawasan umum ” adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi , kelembagaan Daerah provinsi , kepegawaian pada Perangkat Daerah provinsi , keuangan Daerah provinsi , pembangunan Daerah provinsi , pelayanan publik di Daerah provinsi , kerja sama Daerah provinsi , kebijakan Daerah provinsi , Gubenur dan DPRD provinsi , dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ pengawasan teknis ” adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing. Ayat (3) Cukup jelas .

23. P asal 379 Ayat (1) Cukup jelas . Ayat (2) Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu , evaluasi , pemantauan , dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak tahap perencanaan , pelaksanaan , pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD ( termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal Kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan .

24. Pasal 380 Ayat (1) Cukup jelas . Ayat (2) Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu , evaluasi , pemantauan , dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten / kota yaitu sejak tahap perencanaan , pelaksanaan , pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD ( termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten / kota yang dilakukan inspektorat kabupaten / kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan .

25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

26. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: provinsi , dilaksanakan oleh: Menteri ( Dalam Negeri), untuk pengawasan umum ; dan menteri teknis / kepala lembaga pemerintah nonkementerian , untuk pengawasan teknis ; kabupaten / kota , dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis . (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi : pembagian urusan pemerintahan ; kelembagaan daerah ; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan daerah ; pembangunan daerah ; pelayanan publik di daerah ; kerja sama daerah ; kebijakan daerah ; kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pengawasan lain sesuai Pasal 10 PP 12/2017

27. (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten / kota . (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar ; ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma , standar , prosedur , dan kriteria , yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ; dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah .

28. (11) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan dalam bentuk reviu , monitoring, evaluasi , pemeriksaan , dan bentuk pengawasan lainnya . (5) Selain melakukan Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi , Menteri dan menteri teknis / kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (12) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya .

29. Pasal 16 (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah ; pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pelaksanaan program strategis nasional di daerah ; berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah ; dan pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

30. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KEPALA DAERAH Pasal 17 Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati / wali kota untuk daerah kabupaten / kota . Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah . Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu , monitoring, evaluasi , pemantauan , dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya . Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan , penganggaran , pengorganisasian , pelaksanaan , pelaporan , evaluasi , dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/ atau kementerian / lembaga terkait .

31. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi : pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ; pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma , standar , prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan , penganggaran , pengorganisasian , pelaksanaan , pelaporan , evaluasi , dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ; dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah .

32. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi : pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan ; pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu ; reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah; pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan , korupsi , kolusi , dan nepotisme ; dan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

33. Ayat (11) Pasal 10 PP 12/2017 Yang dimaksud dengan “ reviu ” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar , rencana , atau norma yang telah ditetapkan . Yang dimaksud dengan “monitoring” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan . Yang dimaksud dengan “ evaluasi ” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar , rencana , atau norma yang telah ditetapkan , dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan . Yang dimaksud dengan “ pemeriksaan ” adalah proses identifikasi masalah , analisis , dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen , obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran , kecermatan , kredibilitas , efektivitas , efisiensi , dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

34. P ERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

35. pelaksanaan manajemen pengawasan; pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan capaian SPM pengawasan terhadap ketaatan atas NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa pemeriksaan khusus; dan pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

36. pelaksanaan manajemen pengawasan ; pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah ; pengawasan capaian standar pelayanan minimal; pengawasan terhadap ketaatan atas norma , standar , prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah ; pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah ; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ; pemeriksaan khusus ; dan pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah .

37. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

38. PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN Pasal 57   Pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan . Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : inspektur jenderal / inspektur utama / inspektur pada APIP di Instansi Pembina/ Instansi Pusat, inspektur daerah di Instansi Daerah sebagai penanggung jawab ; inspektur pada APIP di Instansi Pembina/ Instansi Pusat, inspektur pembantu inspektorat daerah sebagai wakil penanggung jawab ; PPUPD ahli utama sebagai pengendali mutu ; PPUPD ahli madya sebagai supervisor; PPUPD ahli muda sebagai ketua tim ; dan PPUPD ahli pertama sebagai anggota tim.

