110925_Rev_Paparan Keterkaitan PP Tunas dengan RPerpres tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di R.pptx

Paparan Keterkaitan PP Tunas dengan RPerpres tentang Peta Jalan Pelindungan Anak

1. PETA JALAN PERLINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN TAHUN 2025-2029 CIPUT EKA PURWIANTI, S.Si . MA. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA

2. LATAR BELAKANG Pesatnya perkembangan dan penggunaan internet Dunia digital terhadap anak berpotensi memberikan ancaman bagi keselamatan anak Dibutuhkan suatu kebijakan nasional yang komprehensif , bersifat lintas sektor , terencana , terukur dan berkesinambungan . Diwujudkan dalam bentuk peta jalan perlindungan anak di ranah daring. B erisi strategi dan intervensi kunci dari K/L terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029

3. 2019 2017 2020 2021 – 2022 2023 Penilaian Global Cyber security Indeks Indonesia (GCI-ITU) di tahun 2017 memperlihatkan upaya keselamatan anak di ranah daring masih membutuhkan banyak upaya ( nilai merah )  karena tidak adanya regulasi yang secara eksplisit menyebutkan upaya perlindungan anak di ranah daring safer internet day  cikal bakal KemenPPPA melanjutkan proses penyusunan dokumen peta jalan perlindungan anak diranah daring. menyempurnakan buku pengantar peta jalan perlindungan anak di ranah daring yang dikeluarkan Kemenkominfo di tahun 2017 untuk melengkapi tugas dan peran masing-masing stakeholder draft dokumen panduan pengantar peta jalan perlindungan anak di ranah daring selesai dikerjakan penyusunan RPermen PA daring kembali dilaksanakan ( workshop , konsultasi dengan anak , pemangku kepentingan dan juga pakar dan pertemuan dengan melibatkan K/ Lterkait ) Hasil pertemuan diusulkan ditingkatkan menjadi Rperpres . Peta Jalan PARD masuk dalam usulan Prolegnas berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023 Di reformulasi dan up date data peta jalan PARD. Milestone Rapat PAK Rapat-rapat harmonisasi Selesai harmonisasi di KemenkuHAM Penyampaian ke Kemsetneg dan permohonan ttd Presiden 2024

4. SURVEI NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA TAHUN 2024

5. SURVEI NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA TAHUN 2024 11,5 Juta Anak atau 50.78 % anak usia 13-17 tahun di Indonesia pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih  di sepanjang hidupnya . 7,6 Juta Anak atau 33.64% usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih 12 Bulan terakhir 5,8 Juta 49,83% 5,7 Juta 51,78% 3,6 Juta 31,11% 4,0 Juta 36,31% Proyeksi jumlah anak yang mengalami kekerasan ini didasarkan pada hasil Sensus Penduduk 2020 untuk kelompok usia 13-17 tahun .

6. SURVEI NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA TAHUN 2024

7. SURVEI NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA TAHUN 2024

8. MAKSUD DAN TUJUAN Peta Jalan sebagai panduan bagi kementerian / lemb aga , pemerintah daerah provinsi , dan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam pelaksanaan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan . Menghormati , memenuhi dan melindungi hak Anak di Ranah Dalam Jaringan melalui : ARAH KEBIJAKAN penguatan kapasitas Anak, keluarga , dan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan diri Anak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ; dan penguatan jejaring kerja sama dan sinergitas kementerian / lembaga , pemerintah daerah provinsi , pemerintah daerah kabupaten / kota , dan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan .

9. STRATEGI PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DALAM JARINGAN Pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan ; P enanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan ; dan K olaborasi peran pemangku kepentingan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan . Setiap strategi dijabarkan ke dalam fokus strategi dan intervensi kunci yang dilakukan oleh kementerian / lembaga terkait untuk mendukung upaya penghapusan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan .

10. Strategi 1: Pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan Fokus : Strategi ini difokuskan pada pengendalian risiko , dan pengurangan kerentanan . Tujuan: Mengurangi , menangkal keberulangan dan/ atau menghilangkan bahaya , ancaman , jenis dan intensitas kekerasan terhadap anak .

11. Strategi 2: Penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Anak di Ranah Dalam Jaringan Fokus : Strategi ini difokuskan pada penguatan penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ranah daring, dan penguatan layanan bagi anak korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi . Tujuan: Menyelamatkan anak dari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di ranah daring yang menjadi korban atau saksi , memberikan e fek jera kepada pelaku , dan mencegah tindakan pelaku .

12. Strategi 3: Kolaborasi peran pemangku kepentingan dalam Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Fokus : Strategi ini difokuskan pada pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan . Tujuan: Mengembangkan kerjasama dengan PSE, organisasi kemasyarakatan , akademisi , dan dunia internasional .

