1756481050731-b58bda98-bf6e-45e0-af76-cbee13e0b7fa.pptx

OSIALISASI MENGENAI TUMBUH KEMBANG ANAK PADA ANAK DENGAN HIV

1. BUDAYA A N T I K O R U P S I DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM UPAYA BERHENTI MEROKOK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024. BUDAYA A N T I K O R U P S I

2. Disampaikan Oleh : Drg. Iien Adriany, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT)

3. TUJUAN PEMBELAJARAN (1) Peserta mampu membentuk perilaku yang AMANAH dan JUJUR (2) Peserta mampu BERPERAN dalam PENCEGAHAN KORUPSI di lingkungan kerja /Ditjen P2P PENDAHULUAN

4. NILAI DASAR ANTI KORUPSI

5. KORUPSI RANKING PERTAMA DARI 3 BESAR TINDAK PIDANA ASAL YANG MELAHIRKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: KEMANA H Tunas Integritas Nasional I Tahun 2017. Palembang, 1 Maret 1.KORUPSI 2.NARKOTIKA 2.NARKOTIKA 3.PERPAJAKAN

6. KASUS- KASUS KORUPSI

7. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Periode 1995-2020

8. AKIBAT KORUPSI VS

9. APA ITU KORUPSI ???

10. PENGERTIAN KORUPSI (Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001) Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara , atau perekonomian negara , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

11. KORUPSI • • Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat. Unsur-Unsur Korupsi (Bibit Slamet Riyanto, 2009): 1). Niat melakukan korupsi ( desire to act ), 2) Kemampuan untuk berbuat korupsi ( ability to act ), 3) Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi ( opportunity to do corruption ), • 4) Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi ( suitable target ). Berdasarkan UU No.20/2001, dirumuskan 30 bentuk/jenis TPK yang dikelompokkan menjadi 7 : Kerugian Keuangan Negara Suap Menyuap Penggelapan dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Gratifikasi 1 9

12. KORUPSI 6 2 3 4 7 5 Konflik Kepentingan Merugikan Keuangan Negara 1 Suap Perbuatan Curang Penggelapan dalam Jabatan Gratifikasi Pemerasan GRATIFIKASI MERUPAKAN SALAH SATU DARI 7 KLASIFIKASI KORUPSI

13. P ENYEBAB KORUPSI/PUNG LI GONE THEOR Y GREEDY (KESERAKAHAN ) OPPORTUNITY (KESEMPATAN, KEWENANGAN) NEED (KEBUTUHAN) EXPOSUR ES (PENGUNGKAPA N) MENURUT JACK BOLOGNE

14. T e ori Fraud Traingle oleh Donald R Cressey

15. PERKARA KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI 300 250 200 150 100 50 DPR dan DPRD Kementerian/Lembaga BUMN/BUMD Komisi Pemerintah Provinsi Pemkab/Pemkot Instansi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah DPR dan DPRD 7 10 7 2 6 2 2 3 15 9 63 Kementerian/ Lembaga 12 13 13 16 23 18 46 26 21 39 31 274 BUMN/BUMD 2 5 7 3 1 5 11 13 51 Komisi 2 2 2 1 20 Pemerintah Provinsi 2 5 4 3 13 4 11 18 13 15 99 Pemkab/Pemkot 8 18 5 8 7 10 18 19 10 21 50 178 Jumlah 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 118 685

16. BERDASARKAN JENIS PERKARA 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Pungutan Pengadaan Barang/Jasa Penyalahgunaan Anggaran Perijinan TPPU Penyuapan Merintangi Proses KPK Perkara 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa 14 18 16 16 10 8 9 15 14 14 15 171 Perijinan 1 3 1 3 5 1 1 2 22 Penyuapan 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 396 Pungutan 2 3 1 6 1 1 21 Penyalahgunaan Anggaran 3 10 8 5 4 3 4 2 1 1 46 TPPU 2 7 5 1 3 5 22 Merintangi Proses KPK 2 3 2 7 Jumlah 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 118 685

17. BERDASARKA N PROFESI /JABATAN 50 200 150 100 Komisioner Hakim Anggota DPR dan DPRD Gubernur Swasta Kepala Lembaga/Kementerian Walikota/Bupati dan Wakil Lainnya Duta Besar Eselon I / II / III Korporasi Jabatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Anggota DPR dan DPRD 2 7 8 27 5 16 8 9 19 23 20 144 Kepala Lembaga/Kementerian 1 1 2 1 4 9 3 2 25 Duta Besar 2 1 1 4 Komisioner 1 1 7 Gubernur 1 1 2 1 2 3 3 1 1 18 Walikota/Bupati dan Wakil 6 6 5 4 3 3 3 12 4 9 11 69 Eselon I / II / III 10 22 14 12 15 8 7 2 7 10 43 175 Hakim 1 2 2 3 2 3 1 3 17 Swasta 3 12 11 8 10 16 24 16 18 28 27 183 Lainnya 2 3 4 8 1 2 8 8 3 21 13 78 Korporasi 1 1 Jumlah Keseluruhan 27 55 45 65 38 49 59 61 62 99 120 736

18. MODUS KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan (JKN) Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan dan DAK 4.Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan 5.Penyalahgunaan keuangan RSUD dan Puskesmas Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan/JKN oleh oknum Puskesmas dan RSUD Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) BERDASARKAN PENGADUAN MASYARAKAT KPK TAHUN 2005- 2016

19. MODUS KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN MODUS JUMLAH KASUS KERUGIAN NEGARA (RP MILIA R) 93 512.9 MARK UP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENGGELAPAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROYEK FIKTIF LAPORAN FIKTIF PEMOTONGAN SUAP/GRATIFIKASI PEMERASAN 36 33 27 11 7 7 4 1 173.7 70 65.8 26.9 24.2 16.2 1.6 0.4 SUMBER : ICW

20. PENGERTIAN GRATIFIKASI MENURUT PERMENKES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN GRATIFIKASI ADALAH : PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA BAIK YANG DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN ATAU KEWENANGAN.

21. PERBEDAAN GRATIFIKASI, SUAP DAN PEMERASAN

22. SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI Tolak Terima dan laporkan (Pasal 16 UU 30/2002)

23. PENGECUALIAN SANKSI HUKUM Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Sanksi Hukum Tidak berlaku , jika lapor Komisi Pemberantasan Korupsi

24. Konsepsi Penanggulangan Korupsi 2 9 S T R A T E G I REPRESIF PREVENTIF PRE-EMPTIF EDUKATIF Mencegah dan menangkal sebelum terjadi Mengungkap dan menindaklanjutidengan pendekatan investigatif Sosialisasi Pemberdayaan Stakeholder/Masyaraka t

25. 29 PERMENKES NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES Jo. Permenkes No.1 Tahun 2022 KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/ 306/2014 TENTANG JUKNIS Tahun 2014 MENERBITKAN PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN:

26. TERIMA KASIH Jaga Diri – Jaga Teman – Jaga Kementerian Kesehatan ww.itjen.kemkes.go.id @itjenkemkes i tj en k e m e n k e I n s pektorat Jenderal Kementerian Kesehat