39. Komposisi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari : 1 ( satu ) orang pengendali mutu paling sedikit membawahi 2 ( dua ) orang supervisor; 1 ( satu ) orang supervisor paling sedikit membawahi 2 ( dua ) orang ketua tim ; dan 1 ( satu ) orang ketua tim paling sedikit membawahi 3 ( tiga ) orang anggota tim.

40. Keanggotaan tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh: untuk Instansi Pembina oleh inspektur jenderal kementerian atas nama Menteri; untuk Instansi Pusat oleh inspektur jenderal / inspektur utama / inspektur atas nama menteri / pimpinan lembaga pemerintah non kementerian ; dan untuk Instansi Daerah oleh inspektur daerah atas nama kepala daerah . Dalam hal jumlah personil tidak tersedia sesuai dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan APIP dapat menentukan susunan tim sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil . Dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh PPUPD terdapat keterkaitan dengan jabatan fungsional lain, penugasan dilakukan secara bersama dalam satu tim. Penugasan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah .

41. U R U S A N P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N PILIHAN Kelautan Dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi & Sumbe r d a y a Mineral; Perdagangan; P e r i nd u s t r ia n ; dan Transmigrasi. Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum & penataan ruang Perumahan rakyat & kawasan pemukiman; Ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat; dan Sosial WAJIB Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan & pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk & keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan kearsiapan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

42. PERMENDAGRI NOMOR 48/2021 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

43. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam : pembinaan dan pengawasan umum ; pembinaan dan pengawasan teknis ; dan pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah

44. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten / kota . Dalam pengawasan umum dilakukan oleh inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inpektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten / kota . Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum , sebagai berikut : Aspek Pembagian Urusan Aspek Kelembagaan Daerah Kepegawaian pada Perangkat Daerah Keuangan Daerah Pembangunan Daerah Pelayanan Publik di Daerah Kerja Sama Daerah Kebijakan Daerah Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

45. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian / lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten / kota . Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian / lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten / kota . Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis , sebagai berikut : Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Urusan Sosial Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

46. Urusan Pangan Urusan Pertanahan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Perhubungan Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Statistik Urusan Persandian Urusan Kebudayaan Urusan Perpustakaan Urusan Kearsipan

47. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Pariwisata Urusan Pertanian Urusan Kehutanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Perdagangan Urusan Perindustrian Urusan Transmigrasi

48. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah , dengan fokus : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan , sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah , seperti urusan pariwisata dan urusan pangan . Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk : pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma , standar , prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ; dan/ atau pemeriksaan kinerja

49. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Reviu Laporan Keuangan Kegiatan Pengawasan Lainnya Probity audit Laporan kinerja ( reviu ) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ( reviu ). Perhitungan kerugian keuangan daerah ( pemeriksaan dengan tujuan tertentu ). Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( responsive gender ) ( evaluasi ) Pengelolaan keuangan desa ( pemeriksaan ).

50. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas Pengendalian gratifikasi . Pelaksanaan survei penilaian integritas Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi . Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi . Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. Pemeriksaan investigatif . Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi . Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah .

51. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah . Penerapan manajemen risiko . Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 ( seratus dua puluh ) jam per tahun

52. PENGAWASAN TERHADAP DAMPAK PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN OLEH DAERAH

53. PERENCANAAN PENGAWASAN

54. a               b       c       d     Mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja reviu , evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah . ( Pertama )    Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Mengusulkan program kerja reviu , evaluasi , monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Melakukan reviu program kerja reviu , evaluasi , monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah 1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Ahli Pertama       Ahli Muda       Ahli Madya       Ahli Utama    