13. Peran K/L : K/L Penanggung Jawab dan K/L terkait Kemenko PMK Kemen PPPA Komdigi Kemdikdasmen Kemdiksaintek Kemendes PDT Kemensos Kemenperin Kemenag Kemsetneg Kemenkes Kemendagri Kemen PPN/ Bappenas Kemenlu Kemenkopolkam KemenPAN RB Kemenkum KemenHAM Kemen Imigrasi & PAS BSSN PPATK MA Polri Kejaksaan KPAI

14. PERKEMBANGAN TERAKHIR POSISI RPERPRES RPerpres telah selesai dibahas bersama K/L terkait pada tahap pengharmonisasian . RPerpres telah selesai dibahas bersama Kemen Sekretariat Negara bersama K/L terkait pada tahap klarifikasi untuk diproses ke tahap permohonan penetapan Presiden . RPerpres saat ini sedang dalam proses permohonan penetapan oleh Presiden .

15. HARMONISASI RPERPRES PETA JALAN DENGAN PP TUNAS RPerpres Peta Jalan lebih menitikberatkan pada peran dan kerja kolaborasi dan sinergitas antar kementerian / lembaga dalam implementasi 3 strategi peta jalan . PP Tunas menitikberatkan untuk memastikan Produk , Layanan dan Fitur (PLF) yang dimiliki / diproduksi oleh setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjamin keselamatan dan keamanan bagi anak (Ramah Anak).

16. TINDAK LANJUT PP TUNAS Kemen Komdigi menginisiasi Nota Kesepahaman Bersama 6 Menteri sebagai tindak lanjut dari PP Tunas. NK tersebut dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama 6 Menteri untuk melakukan rencana aksi dalam rangka implementasi PP Tunas untuk penguatan pelindungan anak di era digital. NK bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan implementasi PP Tunas di 6 Kementerian sesuai tugas , fungsi dan kewenangan masing-masing.

17. RUANG LINGKUP NK TINDAK LANJUT PP TUNAS Perumusan dan penguatan kebijakan pelindungan anak di era digital; Peningkatan kampanye publik dan literasi digital dalam rangka pelindungan anak di era digital; Peningkatan kepatuhan dan peran PSE; Sinergi lintas sektor dan perangkat daerah dalam rangka pengarusutamaan pelindungan anak di era digital; Dukungan pengembangan sistem layanan pelindungan anak di era digital yang terintegrasi; Sinergi pengarusutamaan nilai-nilai pelindungan anak di era digital; Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pelindungan anak di era digital; dan Pemanfaatan sarana dan prasarana

18. PERAN MENTERI PPPA DALAM NK TINDAK LANJUT PP TUNAS Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak di era digital; Melaksanakan program kegiatan terkait pelindungan anak di ranah digital; dan Mengoptimalkan SAPA 129 sebagai layanan bagi AMPK di ranah digital

19. KETERKAITAN PERAN MENTERI PPPA DALAM NK TINDAK LANJUT PP TUNAS DENGAN RPERPRES PETA JALAN Pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ranah dalam jaringan , antara lain: Penguatan kerangka peraturan perundang-undangan , melalui pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan ; Identifikasi potensi risiko dan bahaya terhadap anak di ranah dalam jaringan , melalui penyediaan data dan informasi serta kajian terkait potensi dan bahaya tersebut sebagai basis datanya ; Identifikasi karakteristik dan pola perilaku anak di ranah dalam jaringan , melalui kajian dan analisanya ; Penguatan pemahaman pola asuh terkait pelindungan anak di ranah dalam jaringan kepada keluarga , satuan pendidikan , dan lembaga pengasuhan anak , melalui penyusunan materi KIE terkait pola asuh tersebut ; Penguatan substansi pelindungan anak di ranah dalam jaringan di satuan pendidikan , melalui penyusunan modulnya ; dan Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat terkait penyalahgunaan TIK terhadap anak di ranah dalam jaringan , melalui penyusunan pedoman pencegahan kekerasan dari penyalahgunaan TIK tersebut dan sosialisasinya kepada Masyarakat .

20. Penanganan atas penyalahgunaan tekonlogi informasi dan komunikasi terhadap anak di ranah dalam jaringan , antara lain: Peningkatan kompetensi APH terkait pelindungan anak di ranah dalam jaringan , melalui penyusunan modul pelatihan terkait substansi tersebut bagi APH ; dan Penguatan layanan terintegrasi bagi anak korban penyalahgunaan TIK, melalui penyediaan mekanisme pelayanan terintegrasi , dari pelaporan , rehabilitasi sampai reintegrasi anak korban penyahgunaan TIK, dan penyediaan SDM layanan yang berkualitas . Kolaborasi peran pemangku kepentingan dalam pelindungan anak di ranah dalam jaringan , antara lain: Pembangunan kemitraan dengan PSE untuk mendukung pelindungan anak di ranah dalam jaringan , melalui fasilitasi keterlibatan kelompok anak dan organisasi kemasyarakatan dengan PSE terkait pelindungan anak di ranah dalam jaringan ; dan Pengembangan bentuk pencegahan dan penanganan penyalahgunaan TIK dengan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan , kelompok anak dan akademisi , melalui fasilitasi program terkait pelindungan anak di ranah dalam jaringan dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok anak KETERKAITAN PERAN MENTERI PPPA DALAM NK TINDAK LANJUT PP TUNAS DENGAN RPERPRES PETA JALAN

21. TERIMA KASIH