55. [email protected] Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi program kerja reviu , evaluasi , monitoring, dan/ atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Mengusulkan revisi program kerja reviu , evaluasi , monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Melakukan reviu revisi program kerja reviu , evaluasi , monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah 2. Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan Ahli Pertama       Ahli Muda       Ahli Madya       Ahli Utama    

56. Menyiapkan bahan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Menyusun bahan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   Mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah 3. Ekspose Program Kerja Pengawasan Ahli Pertama       Ahli Muda       Ahli Madya       Ahli Utama    

57. PELAKSANAAN PENGAWASAN

58. 1 a Mengidentifikasi target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Ahli Pertama ) Menganalisis dan mengevaluasi target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah  (Ahli Muda) Merekomendasikan perbaikan atas target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Ahli Madya)   Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Ahli Pertama )   Menganalisis dan mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Ahli Muda) Merekomendasikan perbaikan atas dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Ahli Madya) Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma , standar , prosedur , dan kriteria (Ahli Pertama ) Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar , prosedur , dan kriteria (Ahli Muda) Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar , prosedur , dan kriteria (Ahli Madya)       dokumen perencanaan dan penganggaran daerah         b Menganalisis dan mengevaluasi target capaian yang     ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran     daerah         c Merekomendasikan perbaikan atas target capaian yang     ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran     daerah       2 a Mengidentifikasi dampak pelaksanaan urusan dibandingkan     dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan     penganggaran daerah         b Menganalisis dan mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan     dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen     perencanaan dan penganggaran   c Merekomendasikan perbaikan atas dampak pelaksanaan     urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen     perencanaan dan penganggaran       3 a Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber     daya dalam pelaksanaan norma , standar , prosedur , dan     kriteria         b Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas     penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma,     standar, prosedur, dan kriteria         c Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas     penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma,     standar , prosedur , dan kriteria       4 a Menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja

59. a         Menyusun kertas kerja pengawasan meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Pertama) b           Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Muda)     c             Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah yang telah dilakukan reviu oleh PPUPD Ahli Muda (Ahli Madya) M engendalikan mutu pelaksanaan pengawasan (Ahli Utama)

60. PENYUSUNAN LAPORAN

61. a Menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Pertama)  Menyusun konsep laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Muda) Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan dari PPUPD Ahli Muda terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah  (Ahli Madya) Melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Madya (Ahli Utama) Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Muda) Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda (Ahli Madya) Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Madya (Ahli Utama)   pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan   pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah     b Menyusun konsep laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh   pemerintahan daerah   c Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan dari PPUPD Ahli Muda terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah     PPUPD Ahli Muda terhadap dampak pelaksanaan urusan   pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah     d Melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Madya   terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan   konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Madya     a Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan   pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah     b Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda   pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan   urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   dari PPUPD Ahli Muda     c Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Madya   pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan   urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah   dari PPUPD Ahli Madya

62. Menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Pertama )   Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah  (Ahli Muda) Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Madya)   Mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah (Ahli Utama) Ekspose Konsep Laporan Hasil Pengawasan

63. [email protected] PERENCANAAN PENGAWASAN Penyusunan Program Kerja Pengawasan Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan Ekspose Program Kerja Pengawasan 2. PELAKSANAAN PENGAWASAN Target Capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Mengidentifikasi target capaian Menganalisis dan mengevaluasi target capaian Merekomendasikan perbaikan atas target capaian Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Mengidentifikasi target Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Menganalisis dan mengevaluasi Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Merekomendasikan perbaikan atas Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Efisiensi dan efektifitas Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK 3. PENYUSUNAN LAPORAN Konsep Laporan Hasil Pengawasan Usulan Konsep surat atensi Ekspose laporan hasil pengawasan CONTOH PERSPEKTIF Pengawasan Terhadap Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren

64. RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

65. PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN Pasal 57   Pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan . Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : inspektur jenderal / inspektur utama / inspektur pada APIP di Instansi Pembina/ Instansi Pusat, inspektur daerah di Instansi Daerah sebagai penanggung jawab ; inspektur pada APIP di Instansi Pembina/ Instansi Pusat, inspektur pembantu inspektorat daerah sebagai wakil penanggung jawab ; PPUPD ahli utama sebagai pengendali mutu ; PPUPD ahli madya sebagai supervisor; PPUPD ahli muda sebagai ketua tim ; dan PPUPD ahli pertama sebagai anggota tim.

66. Komposisi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari : 1 ( satu ) orang pengendali mutu paling sedikit membawahi 2 ( dua ) orang supervisor; 1 ( satu ) orang supervisor paling sedikit membawahi 2 ( dua ) orang ketua tim ; dan 1 ( satu ) orang ketua tim paling sedikit membawahi 3 ( tiga ) orang anggota tim.

67. Keanggotaan tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh: untuk Instansi Pembina oleh inspektur jenderal kementerian atas nama Menteri; untuk Instansi Pusat oleh inspektur jenderal / inspektur utama / inspektur atas nama menteri / pimpinan lembaga pemerintah non kementerian ; dan untuk Instansi Daerah oleh inspektur daerah atas nama kepala daerah . Dalam hal jumlah personil tidak tersedia sesuai dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan APIP dapat menentukan susunan tim sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil . Dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh PPUPD terdapat keterkaitan dengan jabatan fungsional lain, penugasan dilakukan secara bersama dalam satu tim. Penugasan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah .

68. 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6 01 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 6 01 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6 01 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja 6 01 02 1.01 04 Reviu Laporan Keuangan 6 01 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten /Kota 6 01 02 1.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 6 01 02 1.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 6 01 02 1.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 6 01 02 1.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertent PROVINSI

69. 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 6 01 03 1.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 6 01 03 1.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi 6 01 03 1.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6 01 03 1.02 02 Pendampingan , Asistensi , Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi 6 01 03 1.02 03 Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6 01 03 1.02 04 Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

70. 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan ertentu 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KABUPATEN/KOTA

71. 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6 01 03 2.02 02 Pendampingan , Asistensi , Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi 6 01 03 2.02 03 Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6 01 03 2.02 04 Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

72. U R U S A N P E M E R I N TA H A N K O N K U R E N PILIHAN Kelautan Dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi & Sumbe r d a y a Mineral; Perdagangan; P e r i nd u s t r ia n ; dan Transmigrasi. Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum & penataan ruang Perumahan rakyat & kawasan pemukiman; Ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat; dan Sosial WAJIB Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan & pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk & keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan kearsiapan TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

73. Apa itu dampak …..? benturan , pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif . Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda ) yang ikut membentuk watak , kepercayaan atau perbuatan seseorang . Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungansebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi .(KBBI Online, 2010). Dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orangyang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuaidengan harapan .(Scott dan Mitchell)

74. Analisis Dampak …. Kata Analusis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ ana ” yang artinya kembali , dan “ luein ” yang artinya melepas atau mengurai . Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali . Menurut asal katanya tersebut , analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik . Jadi secara umum , pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti ; mengurai , membedakan , dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya .

75. Analisis Dampak Kebijakan atau yang lebih sering dikenal dengan   Regulatory Impact Analysis (RIA)   adalah kegiatan untuk mengkaji dampak suatu kebijakan sebelum diberlakukan secara legal (KLC Kemenkeu , 2019). Tujuannya …..? Mengetahui apakah kebijakan yang akan ditetapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan ; Mengkaji faktor-faktor yang akan mendukung ( strengths ) maupun yang akan menghambat ( weaknesses ) dalam penerapan kebijakan di lapangan ; Menyusun strategi yang tepat dalam penerapan kebijakan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan ( stakeholders ).

76. evaluasi dampak …..? berusaha menilai apakah realisasi tujuan memberikan kontribusi erhadap tujuan yang lebih tinggi . Evaluasi dampak dapat juga digunakan untuk menunjukkan relevansi atau signifikansi dari sebuah proyek atau program. Jadi …………. hanya akan ada dampak jika sebuah kebijakan telah membuahkan akibat-akibat tertentu , baik yang dikendaki maupun yang tidak dikehendaki .

77. Dimensi Dampak Kebijakan Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) maupun tidak diharapkan (unintended consequences) Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang ( kelompok ) yang bukan menjadi sasaran / tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut . Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang . Dampak kebijaksanaan terhadap “ biaya ” langsung atau direct costs. Dampak kebijaksanaan terhadap “ biaya ” tidak langsung (indirect costs) Anderson dalam Irfan Islamy (1984:115)

78. Type-Type Dampak A. Dampak pada kehidupan ekonomi . b. Dampak pada proses pembuatan kebijakan . c. Dampak pada sikap publik . Dampak pada sikap publik . d. Dampak pada kualitas kehidupan individu , kelompok , dan masyarakat yang bersifat non ekonomis .

79. Contoh dampak dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan . Begitu sulitnya mengukur ketidaknyamanan menunggu angkutan umum dipinggir jalan , ketidaknyamanan turun dari bus di pinggir jalan , serta menurunnya kredibilitas pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di mata masyarakat .

80. Jenis-Jenis Dampak Dampak Pembangunan Dampak Ekonomi Dampak Sosial dan Perubahan Sosial Contoh dampak kebijakan di bidang sosial adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat , seperti wawasan atau pandangan masyarakat tentang ilmu pengetahuan . Dampak Organisasi Persepsi kepuasan masyarakat

81. Atribut Kepuasan Masyarakat Value to price relationship . Hubungan antara harga yang ditetapkan oleh badan usaha untuk dibayar dengan nilai/manfaat yang diperoleh masyarakat. Product value adalah penilaian dari kualitas produk atau layanan yang dihasilkan suatu badan usaha. Product benefit adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkosumsi produk yang dihasilkan oleh badan usaha. Product featu re adalah ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang mendukung fungsi dasar dari suatu produk sehingga berbeda dengan produk yang ditawarkan pesaing. Product design adalah proses untuk merancang tampilan dan fungsi produk. Product reliability and consistency adalah kekakuratan dan keandalan produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha. Range of product ar services adalah macam dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu badan usaha .

82. BEBERAPA MODEL ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN Domestic Resouces Cost (DRC) Policy Analysis Matrix (PAM) Analysis Sensitivitas Multiplier analysis

83. PP No. 12/2019 DASAR HUKUM UU No. 25/2004 UU No. 32/2004 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No2/2004 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA PELAPORAN KINERJATERPADU PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN Permendagri No. 21/2011 Permendagri No. 77 /20 20 UU No. 23 /20 1 4 Permendagri No. 86 /201 7 AKUNTABILITAS KINERJA PERPRES No 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP PERMENPAN RB No 53 Tahun 2014 Tentang Juknis Penyusunan PK, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu LAKIP PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem A kuntabilitas K inerja I nstansi P emerintah UU No. 23 /20 1 4 PP No. 13/2019 PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2022 PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

84. [email protected] PERENCANAAN PENGAWASAN Penyusunan Program Kerja Pengawasan Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan Ekspose Program Kerja Pengawasan 2 . PELAKSANAAN PENGAWASAN Target Capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Mengidentifikasi target capaian Menganalisis dan mengevaluasi target capaian Merekomendasikan perbaikan atas target capaian Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Mengidentifikasi target Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Menganalisis dan mengevaluasi Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Merekomendasikan perbaikan atas Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Efisiensi dan efektifitas Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK 3. PENYUSUNAN LAPORAN Konsep Laporan Hasil Pengawasan Usulan Konsep surat atensi Ekspose laporan hasil pengawasan Tahapan dan Tata Cara Pengawasan Terhadap Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Oleh Pemerintahan Daerah

85. PERENCANAAN PENGAWASAN Program Kerja Pengawasan merupakan rancangan prosedur dan teknis pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh PPUPD dalam kegiatan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan. Penyusunan Program Kerja Pengawasan, harus dapat menjamin bahwa sasaran dan fokus pengawasan sesuai dengan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daeerah . Program Kerja Pengawasan harus memuat data tentang dasar pengawas , ruang lingkup , metodologi serta alokasi waktu dan sumber daya dalam melakukan pengawasan. Selain itu , perlu dijabarkan juga secara jelas dan terperinci mengenai sasaran , fokus , indikator dan langkah kerja pengawasan yang harus dilakukan sehingga dapat menggambarkan rincian langkah kerja yang harus dilakukan per individu selama melakukan pengawasan tersebut . Sistematika Program Kerja Pengawasan : a. Judul b. Nomor PKP c. Nama instansi yang dilakukan pengawasan d. Sifat Pengawasan e. Periode Pengawasan f. Lama Waktu Pengawasan g. Dasar Pengawasan h. Tujuan Pengawasan i . Objek Pengawasan Ruang Lingkup dan Sasaran Pengawasan j. Pola Laporan k. Sasaran . Fokus , indikator , langlah kerja dan dan objek Pengawasan

86. No Sasaran Pengawasan Fokus Pengawasan Indikator Langkah Kerja Nomor Langkah Kerja Objek Pengawasan Lama ( hari ) Pengawasan Pelaksana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ Diisi sasaran pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan ] [ Diisi fokus pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan ] [ Diisi rincian Indikator untuk setiap Sasaran dan Fokus Pengawasan] [ Diisi langkah kerja terperinci untuk setiap Sasaran , Fokus dan Indikator Pengawasan ] [ Diisi nomor langkah kerja sesuai dengan urutan Nomor , Sasaran , Fokus , Indikator dan Langkah Kerja Pengawasan] [ Diisi dengan nama lokus /Unit Kerja yang dilakukan Pengawasan] [ Diisi dengan lamanya hari dalam melakukan Pengawasan] [ Diisi dengan nama PPUPD yang melakukan Pengawasan] Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Oleh Pemerintahan Daerah Target Capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kesesuaian penentuan target capaian Dapatkan data RPJMD, RKPD, RENJA dan KUA-PPAS Analisis dan evaluasi Target Capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran I-1.1.1/E1 Bappeda , BPKAD 2 hari Agustinus Dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target Ketercapaian Target Analisis dan evaluasi Dampak dibandingkan dengan capaian target efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Tingkat Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Analisis dan evaluasi Tingkat Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya Contoh Format Program Kerja Pengawasan ( ilustrasi perspektif )

87. PELAKSANAAN PENGAWASAN Kertas kerja Identifikasi digunakan oleh PPUPD Ahli Pertama yang berisi catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan , pengujian yang dilakukan , serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Kertas Kerja Identifikasi harus mencantumkan tanggal dan nomor PKP; unit kerja dan periode yang diawasi ; nama dan nomor langkah kerja ; serta nama penyusun dan pereviu Kertas Kerja . Format Kertas Kerja Identifikasi ( ilustrasi perspektif )

88. [email protected] Kertas Kerja Identifikasi yang dibuat oleh PPUPD Ahli Pertama atau Anggota Tim harus dilakukan reviu oleh Ketua Tim. Begitu juga dengan Kertas Kerja Identifikasi yang dibuat oleh PPUPD Ahli Muda atau Ketua Tim harus dilakukan reviu oleh Supervisor. PPUPD dalam melakukan reviu terhadap Kertas Kerja dapat menggunakan Tick Marks sebagai berikut :

89. [email protected] Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak ( Impact ) Provinsi ANU Tahun 2019

90. [email protected]

91. [email protected] Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Tahun 2019 Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK Efisiensi & Efektifitas

92. Kertas Kerja Analisis Kertas Kerja Analisis digunakan oleh PPUPD Ahli Muda yang berisi analisis yang dilakukan terhadap catatan , dokumentasi , berkas-berkas yang diperoleh , pengujian yang dilakukan , serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan. Kertas Kerja Analisis merupakan proses analisis atas seluruh substansi yang termuat dalam Kertas Kerja Identifikasi . Kertas Kerja Analisis menitikberatkan pada kesesuaian kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan . Format Kertas Kerja Analisis Kertas Kerja Identifikasi harus mencantumkan tanggal dan nomor PKP; unit kerja dan periode yang diawasi ; nama dan nomor langkah kerja ; serta nama penyusun dan pereviu Kertas Kerja . ( ilustrasi perspektif )

93. Jumlah dan Persentase Indikator DAMPAK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Oleh Pemerintahan Daerah ( IKU Perangkat Daerah) Berdasarkan Kriteria Pencapaian Tahun 2019

94. Kertas Kerja Evaluasi Kertas Kerja Evaluasi digunakan oleh PPUPD Ahli Madya yang berisi evaluasi yang dilakukan terhadap hasil analisis dari catatan , dokumentasi , berkas-berkas yang diperoleh , pengujian yang dilakukan , serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan. Kertas Kerja Evaluasi merupakan proses evaluasi atas seluruh substansi yang termuat dalam Kertas Kerja Analisis . Kertas Kerja Evaluasi menitikberatkan pada rekomendasi yang diberikan atas ketidaksesuaian kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan . Format Kertas Kerja Evaluasi Kertas Kerja Evaluasi harus mencantumkan tanggal dan nomor PKP; unit kerja dan periode yang diawasi ; nama dan nomor langkah kerja ; serta nama penyusun dan pereviu Kertas Kerja . ( ilustrasi perspektif )

95. PENYUSUNAN LAPORAN Ekspose hasil pengawasan merupakan langkah wajib yang harus dilakukan dalam setiap proses penyusunan laporan hasil pengawasan. Tujuan ekspose hasil pengawasan yaitu untuk menjamin bahwa kualitas Laporan Hasil Pengawasan telah sesuai dengan standar baik dari segi format, sistematika penyusunan , redaksional maupun substansi . Selain itu ekspose juga bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan program kerja pengawasan dan seluruh langkah kerja telah dilakukan . Bahan ekspose yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut : Program Kerja Pengawasan. Draft Laporan Hasil Pengawasan setiap Bab termasuk seluruh atribut temuan yaitu kondisi , kriteria , sebab , akibat dan saran. Kertas Kerja Pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan . Dokumen pendukung temuan hasil pengawasan.

96. (Pasal 2 Permendagri 86/2017) RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017

97. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD; RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD; Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra SKPD; Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra mem p edomani program prioritas dalam RPJMD; RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD. RPJMD Renstra PD Renja PD KUA PPA Rancangan APBD RKA-SKPD APBD DPA-SKPD PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Dunia Usaha) DIEVALUASI MDN & GUB PEDOMAN EVALUASI DITETAPKAN MDN Disepakati KDH & DPRD RKPD RP JPD

98. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD) BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 RPJPD 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4. VISI DAN MISI DAERAH 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 6. PENUTUP RPJMD 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 4. PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 8 . KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 9. PENUTUP RENSTRA PD 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 4. TUJUAN DAN SASARAN 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 8 . PENUTUP RENJA PD 1. PENDAHULUAN 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 5. PENUTUP Permendagri No. 86 Thn 2017 RKPD 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 5 . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7 . PENUTUP

99. BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Keuangan D aerah BAB IV Permasalahan & Isu S trategis Daerah BAB V Visi, Misi, Tujuan & Sasaran BAB VI Strategi, Arah Kebijakan & Program Pembangunan Daerah BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah BAB VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB I X Penutup RPJMD RENSTRA-PD BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran P elayanan PD BAB III Permasalahan & Isu Strategis Perangkat Daerah BAB IV Tujuan & Sasaran BAB V I Rencana Program & Kegiatan, serta Pendanaan BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan KETERKAITAN MATERI BAB V Strategi & Arah Kebijakan BAB VI Penutup

100. [email protected] VISI & MISI DAERAH (20 THN) RPJPD SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJMD 2003-2008 “.....................................................” RPJMD 2008-2013 “.....................................................” RPJMD 2013-2018 “.....................................................” RPJMD 2018-2023 “.....................................................” 2016-2020 2021-2025 2011-2015 2005-2010 Arah Kebijakan & Sasaran Pokok RPJPD

101. [email protected] VISI DAERAH MISI DAERAH ARAH KEBIJAKAN LIMA TAHUN KE-1 ARAH KEBIJAKAN LIMA TAHUN KE-2 ARAH KEBIJAKAN LIMA TAHUN KE-3 ARAH KEBIJAKAN LIMA TAHUN KE-4 SASARAN POKOK DAN INDIKATOR & TARGET 5 TAHUN SASARAN POKOK DAN INDIKATOR & TARGET 5 TAHUN SASARAN POKOK DAN INDIKATOR & TARGET 5 TAHUN SASARAN POKOK DAN INDIKATOR & TARGET 5 TAHUN MUATAN SUBSTANSI RPJPD

102. SISTEMATIKA RPJMD [email protected] BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2  Dasar Hukum 1.3  Hubungan Antar Dokumen 1.4  Maksud dan Tujuan 1.5  Sistematika Penulisan     BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saing Daerah     BAB III  GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1  Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2  Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3  Kerangka Pendanaan BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.2  Isu Strategis   BAB V  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Tujuan dan Sasaran     BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH     B AB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH     B AB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH     B AB IX PENUTUP

103. Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II III IV V Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 .... 12 Sasaran, p rogram dan kegiatan PD I II III IV V Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 .... 12 RPJP D RPJM D RKPD Renstra PD Renja PD KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

104. Dampak (Impact) RPJPD RENSTRA SKPD RPJMD Dampak (Impact) Hasil (Out c ome ) Keluaran (Out p ut ) Dampak ( Impact) tahunan RENJA SKPD RKPD Dampak ( Impact) tahunan SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Hasil (Out c ome ) Capaian outcome RPJMD merupakan kumpulan dari seluruh outcome Renstra SKPD Hasil (Out c ome ) Keluaran (Out p ut ) Hasil (Out c ome ) Capaian outcome/output RKPD merupakan kumpulan dari seluruh outcome/output Renja Keluaran (Out p ut ) ARSITEKTUR KINERJA DOKUMEN PPD Dampak (Impact) 1 2 3 4 5

105. Visi / Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (Out c ome ) Keluaran (Out p ut ) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian out co me merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men-deliver output “ Apa yang ingin diubah ” “ Apa yang ingin dicapai ” “ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan ( barang ) atau dilayani (proses)” “ Apa yang digunakan dalam bekerja ” A ktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan output PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA (LOGIC MODEL) PROGRAM DENGAN BASIS PADA OUTCOME mekanisme mengkonversi input menjadi output Penurunan Angka Kematian Bayi Meningkatnya cakupan layanan air bersih (jumlah RT yang mendapatkan akses) Rencana sanitasi air yang diimplementasikan Jaringan yang dibangun Jumlah Sumber Daya yang digunakan Tenaga teknis terlatih penyediaan layanan sanitasi air Rencana sanitasi air yang dirancang CONTOH

106. ARSITEKTUR PROGRAM & KEGIATAN ESELON III ESELON IV ESELON II URUSAN SASARAN PRIORITAS

107. SEKIAN DAN TERIMA KASIH